Riau Citizen

RIAU, SIAK - Bawaslu Riau akan melakukan penelusuran aeanya dugaan dukungan Plt Bupati Siak, Alfredi pada paslon Gubri Syamsuar-Edy Nasution. Pasalnya, Plt Bupati Siak menunjukkan dukungannya secara nyata saat menghadiri acara "Kandidat Bicara Live Metro TV", Kamis (8/3/18) malam.

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Syamsuar dan Edy Nasution tampil di acara "Kandidat Bicara Live Metro TV". Dari foto yang beredar, terlihat Plt Bupati Siak Alfedri ikut acungkan jempol satu jari simbol nomor urut satu paslon Syamsuar-Edy Nasution. Sejumlah pengurus partai koalisi dan tim sukses ikut berfoto di Studio Metro Tv di Jakarta itu, di samping pembawa acara. 

Terkait hal itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau sedang mempersiapkan langkah penelurusan dugaan adanya pelanggaran oleh Alfedri. 

''Seharusnya nggak boleh,'' jawab Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan ketika dikonfirmasi Jumat (9/3/18).

Menurut Rusidi, foto Alfedri bersama Syamsuar-Edy Nasution di Studio Metro Tv Jakarta yang beredar di media sosial, antara lain di WhatsApp, akan dijadikan sebagai informasi awal dugaan pelanggaran oleh Alfedri sambil mencari bukti tambahan. Bila memenuhi persyaratan, Bawaslu Riau akan mengeluarkan Surat Perintah Penelusuran.(dow)

RIAU, PEKANBARU -- Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur melakukan talk show dan ditayangkan di televisi nasional, sudah mengarah ke pelanggaran di masa kampanye. Sebagaimana diketahui, beberapa hari lalu calon gubernur Riau, Lukman Edy tampil di salah satu televisi nasional. Selain itu, juga beredar broadcast bahwa Syamsuar juga akan tampil di televisi nasional, dan juga ada fotonya. 

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan Selasa (6/3/18) menyatakan bahwa untuk medianya, pengawasan media penyiarannya dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sedangkan untuk paslonnya, Bawaslu Riau tengah melakukan konsultasi dengan Bawaslu RI.

"Kita sedang konsultasikan ke Bawaslu RI terkait hal ini," terangnya.

Sementara itu, kepada beberapa media lainnya di Riau, Komisioner KPU Riau divisi hukum, Ilham M Yasir mengatakan kalau pun kegiatan tersebut dibungkus dengan talkshow, tetap harus keempat calon yang ditampilkan, tidak boleh satu-satunya. 

"Kalau pun talkshow harus keempatnya, media juga harus berikan ruang yang sama ke masing-masing Paslon," kata Ilham, Selasa (6/3/18).

Dikatakan Ilham, hal itu sudah mengarah kepada pelanggaran administrasi kampanye, penanganan pelanggaran tersebut ada di Bawaslu. Dijelaskannya, dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye, diatur tentang hal itu. Diakuinya, kalau tampil seperti itu, ada dua penanganannya, kalau televisinya ditindaklanjuti oleh Komisi Penyiaran Informasi (KPI) sedangkan untuk Paslon ditindaklanjuti oleh pihak Bawaslu. 

"Kalau televisinya memang yang menindaklanjuti adalah KPI, tapi kalau paslonnya, tetap aturannya di KPU, dan penanganannya tetap di Bawaslu," tuturnya. 

Ketika Wartawan mencoba mengkonfirmasi ulang mengenai hal itu, komisionaris KPU Riau ini belum memberikan konfirmasinya.(dow)

PEKANBARU, TAMPAN - Hubungan antara Ayat Cahyadi dan Firdaus terancam retak karena politik. Ayat yang kini menjabat sebagai Plt Walikota Pekanbaru condong mendukung pasangan Syamsuar-Edy Natar dalam Pilgub Riau pada Juni 2018 nanti.

Dia tidak mendukung pasangan Firdaus-Rusli Effendi sebagai calon petahana karena dia sebelumnya adalah Walikota Pekanbaru. Jika Firdaus kalah, maka Firdaus balik menjadi Walikota Pekanbaru dan Ayat Cahyadi masih sebagai wakil Walikota Pekanbaru. Maka potensi "keretakan" hubungan antara keduanya sangat mungkin terjadi.

Hal ini diungkapkan oleh Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Muhammadiyah Riau Aidil Haris SSos MSi kepada Wartawan, Senin 5 Maret 2018. Aidil melihat masalah seperti ini bagian dari dinamika politik yang seharusnya disikapi bijak oleh Firdaus maupun Ayat Cahyadi.

"Secara pribadi maupun politik saya rasa bisa saja terjadi gesekan seperti itu. Dan sangat terdampak pada kebijakan Pemko. Tapi saya rasa itu akan berlangsung beberapa saat. Di situ lah terlihat bagaimana kearifan dan kebijaksanaan dalam berpolitik," katanya.

Dia menjelaskan lagi, dalam situasi seperti ini publik sendiri akan melihat dan menyimpulkan apakah Firdaus sebagai Walikota Pekanbaru bijaksana dalam menerima kekalahan. Itu jika dia tidak menang dalam Pilgub Riau dan harus kembali duduk sebagai Walikota Pekanbaru.

Contohnya, terhadap program usulan Ayat Cahyadi bisa jadi itu malah tidak dipakai atau tidak digubris sama sekali oleh Firdaus. Terhadap ini Firdaus akan lebih selektif lagi memilih atau mengambil keputusan terhadap usulan-usulan Ayat. Dan masalah seperti ini banyak terjadi di beberapa kasus kepala daerah sebelumnya.

"Tapi kalau mau berprasangka positif, mudah-mudahan tidak seperti yang dibayangkan. Karena ini sangat berkaitan dengan kebijakan politik dan pemerintahan dan itu harus bisa dipilah. Ini lah dinamika politik. Tinggal bagaimana mereka, baik Firdaus maupun Ayat, bisa bersikap bijaksana. Jangan sampai ini berimbas kepada masyarakat," tambah Aidil Haris.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Hadapi Pilgub 2018, KPU Riau akan siapkan 12 ribu lebih TPS di seluruh Riau. Komisioner KPU Riau, Syapril Abdullah memgatakan bahwa 12 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut hanyalah perkiraan awal.

"Karena masih ada TPS lain, seperti yang ada di Lembaga Permasyarakatan (Lapas), itu kan belum dimasukkan. Jadi, kisarannya ada 12 ribu lebih TPS," terang Syapril kepada awak media, Jumat 2 Maret 2018.

Sementara itu, untuk data pemilih, lanjut Syapril, saat ini pihaknya dalam tahap mempersiapkan Data Pemilih Sementara (DPS). Jika sudah DPS telah diumumkan, Syapril mengimbau masyarakat agar memeriksa apakah namanya masuk dalam DPS tersebut.

"Karena masih ada waktu perbaikan untuk DPS ini. Masyarakat yang belum terdaftar, silahkan lapor ke RT dan PPS setempat," imbau Syapril.

Dari laporan ini, kata Syapril, nanti PPS akan bisa memasukan nama warga tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilgub Riau 2018.

"Setelah DPS ditetapkan pada tanggal 5 Maret, masih ada waktu perbaikan oleh KPU Riau. DPT sendiri baru akan kita tetapkan pada tanggal 20 April 2018. Jadi, sebelum ditetapkan DPT tersebut, masyarakat bisa lapor ke RT atau PPS setempat," pungkasnya.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Komisioner KPU Riau, Syapril Abdullah mengatakan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ini adalah hasil rekapitulasi proses pencocokan dan penelitian (Coklit) yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.

"Kan, data awalnya untuk pemilih kita adalah 4 juta pemilih. Nantinya, hasik coklit akan kita rekapitulasi, sehingga dapatlah DPS, yaitu data awal 4 juta ditambah dengan pemilih baru. Itulah DPS yang akan kita umumkan nanti," terang Syapril kepada Wartawan, Jumat 2 Maret 2018.

Syapril kemudian meminta masyarakat agar memeriksa apakah namanya masuk dalam DPS tersebut. Jika belum terdaftar di DPS, masyarakat diminta untuk melapor ke RT atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat.

"Karena masih ada waktu perbaikan untuk DPS ini. Masyarakat yang belum terdaftar, silahkan lapor ke RT dan PPS setempat," imbau Syapril.

Dari laporan ini, kata Syapril, nanti PPS akan bisa memasukan nama warga tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilgub Riau 2018.

"Setelah DPS ditetapkan pada tanggal 5 Maret, masih ada waktu perbaikan oleh KPU Riau. DPT sendiri baru akan kita tetapkan pada tanggal 20 April 2018. Jadi, sebelum ditetapkan DPT tersebut, masyarakat bisa lapor ke RT atau PPS setempat," lanjutnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ada 4 juta lebih pemilih di Riau untuk Pilgub Riau 2018.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Kepala  Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau Sudarman mengatakan, rekomendasi cuti untuk 2 kepala daerah yang ikut dalam Pilgub Riau Juni nanti sudah keluar. 

Surat rekomendasi cuti di luar tanggungan negara itu diberikan untuk Syamsuar sebagai Bupati Siak, Firdaus sebagai Walikota Pekanbaru, Suyatno sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir, HM Wardan Bupati Inhil dan Rosman Malomo sebagai Wakil Bupati Inhil. 

Dia mengatakan dengan demikian, kedua kepala daerah sebagai Calon Gubernur Riau itu sudah bisa ikut tahapan kampanye yang sudah ditetapkan oleh KPU Riau pada tanggal 15 Februari nanti.

"Semuanya sudah diproses pengajuan cuti ikut Pilkada yang disampaikan Bupati / Walikota," katanya, Jumat (26/1/2018) di Pekanbaru. 

Dalam aturannya memang menjadi kewenangan Pemprov Riau untuk memberikan cuti kepada bupati dan walikota yang ikut dalam Pilkada. Sementara untuk gubernur yang ikut dalam Pilkada proses cuti di luar tanggungan negara diajukan ke Kemendagri. 

Kementerian Dalam Negeri hingga kini belum keluarkan rekomendasi cuti di luar tanggungan negara. Padahal berkas dan syarat untuk cuti sudah dikirim Kemendagri beberapa waktu lalu. 

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau Sudarman mengatakan, cuti di luar tanggungan negara kepada Andi Rachman wajib sebagai salah satu syarat bagi Andi Rachman untuk maju dapam Pilgub Riau Juni nanti. Andi Rachman berpasangan dengan Suyatno sebagai petahana. 

"Permohonan cuti itu sudah dikirim ke Kemendagri. Saat ini kami masih tunggu rekomendasinya keluar. Belum tau juga berapa lama," katanya, Jumat (26/1/2018) di Pekanbaru. 

Adapun Bupati / Walikota yang ikut pada Pilkada serentak tahun ini, diantaranya Bupati Siak Syamsuar, Walikota Pekanbaru Firdaus, Bupati Rokan Hilir Suyatno, dan Bupati Indragiri Hilir HM.Wardan.(dow)

PEKANBARU, SAIL - Baleho pasangan bacalon gubri Firdaus-Rusli Efendi yang berisi ajakan untuk menjadikan gubernur dan wakil gubernur 2019-2024 bertebaran di kantor camat di Pekanbaru. Selain di kantor camat Payung Sekaki, juga ditemukan di kantor camat Lima Puluh.

Pemasangan baleho tersebut secara konstitusi melanggar  PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wagub, Pasal 30 ayat 9 yang berbunyi pemasangan APK dilarang berada di gedung milik pemerintah.

Selain pelarangan pemasangan di kantor milik pemerintah, pemasanga baleho juga dilarang di Tempat ibadah, rumah sakit, sekolah.

(baca juga : Bawaslu Riau Telah Rekomendasikan Kasus Sekdako Pekanbaru ke Menpan-RB)

Terkait hal itu, Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan Rabu (24/1/18) mengatakan bahwa itu tergantung siapa yang membayar baleho (bilboard) bergambar bacalon dan berisi ajakan untuk menjadikan sebqgai gubernur dan wakil gubernur Riau 2019-2024.

"Yang perlu dipastikan adalah apakah yang membayar pemasangan baleho atau bilboard itu bacalon atau dibayar Pemko Pekanbaru. Mari kita cek bersama," ajaknya.

(liha juga : Ada Indikasi Terlibat Politik, Bawaslu Panggil Sekdako Pekanbaru)

Ia menambahkan, bahwa jika memang yang membayar pemasangan baleho atau bolboard itu adalah pasangan bacalon, maka menurutnya itu diperbolehkan atau tidak ada larangan.(dow)

source : www.riauterkini.com

RIAU, PEKANBARU - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menilai pasangan Arsyadjuliandi Rachman - Suyatno merupakan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang paling siap dan paling berpengalaman.

"Untuk memimpin Provinsi Riau ini syaratnya sudah berpengalaman jadi Gubernur. Kalau calon yang lain belum pernah dan cuma coba-coba. Jadi mari kita lanjutkan pembangunan ini bersama paangan Arsyadjuliandi Rachman - Suyatno,'' ajak Airlangga Hartanto pada deklarasi pasangan Arsyadjuliandi Rachman - Suyatno (AYO) yang dilaksanakan di area car free day, Jalan Gajah Mada Pekanbaru, Riau, Minggu (21/1/2018).

Menurutnya, pasangan ''AYO Lanjutkan'' memang yang paling ideal, sebab Arsyadjuliandi Rachman sudah pernah menjadi wakil gubernur dan gubernur Riau. Sedangkan, Suyatno pernah menjabat sebagai wakil bupati dan bupati selama dua periode di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

"Arsyadjuliandi Rachman - Suyatno sudah pengalaman mengurus pemerintahan jadi gubernur dan bupati. Tidak ada calon lain yang ideal seperti itu. Ini wajib kita menangkan," ujarnya lagi.

Ia pun mengimbau seluruh partai pengusung yakni Golkar, PDIP, Hanura dan PKPI untuk sama-sama bekerja keras untuk memenangkan calon yang mereka usung ini. "Partai pengusung wajib memenangkan. Ini tugas bersama," tandasnya.

Sementara itu, bakal calon Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang selama ini telah mendukungnya. Sebab, atas kepercayaan masyarakat itu lah, ia menjadi termotivasi dan berhasil dalam meningkatkan perekonomian dan pendidikan yang ada di Riau selama masa kepemimpinannya.

Untuk itu, pria yang masih menjabat sebagai Gubernur Riau ini meminta dukungan masyarakat kembali untuk maju dalam pemilihan gubernur Riau (Pilgubri) 2018.

"Seperti balon yang kita lepaskan tadi, walaupun nyangkut di pohon dia terus berjuang dan lanjut terbang lagi. Sekarang ini kita harus ngebut dan tinggal melanjutkan pembangunan, karena ekonomi di Riau naik, pendidikan maju, dan industri berkembang. Ayo lanjutkan," ungkap Arsyadjuliandi Rachman dalam deklarasinya bersama Suyatno di car free day, Jalan Gajah Mada Pekanbaru, Riau, Minggu (21/1/2018).

Ia pun menyakinkan masyarakat bahwa pembangunan di Riau kedepannya akan jauh lebih mudah jika dilanjutkan oleh orang yang sama. Sebab, program-programnya sudah jelas dan tinggal melaksanakan pembahasan yang sudah ada.

"Kami bisa langsung bekerja, jalan terus. Tidak perlu lagi menunda-nunda karena tinggal melanjutkan program sebelumnya. Jadi tidak ada waktu yang terbuang," ujar pria yang berpasangan dengan Suyatno sebagai wakil gubernurnya ini.

Sehingga, apabila pria yang akrab disapa Andi Rachman ini menjabat lagi, ia tinggal menambahkan saja program-program baru untuk meningkatkan sektor-sektor yang lain.

"Segala sesuatunya sudah saya siapkan semua, baik birokrasi, infrastuktur, pariwisata dan sektor pendongkrak perekonomian lainnya," tandasnya.

GALERI PHOTO :

RIAU, PEKANBARU - Gagal maju sebagai bakal kandidat Gubernur Riau, mantan Bupati Bengkalis Syamsurizal menyatakan mundur dari pengurus dan kader Partai Amanat Nasional (PAN). Tak itu saja, Syamsurizal juga menyatakan sebagai Ketua Tim Penasihat Pemenangan Firdaus-Rusli Efendi.

"Hari ini saya menyatakan mundur sebagai kader PAN. Besok saya hantarkan suratnya ke DPW PAN Riau," tegasnya saat deklarasi Pembentukan Tim "Gardu" Pengumpulan Suara dan Promosi Personal Branding Firdaus Rusli Efendi di Hotel Tiga Dara, Kubang, Kampar, Sabtu (21/1/18).

Ketua Tim Gardu Firdaus-Rusli dipimpin langsung mantan Bupati Kampar Jefri Noer. Hadir dalam deklarasi itu sejumlah kader Partai Demokrat-PPP, simpatisan dan relawan pemenangan Firdaus-Rusli Efendi dari pimpinan beberapa beberapa paguyuban seperti drh Chaidir, Pontas Napitupulu, Asep Ruhiat dan beberapa lainnya.

Syamsurizal menjawab riauterkinicom soal alasannya mundur sebagai Wakil Ketua Bidang Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan (POK) DPW PAN, karena ingin fokus mendukung dan memenangkan Paslon Gubernur Firdaus-Rusli Efendi.

"Saya kan mendukung calon. Nah, kita mendukung calon kan mesti komit dengan partainya. Kalau partai saya mendukung calon lain, sementara saya mendukung Firdaus-Rusli Efendi itu sama saja saya melacur partai. Saya tidak mau melacur partai. Makanya saya mundur karena mendukung calon dari Partai Demokrat dan PPP," jelasnya.

Mantan Walikota Pekanbaru ini juga menyatakan keseriusannya keluar dari kepengurusan DPW PAN Riau dibuktikan dengan mengantarkan langsung surat resmi pengunduran dirinya besok pagi.

"Suratnya sudah kita buat. Karena sekarang hari Minggu, Insya Allah besok saya antar langsung," pungkasnya.

Kandidat gubernur Firdaus merasa bersyukur bergabungnya Syamsurizal dan Zaini Ismail, mantan Sekda Provinsi Riau ke dalam tim pemenanganFirdaus-Rusli Efendi.

"Saya bersyukur kepada Allah karena bergabungnya bapak bapak tokoh Riau ini. Berterimakasih kepada beliau beliau ini. Kita tahu Pak Syamsurizal 10 tahun menjadi Bupati Bengkalis dan satu tahun jadi Walikota Pekanbaru. Lalu Pak Zaini Ismail ini merupakan birokrat yang handal. Beliau pernah menjadi puncak. Puncak di birokrasi itu adalah Sekretaris Daerah. Di setiap daerah hanya ada satu. Saya sendiri hanya sampai Kepala Dinas," tuturnya.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Koalisi Partai Gerindra-PKB, Sabtu sore (20/1/18), meresmikan Posko Pemenangan Lukman Edy-Hardianto menjadi Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau periode 2018-2023.

Peresmian Posko Pemenangan yang diberi nama Posko Riau Bangkit untuk gubernur dan wakil gubernur zaman now ini dihadiri Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Gerindra Andre Rosiade, mantan Wakil Bupati Rokan Hulu (Rohul) yang juga pengurus DPW PKB Hafith Sukri serta 500-an simpatisan dan relawan LE-Hardianto.

Hafith Sukri dalam sambutannya menyatakan, majunya LE-Hardianto sebagai pasangan calon (paslon) prosesnya jika diibaratkan orang nikah adalah melalui kawin paksa. Tanpa proses pacaran lebih dahulu. LE tidak begitu kenal dengan Hardianto yang kini tercatat sebagai anggota DPRD Riau.

"Ini lebih baik. Dibandingkan lama pacaran, pas sudah nikah nanti akhirnya cerai," tuturnya.

Kandidat Gubernur Riau Lukman Edy dalam sambutannya menyatakan apa yang disampaikan Hafith Sukri tidak sepenuhnya benar. "Sebenarnya saya sudah lama kenal dengan Hardianto ini. Dulu saya pernah memimpin Forkom Hipemari. Pelanjut estafetnya adalah Hardianto," tuturnya.

LE menambahkan, kami tidak lagi korban "kawin paksa" tapi sudah saling "cinta". Pandangan politik demi kemajuan Riau LE-Hardianto sama.

Majunya LE dan Hardianto bukannya tanpa pengorbanan. Untuk maju sebagai Paslon di Pilkada Riau mereka harus mundur sebagai anggota legislatif. "Saya mundur sebagai anggota DPR RI sementara Hardianto juga mesti mundur sebagai anggota DPRD Riau," ucapnya.

Keinginan mereka maju tidak lain untuk memperbaiki kondisi Riau yang saat ini terpuruk dari pertumbuhan ekonomi. Padahal sebelumnya pertumbuhan ekonomi Riau sempat di atas rata rata pertumbuhan ekonomi nasional.

"Yang cukup memprihatinkan, ada ribuan pegawai honorer tidak juga diangkat menjadi pegawai negeri tetap," tukas mantan Menteri Pemberdayaan Desa Tertinggal (PDT) ini.(dow)

RIAU, PELALAWAN - Bupati Pelalawan HM Haris yang gagal mencalonkan diri maju dalam pertarungan di Pemilihan Gubernur Riau (Pilgibri) pada Juni nanti menyatakan siap mendukung perintah Partai Golkar yang hari ini telah mendeklarasikan pasangan Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno (AYO) di kawasan car free day, Jalan Gajah Mada, Pekanbaru. 

Namun menurut Haris lagi, meski memberikan dukungannya. Dirinya tidak bisa bertindak lebih jauh, mengingat dirinya bukanlah ketua atau pun jajaran strategis di pengurusan Golkar. 

"Kita ikuti saja perintah partai. Tapi untuk berbuat banyak tak mungkin lagi. Karena kitakan bukan pengurus, kecuali kita ketua atau pengurus lainnya," kata Haris, disela-sela kunjungan Menteri Perindustrian RI, Airlangga Hartanto di Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Ahad (21/1/18). 

Sebagai kader Golkar, Haris mengaku tetap berkewajiban memberikan dukungan, bagi siapa saja kader partai berlambang pohon beringin tersebut yang maju. 

Hari juga menyebutkan, antara dirinya dan Arsyadjuliandi Rachman sebagai calon Gubernur Riau petahana tetap berteman baik seperti dulu. Namun soal mobilisasi dukungan Haris mengaku menyerahkan dengan partai saja. 

"Kalau ngajak itu urusan partailah," ujar Haris.(dow)

RIAU, PEKANBARU - KPU Riau sementara ini mencatat ada 12 ribu TPS yang disediakan untuk Pilgub Riau 2018 ini. Namun, jumlah TPS ini masih akan terus dimutakhirkan oleh KPU.

Demikian diungkapkan oleh Komisioner KPU Riau, Ilham Yasir kepada awak media, Kamis (18/1/2018).

"Jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) diperkirakan untuk Pilgub Riau sekitar 12 ribuan. Data ini akan terus dimutakhirkan, karena ini data pilkada 2015 dan 2017 lalu," terang Ilham.

Dilanjutkan Ilham, dalam 1 TPS nantinya akan ditugaskan seorang petugas PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) yang akan mencocokan dan meneliti data pemilih.

(baca : KPU Imbau Masyarakat Pastikan Terdaftar di DPT Untuk Pilgub Riau 2018)

"Nanti petugas ini akan mencocokan data pemilih yang ada di setiap TPS. PPDP ini akan mendatangi rumah-rumah warga nantinya, namanya Coklit (Pencocokan dan Penelitian)," tambah Ilham.

Sebagaimana diketahui, Pilgub Riau 2018 akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni nanti. Sejauh ini, telah ada 4 Pasangan Calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar ke KPU Riau.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Maju sebagai bakal calon Wakil Gubernur Riau, Hardianto mulai siapkan surat pengunduran diri dari anggota DPRD Riau. Dalam waktu dekat, surat tersebut tentu diserahkannya ke Sekretariat DPRD Riau. 

"Soal surat mundur dari dewan, sudah saya siapkan dan apapun itu ketika sudah bismillahirrahmanirrahim, maka saya paham betul konsekuensinya," kata Hardianto kepada Wartawan, Rabu (17/01/18). 

Tanpa ragu, Ketua Komisi IV DPRD Riau ini tegaskan kesiapannya maju dalam Pilgubri, 2018 mendatang. Baginya, mensejahterakan masyarakat Riau menjadi tugas utama yang harus dikerjakan ketika terpilh nantinya. 

"Saya siap mundur, karena menurut saya, ini dalam rangka menjemput amanah masyarakat Riau dan demi mensejahterakan masyarakat Riau nantinya. Saya dan Pak Lukman Edy tentu selalu mengedepankan kepentingan masyarakat," jelasnya.

Kendati ia sudah mendaftar ke KPU Riau bersama Lukman Edy, namun aktivitas di DPRD Riau selalu ia ikuti, termasuk kegiatan di komisi yang ia pimpin. Baginya maju di Pilgubri tidak akan berpengaruh terhadap kerjanya di DPRD Riau. 

"Segala konsekuensi yang berkaitan dengan pemilihan ini, tentu saya siap menghadapinya," tutup politisi Gerindra ini.(dow)

PEKANBARU, SUKAJADI - Meski mengklaim telah melaporkan jumlah harta kekayaannya, namun data Firdaus belum ditemukan di data yang dirilis KPK.

Firdaus sendiri dalam suatu kesempatan mengatakan kepada Wartawan bahwa dia telah melaporkan jumlah harta kekayaannya. "Sudah, sudah saya laporkan," ujarnya.

Dikutip dari situs resminya, hingga hari ini, Selasa (16/1/2018), KPK baru mengeluarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Arsyajuliandi Rachman, Lukman Edy, dan Syamsuar. Selain itu, ada juga wakil Andi Rachman, Suyatno.

Andi Rachman diketahui mempunyai harta kekayaan terbanyak dibandingkan dengan calon yang lain. Harta kekayaan Andi Rachman adalah Rp 149 miliar, disusul Syamsuar yang mempunyai harta kekayaan Rp 8 miliar.

Sementara itu, Lukman Edy diketahui memiliki harta kekayaan sebanyak Rp 4 miliar. Lukman Edy menjadi calon gubernur 'termiskin' diantara calon lainnya.

Untuk wakil gubernur, baru Suyatno yang telah melaporkan harta kekayaannya. Suyatno mempunyai harta kekayaan sebesar Rp 4 milyar. Wakil Syamsuar, Edy Natar, serta wakil Lukman Edy, Hardianto, datanya belum ditemukan dalam situs resmi KPK.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Komisioner KPU Riau, Syapril Abdullah mengimbau masyarakat untuk memastikan dirinya terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jika ada yang belum, masyarakat dipersilahkan untuk melapor ke panitia setempat.

Hal itu disampaikan Syapril Abdullah kepada Wartawan saat ditemui di ruangannya, Selasa (16/1/2018).

"Kami mengimbau kepada masyarakat, hendaknya periksa apakah dirinya sudah terdaftar di daftar pemilih atau belum. Silahkan hubungi panitia pemilihan di lokasi domisili masing-masing untuk memastikannya," ujar Syapril.

Dilanjutkan Syapril, mulai tanggal 20 Januari hingga 18 Februari nanti, KPU juga akan menurunkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk melakukan pecocokan dan penelitian daftar pemilih.

"Data pemilih nanti akan dicocokkan oleh PPDP, yang akan turun ke rumah-rumah untuk melakukan pencocokan dan penelitian jumlah pemilih. Untuk itu, kami juga mengajak partisipasi masyarakat," ajaknya.

Sebagaimana diketahui, Pilgub Riau sendiri akan dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Juni 2018 nanti. Sejauh ini, ada 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau yang telah mendaftarkan diri ke KPU Riau.(dow)

PEKANBARU, TAMPAN - Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, HM Noer, mengatakan tidak mempermasalahkan pemanggilan dirinya oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rabu (17/1/2018) besok. 

"Tidak apa-apa diminta tanggapannya besok," ujarnya saat diwanancarai Wartawan, Selasa (16/1/2018).

Bawaslu Riau memanggil M Noer guna meminta klarifikasi terkait acara syukuran rekomendasi Firdaus beberapa waktu lalu. Bawaslu Riau menilai kehadiran HM Noer dalam acara syukuran tersebut berpotensi mengarah dalam pelanggaran disiplin ASN. HM Noer sendiri dijadwalkan hadir besok pada pukul 09.00 WIB.

Namun begitu, HM Noer sedikit kebingungan dengan pemanggilan dirinya menghadap Bawaslu Riau tersebut. Menurutnya, tidak ada kesalahan yang dia lakukan, mengingat pemilihan calon gubernur belum berlangsung.

"Ibarat main bola yang belum tahu kapan main dan bertadingnya, lawanpun belum ada karena belum ada lapangannya dan belum juga kelapangan, bahkan jadwalnya juga belum ada, tapi kok sudah bunyi peluit?" ujarnya sambil sedikit tersenyum.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman lantik 542 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau di Gedung Daerah, Senin (15/1/18) malam.

Orang nomor satu di Riau ini mengatakan, melalui proses mutasi jabatan atau pelantikan yang dilakukan tersebut, adalah acara Pemprov Riau mengembangkan karir, agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih bisa mengembangkan karir dengan meningkatkan lagi kualitas kinerjanya.

"Pelantikan ini merupakan cara kita dalam mengembangkan karir pegawai sesuai dengan kompetensi dan kinerja, yang penempatannya sesuai dengan pendidikan dan pengalaman, serta mempertimbangkan integritas dan moralitas ASN kita," kata Gubernur Riau yang akrab disapa Andi Rachman. 

Ada pun pelantikan sebanyak 542 pejabat Admistrator, Pengawas dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tersebut, keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts/77/I/2018, yang sebelumnya sudah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pelantikan tersebut juga didasari kebutuhan untuk mengisi jabatan. 

Adapun pejabat yang dilantik tersebut terdiri 521 pejabat administrator eselon III dan IV, serta 21 pejabat fungsional, pengawas, perencana dan 1 pejabat widyaiswara. Menurut Andi, dalam pelantikan ini ada sejumlah pejabat yang sebelumnya menduduki jabatan, kini tak lagi "menikmatinya'. 

Hal itu dikarenakan adanya penyesuaian penempatan sesuai dengan latar belakang ilmu, faktor usia yang sebentar lagi memasuki masa pensiun.

Namun, hal itu diharapkan tidak berkecil hati. Karena prinsipnya pada pelantikan proses. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pun diminta untuk melakukan evaluasi bagi pejabat yang dilantik. 

"Bagi yang belum, jangan berkecil hati, karena ini hanya proses yang sedang dilakukan dan juga kita akan melakukan evaluasi terus dalam meningkatkan pelayanan Pemerintah Provinsi Riau," ujarnya.

Di akhir sambutannya Gubernur Riau mengucapkan selama bertugas untuk pejabat yang baru dilantik dan berharap semoga amanah dalam mengemban jabatan baru. 

Hadir pada pelantikan ini, Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi, Asisten II Setdaprov Riau Masperi, Kepala BKD Riau Ikhwan Ridwan sejumlah serta pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Bendahara DPW PKB Riau, Sugianto benarkan jika DPP PKB sudah mengeluarkan SK dukungan kepada Lukman Edy-Hardianto sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Partai Gerindra pun disebut, menjadi partai koalisi dari PKB. 

"Benar SK dukungan sudah ditandatangani Ketua Umum dan Sekjend DPP PKB. SK nya ditandatangani hari ini, tanggal 09," kata Sugianto kepada Wartawan, Selasa (09/01/18). 

Anggota DPRD Riau ini pun mengatakan, tidak ada perubahan lagi dari DPP PKB maupun DPP Gerindra. Ia tidak lupa menyebut, DPP Gerindra juga sudah mengeluarkan SK dukungan kepada pasangan ini. 

"Untuk pendaftaran, rencananya Rabu besok atau di hari penutupan pendaftaran. Semua kader tentu mesti melaksanakan perintah partai, apapun putusan partai, mesti dijalankan, tidak boleh tidak," ungkapnya. 

Dengan bertambahnya satu pasangan lagi, maka Pilgubri, 2018 bisa didapatkan diikuti oleh empat pasangan calon. Setelah sebelumnya, Syamsuar-Edi Nasution, Firdaus-Rusli Effendi, Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno dan Lukman Edy-Hardianto. 

Lukman Edy-Hardianto merupakan pasangan terakhir yang mendapatkan kepastian untuk maju dari DPP masing-masing partai. Pasangan ini pun sudah memenuhi persyaratan untuk maju (13 kursi di DPRD Riau) dengan rincian, PKB dengan 6 kursi dan Partai Gerindra dengan 7 kursi.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Pasangan Syamsuar - Edy Natar Nasution, Bakal Calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur Riau ini bergerak cepat untuk melengkapi syarat menjadi pemimpin Riau. Mereka bahkan menjadi yang pertama mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, Senin (8/1/2018).

Pasangan yang diusung Koalisi Bersatu oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem ini juga menjadi Balon Gubri dan Wagubri yang pertama melakukan deklarasi di Lapangan Bukit Senapelan, Pekanbaru, Minggu (7/1/2018) siang.

Setiap kegiatan yang sakral ini, Syamsuar dan Edy Natar tak pernah lupa melaksanakan ibadah untuk memohon doa kepada Allah SWT. Saat deklarasi kemarin, mereka melakukan salat zuhur berjamaah di masjid Raya Senapelan dan ziarah ke makam para Sultan Kerajaan Siak.

Begitu juga dengan hari ini sebelum mendaftar ke KPU Provinsi Riau. Pasangan yang dikenal sangat religius ini juga melakukan salat dhuha bersama masyarakat dan simpatisannya di Masjid An Nur, Pekanbaru, Riau, Senin (8/1/2018) pagi.

"InsyaAllah kami mendaftarkan diri hari ini setelah melaksanakan salat dhuha di Masjid An Nur. Dan penetapan nantinya 12 Januari. Mudah-mudahan Allah SWT lindungi dan bimbing kami menjalankan tugas serta menjadi pemimpin yang jujur dan amanah. Kami juga mohon doa agar selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, karena kami akan berkunjung ke semua wilayah di Riau," ujar Syamsuar.

Bupati 2 periode dan Mantan Danrem 31/wirabima ini datang bersama istri masing - masing mengenakan songket dan baju melayu berwarna putih. Sementara para istri mengenakan baju melayu bermotif bunga.

Pasangan ini juga berkomitmen akan membangun Bumi Quran Center di komplek MTQ Pekanbaru yang kini tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya. Padahal bangunan itu berdiri megah dari uang rakyat yang harusnya dapat menjadi pusat kegiatan menghafal Al quran.

"Saya ingat kata imam besar, jika ingin negeri yang kita pimpin itu berkah, maka bumikanlah Al quran di daerah itu. Dan saya sudah mulai menerapkannya di Siak, InsyaAllah akan kami terapkan juga di Pekanbaru jika nanti kami terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau," kata Syamsuar didampingi Edy Natar saat acara syukuran di kediamannya pribadinya.

Ditambahkan Sekretarus DPW PAN Riau, T Zulmizan Assegaf, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018 Syamsuar - Edy Natar Nasution InsyaAllah menjadi balon yang pertama mendeklarasikan diri dan yang pertama mendaftarkan diri. Insya Allah dengan kebersamaan, kita juga menjadi yang pertama dalam Pilkada ini, kata T Zulmizan Assegaf menambahkan.(dow)

RIAU, SIAK - Setibanya di Rumah Restorasi DPW NasDem Provinsi Riau, Syamsuar disambut dengan semangat kemenangan oleh Kader Partai NasDem. Aura kemenangan pada Pemilihan Gubernur Riau 2018 terlihat di wajah Syamsuar.

"Sudah nampak cahaya kemenangan di wajah pak Syam," demikian disampaikan oleh para Kader NasDem saat bersalaman dengan orang nomor 1 di Siak ini, Sabtu (6/1/2017) siang sekitar pukul 15.00 WIB.

Partai NasDem mengusung Syamsuar - Edy Natar Nasution pada Pilkada Riau 2018 sebagai Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau. Pasangan ideal pemimpin Riau 5 tahun mendatang ini saling berkenalan dengan Kader serta 12 Ketua DPD Partai NasDem yang hadir.

Perkenalan yang dimulai oleh Ketua DPW NasDem Provinsi Riau, Iskandar Hoesin bertujuan agar Pak Syamsuar dan Edy Natar nantinya dapat mengenali seluruh kader NasDem yang bekerja di lapangan untuk pemenangan pasangan yang diusung NasDem.

"Inilah orang-orang yang nantinya akan bekerja keras di lapangan untuk memenangkan Pak Syam dan pak Edy Natar. Alangkah baiknya, saling mengenal lebih awal agar nanti saat di lapangan tidak canggung lagi," kata Iskandar Hoesin siang tadi.

Sebagai partai yang membawa gerakan perubahan nyata, kata Iskandar, NasDem melihat visi yang sama juga ada pada pasangan Syamsuar dan Edy Natar.

"Alhamdulillah, pasangan ini sudah mencukupi partai koalisinya 13 kursi, dengan rincian NasDem dan PKS masing-masing 3 kursi dan PAN 7 kursi. Tinggal, bagaimana kerjakeras kita bersama untuk memenangkannya," kata Iskandar.

Selama kepemimpinannya sebagai Bupati Siak, kata Iskandar lagi, kabupaten Siak maju pesat dan terus berkembang. Dalam 6 tahun terakhir laporan keuangan Kabupaten Siak memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI.

Selanjutnya, Kabupaten Siak mendapat penghargaan yang luar biasa banyaknya selama dipimpin Pak Syam. Dimana dalam tahun 2017 saja, sebanyak 24 penghargaan berhasi beliau raih.

Tak hanya itu saja, dalam pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Siak sangat mudah, murah, tidak berbelit belit. Hal ini sangat membantu masyarakat dan membuat investasi banyak masuk ke kabupaten Siak.

Dua periode kepemimpinan Pak Syam dan Alfedri Siak mampu memberi model kepemimpian ideal yang saling support dan tidak ada sedikpun terdegar konflik dimana hubungan Bupati dan Wakil Buati sangat solid dan berjalan dengan baik.

Sementara, Pak Edy Natar merupakan sosok sederhana, ramah, sosok tegas berwibawa dan murah senyum serta religius. Riau sebagai daerah strategis dan majemuk serta industri butuh pemimpin yang sangat menguasai teritorial dan pengalaman menangani dan meredam potensi konflik.

"Pak Edy dengan pengalaman militer yang mumpuni dan pengalaman dalam memimpin serta ketegasan militernya akan mampu membangun harapan baru Riau maju dan terbilang, cerdas dan gemilang. Pak Syamsuar dan Pak Edy Natar punya modal yang lebih untuk memenangkan Pilkada Riau ini," ujar Iskandar.

Selanjutnya, Syamsuar dan Edy Natar secara bergantian menyampaikan ucapan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan Partai Nasdem Riau kepada mereka untuk maju Pilkada 2018.(dow)