KUANSING, TELUKKUANTAN - Kabar miring tak mengenakkan datang dari kalangan politisi Kuansing, kali ini kasusnya sangat memalukan. Pasalnya, oknum dewan Kuansing, diduga kepergok sedang menggauli istri orang lain, Ahad (20/1/2019) kemarin di desa Titian Modang, Kecamatan Kuantan Tengah.

Kabar ini dengan cepat berhembus di masyarakat Kuansing, sebab oknum yang melakukan prilaku tidak terpuji ini adalah seorang Legislator salah satu partai berlatar belakang islam inisial Dz.

Lebih memalukan lagi, oknum dewan oknum inisial Dz ini, tertangkap sedang berduaan, bersebadanlayaknya suami istri. Yang memergoki keduanya adalah putri wanita selingkuhan dewan dari Partai Persatuan Prmbangunan (PPP) tersebut.

Aib syahwat salah alamat ini kini bergulir ke ranah hukum. Suami perempuan yang diselingkuhi wakil rakyat tak terima. Ptia bernama Buyung tadi malam, Senin (21/2/19) malam sudah melapor ke Polres Kuansing. Ia ditemani dua anaknya Eko dan Desi. Nama terakhir adalah yang memergoki perzinahan tersebut.

Kapolres Kuansing, AKBP Muhammad Mustofa, Sik saat di dikonfirmasi, Selasa (22/1/2019) pagi, tak menampik ada laporan tadi malam, dan akan menggelar keterangan saksi-saksi, jika nantinya sudah ada perkembangan ia akan menyampaikan rilis berita.

"Tadi malam sudah melapor, hari ini kita gelar dulu, karena keterangan saksi-saksi masih minim. kalau sudah ada perkembangan nanti kita rilis berita nya," ungkap M. Mustofah.

Sementara, anak pelaku dari pihak perempuan Desi dan Eko, ketika dikonfirmasi juga membenarkan telah melaporankan kasus ini tadi malam ke Polres Kuansing, atas nama pelaku inisial Dz.

Dari pengakuan anak perempuan pelaku, Desi, bahwa ia sendiri yang melihat langsung kejadian ini, dan tertangkap tangan oleh dirinya.

Namun, saat itu ia tidak sanggup bercerita dengan keluarga, sebab aib dan hanya diceritakan kepada adiknya, lalu oleh adik kandungnya yang nomor 3 ia tidak ingin masalah ini didiamkan, ia minta persoalan ini dilaporkan ke pihak berwajib, sehingga akhir Senin malam, ia bersama adik dan ayah kandungnya melaporkan ke Polres Kuansing.

Dz sendiri saat dihubungi sebanyak dua, untuk dimintai keteranganya, melalui telepon seluler nomornya tidak aktif. Lalu wartawan mencoba mengirimkan sms terkait laporan atas nama dirinya di Polres Kuansing, hingga berita ini dilayangkan belum ada jawaban sama sekali.(dow)

source : berita kuansing

INDRAGIRI HULU, RENGAT - Setiap rumah tangga dipungut retribusi sampah di Indragiri Hulu, ini besar tagihannya dan akan mulai diberilakukan tahun 2019 ini oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Tahun 2019 ini DLH Indragiri Hulu (Inhu) resmi menangani pengelolaan sampah di Kabupaten Inhu.

Oleh karena itu, DLH Inhu mulai melakukan sosialisasi ke sejumlah kecamatan berkenaan dengan retribusi sampah yang akan diterapkan. Kepala DLH Inhu, Selamat menerangkan penerapam retribusi sampah itu sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 01 tahun 2012.

Sesuai dengan Perda tersebut dirincikan besaran retribusi untuk setiap objek. Untuk rumah tangga diterapkan retribusi Rp 2000 per bulan. Sementara yang paling tinggi adalah Rumah Sakit (RS) swasta dan klinik swasta sebesar Rp 50 ribu per bulan.

Selain itu, dalam Perda tersebut juga diatur pungutan untuk lembaga pemerintah dengam besaran yang berbeda dengan lembaga swasta, yakni Rp 20 ribu untuk perkantoran pemerintah dan klinik pemerintah dan Rp 25 ribu untuk RS pemerintah.

Selamat berkata retribusi itu akan mulai dipungut dalam waktu dekat. DLH Inhu saat ini masih menunggu penandatanganan SK pejabat yang ditunjuk untuk mengelola pungutan tersebut.

"Pejabatnya harus di SK kan oleh Bupati, sudah diajukan tingga tunggu turun," kata Selamat.

Selamat menerangkan retribusi itu diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Inhu. Seperti yang disampaikannya PAD dari retribusi sampah diperkirakan mencapai Rp 300 juta.

Namun Selamat berkata pungutan retribusi tersebut masih belum bisa diterapkan di seluruh kecamatan. Pasalnya sosialisasi belum dilakukan di seluruh kecamatan. Selain itu, jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas sehingga belum mampu dijangkau semua petugas.

Untuk tahap awal ini sejumlah wilayah yang menjadi prioritas pungutan retribusi sampah tersebut adalah Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Rengat, Kecamatan Seberida, Kecamatan Peranap, Kecamatan Rengat Barat, dan Kecamatan Lirik. (dow)

source : berita inhu

INDRAGIRI HULU, RENGAT - 25 unit laptop milik SMAN 1 Rengat, kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dicuri hingga pihak sekolah merugi ratusan juta rupiah. Selain menderita kerugian, murid di sekolah ini juga bakal kesulitan pada pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ini.

Kepala SMAN 1 Rengat, Khotim mengatakan, total 25 unit laptop dicuri. Satu laptop harga belinya, Rp 8 juta, sehingga sekolah menderita kerugian ratusan juta rupiah. Selain uang, SMAN 1 Rengat kekurangan laptop untuk pelaksanaan UNBK. Khotim mengatakan, jumlah siswa SMAN 1 Rengat yang akan mengikuti UNBK 293 murid.

"Idealnya jumlah unit laptop yang harus kita punya agar cukup dipakai saat UNBK sepertiga jumlah siswa itu atau berkisar 100 unit. Sementara jumlah yang ada saat ini tidak sampai 70 unit. Sebelum 25 unit laptop itu aja kurang, apalagi sekarang," kata Khotim.

Khotim sudah sudah mengirimkan permohonan kepada Kepala Bidang SMK di Disdik Provinsi Riau untuk meminjam laptop dari SMKN 1 Rengat saat UNBK. Khotim menjelaskan, musibah yang dialami sekolah terjadi pada Oktober 2018. Ketika itu puluhan unit laptop dicuri dari dalam ruang kepala sekolah.

"Laptop itu habis dipakai ujian komputer dan disimpan di dalam ruang kepala sekolah," kata Khotim, Minggu (20/01/2019).

Tahun 2019 ini merupakan tahun kedua bagi SMA N 1 Rengat melaksanakan UNBK. Meski begitu, ucap Khotim, pihaknya tetap melaksanakan UNBK dengan meminjam dari SMKN 1 Rengat.

"Tahun 2018 lalu juga begitu, kita meminjam laptop dari SMKN 1 Rengat. Jadi setelah siswa SMKN 1 Rengat selesai ujian, baru kita pinjam," tutup Khotim. (dow)

source : berita inhu

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Kabupaten Pelalawan Edi Suriandi memastikan Surat Keputusan (SK) Bupati Pelalawan H.M. Harris terkait Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus tindak pidana korupsi (tipikor) sudah ditandatangani akhir desember 2018 dan tinggal eksekusi.

"Acuan kita sama,pasca Surat Keputasan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

SKB tersebut secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para ASN yang terlibat Tipikor.Pelaksanaan SKB ini dilaksanakan paling lambat pada Desember 2018.Mendagri juga menindaklanjuti pertemuan di KPK dengan menerbitkan surat edaran nomor 180/6867/SJ tentang pemecatan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. SK nya sudah ditandatangani Bapak Bupati Pelalawan tinggal eksekusi yakni menyerahkan SK kepada yang bersangkutan sesegera mungkin, " paparnya. 

Ditambahkan Edi Suryandi, pihak Pemkab melalui Sekda dan BKP2D juga telah mengkoordinasikan aturan ini kepada 17 ASN yang terlibat Tipikor. "Kita sudah mengantisipasi jika yang bersangkutan tidak mau menerima SK yakni dengan melalui Kepala OPD yang bersangkutan," ungkapnya. 

Saat disinggung lambatnya eksekusi dikarenakan menunggu keputusan MK terkait uji materi UU ASN, Edi Suriandi membantah keras. "Kita menjalankan aturan yang sudah jelas. Tidak akan merubah,dan Kita akan eksekusi segera.Siapa yang ngomong kalau Kita menunggu keputusan MK," ucapnya. 

Untuk diketahui, sebagai tindak lanjut pertemuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, BKN mengungkap ada 2.674 PNS berstatus terpidana akan dipecat secara tidak hormat. 17 orang diantaranya berada di Kabupaten Pelalawan. Sedangkan di Provinsi Riau total keseluruhan sebanyak 190 orang. Dari total sebanyak itu, 180 orang tersebar dikabupaten/kota di Riau.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Sebanyak 16 orang PNS dan dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad. Senin (21/1/19) sore, dihadirkan jaksa kepersidangan tipikor tiga orang rekannya yang terjerat perkara korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes).

Dari 16 saksi tersebut, sebanyak 8 orang terlebih dahulu diambil sumpah untuk memberikan kesaksian dengan benar. Usai disumpah, para saksi ini diingatkan hakim agar memberikan keterangan dengan jujur. Jika tidak akan ada sanksinya.

"Saya ingatkan ya kepada saksi agar tidak berbohong dipersidangan ini. Jika tidak, Apakah Bapak Ibu mau menemani rekannya nginap dipenjara," tanya ketua majelis hakim, Saut Maruli Tua Pasaribu, kepada saksi.

Dengan serentak saksi dr Zuherman, dr Suhendra, dr Muhamad Yusuf, Yuanita dan Aryani, mejawab tidak, dan mereka akan memberikan keterangan dengan jujur.

Diluar ruang sidang sebelum bersaksi, Muhammad Yusuf selaku Ketua KSMF Bedah mengatakan jika Dr wely dan dr Kuswan yang mengusulkan pembelian alat spesialistok bedah agar pelayanan lebih maksimal

"Usulan tersebut berdasarkan hasil rapat dan diusulkan pula CV PMR selaku distributornya," kata M Yusuf kepada wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Oka Regina SH, Nuraini SH, Amin SH, dan Lusi SH. dr Welly Zulfikar, dr Kuswan Ambar Pamungkas, drg Masrizal, serta dua rekanan, Yuni Efrianti, Direktur CV Prima Mustika Raya (PMR) serta Muklis, staff CV PMR. Didakwa atas perkara korupsi pengadaan alat krsehatan (Alkes) yang merugikan negara sebesar Rp 420 juta.

Dimana tahun 2012 dan 2013, RSUD Arifin Achmad mendapat pagu anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pengadaan lakes. Dalam prosesnya, disinyalir tidak sesuai prosedur.

Dimana pihak rumah sakit menggunakan nama rekanan CV PMR untuk pengadaan alat bedah senilai Rp1,5 miliar. Namun dalam prosesnya, justru pihak dokterlah yang membeli langsung alat-alat tersebut kepada distributor melalui PT Orion Tama, PT Pro-Health dan PT Atra Widya Agung.

Nama CV PMR diketahui hanya digunakan untuk proses pencairan, dan dijanjikan mendapat keuntungan sebesar lima persen dari nilai kegiatan. Hasil audit BPKP Riau, tindakan kelima terdakwa telah menyebabkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp 420.205.222.

Atas perbuatannya kelima terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal (3), jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(dow)

SIAK, BUNGARAYA - Proyek nasional dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 senilai Rp 259 juta lebih di Suak Merambai, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak tak selesai tepat waktu. Proyek pembangunan MDA 2018 senilai Rp 259 juta lebih di kampung Suak Merambai, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak tidak selesai pada batas waktu tanggal 31 Desember 2018.

Kepala Desa (Penghulu) kampung itu tetap memberikan izin untuk menyekesaikan pekerjaan hingga Januari 2019 ini. Anggarab proyek tersebut dari APBN 2018. Volume bangunan terdiri dari gedung MDA 3 ruangan, dengan luas 19,5 x 20 meter persegi. Lokasi pembangunan berasa pada dusun II, yang dikenal dengan sebutan kampung Aceh.

Penghulu Kampung Suak Merambai, Syamsuri mengakui dirinya mengizinkan pembangunan dilanjutkan pada Januari 2019. Alasannya karena telah minta petunjuk kepada Camat Bungaraya Hendi Darhavin, pendamping dan pelaksana teknis.

"Surat perjanjian dengan tukang memang lupa membuatnya," aku dia kepada Tribunsiak.com, Rabu (16/1/2019).

Dia juga mengatakan, keterlambatan penyelesaian bangunan itu akibat banyak tukang yang libur. Ditambah lagi dengan cuaca musim penghujan dan material belum masuk

"Menurut Pak Camat tidak ada masalah ya gak apa-apa, kita pun tetap memberikan kesempatan kepada tukang," kata dia.

Ia juga mengaku ada berita acara perpanjangan pelaksanaan proyek yang diketahui camat Bungaraya.

"Karena itu kita merasa tidak ada lagi masalah. Maka kita kerjakan saja. Kita juga tidak berniat memperlama atau tidak ada kelalaian," kata dia.

Karena volume yang terbangun sudah di atas 90 persen, ia merasa sayang jika terbengkalai. Padahal, bangunan itu sudah dinantikan masyarakat.

"Coba kalau tidak kita selesaikan, tentu tidak dapat difungsikan masyarakat tahun ini. Padahal masyarakat butuh sekali dengan bangunan itu," kata dia.

Syamsuri juga menyebut, bangunan kantornya saat ini juga sudah tidak layak. Pihaknya juga mengusulkan agar Pemkab Siak memberikan anggaran untuk membangun kantor pemerintahan desa yang lebih bagus. (dow)

source : berita siak

ROKAN HULU, PASIRPENGARAIAN - Besarnya kucuran dana desa ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, gelontoran miliaran memacu pembangunan pedesaan. Namun di sisi lain, dana desa juga telah banyak menjerat aparat desa, karena menyalahgunakan dana stimulus tersebut.

Demikian dikatakan Kasi Intel Kejari Rohul, Ade Maulana. Fenomena banyaknya kepala desa terjerat kasus hukum, karena menyalahgunakan dana desa. Ini berimplikasi terhadap timbulnya keragu-raguan bagi kepala desa dalam pengelolaan dana desa.

Sehingga dilaksanakan sosialisasi pengelolaan dana desa, kepada aparat desa se-Kecamatan Rambah di aula kantor camat, Rabu (16/1). Sosialisasi ini bentuk dari peran Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Rohul.

"Sosialisasi dihadiri Kasi Datun Roni Saputra SH, Camat Rambah Elbisri, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Rohul," katanya, Kamis (17/01/2019).

Ade Maulana menjelaskan, sosialisasi ini merupakan upaya preventif yang dilakukan institusinya dalam meminimalisir tindak pidana korupsi dana desa. Diterangkannya, dengan penerangan hukum ini, aparat desa selaku pengelola dana desa dapat benar-benar memahami aturan dalam pengelolaan dana desa, sehingga menghilangkan keragu-raguan aparat desa.

"Kita ingin memastikan bahwa pengelolaan keuangan dana desa di Rohul, dapat berjalan tepat guna serta tetap mengacu kepada aturan aturan yang ada," sebutnya.

Ia mengharapkan, melalui sosialisasi ini, dapat meningkatkan kinerja serta standar operasional prosedur (SOP) aparat desa dalam pengelolaan dana desa. Ade juga menyebut, pihaknya membuka diri, bagi kepala desa yang ingin melakukan konsultasi hukum terkait aturan-aturan hukum.(dow)

source : berita rohul

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Seorang warga Desa Kesuma bernama Thomson Situmorang tenggelam di Sungai Pamai yang ada Dusun IV Bukit Tapui Indah Desa Kesuma Pelalawan. Hingga berita ini dinaikkan, upaya pencarian korban masih dilakukan.

"Kita sedang lakukan pencarian. Tim Basarnas dari Pekanbaru juga sudah turun membantu, " kata kepala Badan Pananggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pelalawan Hadi Penandio, Jumat (18/1/2019).

Kejadian tenggelamnya pria berusia 29 tahun tersebut terjadi, Kamis sore (17/1/2019). Hingga kini pria yang tinggal di RT 02 RW 06 Dusun IV Bukit Tapui Indah belum ditemukan dan pencarian masih terus dilakukan.

Saat itu, sang korban datang padanya sore hari dan duduk dipinggiran sungai Pamai. Korban melihat warga lain yang sedang mancing di sungai tersebut. Menurut keterangan seorang saksi, Apriyono, 30 tahun, melihat korban datang dan sampai di tepian Sungai Pamai dan tiba - tiba korban kejang - kejang dan langsung terjatuh kedalam sungai. Saat itu, saksi sedang memancing.

Saat itu, upaya pertolongan sudah dilakukan warga lainnya. Namun sayang, karena arus sungai deras, sehingga korban tidak tertolong.

"Dari keterangan Keluarga korban, korban memang benar memiliki sakit ayan (Epilepsi ) dan korban sudah sering diingatkan agar tidak main ke sungai sendirian," kata Hadi.

Dikatakan Hadi, sungai tersebut memiliki kedalaman bervariasi. Ada titik dimana cukup dalam. Selain itu, kayu - kayu banyak di dasar sungai.

"Mungkin saja korban tersangkut di kayu - kayu yang ada di dasar sungai. Pencarian terus dilakukan," ucapnya.

Basarnas Riau sendiri mengakui sudah menurunkan tim ke lokasi tenggelamnya warga tersebut. Humas Basarnas Riau Kukuh Widodo mengatakan pihaknya sudah mengirimkan satu tim ke lokasi.

"Kita berkoordinasi dengan BPBD dan Polres Pelalawan," kata Kukuh Widodo, Jumat (18/1/2019).(dow)

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Tuah Sekata di Pelalawan jadikan tambahan modal sebagai agunan untuk jaminan pinjaman ke bank. PD Tuah Sekata, BUMD milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan, menggunakan dana tambahan modal sebesar Rp 6,1 miliar sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank.

Dana Rp 6,1 miliar tersebut pun terparkir di rekening BUMD tersebut, karena dana Rp 6,1 miliar tersebut dianggarkan dalam APBD 2017 Pemkab Pelalawan sebagai tambahan modal. Kalangan dewan Pelalawan sebelumnya menyoroti dana tersebut tidak digunakan.

Bupati Pelalawan HM Harris juga menyoroti hal tersebut. Bagi pihak eksekutif dan legislatif Pelalawan, dana tersebut merupakan penyertaan modal dan harus dimanfaatkan PD Tuah Sekata untuk operasional kerja. Namun bagi Dirut PD Tuah Sekata, Syafri, dana tersebut disebut tidak bisa dikatakan penyertaan modal. Sebab, penggunaan dana tersebut sudah ditentukan dalam APBD.

"Kalau penyertaan modal kan tidak ditentukan duit itu mau dibuat apa. Ini sudah ditentukan. Jadi seperti duit untuk proyek, " kata Safri, Selasa (15/1/2019).

Diterangkannya, dana Rp 6,1 miliar tersebut diperuntukkan untuk membangun jaringan di kawasan teknopolitan. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan. Penyebabnya, tidak ada pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang dimaksud Safri yakni Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) milik PT Langgam Power.

Seperti diketahui, pembangkit PLTMG milik PT Langgam Power sudah berhenti beroperasi sejak April tahun lalu. PT Langgam Power merupakan perusahaan konsorsium antara Max Power dengan BUMD Tuah Sekata. Max Power sebagai penyedia pembangkit.

"Seharusnya ada dulu pembangkitnya baru kita buat jaringan. Makanya dana tersebut belum kita gunakan," terangnya.

Dana itu pun dimanfaatkan sebagai jaminan untuk meminjam dana ke bank. Dana pinjaman dana tersebut digunakan untuk operasional perusahaan. Soal pembangkit, pihaknya akan mendatangkan investor seperti Max Power. Pastinya, akan ada sharing profit nantinya dengan investor tersebut. (dow)

ROKAN HULU, PASIR PANGARAIAN - Seorang pria warga Desa Payung Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dilaporkan ke polisi setempat, dengan tuduhan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istrinya,

Kapolres Rohul AKBP M. Hasyim Risahondua, melalui Paur Humas Polres Rohul Ipda Nanang Pujiono, mengungkapkan, dugaan KDRT dialami pelapor sekaligus korban Rosliah (53 tahun) warga Desa Payung Sekaki RT 002/ RW 001 Desa Payung Sekaki terjadi pada Jumat tengah hari (11/1/2019) sekitar pukul 11.30 WIB.

Ia mengungkapkan pertengkaran itu diawali dari sang istri menanyakan ke suaminya AW (51 tahun) yang sedang dalam warung soal keberadaannya saat dirinya sedang menjalani operasi mata. Dilanjutkannya, saat pelapor menanyakan ke suaminya "Mas, kemaren waktu mengantar aku operasi mata kemana aja kok aku lama menunggu kayak pengemis gitu".

Selain itu pelapor melihatkan postingan salah seorang di internet ke suaminya. Merasa dipojokkan, terlapor AW naik pitam, dan langsung memukul kepala pelapor pakai gayung, dan mendorongnya ke arah meja yang ada di depan pelapor.

"Saat didorong, kepala pelapor bagian belakang ternyata kena paku meja dan mengeluarkan darah," katanya, Selasa (15/1/2019).

Ipda Nanang mengaku, perkelahian berhenti setelah anak pelapor inisial PA yang masih berusia 13 tahun datang melerai perkelahian kedua orang tuanya. Melihat kepala istrinya berdarah, AW minta tolong ke tetangga‎ untuk membawa istrinya berobat.

"Atas kejadian itu pelapor mengalami luka di bagian kepala belakang, dan tidak terima atas perbuatan yang telah dilakukan saudara AW, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambusai Utara guna proses selanjutnya," terangnya.

Mendapat laporan dari pelapor, tambahnya, pada Minggu pagi (13/1/2019)‎ sekitar pukul 10.00 WIB, Kapolsek Tambusai Utara AKP Nurman SH, MH, perintahkan Kanit Reskrim Bripka Apri Irsandi SH dan anggota melakukan penyelidikan, dan mencari keberadaan pelaku kekerasan.

"Saat penyelidikan di Desa Payung Sekaki, polisi langsung menangkap pelaku AW yang sedang membuka warung di rumahnya‎," ungkapnya.

Ipda Nanang menjelaskan, dari hasil introgasi, AW mengakui dirinya ada melakukan kekerasan terhadap istrinya Rosliah pada Jumat lalu. AW juga mengakui, bahwa dia memukul korban menggunakan ember mandi dan mendorong korban, sehingga menyebabkan korban jatuh, dan mengenai paku di meja sehingga kepala korban luka robek," sebutnya.

"Pelaku sudah dibawa ke Mapolsek Tambusai Utara guna proses hukum lebih lanjut atas perbuatannya," pungkasnya.(dow)

source : berita rohul
Powered by Blogger.