PELALAWAN, KERUMUTAN - Hasil mediasi antara PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Ikatan Pemuda Mahasiswa Kerumutan (IPMK) yang diadakan di aula Kantor Camat kerumutan beberapa waktu lalu  menghasilkan kesepakatan berupa pengaspalan jalan sepanjang 6 (Enam) km sampai saat ini masih belum terealisasi.

Bahkan dalam waktu dekat ini yakni November 2019 mendatang, PHE akan menambah pengeboran Eksplorasi Sumur Bingo-1 di Desa Kopau Kecamatan Kerumutan.

Ketua koordinator IPMK Adi Saputra SE (34), ketika dikonfirmasi Kamis (19/9/2019), di Pangkalan Kerinci menyayangkan sikap perusahaan minyak tersebut, karena hasil kesepakatan beberapa waktu lalu belum dipenuhi dan sekarang malah ingin menambah sumur minyak di Kerumutan.

"Silahkan tambah sumur minyak, tapi penuhi dulu permintaan kami, jangan asal tambah saja, Masyarakat sudah cukup sabar menunggu sampai Oktober 2019, bahkan sudah setahun," Ucap Adi.

Ketua IPMK juga menegaskan, jika PHE tidak menepati janji sampai waktu yang ditentukan, maka masyarakat Kerumutan akan mengambil tindakan tegas seperti yang telah disepakati, salah satunya menghentikan operasional PHE di Kerumutan.

"Bermacam alasan perusahaan kita terima, jika sampai waktu yang ditentukan tuntutan masyarakat tidak dipenuhi, maka kita akan menghentikan operasional PHE di Kerumutan",tegasnya. 

Sementara itu Humas PHE Darwis, ketika dihubungi lewat telfon celulernya Kamis (19/9/2019), mengatakan akan segera memenuhi janji kepada masyarakat, sebagai mana yang telah disepakati beberapa waktu lalu.Keterlambatan terjadi karena penyusunan kontrak dengan pemenang tender.

"Kemaren sudah kita kabari ke masyarakat, Sudah kita bicarakan lagi, bahwa Pengerjaan akan segera kami lakukan October mendatang", ucapnya.

Kita tunggu saja, intinya jalan yang menjadi tuntutan masyarakat akan segera di aspal.(Jon)

PEKANBARU, MARPOYAN DAMAI - Masa aksi mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi, Universitas Lancang Kuning kembali menggelar aksi demo. Kali ini aksi dilakukan didepan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau - Arifin Ahmad, Selasa (10/9/2019) siang.  


Menenteng spanduk bertuliskan ''Usut Firdaus dan keluarganya, terkait monopoli proyek di dinas PUPR kota Pekanbaru,''. Massa aksi dipimpin Cep Pernama Galih dan meminta Kejati mengusut dugaan tersebut. 

Cep Pernama Galih menyebutkan, ada sembilan tuntutan mereka dalam aksi ini sebagai berikut : 
  1. Dugaan FIRDAUS Walikota Pekanbaru terkait Korupsi Ganti Rugi Lahan kantor Pemko Pekanbaru sebanyak 800 M
  2. Dugaan Sdr. AMIR LUFTI keponakan kandung Wali Kota Pekanbaru anak dari ( H. Zahar) terkait monopoli Proyek jalan selama 7 tahun kepemimpinan bapak Firdaus.
  3. Dugaan Sdr. ALFARABI anak Kandung bapak Firdaus terkait pengerjaan proyek PUPR dan PERKIM sebanyak 20 M pada tahun 2017
  4. Dugaan Sdri. IDA YULITA selaku anggota DPRD Pekanbaru dan sdr. M NOOR terkait jual beli proyek 30M di PERKIM dan PUPR.
  5. Dugaan proyek Walikota yg dimonopoli oleh saudara ASUN.
  6. Dugaan skandal upah Pungut (Zulhelmi Arifin di BAPENDA kota Pekanbaru) .
  7. Dugaan penggelapan Pajak oleh Sdr. ZULHELMI Arifin (Kaban Bappeda) Sdr. WELLY AMRUL (Eksekutor)  DENY MUHARPAN (juru nego pajak).
  8. Dugaan penggelapan dan pajak dan perizinan yang mengalir ke Istri Muda FIRDAUS (VIKI RAHMAWATI).
  9. Dugaan ajudan Walikota Pekanbaru saudara ZULFIKAR mengelela ProyekDinas Perhubungan dan Pengeleloaan Parkir, sementara saudara ZULFIKAR adalah oknum Polisi dan masih ada hubungan keluarga dengan Walikota Pekanbaru, dugaan terkait KA UPT parkir CAIRUNNAS dan Kabid EDI SOPIAN Serta saudara YULIARSO selaku PLT Kadishub.
''Ada sembilan poin tuntutan kami, agar Kejati Riau dapat melakukan pengusutan,'' kata Cep Pernama Galih. 

 Ditambahkan Cep, "kami juga meminta Kejati Riau agar mengusut orang yang kami tetapkan".

Kornelis sebagai salah satu peserta aksi juga menyampaikan, "Turunnya mahasiswa bukti lemahnya penegakan Hukum oleh Kejati Riau dalam mengungkap kasus Korupsi yang terjadi. Bumi Melayu Harus bersih dari KKN", pungkasnya menggebu gebu.

Menanggapi akis tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Muspidauan mengucapkan terimakasih atas kontrol yang dilakukan oleh rekan-rekan Mahasiswa.

Diterangkannya lagi, "kami masih mengumpulkan bukti-bukti karena bekerja sesuai asas Praduga, kami butuh bukti yang pas agar tidak terjadi kriminalisasi dalam penyidikan, serta butuh pemahaman dari rekan - rekan Mahasiswa karena masih membutuhkan proses".

"Terkait laporan dari Rekan2 mahasiswa minggu lalu pihak Kejati masih dalam penelahaan, apabila ditemukan indikasi maka akan dikeluarkan sprint penyelidikan", tutupnya. (ces)

RIAU, PELALAWAN - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan kredit macet Bank Riau Kepulauan Riau (BRK). Salah satu tersangka adalah mantan pimpinan cabang BRK Pangkalan Kerinci berinisial FS. Selain itu, penyidik turut menyeret seorang tersangka lainnya berinisial Z yang tidak lain merupakan Direktur PT Dona Warisman Bersaudara (DWB).

Keduanya terseret perkara dugaan korupsi pemberian kredit dari BRK ke PT DWB, senilai Rp1,2 miliar, yang terjadi pada tahun 2017 lalu.


"FS selaku Pimcab dan Z Direktur PT DWB ditetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Riau, Muspidauan, Senin.


Dia mengatakan saat ini jaksa penyidik tengah berupaya merampungkan berkas perkara dugaan korupsi tersebut sebelum dilimpahkan ke jaksa peneliti untuk ditelaah lebih lanjut (Tahap I).

"Penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi untuk pemberkasan," terangnya.‎
‎‎
Pengusutan dugaan korupsi ini, dilakukan oleh tim penyidik, mulai dari proses pemanggilan pihak-pihak terkait untuk dimintaiketerangannya, sampai mengumpulkan alat bukti lainnya berupa data atau dokumen. Dalam proses penyelidikan hingga penyidikan, jaksa telah menemukan adanya peristiwa pidana.
Untuk diketahui, dalam perkara ini sejumlah pihak telah dilakukan pemeriksaan. Diantaranya, sejumlah pejabat Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri cabang Pangkalan Kerinci pada tahun 2017.

Mereka adalah Pimpinan Cabang (Pinca) Bank Riau-Kepri (BRK) Cabang Pangkalan Kerinci, Faizal Syamri, bersama 4 orang lainnya. Kemudian, Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Interen (SKAI) di bank plat merah tersebut, Ade Ristian.


Selain mereka, Jaksa juga memeriksa Reni Mayoni, Notaris pada pemberian kredit ke PT Dona Warisman Bersaudara. Tidak sampai disitu, Direktur dan Komisaris PT Dona Warisman Bersaudara, Azwar Ujang dan Yuliana juga pernah diperiksa oleh Jaksa. Azwar dan Yuliana diketahui merupakan pasangan suami istri.

Dugaan korupsi tersebut terjadi pada tahun 2017. Yang mana, dalam pemberian kredit ke PT Dona Warisman Bersaudara itu, BRK cabang Pangkalan Kerinci, mengucurkan dana sekitar Rp1,2 miliar. (dow)

source : berita riau 

SIAK, KANDIS - Kadis PU Siak Ir Irving Kahar Arifin MEng, Senin (9/9/19), melaporkan Cep Permana Galih, Koordinator aksi unjuk rasa BEM Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning ke Polda Riau. Irving menilai Cep Permana Galih telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik.

Irving Karhar didampingi tim Penasehat Hukum dari Jakarta, Yudianta Medio N Simbolon SH, Philips Irvan Siagian SH dan Rendy Anggara Putra SH dari Kantor Hukum Simbolon & Partners bersama RAP & Co, terlihat mendatangani Mapolda Riau sekitar pukul 09.30 WIB.

Laporan diterima Bamin Siaga SPKT 1 Polda Riau, Aipda Yudi Darmawan, dengan nomor LP/398/IX/2019/SPKT Riau. 310 311 317 KUHP tanggal 9 September 2019. Usai membuat laporan pengaduan, Irving Kahar didampingi tim Penasehat Hukum langsung memberikan keterangan kepada penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

Tim Penasehat Hukum Irving Kahar, Yudianta Medio N Simbolon SH, Philips Irvan Siagian SH dan Rendy Anggara Putra SH, usai memberi keterangan kepada penyidik mengatakan, dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan yang dialami Irving Kahar, bermula dari adanya aksi demonstrasi beberapa orang yang mengatasnamakan BEM Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning, menggelar aksi demonstrasi di samping Kantor Gubernur Riau, Kamis 5 September 2019 lalu.

Ketika itu, aksi yang dikoordinatori Cep Permana Galih, melakukan orasi dan membawa spanduk besar yang menyatakan Irving, Kadis PU Siak merupakan salah seorang yang diduga memonopoli proyek Provinsi Riau tahun 2019.

"Klien kami sebagai warga negara yang taat hukum dan ASN yang bertanggung jawab terhadap jabatannya untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Pencatutan nama klien kami dalam spanduk aksi pada tanggal 5 September 2019 tersebut tidak jelas tujuannya, karena pada dua aksi serupa sebelumnya yang yang sama tidak ada foto maupun nama klien kami pada spanduk aksi. Tidak hanya itu, klien kami saat ini tidak berdinas di Pemerintah Provinsi Riau melainkan di Kabupaten Siak, sehingga tidak ada hubungannya antara proyek Provinsi Riau dengan klien kami. Jadi ini kami bilai sebagai fitnah, tegas Yudianta.

Yang lebih parah lanjut Yudianta, dalam spanduk tersebut, demonstran yang dikoordinatori Cep Permana Galih, memasang spanduk gang memuat gambar tikus dan dibawahnya dituliskan nama Irping, Kadis PU Siak. "Ini sangat melukai hati dan perasaan klien kami dan tidak dapat menerima perbuatan tersebut, sehingga kami menempuh langkah hukum," ujarnya.

Dikatakan Yudianta, selama bertugas sebagai ASN, Irving Kahar swlalu berupaya memberikan yang terbaik bagi daerah, hal ini terlihat dari berbagai penghargaan nasional yang diterima Kabupaten Siak dalam bidang infrastruktur. Di antaranya masuk dalam urutan 99 Top Inovasi Menpan RB untuk inovasi Unit Reaksi Cepat, Piagam Komitmen Kota Pusaka Kabupaten Siak pada tahun 2017 sampai dengan penghargaan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) dari Kementerian PU pada tahun 2014.

"Jadi tuduhan sebagaimana dalam spanduk aksi tanggal 5 september 2019 tersebut tidaklah berdasar dan merupakan fitnah belaka serta cenderung menjadi suatu "Pembunuhan Karakter" pada klien kami. Sehingga kami berharap polisi dapat segera menindak lanjuti laporan ini secara hukum yang berlaku, sesuai dengan Pasal 310 KUHP, 311 KUHP dan 317 KUHP," ujarnya.(dow)

source : berita siak

KUANTAN SINGINGI, TELUK KUANTAN - Rapat Paripurna DPRD Kabupten Kuantan Singingi resmi digelar dalam rangka pengucapan janji/sumpah 35 DPRD baru periode 2019-2020. Pengambilan sumpah Anggota DPRD Kuansing yang baru ini dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Telukkuantan, Reza Himawan Pratama SH, M.Hum sekaligus pelantikan.

Dalam pelantikan ini, mereka diminta untuk menjalankan amanat yang diberikan rakyat dengan sepenuh hati dan tanggung jawab. Serta bersedia memperjuangkan aspirasi rakyat. Kemudian, untuk Ketua sementara DPRD yang baru adalah Andi Putra, SH. MH dari partai Golkar dan Wakil Nazwan dari PPP. Penunjukan ini jelang terpilihnya Ketua depenitif dan terbentuknya alat kelengkapan Dewan.

Ketua sementara Andi Putra dalam sambutannya menyampaikan puji syukur yang tak terhingga atas penyelenggaraan sidang Paripurna dalam pelantikan Dewan baru. Ia menyampaikan bahwa keberagaman telah mengantarkan bisa duduk bersama di Gedung Parlemen DPRD Kuansing, untuk menjalankan amanat rakyat.

"Meski kita datang dengan corak berbeda. Namun, perbedaan itu bisa menjadikan kita duduk satu lembaga dengan tujuan yang sama dalam memperjuangkan aspirasi rakyat," kata Andi Putra.

Kedepannya, Andi Putra berharap amanat ini agar bisa dijalankan dengan penuh tanggungjawab sebagai bentuk untuk menjalankan aspirasi rakyat.(dow)

source : berita kuansing

INDRAGIRI HULU, RENGAT - Polisi Kehutanan (Polhut) dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau mengevakuasi satu ekor buaya yang ditemukan warga Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) ke Sungai Indragiri, Jumat (6/9/2019).

Proses evakuasi itu dipimpin oleh Kepala Bidang Wilayah I, Andri Hansen Siregar. Andri menjelaskan, buaya ditemukan warga pada Selasa (3/9) lalu di depan perumahan perkebunan PT Damai.

"Buaya muncul dari kanal lama yang sudah ditumbuhi semak dan rumput tebal yang terhubung dengan Sungai Cenaku yang bermuara di Sungai Indragiri," kata Andri.

Andri menuturkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan perusahaan untuk melakukan pembersihan kanal dari semak-semak liar. Selain itu, petugas BBKSDA juga memasang spanduk imbauan di Desa Pulau Gelang, Kecamatan Kuala Cenaku yang berisi pesan agar warga waspada, sebab di lokasi itu sering tampak kemunculan buaya.

"Kita sering melihat kemunculan buaya di lokasi itu sebanyak lima ekor,"tuturnya.

Andri menyampaikan pihaknya juga melakukan pemasangan imbauan di tempat penyeberangan Sungai Indragiri. Andri menyampaikan agar warga waspada dan tidak melakukan aktivitas di sekitar lokasi. Hal ini guna menghindari jatuhnya korban akibat serangan buaya.(dow)

source : berita inhu

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika ( Diskominfo) terus berbenah dan melakukan terobosan di dalam merealisasikan program yang tertuang di dalam 7 Program Strategis untuk mewujudkan pelalawan emas di Kabupaten Pelalawan.

Masuk Dalam 25 Kabupaten dan Kota se Indonesia dalam Gerakan Menuju 100 Smart City, dalam tahun 2019 ini Diskominfo telah membuat tahapan-tahapan dalam implementasi smart city yang lebih terarah, terukur, dan optimal mulai dari perencanaan, implementasi, hingga sosialisasi ke masyarakat.

Hal demikian disampaikan oleh Plt.Kadiskominfo Hendri Guwanawan saat  di wawancarai  di ruang kerjanya di dampingi oleh Kabid Pengelolaan Infrastruktur dan Layanan E-Government Saud Abdillah. Kamis (05/09).

Hendri membuka pembicaraam dengan mengatakan implementasi smart city yang  di lakukan melalui data dan informasi pemerintah daerah dari berbagai sumber seperti aplikasi ataupun data dari OPD terkait akan terintegrasi dalam satu platform yang disimpan pada satu database sehingga data yang disimpan dan disajikan akan lebih valid dan reliable. Hendri melanjutkan guna mendukung itu semua akhir tahun 2019 ini Diskominfo akan membangun Command Center di Kantor Bupati Pelalawan,tahapan awal yang dilakukan dengan melakukan renovasi ruangan, memaksimalkan apa yang ada sesuai kondisi keuangan pemda, dan pada tahun 2020 kedepan sudah beroperasi penuh terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Terkait Infrastruktur dan koneksi internet Kabid Kabid Pengelolaan Infrastruktur dan Layanan E-Government Saud Abdillah menambahkan untuk infrastruktur di kecamatan Diskominfo akhir tahun ini juga akan melakukan pemasangan internet diseluruh kantor kecamatan se kabupaten pelalawan dan saat ini sudah ada 2 kecamatan yang telah di support oleh diskominfo, yaitu kecamatan Bunut dan Langgam, sedangkan Kecamatan Pelalawan dalam progress pengerjaan dimana ditargetkan seluruh Kantor Kecamatan di awal Bulan November 2019 sudah berfungsi maksimal.

Saud Abdillah juga menjelaskan seluruh jaringan internet yang dibangun di kantor kecamatan akan terintegrasi langsung di Diskominfo, yang kami harapkan disini fasilitas internet tersebut dapat memudahkan pelayanan di kantor kecamatan, seperti keuangan, catatan sipil, perijinan,dan pelayanan lainnya, adapun skema yang dipakai untuk Internet di Kantor Kecamatan ini memanfaatkan provider internet lokal berlisensi nasional untuk distribusi Internet nya, setelah adanya negosisasi dan terciptanya win solution jadi pihak provider hanya menyediakan jalur/Link dan Diskominfo menyediakan bandwidth internetnya, skema ini dikenal dengan istilah layanan metro ethernet. Jadi nya infrastruktur,pemeliharaan, dan jaminan ketersediaan koneksi menjadi tanggung jawab provider tersebut, dengan SLA ( Service Level Agreement) 95 %, kemudian di depan kantor Kecamatan tersebut akan ada juga fasilitas free Internet untuk masyarakat (Free Wifi Publik) yang jadwal operasionalnya dari jam 16.00 WIB s/d 22.00 WIB yang semua peralatannya di support oleh provider internet tersebut.

Di akhir perbincangan Saud melanjutkan seluruh skema ini praktis dan pastinya sangat menguntungkan Pemerintah Daerah dalam pengalokasian anggaran, dalam hal ini pemda tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar untuk membangun infrastruktur di tambah lagi geografis daerah Kabupaten Pelalawan ini sangat luas dan tentunya akan menguras anggaran yang besar pula.

Plt.Kadiskominfo Hendri Gunawan optimis dengan kejutan demi kejutan dan Inovasi akan terus di lakukan oleh Diskominfo menjawab tantangan dari pimpinan Bupati Pelalawan, karena semua itu bermuara pada pelayanan publik prima sesuai dengan Program Pelalawan Emas.(rls/jon)

RIAU, PEKANBARU - Aksi kejar-kejaran dan baku tembak mewarnai penangkapan bandar sabu asal Pekanbaru, Riau, YD (32), di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, Sabtu (7/9/2019). YD sempat melepaskan beberapa kali tembakan ke arah petugas Satlantas Polres Limapuluh Kota yang mengejarnya karena berusaha kabur dari razia lalu lintas. 

Polisi yang melihat pelaku kabur dengan menggunakan mobil Jazz BM 1516 SF langsung berkomunikasi dengan petugas piket di Mapolres Limapuluh Kota. "Tidak disangka petugas yang mengejar dihadang dengan tembakan oleh YD," kata Kasat Resnarkoba Polres Limapuluh Kota, Iptu Hendri Has yang dihubungi awak media, Sabtu (7/9/2019).

Setelah dikejar dari Pangkalan, Limapuluh Kota, akhirnya pelarian YD terhenti di depan Mapolres Limapuluh Kota yang sudah melakukan pemblokiran jalan. YD masih sempat melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan ke arah petugas sehingga terjadi baku tembak. YD akhirnya tewas tertembak di leher dan tangan kirinya. 

"Kami terpaksa melakukan tindakan yang terukur karena YD telah membahayakan petugas yang hendak memberhentikannya," kata Hendri. 

Sebelumnya diberitakan seorang bandar sabu YD (32) asal Pekanbaru, Riau tewas ditembak polisi di depan Mapolres Limapuluh Kota, Sumatera Barat, Sabtu (7/9/2019). YD tewas setelah terjadi aksi tembak menembak dengan polisi. YD tertembak di leher dan tangan kirinya.

Kejadian berawal dari razia lalu lintas yang dilakukan petugas pada pukul 08.00 WIB di daerah Pangkalan, Limapuluh Kota. YD yang mengendarai mobil Honda Jazz BM 1516 SF bersama wanita NL (29) tidak mengacuhkan petugas yang mencoba memberhentikan mobilnya. 

YD malahan melaju kencang ke arah Tanjung Pati. Polisi yang melihat kejadian itu langsung melakukan pengejaran. Usai mobil YD terhenti, petugas langsung mengamankan NL dan melakukan penggeledahan. Di mobil ini, petugas menemukan 352 gram sabu-sabu, 1 timbangan digital dan 1 buah senjata api.(dow)

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Posbakumadin Pelalawan sosialisasikan pendampingan hukum dan pengetahuan masyarakat akan hukum, rangkaian kegiatan soaialisasi telah dilakukan dibeberapa daerah di Pelalawan dan akan dilakukan disetiap daerah, Tujuan dilakukan sosialisasi agar masyarakat tahu fungsi keberadaan posbakumadin ditengah masyarakat dan mengerti akan hukum. 

Sosialisasi posbakumadin sangat diterima masyarakat, meski hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, namun antusias masyarakat ingin tahu tentang hukum sangat tinggi.

Seiring berjalannya sosialisasi, Mentri Hukum dan Ham (MenkumHam) RI, mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Posbakumadin dengan Nomor : AHU. 5026. AH. 01. 04 TAHUN 2011 dan Posbakumadin Pelalawan lolos ferifikasi dari Kantor Wilayah MenkumHam Provinsi Riau dengan Nomor ; M. HH - 01. HN. 07.02 TAHUN 2018 tentang Lembaga / Organisasi Bantuan Hukum yang lulus ferifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan Hukum Periode Tahun 2019 sampai dengan 2021, di Berikan lansung oleh kakanwil Riau M. Diah, SH; MH. di Pekanbaru 13/5/2019,  kepada Kamrizal SH. Selaku ketua posbakumadin Pelalawan.

Pada kesempatan tersebut, sebanyak 12 (Dua Belas) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang menerima (SK), Dua diantaranya adalah Posbakumadin dan salah satunya Posbakumadin Pelalawan.

Ketua posbakumadin Pelalawan Kamrizal SH, ketika dimintai keterangan di Pangkalan Kerinci Kamis (5/9/2019), mengatakan sosialisasi akan terus dilakukan diwilayah Kabupaten Pelalawan, bahkan sampai kedesa desa dan meskipun jauh dari pusat ibu kota Kabupaten.

"Sampai sejauh ini kita telah sosialisakan ke masyarakat tentang fungsi Posbakumadin, dan pengetahuan masyarakat tentang hukum, kegiatan ini akan terus dilakukan bahkan akan sampai ke pelosok desa" Ucapnya. 

Kamrizal berharap keberadaan Posbakumadin Pelalawan dapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, supaya apa yang menjadi hak seorang warga negara, khususnya masyarakat Pelalawan bisa mendapat tempat yang sama dimata hukum.(joni)

BENGKALIS, BUKIT BATU - Sebanyak tujuh orang dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis merasa kecewa dengan sikap kampus yang dianggap memutuskan hubungan kerja secara sepihak. Padahal kontrak mereka sebagai dosen tetap dengan status non PNS baru berakhir pada Desember mendatang.

Hal ini diungkap satu diantara dosen tetap non PNS yang menerima surat pemberhentian tersebut yakni Ramadhan Hamzah kepada Wartawan, Jumat (30/8/2019) pagi. Menurut dia pemberhentian terhadap dirinya cukup mengejutkan, pasalnya surat pemberhentian diterimanya secara mendadak.

"Surat pemberhentian saya terima pada Agustus lalu, kami diberhenti per tanggal 1 Agustus kemarin. Itupun surat diterima melalui pos, saat itu lagi di padang," jelasnya.

Alasan pihak STAIN Bengkalis memberhentikan dosen tersebut karena adanya defisit anggaran di STAIN Bengkalis. Defisit terjadi karena tidak tecapainya pagu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada STAIN Bengkalis. Pemberhentian dengan alasan defisit anggaran tersebut masih diragukan pihaknya. Pasalnya saat ini jumlah mahasiswa juga cukup banyak, ditambah lagi kabarnya setelah pemberhentian mereka STAIN Bengkalis menerima dosen baru berstatus dosen luar biasa.

"Kalau defisit anggaran, malah ada penambahan dosen baru pula. Ini tentu jadi pertanyaan kita," jelasnya.

Dugaan dirinya kemungkinan pemberhentian dirinya bersama enam rekan lain kemungkinan ada sentimen pribadi. Sehingga keluar kebijakan seperti ini. Tujuh orang yang diberhentikan secara sepihak tersebut diantaranya Ramadhan Hamzah, Suryadi, Harlinda, Feri Mariyanto, Ade Khairudin, Fadhillah Al Mausuly dan Indra Agus. Terkait pemberhentian ini pihaknya sudah berkomunikasi dengan rekan rekan lainnya untuk mengambil langkah lebih lanjut.

Sementara itu Ketua STAIN Bengkalis Prof Samsul Nizar membenarkan adanya pemberhentian dilakukan pihaknya. Alasan pemberhentian dilakukan sesuai dengan yang tertera pada surat pemberhentian tersebut.

"Dimana PNBP kita saat ini mengalami defisit. Padahal, sumber pembayaran dosen tetap bukan PNS diambil dari sumber PNBP," pungkasnya.

Lebih lanjut Samsul Nizar mengatakan, terkait adanya isu pihaknya kembali menerima dosen tetap tidak benar. Karena pihak STAIN Bengkalis tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membayar gaji dosen tetap.

"Tapi untuk penambahan dosen luar biasa (LB) insyallah masih bisa. Karena pembiayaannya tidak sebesar dosen tetap," tandasnya.(dow)

Powered by Blogger.