SIAK, TANDUN - Seorang warga Siak, Normi (65) tak kuasa menahan tangisnya ketika mengungkapkan dirinya dan kelompoknya dimintai setengah hektare oleh seorang penghulu (kepala desa) untuk menerbitkan surat keterangan riwayat pemilikan tanah untuk mengurus sertifikat.

Nenek ini mengaku dirinya adalah Ketua Kelompok Tani Simpur Madu Jaya yang memiliki 54 anggota memiliki tanah di Kampung Rawang Air Putih. Masing-masing anggota memiliki tanah dua ha, dan 36 orang sudah dikeluarkan surat keterangan riwayat kepemilikan tanahnya tapi 18 lagi belum.

"Saya minta kepala desa berlaku adil dan bijaksana agar 18 anggota kelompok saya itu keluarkan lah suratnya, tanpa diminta setengah hektare," kata Normi di Siak, Rabu.

Tempat tanah itu berpindah administrasi dari Kampung Langkai ke Kampung Rawang Air Putih menyusul adanya pemekaran. 36 yang sudah mendapatkan surat itu, diberikan pada masa masih administrasi Kampung Langkai tahun 2005.

"Setelah itu lahan berada di Kampung Rawang Air putih, sejak dari Penghulu Uril sampai Zaini tak mau keluarkan surat. Kalau Zaini minta setengah hektare, tapi tak keluar juga suratnya sampai sekarang," ungkap dia.

Dengan begitu, lanjut dia, tanahnya sejak 2005 itu tidak bisa mengurus sertifikat hak milik karena tidak ada surat dari desa itu. Saat ini memang dirinya masih bisa mengambil hasil sawitnya di sana tapi tak begitu menghasilkan karena banyak dicuri.

Terpisah, Penghulu Kampung Rawang Air Putih, Zaini membantah dirinya meminta setengah hektare. Menurutnya, itu adalah kesepakatan bersama dimediasi Camat Siak semasa Wan Syaiful tahun 2016 dengan dihadiri semua kelompok tani yang masuk Program Pembangunan Kebun Sawit Tahap II Pemkab Siak seluas 600 hekatare.

"Kalau kita dikatakan minta setengah ha itu tidak ada, itu kesepakatan difasilitasi Camat Siak ketika itu Wan Syaiful tahun 2016. Diputuskan untuk mengakomodir warga Rawang Air Putih dimasukkan ke dalam penerima sebanyak 107 Kepala Keluarga, mendapatlah satu orang satu ha," ujarnya.

Kebun itu diketahui lahan terbakar tahun 2014 sehingga kemudian dikelola sendiri oleh masyarakat hingga lanjut adanya Surat Keputusan Bupati Siak tahun 2016 tentang calon penerima tanah itu. Lalu warga Kampung Rawang Air Putih meminta revisi dan diakomodir mendapatkan satu ha masing-masing 107 KK.

Akan tetapi saat ini belum ada penyerahan dari Pemkab Siak makanya belum berani Zaini mengeluarkan surat keterangan riwayat kepemilikan."Surat tak keluar bukan kita tidak mau, kita pihak desa belum ada koordinasi dengan camat dan dinas terkait apakah itu boleh disuratkan atau tidak. Karena sampai saat ini belum ada penyerahan status kepemilikan lahan tersebut dari Pemkab kepada masyarakat, warga kami juga belum dapat surat," ulasnya.(dow)

#beritasiak

PEKANBARU, TAMPAN - Puluhan massa yang terdiri dari Forum Keluarga Mahasiswa, Alumni, Dosen dan Karyawan UIN Suska Riau gelar aksi unjuk rasa di depan Kampus UIN Suska Riau, Rabu (23/09/20). Aksi itu menuntut Rektor UIN Suska Riau Akhmad Mujahidin mundur dari jabatannya.

Tuntutan itu berdasarkan adanya dugaan bahwa Akhmad Mujahidin melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan gedung dosen, masjid, serta penyalahgunaan anggaran dan juga dana perjalanan dinas.

Koordinator Lapangan, Muhammad Aderman menjelaskan pihaknya tak hanya mendesak sang rektor mundur, tapi juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan korupsi tersebut.

"Kita minta Kementerian Agama segera mengganti rektor UIN Suska Riau," tegasnya.

Dalam dugaan tersebut, Aderman menerangkan bahwa telah ada temuan BPK yang datanya juga sesuai dengan fakta. Massa juga minta agar hak dan demokrasi suara mahasiswa dan aktivitas kampus dikembalikan. "Kami minta dosen dan karyawan UIN Suska Riau bersatu untuk mengembalikan demokrasi. Bukan seperti saat ini pemilihan BEM UIN Suska Riau asal tunjuk saja, bahkan sudah terjadi hingga tiga kali, dimana demokrasi yang harusnya kita belajar demokrasi dari kampus. Saat ini justru tidak diterapkan," terangnya.

Selain itu, sebelumnya santer terdengar kabar terkait adanya intimidasi terhadap para mahasiswa yang melakukan aksi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Mereka terancam akan diberhentikan Drop Out (DO).

Menanggapi hal tersebut, Forum Alumni UIN Suksa Riau melalui Kordinator Forum Alumni IAIN Susqa/UIN Suska, Said Ihsan, telah menyiapkan sejumlah pengacara sebagai dukungan terhadap para mahasiswa.

"Pengacara ini disiapkan untuk membantu para mahasiswa yang diancam diberhentikan oleh pihak kampus," tegasnya.(dow)

#beritapekanbaru

ROKAN HULU, PASIRPENGARAIAN - Tiga pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Rokan Hulu (Rohul) dinyatakan memenuhi syarat maju Pilkada 2020.

Hal itu terungkap di Rapat Penetapan Peserta Bupati dan Wabup Rohul 2020 di Ruang Rapat Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu, Rabu (23/09/2020), dihadiri Komisioner KPU Rokan Hulu, Komisioner Bawaslu Rokan Hulu, perwakilan dari ketiga Paslon, dan dijaga personel Polres Rokan Hulu.

Ketua KPU Rokan Hulu, Elfendri, mengungkapkan ketiga Paslon Bupati dan Wabup Rokan Hulu yang mendaftar sebelumnya memenuhi syarat maju pada Pemilihan Bupati dan Wabup Rokan Hulu 2020, setelah dilakukan verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon, serta perbaikan dokumen.

Ketiga Bakal Paslon yang memenuhi syarat maju Pilkada 2020, pertama, Paslon Bupati dan Wabup Rokan Hulu Hafith Syukri-Erizal diusung PKB dan PAN.

Kedua, Paslon Bupati dan Wabup Rokan Hulu Sukiman-Indra Gunawan diusung Gerindra, PDIP, Demokrat, PKS, NasDem, dan Hanura.

Selanjutnya, ketiga yaitu Paslon Bupati dan Wabup Rokan Hulu Hamulian-Topan yang diusung Golkar dan PPP.

Elfendri menerangkan penetapan Paslon Bupati dan Wabup dilakukan setelah dilakukan verifikasi dokumen syarat pencalonan dan syarat calon, dilanjutkan dengan perbaikan syarat calon.

Dari ketiga Paslon, diakui Elfendri, salah satu Paslon masih perlu memenuhi persyaratan calon yaitu menyangkut status khusus atau pekerjaan yang diminta Undang-Undang untuk mengundurkan diri.

"Salah satunya yang terkait dengan kita adalah yang merupakan Anggota DPRD Rokan Hulu, pasangan calon H Hamulian SP-M Sahril Topan ST. Terkait ini yang bersangkutan harus diwajibkan oleh UU untuk mengundurkan diri," papar Elfendri, Rabu.

Elfendri mengungkapkan ada beberapa dokumen yang diperlukan dan harus diajukan ke KPU Rokan Hulu oleh Paslon bersangkutan, yaitu terkait surat pengunduran diri, tanda terima surat pengunduran diri, dan surat keterangan pengunduran diri yang sedang diproses paling lambat H plus 5 (H+5) setelah penetapan Paslon.

Sedangkan untuk surat pemberhentian diri calon paling lambat sudah diserahkan ke KPU Rokan Hulu paling lambat H min 30 (H-30) sebelum pemungutan suara.

Elfendri mengakui tiga dokumen belum diterima KPU Rokan Hulu sampai saat ini. Sesuai regulasi Peraturan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, bila sampai H-30 pemungutan suara belum diserahkan ketiga syarat, maka yang bersangkutan bisa menjadi tidak memenuhi syarat atau TMS.(dow)

#beritarohul

RIAU, DUMAI - Vonis bebas yang dijatuhkan pengadilan tipikor Pekanbaru terhadap Suheri Terta, Manager legal PT Duta Palma Nusantara, berbuntut panjang. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak terima atas lepasnya terdakwa korupsi alih fungsi lahan di Riau itu, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI.

Pengajuan permohonan kasasi jaksa KPK melalui Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru pada Selasa(22/9/20) siang itu, dibenarkan oleh Panitera Muda (Panmud) Tipikor PN Pekanbaru.

"Permohonan kasasinya sudah kita terima tadi, dan berkasnya akan secepatnya kita kirim ke MA," ucap Rosdiana Sitorus selaku Panmud Tipikor PN Pekanbaru.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang diwakili Wahyu Dwi Oktavianto kepada awak media mengatakan, upaya hukum kasasi terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut diajukan, karena dalam putusan, Majelis hakim tidak mempertimbangkan penerimaan uang oleh terpidana Annas Maamun melalui Gulat Medali Emas Manurung serta barang bukti berupa uang yang disita di perkara Annas Maamun yang diterima dari PT Duta Palma," kata Wahyu.

Yang kedua sambungnya, Adanya kesaksian Gulat Medali Emas Manurung dan Annas Maamun yang mengakui menerima uang. Dan ini juga diperkuat dengan adanya alat bukti surat serta petunjuk berupa rekaman percakapan yang terungkap dipersidangan," terang Wahyu.

Seperti diketahui, pada sidang putusan Rabu tanggal 9 September 2020 kemarin. Majelis hakim tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, yang diketuai Saut Maruli Tua Pasaribu SH dan juga Ketua PN Pekanbaru. Menyatakan terdakwa Suheri Terta tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan jaksa sesuai Pasal ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan membebaskan terdakwa dari dakwaan perkara.

"Membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa, dan memerintahkan jaksa untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan," ucap Saut dalam sidang yang digelar secara daring tersebut.

Sebelumnya, JPU KPK, Wahyu Dwi Oktafiano SH, menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp 150 subsider 6 bulan.

Berdasarkan dakwaan, Suheri Terta, secara bersama-sama dengan Surya Darmadi (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 18 September 2014 bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Hotel Aryaduta Pekanbaru, Rumah Dinas Gubernur Riau, telah melakukanatau turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang dalam bentuk mata uang dolar Singapura yang nilainya setara dengan Rp3 miliar dari uang yang dijanjikan seluruhnya sebesar Rp8 miliar kepada H. Annas Maamun, selaku GubernurRiau periode 2014-2019.

Pemberian uang melalui Gulat Medali Emas Manurung, dengan maksud memasukkan lokasi PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening Utama, serta PT Seberida Subur yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan anak perusahaan PT Darmex Agro milik Surya Darmadi kedalam Surat Gubernur Riau No.050/BAPPEDA/8516 Tentang Revisi Usulan Perubahan Luas Kawasan Bukan Hutan di Provinsi Riau sebagai Usulan Revisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 padahal lokasi perusahaan tersebut tidak termasuk dalam lokasi yang diusulkan oleh Tim Terpadu.(dow)

#beritadumai

RIAU, DUMAI - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan sampai saat ini belum menerima salinan putusan terdakwa Legal Manager PT Duta Palma Suheri Terta.

Sebelumnya pada Rabu (9/9), Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru telah menjatuhkan vonis bebas terhadap Suheri yang merupakan terdakwa perkara suap izin pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau Tahun 2014.

"Hari ini tepat seminggu Majelis Hakim membacakan putusan, namun sangat disayangkan sampai dengan saat ini JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK belum menerima salinan putusannya untuk dipelajari lebih lanjut," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan JPU KPK pada pekan depan akan segera menentukan sikap untuk mengambil langkah hukum berikutnya atas vonis bebas Suheri tersebut.

"Sejauh ini, JPU masih bersikap pikir-pikir dengan batas waktu sesuai KUHAP adalah 14 hari setelah putusan dibacakan," ujar dia.

Diketahui dalam perkara tersebut, JPU KPK telah menuntut Suheri dengan pidana selama 4 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sebelumnya, Suheri didakwa dengan dakwaan alternatif. Pertama, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK pada 29 April 2019 telah mengumumkan Suheri bersama korporasi PT Palma Satu dan Surya Darmadi selaku pemilik PT Darmex Group dan PT Duta Palma sebagai tersangka.

Adapun hubungan antara korporasi dengan dua tersangka tersebut, yaitu diduga pertama, perusahaan yang mengajukan permintaan pada mantan Gubernur Riau Annas Maamun diduga tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dimiliki oleh PT Darmex Agro.

Diduga Surya merupakan "beneficial owner" PT Palma Satu bersama-sama Suheri Terta selaku orang kepercayaan Surya daIam mengurus perizinan terkait lahan perkebunan milik Duta Palma Gorup dan PT Palma Satu dan kawan-kawan sebagai korporasi yang telah memberikan uang Rp3 miliar pada Annas Maamun terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014.

Oleh karena tersangka Surya diduga merupakan "beneficial owner" sebuah korporasi, dan korporasi juga diduga mendapatkan keuntungan dari kejahatan tersebut, maka penanggungjawabpidana selain dikenakan terhadap perorangan juga dapat dilakukan terhadap korporasi.

Perkara itu merupakan pengembangan dari hasil OTT pada 25 September 2014 lalu. Dalam kegiatan tangkap tangan itu, KPK mengamankan uang dengan total Rp2 miliar dalam bentuk Rp500 juta dan 156 ribu dolar Singapura kemudian menetapkan dua orang sebagai tersangka.

Dua tersangka itu, yakni Gubernur Riau 2014-2019 Annas Maamun dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau Gulat Medali Emas Manurung.(dow)

PEKANBARU, SUKAJADI - Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-LB) Bank Riaukepri yang berlangsung sore hingga malam ini hasilkan sejumlah nama untuk mengisi jabatan penting.

RUPS-LB yang juga dihadiri Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar. Sementara pertemuan RUPS dipimpin Komisaris Independent Taufikurahman.

Ada pun hasilnya, untuk posisi Komisaris Utama (Komut) dijabat Yan Prana Jaya, yang Juga Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Riau. Kemudian Direktur Utama (Dirut) Andi Buchori. Sementara untuk posisi Direktur Dana dan Jasa dijabat Suharto serta Direktur Operasional adalah Said Syamsuri.

"Sekarang masih berlangsung. Benar, nama itu hasil dari RUPS-LB," kata Karo Ekonomi Jhon Armedi Pinem, Selasa (15/9/20).

Dengan adanya nama-nama pengisi jabatan di bank berplat merah yang sebelumnya kosong itu, maka terhitung RUPS ini, sudah resmi dijabat.

"Kalau sudah ada namanya, tentu tinggal bekerja saja lagi," ujar Jhon Armedi.(dow)

PELALAWAN, LANGGAM - Bentrok antara seratusan warga dan sekuriti PT Nusa Wahana Raya (NWR), kembali terjadi di Dusun Mahmahan Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Senin (14/9/2020).

Berdasarkan informasi bentrokan ini dipicu akibat kesalahpahaman antara dua kelompok tersebut, akibat peristiwa ini sejumlah orang terluka.

Kapolres Pelalawan, AKBP Indra Wijatmiko SIK saat dikonfirmasi, Selasa (15/9/2020) membenarkan adanya bentrok antara masyarakat dengan sekuriti perusahaan. Insiden itu mengakibatkan timbulnya korban luka-luka dari kedua pihak.

Mendapat info bentrokan Kapolres beserta jajaran dan para personel langsung turun ke lokasi untuk mengamankan konflik yang terjadi.

"Memang terjadi sedikit gesekan di lokasi. Ada yang luka-luka. Sekarang kondisinya sudah aman dan terkendali," tutur Kapolres.

Indra menyebutkan, bentrok terjadi akibat kesalahpahaman antar kedua pihak. Saat itu PT NWR sedang membuat parit besar atau parit gajah di sekitar areal HTI miliknya, sebagai batas antar lahan perusahaan dengan warga.

Hal itu merupakan kegiatan rutin dari perusahaan untuk mengamankan arealnya, namun tidak berkoordinasi dengan masyarakat pemilik lahan yang terletak di sempadan.

Alhasil bentrok tak terhindarkan lantaran warga tidak terima dengan kegiatan itu dan di satu sisi pihak perusahaan di lokasi dalam kondisi capek. Insiden ini menyebabkan luka-luka ringan baik dari sekuriti maupun masyarakat yang terlibat baku hantam.

"Saya turun langsung dan memberikan pemahaman kepada para pihak agar tidak terprovokasi serta menjaga kondisi tetap aman. Semua masalah bisa diselesaikan," tambah Indra.

Humas PT NWR, Abdul Hadi yang dikonfirmasi menjelaskan sebelum insiden terjadi sedang berlangsung pembuatan batas konsesi oleh PT.NWR, kebetulan saat ini masuk ke perbatasan konsesi arah Desa Mamahan.

Sebelum melakukan pembuatan batas, tim dari NWR sudah sosialisasi melalui kepala dusun setempat untuk menunjukan batas-batas konsesi yang akan dibuat. Saat itu sudah tidak ada masalah karena memang tidak ada bersentuhan dengan lahan atau kebun masyarakat.

"Kemarin pagi saat alat dan petugas sudah sampai di lokasi pekerjaan, datang sekelompok masyarakat mengahampiri alat berat beserta tim yang bekerja," ucapnya.

Setelah diberi penjelasan dan dihadiri perangkat dusun, situasi kondusif karena kepala dusun sudah menjelaskan bahwa itu batas konsesi NWR dan mempersilahkan terus bekerja.

Namun tiba-tiba ada seseorang yang berteriak memprovikasi warga, hingga terjadi penyerangan secara membabi buta kepada pekerja dan security PT NWR. Kemudian merusak kendaraan milik security serta mengeroyok beberapa petugas keamanan tersebut. Satu unit alat berat turut disandra dan peralatannya dijarah.

"Sekarang kejadian ini sudah kita laporkan ke pihak berwajib, para korban sudah divisum dan aparat kepolisian sudah mendatangi TKP serta mengamankan barang bukti. Semoga pihak kepolisian bisa segera mengungkap kasus ini segera. Sekarang situasi sudah kondusif," pungkasnya.(dow)

PEKANBARU, TAMPAN - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berlakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) atau kecil khusus bagi warga yang bermukim di Kecamatan Tampan, guna menekan laju kasus konfirmasi positif COVID-19 setempat.

"PSBM di kecamatan itu akan berlangsung selama 14 hari terhitung mulai besok 15 September hingga 29 September 2020," kata Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT di Pekanbaru, Senin.

Firdaus MT mengatakan, pemberlakuan PSBM ini sudah tertuang dalam dalam dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 160 Tahun 2020 tentang PSBM, yang berisi beberapa aturan terkait kewajiban masyarakat dan pemerintah yang ditetapkan bagi warga Tampan dengan tujuan guna menghentikan laju penularan COVID-19 di Kota Pekanbaru.

"Adapun kewajiban masyarakat Tampan ada empat yang disebut 4 M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari keramaian," kata Wako.

Selain itu ada kewajiban pemerintah daerah yakni melakukan tes masyarakat dengan uji usap tenggorokan (swab) atau rapid test, baik secara massal maupun pergejala, tracing kontak pasien yang positif dan treatment warga yang membutuhkan perawatan. Selama pemberlakuan PSBM Pemko juga memberlakukan jam malam mulai pukul 20.00 WIB.

"Jadi aktifitas kerja/kantor sementara di batasi mulai pukul 20.00 WIB -07.00 WIB pagi khusus bagi wilayah Tampan," kata Fridaus MT.

Aturan dalam PSBM ini pada intinya sama dengan yang sudah di berlakukan saat awal COVID-19 di Kota Pekanbaru, namun kali ini Pemko mengkhususkan pemberlakuannya bagi warga Tampan saja dengan alasan wilayah itu penyumbang terbesar kasus konfirmasi positif .

Makanya wako mengimbau agar semua masyarakat khususnya warga Tampan agar melaksanakan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari keramaian yang tidak perlu.

"Walau PSBM namun untuk tempat beribadah kita beri kelonggaran boleh dengan syarat menerapkan protokol kesehatan," tukasnya.(dow)

RIAU, BENGKALIS - Eksistensi Kuliah Kerja Nyata dalam rangkaian aktivitas akademik menjadi salah satu bentuk perkuliahan yang dilaksanakan dengan melakukan interaksi langsung pada dinamika kehidupan masyarakat. 

Kuliah Kerja Nyata merupakan proses pembelajaran bagi mahasiswa dan civitas akademik melalui berbagai kegiatan langsung di tengah masyarakat, namun karena saat ini Indonesia khususnya Provinsi Riau sedang menghadapi pandemi Covid-19 yang mana Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai pandemi dan skala penyebaran penyakitnya terjadi secara global di seluruh dunia, maka dalam hal itu Kuliah Kerja Nyata Universitas Abdurrab Pekanbaru Tahun 2020 kali ini menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang terjadi. 

Penyesuaian-penyesuaian tersebut meliputi metode dan mekanisme pelaksanaan yang selanjutnya disebut Kukerta Univrab 2020 menjalankan skema khusus untuk Covid-19 di mana mahasiswa dan dosen dapat berkontribusi dalam menghadapi pandemi melalui jalur dan bidang ilmunya masing-masing yang tergabung dalam bentuk pengabdian.

Dalam hal ini, Kukerta Kelompok 1 Univrab Tahun 2020 melaksanakan pengabdian di Kelurahan Rimba Sekampung di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Dan serentak melaksanakan kegiatan bersama-sama pada hari Sabtu, 5 September 2020. Skema Kukerta Univrab Tahun 2020 yang berbentuk pengabdian diajukan dengan dua skema, yakni “Skema Terintegrasi (Di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya)” dan “Skema Pengabdian Balik Kampung (Di Luar Kota Pekanbaru)”. Karena Kukerta kelompok 1 berada di luar Pekanbaru, maka Skema Pengabdian Balik Kampung menjadi program kukerta yang mereka laksanakan.

Tatanan adaptasi kebiasaan baru Covid-19 menjadi program kerja di dalam proposal pengabdian mereka. Mengacu latar belakang awal mula pandemi Covid-19 di bulan Maret 2020 yang membuat Indonesia dihangatkan dengan istilah “lock down” dan “PSBB”, ksus Covid-19 meningkat tajam di Indonesia. Aktivitas dibatasi, merosotnya ekonomi, pendidikan, dan ditemukan semakin banyak jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 yang mana di Kabupaten Bengkalis sendiri terdapat 75 orang, maka Kukerta Kelompok 1 memiliki perhatian untuk membuat program kerja mengurangi kasus Covid-19 dengan memerhatikan sektor ekonomi, kesehatan, dan sembari mengedukasi masyarakat di Kota Bengkalis.

“Ada 2 organisasi yang menjadi mitra kami untuk melakukan program kerja terkait dengan ‘Pengabdian atau Kukerta Balik Kampung’ ini, yang pertama bersama Kelurahan Rimba Sekampung yang berada di Kec. Bengkalis dan Pos Satgas Check Point Covid-19 yang berada di pusat Kota Bengkalis.” Ujar ketua kelompok 1, Fauziah Alwi yang merupakan mahasiswa Program Studi Psikologi Universitas Abdurrab yang juga anggota kepolisian di Polres Bengkalis.

Selanjutnya, Fauziah mengatakan bahwa kegiatan di Kelurahan Rimba Sekampung telah dikoordinasikan sejak awal kepada Lurah Rimba Sekampung Fakhrul Roza, S.S.T.P.,M.A.P. Maka dari itu dengan adanya dukungan dari pihak Kelurahan Rimba Sekampung, pengabdian berupa bakti sosial dapat terpenuhi.

“Kukerta kelompok 1 ini terdiri dari 8 mahasiswa yang tergabung dari berbagai fakultas di Universitas Abdurrab Pekanbaru, awalnya kami belum mengebnal satu sama lain karena beda fakultas. Jadi dari sini kami saling mengenal satu sama lain dan menjadi keluarga baru” ungkap Ghifari Ikhsan yang merupakan mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Abdurrab yang berasal dari Selat Panjang Kab. Kepulauan Meranti.

Husni Mubarak, S.T., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
Kukerta Kelompok 1
Benar terang Ghifari, Kukerta Kelompok 1 saling bahu membahu menjadi keluarga baru dan melakukan program kerja mereka semaksimal mungkin, mulai dari membagikan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu, menempelkan stiker untuk dukungan Kukerta Kelompok 1, serta membagikan masker, hand sanitizer, dan sabun cuci tangan secara gratis kepada masyarakat pengguna jalan yang melintasi Jalan Jend. Sudirman Kota Bengkalis yang dalam hal ini bekerja sama dengan petugas di Pos Satgas Check Point yang terdiri dari aparat kepolisian, TNI, Damkar,dan Dinas Kesehatan.

Husni Mubarak, S.T., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kukerta Kelompok 1 mengaku sangat mendukung program kerja dari mahasiswa kukerta yang ada di bawah naungannya, meski Husni berhalangan hadir untuk ikut kegiatan bersama Kukerta Kelompok 1, ia tetap memantau dan memastikan pelaksanaan Kukerta Balik Kampung ini berjalan aman dan lancar. Dan benar, Kukerta Kelompok 1 berhasil melaksanakan kegiatan dengan baik dan kerja sama yang dijalin dengan mitra-mitra Kukerta pun diharapkan berlangsung hingga silaturahmi tetap terus berjalan.

“Harapan kami juga agar pelajar di Kota Bengkalis juga tertarik untuk bergabung bersama kami untuk kuliah di Universitas Abdurrab Pekanbaru, kami berharap dengan hadirnya kami di tengah-tengah masyarakat Bengkalis hari ini, mereka punya perhatian dan tertarik untuk melanjutkan studi di Univrab.” diakui M. Hadi mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Abdurrab yang berasal dari Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis.(rls)

RIAU, PEKANBARU - Suheri Terta, salah satu Manager PT Duta Palma Nusantara yang sebelumnya dinyatakan jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dituntut hukuman pidana penjara selama 4 tahun, atas tindak pidana korupsi dalam alih fungsi lahan di Riau. Akhirnya bernafas lega, setelah majelis hakim tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, menjatuhkan vonis bebas kepada dirinya.

Sumber photo : senarai.or.id
Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim tipikor Saut Maruli Tua Pasaribu SH dan juga Ketua PN Pekanbaru, pada sidang Rabu (9/9/20) siang. Terdakwa Suheri Terta tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan jaksa sesuai Pasal ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian terdakwa dibebaskan dari dakwaan perkara.

"Membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa, dan memerintahkan jaksa untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan," ucap Saut dalam sidang yang digelar secara daring tersebut.

Usai putusan majelis dibacakan, jaksa KPK menyatakan pikir pikir, apakah menyatakan kasasi atau menerima putusan tersebut.

Sebelumnya, JPU KPK, Wahyu Dwi Oktafiano SH, menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp 150 subsider 6 bulan.

Berdasarkan dakwaan, Suheri Terta, secara bersama-sama dengan Surya Darmadi (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 18 September 2014 bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Hotel Aryaduta Pekanbaru, Rumah Dinas Gubernur Riau, telah melakukanatau turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang dalam bentuk mata uang dolar Singapura yang nilainya setara dengan Rp3 miliar dari uang yang dijanjikan seluruhnya sebesar Rp8 miliar kepada H. Annas Ma'Mun, selaku GubernurRiau periode 2014-2019.

Pemberian uang melalui Gulat Medali Emas Manurung, dengan maksud memasukkan lokasi PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening Utama, serta PT Seberida Subur yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan anak perusahaan PT Darmex Agro milik Surya Darmadi kedalam Surat Gubernur Riau No.050/BAPPEDA/8516 Tentang Revisi Usulan Perubahan Luas Kawasan Bukan Hutan di Provinsi Riau sebagai Usulan Revisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 padahal lokasi perusahaan tersebut tidak termasuk dalam lokasi yang diusulkan oleh Tim Terpadu.(dow)

Powered by Blogger.