KUANSING, TELUK KUANTAN - Dari 16 partai kontestan pileg yang telah mendfatrakan bacalegnya ke KPU Kuansing, sebanyak 487 orang akan ikut bertarung memperebutkan 35 kursi di DPRD pada pileg 2019 mendatang.

Setidaknya, dari 35 kursi yang akan diperebutkan nanti, sebanyak 452 Bacaleg mesti siap-siap tereliminasi oleh pesaing dimasing-masing partai. Berdasarkan hasil konfirmasi dari Komisioner KPU bidang pencalonan, Indra sukri, kepada Wartawan, Jum'at (20/7/2018) petang.

Ia menyampaikan, dari 487 semua Bacaleg 311 adalah laki-laki dan 176 perempuan. Sementara menurutnya, partai yang tidak memenuhi kuota perdapil, pertama Perindo, PSI, Hanura, PKS, PKPI, selebihnya kata Indra Sukri, terpenuhi. Namun, menurutnya tidak membatalkan.

Kemudian terkait hasil verfikasi, ia mengatakan telah siap dilaksanakan, menurutnya, Sabtu siang besok sekira pukul 14.00 WIB akan dibagikan pada masing-masing partai untuk dilakukan perbaikan. Saat wartawan menanyakan, hasil verifikasi apakah ada partai ada yang tidak lolos, Indra Sukri, mengatakan belum masuk kesitu, sebab menurutnya masih ada masa perbaikan.

"Belum lagi, nanti kan ada masa verifikasi, sementara untuk saat ini tugas KPU telah selesai, besok kita serahkan ke masing-masing partai," jelasnya.

Sedangkan untuk masa perbaikan ini kata dia, dari tanggal 22 s/d 31 Juli 2018. Selanjutnya jika dari hasil perbaikan tidak juga terpenuhi kelengkapan dimaksud, akan kembali dilakukan verifikasi pematangan.(dow)

source : beritakuansing

RIAU, PEKANBARU - Pengelolaan Blok Rokan oleh pihak swasta akan berakhir pada 2021 mendatang. Untuk itu, seluruh masyarakat Riau diajak untuk bersama memperjuangkan blok migas terbesar di Riau itu. Karena jika tidak, pengelolaan Blok Rokan akan kembali jatuh ke tangan swasta. Sedangkan Riau hanya akan mendapat bagi hasil yang tidak sebanding dari pengerukan migas. 

Demikian diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby, Sabtu (21/7) siang. Ia menjelaskan kandungan migas yang terdapat di Blok Rokan masih sangat banyak.

“Jadi tidak benar ada isu yang dilemparkan bahwa migas yang ada di Blok Rokan sudah habis,” pungkasnya.

Dikatakan Suhardiman, pihaknya telah berupaya melakukan lobi terkait pengelolaan blok rokan agar diserahkan ke pemerintah daerah (pemda). Namun, upaya yang dilakukan tidak bisa hanya oleh segelintir orang saja. Perlu dukungan banyak pihak. terutama pemerintah provinsi yang dianggap dia hanya bisa pasrah. 

“Kami beberapa waktu lalu telah mengumpulkan tokoh masyarakat. Nantinya para tokoh akan menggerakkan seluruh komponen masyarakat Riau. Ini adalah momentum bagi Riau untuk memperjuangkan haknya,” sebut lelaki bergelar Datuk Panglimo Dalam itu.

Penentuan pengelolaan Blok Rokan sudah dimulai 2018 ini. Di mana dari informasi yang ia ketahui, pihak swasta telah melakukan lobi dengan pemerintah pusat. Dirinya mengajak masyarakat Riau tidak boleh kalah.(dow)

source : beritariau

DUMAI, BUKIT KAPUR - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) PT Pertamina RU II Dumai menggelar aksi demo di Gate I Kilang Pertamina Jalan Putri Tujuh Dumai, Rabu (18/7/18). Informasi yang berhasil dirangkum, aksi demo ini dilakukan karena pekerja menolak adanya akuisisi Pertamina Gas (Pertagas) oleh Perusahaan Gas Negara (PGN). 

Mereka juga menyampaikan orasi di depan Gate I dan membentang spanduk bertuliskan Blok migas yang akan habis kontraknya harus dikelola oleh negara melalui Pertamina, kembalikan kedaulatan energi kepangkuan ibu pertiwi. 

Juga bertuliskan Selamatkan Pertamina dari penjarahan yang terstruktur dan semena-mena. Dan hangan jadikan Pertamina sapi perahan hanya untuk memenuhi syahwat kekuasaan. 

Pantauan dilapangan, demo dipimpin langsung Ketua Serikat Pekerja H Ridwan dan Sekjen Serikat Pekerja Agustiawan diikuti seluruh serikat pekerja Pertamina RU II Dumai sekitar 500 orang. 

Dalam orasinya, para pekerja mengatakan akusisi ini disesalkan banyak pekerja karena dinilai merugikan dan dapat menghancurkan NKRI. 

Pertagas sahamnya 100 persen milik Pertamina milik rakyat Indonesia. 

"Jayalah Pertamina untuk masyarakat Indonesia. Jangan lemahkan Pertamina karena akan merugikan Negara, kami akan selalu menjaga kejayaan negeri ini karena kedaulatan migas menjadi harga mati, ketika kedaulatan migas dikuasai asing kita sangat mudah di kebiri. " Teriak Serikat Pekerja. 

Ketua SP-KMPT Pertamina RU II Duma, Riduan, S.ST di Dumai mengatakan aksi itu merupakan bentuk keprihatinan Pekerja. 

Lanjutnya, aksi Demonstrasi ini merupakan bentuk keprihatiaan karena pemerintah tidak menyikapi kebijakan yang dianggap dapat mengancam kelangsungan bisnis Pertamina dan Kedaulatarn Negara atas Energi Nasional di sektor Migas." kata Riduan kepada pers 

Kondisi Pertamina, lanjutnya, makin diperparah dengan rencana proses penggabungan Pertagas ke PGN ini dinilai akan menjatuhkan laba perusahaan dari sebelumnya 100 persen milik Pertaminasehingga berpotensi mengurangi pendapatan negara.(dow)

source : beritadumai

PEKANBARU, TAMPAN - Keluarnya surat edaran Pemerintah Kota Pekanbaru terkait denda yang akan diberikan kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan memdapat kritikan keras dari salah seorang pengamat kebijakan publik, Saiman Pakpahan.

"Surat edaran tersebut sangat jelas telah mengintimidasi warga! Perda itu kumpulan aspirasi masyarakat. Perda harusnya kembali ke masyarakat, jangan tiba-tiba muncul terus mengancam-ngancam masyarakat," ujar Saiman dengan tegasnya, Kamis 19 Juli 2018.

Ditemui awak media, pria yang aktif mengajar di Universitas Riau tersebut menjelaskan seharusnya Pemko Pekanbaru melihat realitas di lapangan terlebih dahulu.

"Saya tidak menyalahkan surat edaran salah, tapi yang mengeksekusi harus melihat realitas. Apa betul masyarakat mau didenda?" tuturnya.

Lanjut Saiman, Pemko Pekanbaru seharusnya memberikan edukasi kepada masyarakat ketimbang mengeluarkan surat edaran tersebut.

"Perda ada, sampah ada, apa yang salah? Seharusnya pemerintah itu melakukan proses edukasi kepada masyarakat," jelasnya.

Saiman menambahkan, dirinya juga mengkritik keras isi dan poin-poin yang dilampirkan dalam surat edaran tersebut.

"Dilarang membuang sampah sembarangan? Tapi pemerintah tidak menyediakan tempat sampah. Dilarang megangkut sampah dengan alat pengangkut terbuka? Mobil sampah Pemko Pekanbaru saja masih terbuka," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, Pemko Pekanbaru telah mengeluarkan surat edaran larangan pembuangan sampah sembarangan dan diluar jam seharusnya. Dalam surat edaran yang dikeluarkan tanggal 16 Juli 2018 tersebut, denda Rp2,5 juta akan dikenakan bagi pelanggar. Denda ini berlaku terhitung tanggal 1 Agustus 2018.(dow)

source : beritapekanbaru

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Mendadak ketua DPRD Pelalawan Nasarudin, SH, MH mendatangi kantor Dinas Kesehatan, Kamis (19/7/18) pagi menjelang siang. Kedatangan ia ke kantor yang terletak di Komplek Perkantoran Bhakti Praja ini terkait pelayanan tidak memuaskan.

Menggunakan penutup kepala pecih haji setelan baju kameja warna putih Nasarudin datang seorang diri ke kantor Dinas Kesehatan. Dikantor Diskes Nasarudin menanyakan sejumlah keberadaan pejabat Diskes.

Pemicu Nasarudin mendatangi kantor Diskes tersebut bermula ketika ia menelpon kepala dinas kesehatan dr. Endit. "Kadis ditelpon HPnya tak aktif sementara pejabat lain ditelpon tak mengangkat begitu di SMS malah tak membalas. Sangat mengecewakan sekalilah," terang Nasarudin dengan nada kesal.

Atas kondisi ini Nasarudin meminta kepada bupati Pelalawan untuk mengevaluasi Kadiskes dan pejabat yang ada dilingkungan dinas kesehatan.

"Kita kwatir dengan pelayanan seperti ini, program pemerintah daerah dalam hal ini Pelalawan Sehat hanya tinggal slogan. Untuk itu bupati harus evaluasi," tegasnya.

Menurut informasi yang dirangkum riauterkini.com kekesalan ketua DPRD Pelalawan ini bermula ketika salah seorang keluarga pasien miskin dari kecamatan Kerumutan mengidap penyakit tumor mengadu kepada ketua DPRD.

Sempat dirujuk di RSUD Selasih Pangkalan Kerinci akan tetapi petugas medis rumah sakit menyarankan untuk dirujuk ke Pekanbaru. Namun sebelum dirujuk, ada surat menyurat yang harus diurus ke Diskes Pelalawan.

Disinilah pihak keluarga menghubungi ketua DPRD meminta mendampingi dengan harapan bisa mempercepat proses surat menyurat di Diskes Pelalawan.(dow)

source : beritapelalawan

INDRAGIRI HULU, RENGAT - Daftar bakal calon legislatif atau Bacaleg yang ditetapkan DPD I Partai Golkar Riau dan telah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya untuk daerah pemilhan atau Dapil VIII meliputi Indragiri Hulu dan Kuansing bikin Yopi Arianto patah arah. Kecewa berat dan langsung mengirim surat pengunduran diri sebagai Ketua DPD II Golkar Inhu.

Dalam surat keterangannya yang diterima sejumlah wartawan, Yopi mengaku kecewa kepada DPD I Golkar Riau, karena telah berjuang dan menjaga loyalitas sebagai kader partai dalam pesta demokrasi Pilkada. 

Terbukti pada Pilgub Riau baru-baru ini, Kabupaten Inhu satu-satunya yang memenangkan paslon nomor urut 4 Arsyadjuliandi Rachman dan Suyatno .

Berikut surat pernyataan Yopi terkait alasannya mengundurkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Inhu: 

1. Setelah mengikuti dinamika dan perkembangan tahapan penyusunan, pendaftaran Bacaleg Partai Golkar untuk DPRD Provinsi Riau pada pemilu tahun 2019 khususnya daerah pemilihan Riau VIII ( Inhu-Kuansing), Bacaleg yang direkomendasikan DPD Partai Golkar Inhu diabaikan, tidak diakomodir tanpa alasan yang jelas. DPD Partai Golkar Riau telah mendaftarkan Bacaleg asal daerah Kabupaten Inhu tanpa memperhatikan rekomendasi DPD Golkar Inhu, dan saya selaku orang yang paling bertanggung jawab di Partai Golkar Inhu tidak pernah diminta pandangan, pertimbangan perihal Bacaleg Dapil Riau VIII yang didaftarkan ke KPU Riau.

2. Setelah mengetahui daftar nama para Bacaleg Dapil Inhu-Kuansing yang telah di daftarkan oleh DPD Partai Golkar Riau ke KPU tanggal 17 Juli 2018 yang lalu kami anggap tidak mencerminkan kepada aturan yang di atur di dalam JUKLAK -11/DPP/GOLKAR/V/2018 tentang Penyusunan Daftar Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota dengan tidak mengindahkan asas proporsional dan penyetaraan kader-kader di daerah khususnya Kader Partai Golkar Inhu.

Kemudian DPD Golkar Riau terkesan mendaftarkan Bacaleg dapil Inhu-Kuansing asal-asalan untuk memenuhi kuota dapil 100 persen saja. Mendaftarkan Bacaleg tidak melihat kemampuan potensi suara yang terukur dari Bacaleg serta tidak mencerminkan rerpesentasi daerah keterwakilan Kabupaten Inhu.

3. Sekedar menyegarkan ingatan kita semua selaku kader Golkar Riau yang setia dan tunduk pada perintah partai, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur serentak beberapa waktu lalu, hasil Pilkada tersebut sudah sama-sama kita ketahui bahwa Inhu satu-satunya kabupaten yang berhasil memenangkan pasangan calon yang diusung partai Golkar, paslon nomor 4 ( Andi Rahman dan Suyatno). DPD Golkar Inhu telah memberi bukti memenangkan paslon tersebut dan kabupaten Inhu telah membuktikan eksistensi sebagai lumbung suara partai Golkar di Riau.

Di akhir surat yang sitembuskan pada DPP Golkar tersebut, Yopi menyebut, bahwa beberapa poin diatas menjadi pertimbangan akhir bagi saya untuk memutuskan mengundurkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Inhu terhitung tanggal ditetapkan.(dow)

source : beritainhu

RIAU, PEKANBARU - Pokok Pikiran (Pokir) Komisi II DPRD Riau, terkait proyek 2.600 ekor sapi 2018 yang rencananya akan dibagikan ke 140 kelompok tani se-Provinsi Riau terancam gagal. Pasalnya, sampai saat ini, Rabu, (18/7/2018) belum ada penyedia yang mampu memenuhi persyaratan, sehingga lelang harus diulang kembali.

Diungkapkan Kepala Bidang Agribisnis Dinas Peternakan Provinsi Riau, Nafilson kepada Wartawan, jika pelelangan ulang ini berjalan lancar, dan teken kontrak dapat selesai di bulan September 2018 mendatang, maka pemenang lelang memiliki waktu selambat - lambatnya 3 bulan saja untuk menyediakan sapi tersebut.

Waktu 3 bulan adalah waktu 'kepepet' menurut Nafilson, karena untuk menyediakan 2000-an ekor sapi, dibutuhkan setidaknya 6 bulan.

"Lelang sapinya kita ulang lagi, karena tidak ada penyedia yang memenuhi syarat, tentu harus diulang. Sebenarnya belum gagal, cuma kita sangat mencemaskan waktu yang sangat mepet ini," ujarnya.

"Kalaupu semua lancar, dan kita bisa teken kontrak September, maka pemenang hanya punya waktu paling lama 3 bulan saja. Sedangkan untuk mengadakan sapi sebanyak itu, secepat - cepatnya adalah 6 bulan. Itupun kalau tidak ada kendala," paparnya.

Perlu diketahui, proyek pengadaan sapi ini bersamaan dengan pengadaan 1000 ekor kambing dan 70 ekor kerbau, yang menyerap pagu anggaran sebesar Rp34 miliar. Rencananya dewan akan membagikan kepada sekitar 140 kelompok tani yang ada di seluruh Provinsi Riau.

Sementara itu, lelang untuk 1000 ekor sapi dan 70 ekor kerbau telah berhasil sebelumnya, dan diharapkan dapat segera sampai kepada masyarakat yang dimaksud.(dow)

source : riau.news

SIAK, SEI APIT - Jajaran Polsek Sei Apit berhasil membekuk seorang mantan Narapidana (Napi) kasus pencurian berinisial M (40), ia ditangkap karena masuk ke rumah seorang janda dan nyaris memperkosanya. Penangkapan tersangka dilakukan polisi berselang waktu enam jam dari kejadian, dan tokoh masyarakat mengapresiasi penangkapan tersebut.

Rabu (18/7/18), Kapolsek Sei Apit AKP Hendrik membenarkan penangkapan tersangka tersebut berdasarkan laporan dari korban. Saat ini tersangka masih mendekam di tahanan Mapolsek untuk proses hukum selanjutnya.

Selain itu, diungkapkan AKP Hendrik bahwa pelaku masuk dari pintu belakang rumah milik korban, dan saat itu pelaku mencoba untuk memperkosa korban yang tengah tertidur. Untungnya saat itu korban langsung terbangun, dan pelaku terkejut dan langsung lari melawati pintu belakang.

"Enam jam setelah laporan korban kita terima, pelaku percobaan pemerkosaa berhasil di ciduk. Saat penangkapan pelaku sempat melakukan perlawan kepada personel, meskipun demikian pelaku berhasil kita bekuk. Lokasi di Kampung Rawa Mekar Jaya tepatnya di Hutan Mangrove ( RMJ) Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak," ujar Kapolsek.

Saat penangkapan tim opsnal Polsek Sei Apit yang dipimpin Kanit Reskrim Ipda M Fajri SH, dan mengamankan barang bukti baju daster warna hitam milik korban, kemudian celana pendek berjenis bahan levis milik pelaku.

Berdasarkan data, pelaku merupakan seorang resedivis yang baru keluar dari Lembaga Pemasyarakat (LP) Kabupaten Siak. Kasus pertama pencurian minyak dengan drum dengan masa tahanan Delapan Bulan, kemudian ke dua pencurian handphone dan laptop masa tahananan lebih kurang dua tahun.

Akibat dari perbuatan dari pelaku, Para tokoh dan perangkat kampung sangat kesal, dan atas keberhasilan tertangkapnya pelaku tersebut, Para tokoh masyarakat mengucapkan terimakasih kepada pihak Polsek Sungai Apit atas tindakan cepat dalam pelayanan, dan kini masyarakat merasa lebih nyaman atas tertangkap pelaku pemerkosaan tersebut.

Pelaku sudah amankan di Mapolsek untuk proses lebih lanjut, pelaku duga melanggar Pasal 285 JO 53 KUHP dan 289 KUHP dengan tuntutan maksimal 12 Tahun Penjara.(dow)

source : beritasiak

KAMPAR, PULAU TINGGI - Pengadilan Negeri Bangkinang akhirnya memvonis SS, pelaku pencoblosan 2 kali si Kampar dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp24 juta.

SS pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau 27 Juni 2018 lalu diketahui melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali. Alasan SS adalah mewakili sang isteri yang tidak bisa mencoblos karena sakit.

"Lalu, di sidang PN Bangkinang, hakim ketua Weni Warlia memvonis terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp24 juta," terang Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan kepada Wartawan, Kamis 19 Juli 2018.

Rusidi melanjutkan bahwa pihaknya merasa prihatin dengan vonis hakim terhadap terdakwa. Menurutnya, SS hanyalah masyarakat biasa.

"Kita berterima kasih dan apresiasi kepada majelis hakim yang telah memutus perkara ini. Walau secara pribadi saya turut prihatin kepada terdakwa yang merupakan masyarakat biasa, tapi kita harus menegakkan aturan ini demi untuk menciptakan pilkada yang berintegritas," ujar dia.

Sementara itu, mengahadapi putusan hakim, terdakwa mengatakan pikir-pikir.(dow)

source : beritakampar

BENGKALIS, MANDAU - Dinas Perdagangan dan Peridustrian (Disdagperin) Kabupaten Bengkalis mengimbau kepada seluruh pedagang di daerah ini untuk melakukan tera ulang terhadap seluruh alat ukur atau timbangan yang dimiliki menjadi sesuai standar nasional. Kesadaran akan hal ini, agar konsumen atau masyarakat tidak dirugikan demi hanya untuk meraup untung. 

Demikian disampaikan Kepala Disdagperin Bengkalis H. Raja Arlingga melalui Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan, Burhanuddin kepada riauterkini.com, Kamis (19/7/18). Bahwa proses tera ulang untuk tahun 2018 ini sudah mulai dilaksanakan dari Kecamatan Mandau, Pinggir, Bathin Solapan dan Talang Muandau sejak Selasa (17/7/18) lalu dan bergilir ke regional lain seluruh Kabupaten Bengkalis. 

"Tera ulang dilakukan merupakan sebagai jaminan kepada masyarakat terhadap akurasi alat ukur pedagang. Oleh karena itu kami mengimbau timbangan atau alat ukur milik pedagang harus ditera ulang," ungkapnya. 

Menurut dia, kegiatan setahun sekali tersebut pihak Disdagperin Bengkalis menurunkan tim pelaksana sebanyak empat orang. Terdiri dari dua orang Tim Metrologi Legal dari Pekanbaru dan dua orang dari Disdagperin Bengkalis. 

"Alat ukur yang telah diuji akan diberikan stempel khusus. Sidang tera ulang juga akan dilakukan diseluruh kecamatan," tandasnya.(dow)

Powered by Blogger.