PEKANBARU, BUKIT RAYA - Sambut Pergantian 2018, Golden Tulip Essential Hotel Pekanbaru  menyuguhkan berbagai paket menarik yang dikemas dalam 'Party Zaman Now' akan berlangsung di Grand Ballroom pada 31 Desember 2017 mendatang.

http://www.beritapekanbaru.com/
Ragam penampilan seperti flavour gigs band, bee pro dancer dan iki stand up comedy siap menghibur tamu hingga pengunjung hotel saat tersebut.

"Event kita lebih ke Family Party. Jadi orang tua yang ingin merayakan malam tahun baru di hotel kita bisa mengajak anak-anak," kata Direktur Of Sales Marketing Hotel Golden Tulip Essential Pekanbaru, Athia Pratiwi kepada sejumlah wartawan, Senin (11/12).

Dijelaskannya, sesuai dengan tema tahun 2017, Party Zaman Now. Konsep acara akan menggabungkan apa yang sedang booming saat ini.

http://www.beritapekanbaru.com/
Adapun yang akan disuguhkan pada event ini seperti :

Various performance from:
-Stand Up Comedy
-Dance Show
-Kids Play Station
-Photo Booth
-Gala Dinner
-Countdown Party
-Doorprize
-And Any More

Live Performance:
-Flavour Gigs Band
-Bee Pro Dancer
-Iki Stand Up Comedy, dan masih banyak lagi.

Bagi tamu yang ingin menikmati kemeriahan malam tahun baru di hotel bintang tiga ini, hanya membayar Rp900 ribu sudah termasuk menginap satu malam dan gala diner. 

Namun bagi tamu yang tidak menginap tapi ingin mengikuti kemeriahan malam tahun baru di hotel yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman cukup membayar Rp200 ribu saja.

"Dapatkan diskon spesial pembelian tiket kita hingga tanggal 20 Desember mendatang. Untuk kostum party kita bebas," sebutnya.(dow)

PEKANBARU, TANGKERANG BARAT - Hotel Golden Tulip Essential Pekanbaru resmi menjadi Hotel Bintang 4 pada tanggal 25 November 2017. Proses sertifikasi dilakukan oleh lembaga Sertifikasi Usaha Adi Karya Wisata, sebagai Lembaga Resmi Sertifikasi Usaha Pariwisata Independen.

Pemberian sertifikasi Hotel Bintang 4 ini merupakan bukti bahwa Golden Tulip Essential Hotel Pekanbaru merupakan Hotel Bintang 4 yang dapat dijadikan pilihan tepat, saat anda menghabiskan waktu dengan keluarga ataupun sedang menjalani kegiatan bisnis di Pekanbaru.

http://www.beritapekanbaru.com/
Tomy Yovan,
General Manager Golden Tulip Essential Pekanbaru.
Letaknya yang strategis dekat dengan bandara Sultan Syarif Kasim II, Golden Tulip Essential Pekanbaru  memiliki total 150 kamar yang terbagi menjadi 3 tipe kamar yakni Deluxe, Grand Deluxe dan Essential Suite.

Umumnya, hotel bintang 4 minimal harus memiliki 50 kamar, memiliki minimum 3 kamar suite, kamar mandi di dalam, luas kamar standar minimum 24 m2, luas kamar suite minimum 48 m2, memiliki lobby dengan luas minimum 100 m2, memiliki bar, memiliki sarana rekereasi dan olah raga, kamar mandi dilengkapi dengan instalasi air panas/dingin, dan memiliki toilet umum.

Tentunya Golden Tulip Esential Pekanbaru memiliki hal tersebut, seperti fasilitas hotel antara lain berupa Swimming Pool, Kids Play Garden, Fitnes Center, Forestre Coffee Lounge And Kitchen Restaurant, Forest Spa, 5 modern meeting room dan Grand Ballroom yang dapat menampung hingga 1000 tamu.

Dengan penerimaan sertifikasi ini memberikan klasifikasi atau penggolongan hotel serta melakukan standarisasi usaha sesuai dengan tingkatan hotel. 

"Sertifikasi usaha pariwisata memberikan pengakuan independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha pariwisata sesuai dengan standar yang ditentukan, mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang ditetapkan secara konsisten, dan diimplementasikan secara efektif dan efisien, nah ini Golden Tulip Essential Pekanbaru dapat 4 Bintang," Ujar Tomy Yovan, General Manager Golden Tulip Essential Pekanbaru.

Dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. PM. 53/HM.001/MPEK/2013 pasal 7 dinyatakan bahwa persyaratan dasar yang harus dimiliki oleh pengusaha hotel dalam rangka sertifikasi usaha hotel meliputi: Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi Usaha Hotel, Kelaikan fungsi bangunan gedung, Keterangan Laik Sehat dan Keterangan Kualitas Air.

Secara umum yang persyaratan dasar merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu usaha hotel baik yang berupa sertifikat kelaikan yang dikeluarkan oleh instansi teknis pemerintah serta tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) bidang usaha penyediaan akomodasi jenis usaha hotel. Bagi usaha hotel Penilaian penggolongan kelas Hotel Bintang dan penetapan Hotel Non bintang akan dilakukan setelah seluruh persyaratan dasar dapat terpenuhi.(dow)

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Perkara korupsi penyalahgunaan Bantuan Dana Hibah Cetak Sawah di Desa Gambut Mutiara, Kecamatan Teluk Meranti, Pelalawan. Dengan terdakwa Jumaling, Ketua Kelompok Tani (Keltan) Bina Permai, Desa Gambut Mutiara, dan Kaharudin, selaku kontraktor pelaksana. Senin (11/12/17)'siang, mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan perkara oleh Jaksa Penuntut Umun (JPU) Ladargi Marel SH. Kedua terdakwa yang telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 750 juta. Dijerat Pasal 2 Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Diterangkan JPU, perbuatan kedua terdakwa itu terjadi tahun 2012 lalu, saat kelompok tani, Bina Permai Desa Gambut Mutiara, mendapat bantuan dana hibah cetak sawah yang bersumber dari Anggaran APBN melalui DIPA Ditjen Prasarana dan Prasarana Pertanian T.A 2012 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pelalawan sebesar Rp. 1 Milyar.

Pada pelaksanaannnya, pengerjaan proyek oleh terdakwa Kaharudin dan Jumaling tersebut tak berjalan sebagaimana mestinya alias gagal total.

"Dari anggaran Rp 1 miliar, sebesar Rp 750 juta rupiah tidak bisa dipertanggung jawabkan secara sah oleh terdakwa. Uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi," jelas JPU.

Usai dakwaan dibacakan, persidangan yang dipimpin majelis hakim Bambang Myanto SH, ditunda selama sepekan dengan agenda pemeriksaan saksi.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Kabupaten Indragiri Hulu dan Rokan Hilir sampai saat ini belum juga mengesahkan APBD 2018. Jika pada akhir bulan ini tak juga tuntas, maka dua daerah ini terancam mendapatkan sanksi. 

"Ada dua kabupaten, Inhu dengan Rohil yang belum," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau Syahrial Abdi, Jumat (8/12/17).

http://www.riaucitizen.com/
Menurut Syahrial, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yakni, Inspektorat dan BPKAD akan menerjunkan tim untuk mengecek penyebab keterlambatan pengesahan itu. 

"Kami sudah komunikasi, untuk Inhu sedang diproses. Untuk Rohil dalam penyampaian nota keuangan. Kita mendesak jangan sampai lagi keterlambatan dalam pengesahannya," terang Syahrial.

"Tapi kita berharap dua kabupaten ini juga bisa mengoptimalkan sisa waktu yang ada. Agar tak terkena sanksi dari Kemendagri tersebut," ujar Syahrial lagi.

Sementara dari 10 kabupaten kota lainnya lagi, diantaranya masih ada tiga daerah lagi yang sedang dalam tahap evaluasi akhir APBD 2018. Yakni Dumai, Siak dan Kampar. Diperkirakan pekan mendatang sudah tuntas.

"Nanti dilanjutkan Senin. Mudah-mudahan kita bisa terbitkan SK-nya dalam waktu dekat," papar Syahrial. 

Lebih lanjut, mantan Karo Ekonomi dan Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau ini juga mengingatkan pesan Presiden dan Menteri Keuangan, ada beberapa hal terkait penyelenggaran APBD 2018, terutama menyangkut dana desa.

Menurut Syahrial yang juga pernah menjadi Penjabat Bupati Kampar ini, ada beberapa metode yang berubah. Yakni, penggunaan dana desa tak dibenarkan melalui ditender.

Anggatan dana desa tersebut ke depan harus dilakukan melalui swakelola. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat bisa memanfaatkan dari segi pekerjaan dari pembangunan di daerahnya sendiri.

"Metodenya cash paywork, jadi dengan ini diharapkan mampu menekan pengangguran termasuk menjadi sumber ekonomi masyarakat sekitar," ungkap Syahrial lagi.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Pemberantasan dan pencegahan korupsi terus digalakkan oleh Pemrintah RI melalui Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) RI sebgai wujud peningkatan kesejahteran masyarakat. Hal tersebut digelar dengan tema deseminasi proses dan hasil pelibatan komunitas dalam pencegahan korupsi di Provinsi Riau serta monitoring program JKN, BOS, Dana Desa, Jaga Riau, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diadakan di Ruang Melati lantyai III Kantor Gubernur Riau pada Jumat (8/12/17) 

Pada acara yang ditaja oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Provinsi Riau melakukan sosialisasi Program Masyarakat Anti Rasuah (Maruah) dan dimotori oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Pemerintah Provinsi Riau serta Kabupaten Kota yang dijadikan sampel penelitian. 

http://www.riaucitizen.com/
Gubernur Riau yang membuka secara resmi kegiatan tersebut menyampaikan kegiatan ini sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun hal yang sangat penting diperhatikan adalah masalah infrastruktur dan Sumber daya manusia atau peningkatan pendidikan. 

Oleh sebab itu terhadap kegiatan ini Pemprov Riau sangat mendukung terhadap program marwah dengan dibentuknya Forum Marwah di Riau dan ini hendaknya dapat diperluas lagi cakupannya bukan saja terhadap Satker namun juga melibatkan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang bersentuhan dengan hal tersebut diantaranya PU PR maupun Dinas Sosial" Kata Andi Rachman. 

Monitoring terhadap pencegajan korupsi tahap awal Memang saat ini baru menyentuh program pelayanan Jaminan Kesehatan Nasioanla (JKN), BBantuan Operasional Sekolah (BOS), Penggunaan Dana Desa, Aplikasi Jaga Riau, Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan menjadikan Jadikan 12 Desa sampel Pelayanan Publik di 6 Kabupaten di Riau, dan hendaknya dapat juga di lakukan di Kabupaten lain. 

semua ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ini tidak bisa di lakukan oleh pemerintah sendiri namun perlu keterlibatan lintas sektor, Keterlibatan masyarakat desa, LSM Disamping itu faktor utama diantaranya infrastruktur dan pendidikan" Kata Andi Rachman lagi yang dihadiri oleh Para Bupati dan mewakili Bupati tersebut. 

Pola kolaborasi sangat efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat berjalannya pelayanan sektor pablik dapat berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan harapan. 

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Riau Yogi Getri menyampaikan sengan terbentuknya Tim Marwah melibatkan OPD , komunitas di Provinsi Riau, dan ini Termasuk dalam rencana Aksi KPK RI tahun 2018 dan tahun 2019. yang menjadikan 12 lokasi sampel di 6 Kabupaten di Riau. 

Pemerintah Kabupaten Kampar yang dihadiri oleh Kepala desa Muara mahat Baru Kecamatan Bangkinang dan Kepala Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebagai sampel pelayanan Publik, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Kampar Ir Nurhasani MM, Kepala Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kampar Febrinaldi Trigunawan,Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kampar Zamzamir dan beberapa perwakilan dari Dinas Sosial dan PUPR Kabupaten Kampar. 

Dikatakan Nurhasani Pemkab Kampar sangat mendukung kegiatan yang taja oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam hal Diskominfo dan Statistik Riau bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, semoga ini juga dapat kita wujudkan di Kabupaten Kampar " Kata Nurhasani yang damini oleh Febrinaldi Trigunawan dan Zamzamir tersebut. 

kegiatan terfokus pada layanan publik dan langsung berssnetuhan dengan Masyarakat seperti pendidikan khususnya pengolahan dana BOS, pelayanan kesehatan dengan pemanfaatan BPJS, pelayanan data masyarakat Terkait KK dan KTP." Kata Nurhasani lagi. 

acara tersebut dihadiri Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rachman, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Riau Ir. Getri, Perwakilan KPK juned, ibu Meta dari GIZ . kegiatan ini melakukan Identifikasi layanan ke masyarakat, monitoring, pengawasan implementasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh tim pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, sepanjang tahun 2017 sebanyak 103 perkara. Dari seeatusan perkara korupsi yang ditangani tersebut. Para tersangka yang mendominasi sebagai tersangka korupsi itu adalah dari pihak aparatur sipil negara (ASN) atau PNS sebanyak 57 orang tersangka.

"Sebanyak 92 perkara yang kita limpahkan ke pengadilan, dengan 103 para terdakwanya. Sebanyak 57 tersangka merupakan dari PNS," ungkapkan Asisten Pidana Khusus Kejati Riau, Sugeng Riyanta SH kepada sejumlah wartawan Jum'at (8/12/17) siang

Sementara para tersangka dari pihak yang non PNS sebanyak 46 orang.

"Selain PNS, pihak dari Wiraswasta 23 terdakwa, anggota DPRD atau Legislatig 1 orang terdakwa BUMN 3 terdakwa anggota Polri 1 terdakwa, pensiunan ASN 6 terdakwa aparat pemerintah dai perangkat desa 7 terdakwa dan.para tenaga honorer sebanyak 6 terdakwa," terang Sugeng yang turut didampingi Asintel P Simaremare serta Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan.

Penanhanan perkara korupsi sepanjang tahun 2017 ini, merupakan penanganan perkara Kejati Riau beserta pihak kejari se Riau. 

"Jadi sepanjang tahun 2017 ini, para PNS yang umumnya sebagai tersangkanya," jelas Sugeng.(dow)

BENGKALIS, BENGKALIS KOTA - Menyusul masyarakat terutama rumah tangga kurang mampu merasakan sulitnya memperoleh gas elpiji subsidi 3 kilogram (Kg), karena kelangkaan yang terjadi sejak sekitar dua pekan lalu. 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Bengkalis warning atau mengingatkan kepada seluruh pangkalan di daerah ini, jangan dengan sengaja semena-mena mempermainkan harga gas melon itu di atas harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan. 

http://www.beritabengkalis.com/
Apabila peringatan ini tidak diindahkan dan terbukti di lapangan, Disdagperin akan memberikan sanksi tegas, blacklist (daftar hitam). 

Demikian ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdagperin Kabupaten Bengkalis H. Raja Arlingga kepada wartawan, Kamis (7/12/17) petang. 

"Saat ini terjadi kelangkaan, diingatkan seluruh pangkalan tidak menaikan HET gas elpiji 3 Kg itu. Jangan mengambil atau memanfaatkan situasi apa yang terjadi di masyarakat," ingatnya. 

Selain kepada pangkalan, Disdagperin menghimbau kepada seluruh agen gas elpiji subsidi 3 Kg yang beroperasi dan menyuplai di wilayah Kabupaten Bengkalis, agar mendistribusikannya sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. 

Kepada masyarakat H. Raja Arlingga juga berharap, agar tetap bersabar dan memaklumi kondisi saat ini. Bagi keluarga yang mampu diharapkan tidak lagi membeli gas elpiji subsidi 3 Kg, tetapi membeli gas elpiji non subsidi 5,5 Kg yang sudah dipasarkan. 

"Kami juga menginstruksikan agar seluruh UPT di setiap kecamatan, untuk terus memantau kondisi keberadaan gas elpiji subsidi 3 Kg itu, bekerjasama dengan instansi terkait," katanya lagi. 

"Intinya, jangan sampai ada spekulasi harga dari pangkalan, memanfaatkan situasi ini. Jika ditemukan harus dilaporkan, terbukti pangkalan itu, akan ditindak tegas," tutupnya.(dow)

KAMPAR, BANGKINANG KOTA - Penyidik Polres Kampar akhirnya menetapkan Drg. SA sebagai tersangka kasus KDRT terhadap pembantu rumahtangganya dan langsung dilakukan penahanan di Rutan Polres Kampar sejak siang tadi Rabu (6/12/17). 

Sebagaimana diketahui bahwa drg. SA awalnya dilaporkan ke Polres Kampar oleh Sarimin selaku ayah korban Ika Indah Sri Wahyuni (21) pada Kamis (30/11/17), karena telah melakukan penganiayaan berat terhadap anak gadisnya itu di Klinik Dokter Gigi milik pelaku yang berlokasi di Jalan Agus Salim Bangkinang. 

http://www.beritakampar.com/
Atas laporan ini pihak penyidik Polres Kampar kemudian melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui kejadiannya. 

Selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap terduga pelaku drg. SA yang akhirnya datang memenuhi panggilan ini pada Rabu pagi (6/12/17), setelah dilakukan pemeriksaan terhadapnya didukung hasil pemeriksaan saksi-saksi serta visum terhadap korban, akhirnya oknum dokter gigi ini ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penangkapan. 

Peristiwa ini diketahui pada hari Kamis (30/11/17) sekira pukul 20.00 WIB, di Klinik Dokter Gigi SA yang diduga dilakukan oleh pemilik klinik yaitu SA terhadap korban Ika Sri Indah Wahyuni yang berkerja sebagai pembantu dirumah pelaku. 

Adapun cara tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara meninju wajah korban sehingga mengakibatkan lebam dibagian kedua mata korban, pelaku juga memukul kepala korban dengan botol kaca sehingga terdapat beberapa bekas luka dibagian kepala korban, selain itu korban juga sering dipukul menggunakan sapu dan ember. 

Masyarakat yang curiga terhadap tindak KDRT yang dilakukan tersangka ini kemudian menginformasikan hal tersebut kepada anggota unit PPA Polres Kampar, selanjutnya anggota unit PPA mendatangi TKP dibantu personil lainnya dan langsung mengamankan korban ke Polres Kampar. 

Korban kemudian dibawa oleh petugas Kepolisian ke RSUD Bangkinang untuk dilakukan visum dan perawatan medis terhadapnya karena luka-luka yang dialaminya. 

Kapolres Kampar AKBP Deni Okvianto melalui Kasat Reskrim AKP Fajri saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan oknum dokter gigi ini, tersangka SA saat ini telah diamankan di ruang tahanan Polres Kampar dan selanjutnya akan diterbitkan surat perintah penahanan terhadap dirinya, jelas Kasat Reskrim ini.(dow)

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Kondisi jalan dusun Sungai Sirih desa Lubuk Terap, kecamatan Bandar Petalangan mulai hancur. Padahal, jalan jenis hotmix tersebut baru saja selesai dikerjakan oleh rekanan, bersumber dari APBD Pelalawan Tajun Annggaran (TA) 2017 di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR).Tanda-tanda, kualitas jalan tersebut tidak sesuai harapan sudah tercium dari awal. 

‎Pasalnya, kondisi Base A yang diduga tak sesuai besteks, namun oleh kontraktor pelaksana terkesan memaksakan pengerjaan hingga pengaspalan.Tak ayal, kala itu, baik masyarakat maupun anggota DPRD daerah pemilihan setempat sudah mengingatkan rekanan. 

http://www.beritapelalawan.com/
Hanya saja, pemborong tetap saja ngotot memburuh waktu pelaksanaan proyek. ‎Proyek Pemkab Pelalawan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan nama kegiatan, pembangunan jalan Kabupaten Pelalawan Paket V Peningkatan Jalan Desa Sungai Sirih dan Jalan Kelurahan Rawang Empat, Kecamatan Bandar Petalangan ( aspal). 

Pengerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana PT Donny Putra Mandiri, nomor dan tanggal kontrak 620/PUPR/BM-KTR/2017/72, tanggal 14 Juli 2017, mulai kerja 28 Juli 2017 dengan nilai kontrak cukup fantastik Rp5.452.712.000 (lima miliar lebih), masa pengerjaan 120 hari kalender dengan Konsultan Pengawas CV Refena Kembar Anugrah, KSO CV Laudah Rekayasa Konsultan.

Anehnya proyek ini tetap berlangsung, padahal masyarakat dan anggota DPRD Pelalawan, Eka Putra dan Nazaruddin Arnazh sudah melihat langsung kondisi pengerjaan jalan hingga lakukan komplain ke dinas terkait.‎

"Dari awal kami sudah memprediksi bahwa pengaspalan badan jalan di Sungai Sirih ini tidak akan berumur panjang. Kami sudah turun dan melihat langsung bersama anggota dewan, pengerjaan Base nya tidak sesuai standar dan dewan sudah komunikasikan dengan Dinas PU, tapi tetap pengaspalan dilanjutkan," terang Amansyah selaku ketua RW 01 Sungai Sirih desa Lubuk Terap kecamatan Bandar Petalangan.‎

Akhirnya, baru dua pekan pengaspalan selesai, badan jalan sudah pecah dan retak di berbagai titik. Itu pun belum dilalui armada atau kendaraan. 

"Baru beberapa pekan sajatuntas dikerjakan, di berbagai titik, badan jalan sudah hancur. ‎Bagaimana jika dilindas mobil bernotase tinggi, akan lebih hancur," tandasnya.

Terkait dengan kondisi, jalan Sungai Sirih ini, kepala dinas PUPR kabupaten Pelalawan, Hasan Tua Tanjung belum berhasil dikomfirmasi.(dow)

ROKAN HULU, UJUNG BATU - Rabu (6/12/17) sore tadi sekitar pukul 18.00 WIB. Suparman Bupati Rokan Hulu, resmi menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kedatangan Suparman di Lapas Sukamiskin tersebut, usai mendatangi pihak Jaksa KPK. 

Hal itu disampaikan kuasa hukum Suparman, Eva Nora SH kepada awak media, Rabu (6/12/17).

" Baru saja sekitar jam 18,00 WIB tadi, Pak Suparman serah terima dari KPK ke Lapas Sukamiskin," kata Eva Nora.

http://www.beritarohul.com/
Kedatangan Suparman ke Lapas Sukamiskin, atas inisiatif sendiri menjalani proses hukum setelah mengetahui putusan kasasi Mahkamah Agung (MA)," kata Eva 

Seperti diketahui, Suparman dan Johar Firdaus, mantan Ketua DPRD Riau tersangkut kasus suap APBD Riau. Suparman divonis oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan hukuman 6 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan, sedangkan Johar Firdaus, juga divonis sama dengan Suparman, plus dicabut hak politik selama 5 tahun terhitung pidana pokok dilaksanakan. 

Putusan itu dibacakan majelis hakim yang diketuai Agung MS Lumne, dan hakim anggota Krisna Harahap dan Artidjo Alkostar. Selain penjara, Suparman dan Johar juga dihukum membayar denda Rp 200 juta atau diganti kurungan selama 6 bulan.

Suparman dan Johar terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keduanya juga dijerat dengan UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 48 Tahun 2009 dan UU Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua, dengan UU Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan undang-undanganlainnya bersangkutan.(dow)

Powered by Blogger.