ROKAN HILIR, BAGAN SIAPI API - Tiga pejabat di Sekretariat Dewan DPRD Rokan Hilir (Rohil) pada Selasa kemarin diadili di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Ketiga pejabat yang diadili atas dugaan korupsi dana kontrak media di Kabupaten Rohil tahun 2016 itu, H Syamsuri, Mazlan, dan Riris Ipar Juliana.

"Sidangnya sudah digelar kemarin, dengan agenda pembacaan dakwaan," terang Herlina Samosir selaku jaksa penuntut dan juga Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Rohil, kepada awak media, Rabu (8/7/20) siang.

Sidang yang dipimpin majelis hakim Mahyudin SH itu akan dilanjutkan pada pekan depan.

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut, ketiga terdakwa yang merupakan mantan pejabat pengadaan serta bendahara di Sekretariat Dewan tersebut, didakwa telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana publikasi di media.

Dimana tahun 2016 lalu, Sekwan DPRD Rohil menganggarkan program pelayanan administrasi perkantoran seperti pengadaan buku perundang-undangan, kerjasama dengan media massa antara lain publikasi, kerjasama media cetak serta online.

Dari program tersebut, lima item kegiatan dengan anggaran Rp 2,4 milyar lebih sepakat untuk menutup uang persedian sebesar Rp 1, 6 milyar. Tidak dapat dipertanggung jawabkan. Namun ketiga terdakwa tidak membayarkannya. Bahkan dalam laporan pertanggung jawaban fungsional tahun 2016. Seolah-olah ada pembayarn atas kegiatan tersebut.

Berdasarkan hitungan BPKP perwakilan provinsi Riau tambahnya, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 892 juta. Atas perbuatannya, ketiga terdakwa dijerat pasal 2 junto pasal 3 Uu tipikor nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 KUHP.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Tiga terdakwa korupsi kredit macet di PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Pekanbaru yang merugikan negara Rp 1,2 Miliar. Dituntut hukuman tinggi oleh jaksa penuntut.

Ketiga terdakwa, Irfan Helmi (mantan Pimpinan Desk PMK PT PER), Rahmiwati (Analisis Pemasaran PT PER) dan Irawan Saryono, (Ketua Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah/UMKM) yang menerima dana kredit dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau itu, hanya tertunduk begitu mendengar tuntutan yang dijatuhkan jaksa.

Berdasarkan amar tuntutan jaksa penuntut, Astin SH dan Lusi Manmora SH pada sidang Tipikor Selasa (8/7/20) siang di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Terdakwa Irawan Saryono dituntut 5 tahun denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Irfan Helmi dituntut hukuman pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan denda Rp 300 juta subsider 5 bulan.

Terdakwa Rahmiwati dijatuhi tuntutan hukuman pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan. Selain tuntutan hukuman, untuk kerugian negara sebesar Rp 1, 298. 082.000 dibebankan kepada Rahmiwati untuk membayarnya. Jika tidak dibayar dapat diganti (subsider) selama 3 tahun 3 bulan.

" Ketiga terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," terang jaksa dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Saut Maruli Tua Pasaribu SH, pada sidang yang digelar secara daring.

Atas tuntutan jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru tersebut, ketiga terdakwa berencana mengajukan pledoi (pembelaan) pada sidang berikutnya pekan depan.

Berdasarkan dakwaan, ketiga terdakwa secara bersama sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal pencairan dana kredit UMKM. Bertempat di kantor cabang utama PT PER.

Dimana ketiganya melakukan penyimpangan atas penerimaan angsuran pokok dan bunga pada tujuh perjanjian kredit atas nama tiga mitra usaha terkait perjanjian kredit sebesar Rp1.298.082.000, dari laporan nominatif kredit 31 Desember 2014 hingga 31 Desember 2017.

Penyimpangan pemberian tiga fasilitas kredit baru kepada dua mitra usaha yang dilakukan para terdakwa itu. Dimana angsuran fasilitas untuk kredit sebelumnya dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi. Hasil Audit BPKP perwakilan Riau ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1.298.082.000.(dow)

BENGKALIS, BANTAN - Terjadi kecelakaan lalu lintas (laka) melibatkan dua unit minibus di Jalan KH. Imam Bulqin, Desa Pasiran, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Senin (6/7/20) sekitar pukul 09.30 WIB. Dua unit minibus tersebut dikemudikan ES (25), laki-laki dan minibus dikemudikan oleh berinisial N (43), laki-laki.

Akibat kecelakaan ini, pengemudi ES dan penumpangnya RA (29) mengalami luka ringan, kemudian pengemudi minibus lainnya, N dan penumpangnya T (44) laki-laki, S (70), perempuan juga mengalami luka ringan.

Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan, S.I.K didampingi Kasat Lantas AKP Hairul Hidayat, S.I.K dikonfirmasi menjelaskan, bahwa laka terjadi berawal mininbus dikemudikan N datang dari arah Jalan Selatbaru menuju ke arah Bengkalis, tiba di tempat kejadian perkara (TKP) Jalan KH. Imam Bulqin, minibus hilang kendali (lost control), dan di saat bersamaan dari arah berlawanan datang minibus dikemudikan ES.

"Dikarenakan hilang kendali minibus dikemudikan N bergerak ke kanan jalan sehingga menabrak bagian samping depan sebelah kanan minibus yang dikemudikan ES," ungkap Kasat Lantas AKP Hairul.

"Pihak kami masih melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi terkait kecelakaan yang terjadi, perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan," imbuh Kasat.(dow)

RIAU, BENGKALIS - Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bengkalis nonaktif, Amril Mukminin, akan digelar besok, Kamis (1/7/2020). Adapun agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan sejumlah saksi. Sebagaimana diketahui dalam sidang sebelumnya, Kamis (25/6/2020), nama istri terdakwa, Kasmarni, juga disebut dalam dakwaan.

Dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tonny Frengky Pangaribuan dan Feby Dwi Andospendi.

Dijelaskan dalam surat dakwaan, Kasmarni ikut menerima aliran dana gratifikasi sang suami senilai puluhan miliar rupiah, lewat rekening bank miliknya. Disebutkan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, untuk pemeriksaan para saksi pada pekan ini, JPU akan menghadirkan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.

Mereka yang diperiksa sebagai saksi ini, diketahui menjabat sebagai legislator ketika perkara rasuah itu terjadi. Dengan begitu, istri terdakwa, Kasmarni kemungkinan belum akan dihadirkan sebagai saksi di persidangan.

"Untuk sidang atas nama terdakwa Amril Mukminin, JPU akan menghadirkan saksi-saksi. JPU akan menghadirkan 3 orang saksi dari DPRD Bengkalis," sebut Ali Fikri, Rabu (30/6/2020).

Sementara itu, disinggung soal permohonan terdakwa yang meminta penahanannya dipindahkan ke Pekanbaru selama menjalani sidang, Ali Fikri menyatakan itu sepenuhnya menjadi pertimbangan dan kewenangan hakim.

"Hakim masih mempertimbangkannya. Sidang Kamis (pekan) ini terdakwa masih dihadirkan dari gedung KPK kavling C1," papar Ali Fikri lagi.

Sebelumnya, sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU, sudah dilaksanakan secara video conference, dipimpin majelis hakim yang diketuai, Lilin Herlina di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Terdakwa Amril tidak dihadirkan di persidangan. Dia berada di Rutan KPK.

Begitu pula JPU KPK, Tonny Frengky Pangaribuan dan Feby Dwi Andospendi yang juga berada di kantor lembaga antirasuah yang beralamat di Jakarta tersebut. Disebutkan, Amril Mukminin menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp23,6 miliar lebih dari dua orang pengusaha sawit.

Uang diterima baik secara tunai, maupun dalam bentuk transfer. Masing-masing dari Jonny Tjoa sebesar Rp12,7 miliar lebih dan Adyanto sebesar Rp10,9 miliar lebih. Uang miliaran rupiah juga mengalir ke rekening istri Amril, Kasmarni, dengan cara ditransfer.

Dalam surat dakwan kedua yang dibacakan JPU Tonny Frengky, dibeberkan, terdakwa Amril Mukminin selaku anggota DPRD Kabupaten Bengkalis 2014 -2019, dan Bupati Bengkalis 2016-2021 telah menerima gratifikasi berupa uang setiap bulannya dari kedua pengusaha sawit itu.

Uang diterima terdakwa secara tunai maupun ditransfer ke rekening bank atas nama Karmarni (istri terdakwa) pada Bank CIMB Niaga Syariah dengan dua nomor rekening. Pada 2013 lalu, Jonny Tjoa selaku Dirut dan pemilik perusahaan sawit PT Mustika Agung Sawit Sejahtera meminta bantuan Amril Mukminin.

Untuk mengajak masyarakat setempat agar memasukkan buah sawit ke perusahaan tersebut dan mengamankan kelancaran operasional produksi perusahaan. Atas bantuan itu, Jonny Tjoa memberikan kompensasi berupa uang kepada terdakwa sebesar Rp5 per kilogram TBS dari total buah sawit yang masuk ke dalam pabrik kelapa sawit.

Sehingga, terhitung sejak Juli 2013 dikirimkan uang setiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening atas nama Kasmarni. Pemberian uang itu, terus berlanjut hingga terdakwa dilantik menjadi Bupati Bengkalis pada 2016 lalu.

Tak hanya dari Jonny Tjoa, Amril Mukminim juga menerima uang dari Adyanto selaku direktur dan pemilik PT Sawit Anugrah Sejahtera, saat masih menjabat sebagai anggota DPRD Bengkalis terhadap bantuan mengamankan kelancaran operasional pabrik.

"Atas bantuan tersebut, Adyanto memberikan kompensasi berupa uang kepada Terdakwa dari prosentase keuntungan yaitu sebesar Rp5 per kilogram TBS dari total buah sawit yang masuk ke dalam pabrik.”

“Uang tersebut diberikan setiap bulannya sejak awal tahun 2014 yang diserahkan secara tunai kepada Kasmarni (istri terdakwa) di rumah kediaman terdakwa.”

“ Sehingga uang yang telah diterima terdakwa dari Adyanto seluruhnya sebesar Rp10.907.412.755," ungkap JPU Tonny.

Penerimaan uang yang merupakan gratifikasi tersebut, tidak pernah dilaporkan oleh terdakwa kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari kerja. Hal ini, sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang dan merupakan pemberian suap karena berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Bengkalis 2014-2019 dan selaku Bupati Bengkalis 2016-2021.

"Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

“Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP," ujar JPU.(dow)

ROKAN HULU, PASIRPANGARAIAN - Sebanyak 16 Kepala Desa dipanggil oleh Kejari Rokan Hulu pada Kamis (2/7). Pemanggilan yang sudah berjalan sejak Rabu (1/7) itu merupakan hasil pelimpahan dari Kejati Riau atas laporan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, yakni LSM Pemantau Tindak Pidana Korupsi RI Provinsi Riau beberapa waktu lalu.

Disampaikan oleh Kasi Intel Kejari Rokan Hulu Ari Supandi pada Kamis (2/7), pemanggilan Kades tersebut dilakukan dalam rangka pemeriksaan dari laporan LSM tersebut.

"Laporan tersebut sebenarnya ditujukan ke Kejati Riau. Namun, dilimpahkan kepada kita di Rokan Hulu," sebutnya.

Ari menyebutkan, dari 16 Kades tersebut, sebanyak delapan kades sudah dipanggil sejak Rabu lalu. Diantaranya adalah Kades Bangun Purba, Kades Sialang Jaya, Kades Sejati, Kades Karya Mulia dipanggil pada Rabu (1/7) dan Kades Bonai, Kades Pendalian, Kades Alahan dan Kades Ngaso pada Kamis (2/7).

Ditambahkan Kasi Intel, pemanggilan sisa kepala desa lainnya akan dilakukan pada Senin dan Selasa minggu depan.

Adapun proses pemeriksaan dilakukan oleh jaksa di Kejari Rohul yang dibagi ke dalam empat tim. Masing-masing tim memeriksa satu kades secara bergiliran hingga selesai minggu depan nanti.
 Adapun pemeriksaan itu, kata Ari, dilakukan dalam bentuk wawancara dan pengumpulan dokumen data dan bahan keterangan sebagai pendukung.

"Pemanggilan ini kita lakukan dalam rangka pemeriksaan para kades terkait masalah penggunaan dana desa pada 2018 lalu," tutupnya.

Pernah Diingatkan Bupati Saat Pelantikan

Sembilan Kepala Desa (Kades) hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2018 dari 6 kecamatan, Resmi dilantik oleh Bupati Rokan Hulu (Rohul), H. Sukiman, di Convention Hall Masjid Agung Islamic Center, Pasirpangaraian, Senin (13/5/2019).

Pelantikan Sembilan Kades hasil Pilkades serentak tahap kedua tahun 2018. Bupati Rohul, H. Sukiman meminta kepada 9 Kades mengingakan para Kades yang baru bisa mempertanggung-jawabkan‎ dana bantuan untuk desa, baik itu Alokasi Dana Desa (ADD) atau Dana Desa (DD) yang digelontorkan pemerintah setiap tahun, mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di lapangan.

"Terakhir adalah pelaporan tentang tertib penggunaan keuangan itu, sehingga tidak timbul permasalahan yang diinginkan," harapnya.

Selain itu, Bupati Sukiman‎ juga berharap setiap Kades harus memahami tugasnya, dan bisa memanfaatkan bantuan pemerintah untuk membangun desa lebih baik, mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

"Jadi bagi Kades yang baru harus tertib administrasi sesuai aturan. Bagi Kades yang lama segala kekurangan diperbaiki," pungkasnya.

9 Kades dilantik serentak oleh Bupati Rohul, Sukiman, yakni 4 Kades di Kecamatan Rokan IV Koto, terdiri Abadi dilantik sebagai Kades Cipang Kanan, Maspuri, M.Pd sebagai Kades Cipang Kiri Hulu, Fahri Abdullah sebagai Kades Lubuk Bendahara Timur, dan Rinaldi dilantik sebagai Kades Lubuk Bendahara.

Selanjutnya, Rudi Hartono dilantik sebagai Kades Rambah Tengah Hilir, Usman Sugiono dilantik sebagai Kades Rambah Utama, Risman A.Md dilantik sebagai Kades Bangun Purba, Rais AM dilantik sebagai Kades Bonai, dan Asmisar dilantik sebagai Kades Pagaran Tapah.(dow)

PEKANBARU, RUMBAI - Tersebar di berbagai media sosial terkait pembuangan skripsi di Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru. Dalam video yang berdurasi 21 detik itu, tumpukan skripsi yang diklaim telah rusak dilemparkan dari sebuah jendela yang berada di lantai dua di Universitas tersebut.

Dengan adanya kejadian itu, Rektor Unilak, Dr Junaidi mengatakan pihaknya telah mengambil langkah tegas. Salah satunya yakni memberhentikan Kepala Pustaka kampus yang beroperasi di jalan Yos Sudarso, Pekanbaru itu.

"Sangat kita sayangkan. Ini Kecelakaan. Kita juga sudah berhentikan Kepala Pustaka Unilak dan diambil alih langsung oleh Wakil Rektor I Bidang akademik," terangnya saat berbincang bersama awak media, Minggu (05/07/20)

Ditegaskannya, skripsi yang berada dalam video itu adalah skripsi yang sudah rusak, basah. Rencananya bukti tugas akhir yang mengantarkan kelulusan bagi para mahasiswa itu akan dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan oleh pihak kampus.

" Kita sudah sediakan tempatnya dan saat ini sebenarnya Unilak telah memulai program repository atau tempat penyimpanan karya ilmiah seperti skripsi dalam bentuk digital," tuturnya.

"Kita meminta maaf atas adanya kejadian ini. Itu juga melukai kita. Tidak ada mekanisme seperti itu. Itu kesalahan staf," ungkapnya.

Sementara itu, Alumni Fakultas Hukum Unilak, Haidir Tanjung mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam video itu sangat menyakiti hati mahasiswa khususnya alumni.

"Memang benar, skripsi usang sudah disalin gitalisasi. Tetapi sikap kampus main buang seperti itu melabrak etika. Seakan tidak menghargai jerih payah mahasiswanya yang dulu bersusah payah mengumpulkan uang untuk menjilid skripsinya. Semoga cara-cara yang kurang elok dipandang ini tidak terulang kembali," katanya.(dow)

SIAK SRI INDRAPURA, MANDAU - Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Yoserizal Zein diperiksa polisi di Polsek Siak, Kamis (2/7/2020). Pemeriksaan ini terkait dengan pengrusakan dan pencurian keramik gedung Controlleur Belanda, yang telah menjadi situs budaya di kabupaten Siak.

"Kita memintai keterangan dia sebagai saksi dalam kasus pencurian benda cagar budaya," kata Kapolsek Siak Kompol Marto Harahap, Jumat (3/7/2020).

Yoserizal Zein diperiksa lebih kurang 1 jam, yakni dari pukul 13.00 -14.00 WIB kemarin di lantai 2 kantor Polsek Siak. Setelah diperiksa ia langsung meninggalkan areal Polsek Siak tersebut. Ia diperiksa berkaitan dengan surat balasan Dinas Kebudayaan Riau yang ditandatanganinya ke Siak Heritahe Community (SHC) 26 Juni 2020.

"Ya hanya tentang surat itu. Kita minta klarifikasinya. Itu saja dulu, karena proses tetap berjalan," kata dia.

Dalam perkara ini J (44) ditetapkan tersangka. Ia ditahan di Mapolsek Siak karena dugaan pengrusakan dan pencurian ubin di Controlleur, bangunan peninggalan Belanda yang telah menjadi cagar budaya.

Dia merupakan pegiat di SHC dan mengantongi surat tanggapan yang diberikan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Yoserizal Zein. Pelaku membongkar keramik yang berusia lebih 100 tahun itu dengan alasan penyelamatan benda cagar budaya.

Aksi pencurian dan pengrusakan itu terjadi pada 8 Juni 2020. Pelaku beraksi berdadarkan surat tanggapannya dinas kebudayaan provinsi yang diajukannya dari komunitasnya.

"Karena awalnya mereka mempunyai alasan penyelamatan cagar budaya, maka kita respon surat mereka. Kita juga menyarankan mereka berkoordinasi ke Pemda setempat," kata dia.

Ternyata pelaku tidak melakukan koordinasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Siak dan langsung membongkar keramik bangunan bersejarah itu. Dalam hal ini pelaku tidak bekerja sendirian. Namun Yoserizal Zein sebelumnya tidak menduga jika pegiat SHC itu bakal membongkar keramik bangunan.

"Mereka mengatakan akan menyelamatkan cagar budaya sebagai temuan baru. Ternyata mereka membongkar ubin bangunan Belanda, itukan bukan temuan lagi sudah diakses oleh banyak orang," kata Yoserizal.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Hasil Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPS-LB) PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) hari ini, memutuskan memberhentikan dua jajaran penting di perusahaan daerah tersebut.

Kedua jajaran yang diberhentikan dengan hormat itu, jajaran Direksi PT PER yang diberhentikan dengan hormat itu adalah Direktur Utama (Dirut) H Syamsul Bakri. Kemudian Direktur PT PER Rudi Alfian Umar.

"Ada beberapa keputusan yang dihasilkan. Diantaranya memberhentikan dengan hormat direksi PT PER," kata Kepala Biro (Karo) Administrasi Ekonomi Setdaprov Riau Jhon Armedi Pinem, Kamis (2/7/20).

Karo Administrasi Ekonomi Setdaprov Riau ini tidak merincikan alasan pemberhentian dua direksi tersebut. Namun menurutnya lagi, pelaksanaan RUPS-LB yang digelar di Kantor PT PER di Komplek Perkantoran Grand Sudirman Jalan Datuk Setia Maharaja Pekanbaru itu, merupakan keputusan hasil pertemuan para pemegang saham. Pemerintah Provinsi merupakan pemegang saham terbesar dari perusahaan plat merah itu.

Kemudian, rapat dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau menunjuk ditunjuk Zulfa Hendri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direksi sementara. Menunggu hasil seleksi direksi yang baru. Saat ini, Zulfa sendiri sedang juga menjabat sebagai Komisaris Independen di perusahaan tersebut.

"Sementara sifatnya, menjelang hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) calon Direksi keluar," papar Jhon Armedi.

Lanjut Jhon Armedi, hasil keputusan RUPS-LB ini, para pemegang saham belum bisa menerima hasil laporan keuangan tahun 2019. Pemegang saham meminta untuk memperbaiki laporan keuangan tahun lalu itu.(dow)


PEKANBARU, TANAYAN - Pandemi covid-19 melanda Kota Pekanbaru sejak akhir Maret 2020 silam menimbulkan limbah medis dari rumah sakit yang menangani pasien covid-19. Namun sayangnya alur pembuangan limbah tersebut belum jelas. Padahal pandemi covid-19 sudah berlangsung selama tiga bulan.

Walikota Pekanbaru, Firdaus tidak menampik limbah medis covid-19 belum tertangani dengan baik. Ia mengaku khawatir karena belum ada alur yang jelas terkait pembuangan limbah medis ini. Satu limbah medis yakni limbah Alat Pelindung Diri (APD) dokter dan tenaga medis. Begitu juga dengan peralatan medis untuk menangani pasien covid-19.

"Jadi harus ada alur yang jelas untuk pembuangan limbah medis covid-19," terangnya, Rabu (1/7/2020).

Firdaus langsung memerintahkan OPD terkait untuk mengawal alur limbah medis dari rumah sakit. Ia menilai sangat berbahaya bila limbah medis ini dibiarkan atau dibuang begitu saja. Firdaus pun mengingatkan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Satpol PP Kota Pekanbaru dan DLHK Kota Pekanbaru. Mereka harus memastikan jalur pembuangan hingga jalur pemusnahannya.

Ia tidak ingin limbah medis rumah sakit malah berserakan di luar kota. "Jangan sampai berserakan. Kondisi ini bisa berdampak bagi kesehatan masyarakat," ujarnya. 

Proses evaluasi pengelolaan limbah medis di Kota Pekanbaru sudah berlangsung sejak awal tahun 2020 ini. Evaluasi ini dilakukan karena masih ada rumah sakit yang buang limbah medis sembarangan. Banyak pengelola rumah sakit pun harus bekerjasama dengan pihak ketiga. Mereka mengangku hingga mengolah limbah medis yang ada di rumah sakit.

Adanya pengangkutan ini untuk memastikan limbah medis tidak dibuang sembarangan. Pemerintah kota sedang menggesa adanya regulasi terkait pengelolaan limbah medis dan limbah lainnya. Pemerintah mempersiapkannya untuk antisipasi pembuangan limbah B3 medis secara sembarangan. Mereka juga mengingatkan agar rumah sakit bisa mengelola limbah medis dengan baik.(dow)

PEKANBARU, TAMPAN - Sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau menggelar aksi di depan Gedung Rektorat UIN Suska Riau, Rabu (01/07). Aksi yang telah berlangsung sejak Selasa (30/06) kemarin itu terdapat tiga point yang disampaikan oleh mahasiswa, salah satunya yakni menuntut transparansi anggaran dana Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Aksi ini disebutkan Ketua Senat Mahasiswa yang baru saja dicopot SKnya oleh Rektor UIN Suska, Dewi Sari, merupakan buntut dari di keluarkanya Surat Keputusan Rektor no.1009/R/2020 tentang Mekanisme Peringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) UIN Suska Riau dampak mewabahnya Covid-19. Ia menilai keputusan rektor tersebut tidak berpihak kepada mahasiswa.

"Sebelum aksi ini kita dari mahasiswa telah melayangkan surat audiensi atas nama lembaga yang berlegalitas yakni Sema UIN Riau, sebab selama ini audiensi yang tidak mencantumkan lembaga legalitas tidak mendapat tanggapan dari rektor atau dinyatakan tidak resmi. Namun tidak diindahkan dengan alasan Pekanbaru zona merah. Kemudian kita kembali ajukan surat audiensi secara virtual dengan langkah administratif. Tapi tidak juga mendapatkan respon dari pihak Universitas. Lantaran tidak ada tanggapan setelah dua kali upaya untuk audiensi gagal, maka kita turun aksi dan menyampaikan aspirasi secara langsung," bebernya

Hari pertama aksi, yakni Selasa (30/06) kemarin sekitar pihaknya juga tidak mendapatkan respon dari pihak universitas, sehingga memaksa mereka untuk menginap di depan gedung Rektorat universitas itu.

"Kita kemarin sempat dijumpai oleh D3 dan WR tapi tidak mendapatkan hasil. Sebab mutlak keputusan dari rektor," katanya

Lebih rinci dikatakannya, dalam aksi yang diikuti sekitar 15 orang mahasiswa ini, pihaknya menuntut tiga point yakni transparansi anggaran kampus, pemangkasan UKT sebesar 15 persen untuk seluruh mahasiswa dan 50 persen untuk mahasiswa yang telah semester akhir, terakhir yakni memberikan fasilitas kuliah daring berupa kuota internet 30GB setiap bulan dan SOP kuliah daring.

"Selama 4 bulan kita tidak diberikan fasilitas untuk mengikuti perkuliahan. Dimana justru dosen memerintahkan mahasiswa untuk mengerjakan tugas dengan mangupload ke Youtube, classroom, zoom, email dan sebagainya. Untuk ini semua kita butuh paket data yang lebih besar lagi. Dan tentu ini menjadi beban bagi rekan kita yang tidak memiliki smartphone," terangnya.

" Kita juga butuh SOP misalnya perkuliahan hanya dilakukan lewat dua aplikasi misalnya hanya WA Group atau Clas Room saja, dan sebagainya," tambahnya.

Dikatakan Dewi hingga saat ini pihaknya juga belum mendapatkan jawaban dari universitas. Malahan katanya, Ia mendapat informasi bahwa Rektor masih bersikukuh dengan keputisannya tersebut.

"Kita tidak akan pulang sebelum mendapat jawaban. Tadi kita juga gelar aksi dengan membakar ban dan di depan Gedung Rektorat. Bahkan malam ini kita kembali gelar tenda untuk menginap di sini," tuturnya.

Sementara, jika aksi ini tidak mendapat jawaban, Dewi mengatakan akan melakukan aksi long march menuju DPRD Riau, Jumat (03/07) nanti.

Sementara, hingga berita ini dibuat, Rektor UIN Suska Akhmad Mujahidin belum dapat dikonfirmasi terkait aksi sejumlah mahasiswa tersebut.(dow)

Powered by Blogger.