RIAU, PEKANBARU - Tiga asisten yang bertugas di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Hari ini, Rabu (15/8/18) resmi berganti. Setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melakukan mutasi sejumlah pejabat eselon III di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. 

Serah terima jabatan asisten dari pejabat kepada yang baru dipimpin Kepala Kejati Riau, Uung Abdul Syakur SH di Gedung sementara Kejati Riau, Jalan Arifin Achmad.

Asisten Pengawasan (Aswas), Jasri Umar. Posisinya digantikan oleh Heru Winarmoko, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejari Cianjur, Jawa Barat. Jasri Umar sendiri dimutasi menjadi Kepala Bidang Program dan Evaluasi pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejagung. 

Asisten Pidana Umum (Aspidum) Zainul Arifin dimutasi menjadi Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum pada Direktorat Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung. Posisinya digantikan Sofyan S, yang sebelumnya menjabat Kajari Sukabumi.

Kemudian, jabatan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Riau, yang sebelumnya dijabat Jerryanto Tulungallo. Digantikan oleh Agus Arfianto, mantan Kajari Mempawah. Sedangkan Jerriyanto dicerca menjabat Kepala Kejari Kota Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar).

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan SH kepada Wartawan, mengatakan jika mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam suatu organisasi.

"Mutasi ini merupakan penyegaran bagi sebuah organisasi, guna meningkatkan kinerja," kata Muspidauan.(dow)

source : beritapekanbaru

RIAU, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rachman sematkan tanda kehormatan berupa Satya Lancana Karya Satya kepada 300 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Rabu (15/8/18). 

ASN yang mendapatkan tanda kehormatan berupa Satya Lancana Karya Satya adalah mereka yang sudah melakukan pengabdian selama 10, 20 da 30 tahun. 

"Penganugerahan Satya Lencana bagian dari kualitas sumber daya manusia. ASN memiliki kontrubusi besar dalam melakukan pelayanan dan pembangunan masyarakat," kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, di Gedung Daerah, Rabu (15/8/18) malam. 

Diantara 100 lebih ASN yang mendapatkan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun ini, adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi Riau Evarefita. 

Selain itu ada juga penghargaan diberikan kepada ASN masa pengabdian 30 tahun sebanyak 32 orang. Sedangkan untuk pengabdia 10 tahun sebanyak 150 orang lebih. 

Gubri berharap, merek yang sudah mendapatkan penghargaa tersebut, kiranya aka dapat terus memotivasi dirinya untu memberikan terbaik dalam pelayanan kepada masyarakat. 

Selain itu, orang nomor satu di Riau ini juga meminta kepada setiap ASN agar terus menjunjung aturan. ASN yang baik dan benar serta berwibawa adalah ASN berkarakter. 

"ASN berkarakter ini tentunya akan menimbulkan profesional dengan didukung ASN yang memiliki pengetahuan. Upaya ini diperlukan satu komitmen yang kuat," ujar Gubri. 

Hadir pada kesempatan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ikhwan Ridwan serta para pejabat eselon II lainnya.(dow)

source : beritariau

KAMPAR, BANGKINANG - M Syukur, mantan Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kabupaten Kampar, serta seorang bendaharanya, Dedi Guzman. Rabu (15/8/18) sore, dinyatakan hakim tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dengan cara membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Dinas Kehutanan yang dipimpinnya.

Kedua terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan 4 tahun.

Berdasarkan amar putusan majelis hakim yang diketuai Drs Arifin SH. M Syukur, dijatuhi hukuman 5 tahun denda Rp 200 juta atau subsider 2 bulan. Selain itu, M Syukur juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 2,7 miliar atau dapat diganti (subsider) dengan kurungan badan selama 2 tahun 8 bulan.

Sementara terdakwa Dedi, dijatuhi hukuman 4 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 2 bulan, dan mewajibkan terdakwa Dedi membayar kerugian negara sebesar Rp 900 juta subsider 2 tahun.

Kendati hukuman kedua terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa. Kedua terdakwa menyatakan pikir pikir atas putusan tersebut, begitu juga dengan jaksa penuntutnya.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) BP Ginting SH, menuntut terdakwa M Syukur dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Selain itu, Ia juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 2, 7 miliar subsider 4 Tahun.

Sementara terdakwa Dedi Guzman, dituntut hukuman 6 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Dedi juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 900 juta subsider 3 tahun.

Seperti diketahui, Perbuatan kedua terdakwa yang merugikan negara sebesar Rp 3,6 miliar itu terjadi tahun 2014 hingga 2015, saat terdakwa M Syukur menjabat.sebagai kepala dinas, dan Dedi Gusman sebagai bendahara.

Dimana pada tahun tersebut kedua terdakwa banyak melakukan atau mengadaakan kegiatan perjalanan dinas fiktif. Kedua terdakwa haya mengambill uangnya saja untuk keperluan pribadi. Modus terdakwa hanya menggerogoti uang negara dengan melakukan perjalanan dinas fiktif.(dow)

source : beritakampar

PELALAWAN, LANGGAM - Bersempena peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke 23 yang jatuh pada tanggal 10 Agustus 2018. Propinsi Riau di percaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan insan teknokrat nasional ini.

Bagi Kabupaten Pelalawan Hakteknas tahun menjadi momentum bagi negeri seiya sekata ini untuk mempromosikan diri kepada para pegiat teknologi nasional bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah memposisikan diri sebagai bagian dari perkembangan Inovasi nasional, hak itu diwujudkan dengan program strategis yang digalakkan yaitu Pelalawan Inovatif, pembangunan kawasan tekno park di Langgam.

Momentum peringtan Hakteknas ini, Pemkab berkerja sama dengan Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P), yang di dukung oleh Kementerian Perisdustrian (kemenperin) BPPT, , BPDPKS dan Bank Riau Kepri dan akademisi dan dunia usaha di sektor sawit melaksanakan seminar internasional yang bertempat di auditorium gedung II kampus Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) yang berada di kawasan Teknopark  Kecamatan. Kamis (9/8/2018)

Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Kemenperin, DR Harris Munandar, tak hanya datang sendiri , namuan banyak pejabat dari pusat serta tokoh tokoh yang berkecimpung di dunia persawitan hadir di kawasan uatama yang dibangun oleh Pemkab Pelalawan untuk kemajuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi berkelas dunia yang ramah lingkungan.

Dari sejumlah nama hanya hadir itu diantara ada Dirjen, kelembagaan Iptek Dikti Kemeristekdikti RI, ada juga nama Dr Ir Gatot Dwiyanto M. Eng Teknologi yang menjabat Deputi Kepala BPPT Nidang Pengkajian Kebijakan, ada juga Direktur Pusat Pengkajian Industri Proses Energi (PPIPE) BPPT Dr Ir Ardiarso M.Sc yang datang bersama jajarannya

Ada juga tokoh tokoh persawitan diantaranya Dono Bustami (Direktur Utama Badan Pengelola Dana Sawit yang juga membawa jajarannya, Dedi Junaedi M.Sc (National Project Direkctor Sustainable Palm Oil Iniatif UNDP Indonesia, hadir juga Sahat Sinaga yang kesehariannya menjabat Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia, Dr Darmono (Ketua Masyarakat Perkelapa sawitan Indonesia), perwakilan Asosiasi Indusdtri Hilir dan Hulu Kepala Sawit, pimpinan perusahaan  dan perwakilan PPKS Medan.

Sebuah kehormatan, di kampus ST2P hadir juga pakar persawitan dari negeri sakura diantaranya Direktur E Bio Advance Technology Jepan, Toshide Nakajima, Represntative Director Eco Supprt Co Ltd, Jepang, Yamamato Taizo, ada juga Guru besar Universitas Teknologi Malaysia Prof Ing Eko Suprianto. Serta beberapa rector dari perguruan tinggi negeri dan swasta dalam negeru, akademisi dan peneliti dan perekasa.

Kehadiran para orang orang yang berkompeten dan ahli di bidang persawitan itu guna menjadi pembicara di seminar internasional yang di gelar dalam rangka peringatan hari kebangkitan teknologi nasional ke 23 tahun 2018.

Seminar yang diikuti oleh mahasiswa, tokoh masyarakat, organisiasi kemasyarakatan, masyarakat persawitan dan organisasi profesi ini mengusung tema “Pencapaian   industri sawit berkelanjutan dan berdaya saing global dengan teknologi, inovasi dan edukasi masyarakat persawitan”.

Pelaksanaan seminar internasional di Kampus ST2P itu merupakan bagian dari tekad Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk mempersembahkan daya upaya dan kontribusi negeri seiya sekata ini terhadap peningkatan daya saing dan kemajuan Indonesia.

Hari kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) yang diperingatai setiap tanggal 10 Agustus ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 71 tahun 1995, penetapan hari tersebut sebagai u[paya menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai strategis peranan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam meningkataan kesejahteraan bangsa serta untuk menghargai prestasi dibidang iptek.

Peringatan Hakteknas ke 23 tahun 2018 ini dilaksanakan di Propinsi Riau tepatnya Kabupaten Pelalawan sebagai tuan rumah, harteknas kali ini dengan mengusung tagline “Inovasi Bangun Bangsa”, Propinsi Riau sebagai penyelenggara hakteknas tahun ini karena predikat negeri Melayu ini sebagai salah satu lumbung energy nasional penyangga utama kebutuhan panhgan di pulau Sumatera, khususnya sector perkebunan dan pertanian.

Di pilihnya Kampus ST2P sebagai tempat pelaksanaan seminar, karena kampus tersebut tepat berada di jantungnya kawasan tekno park Pelalawan, yang dibangun sebagai wujud komitmen Pemkab Pelalawan mensejahterakan masyarakat melalui jkomersialisasi riset dan teknologi kepala sawit. Dan sebagai wahana edukasi, pengembangan inovasi dan teknologi berbasis sawit.

“Di tempat kita berada saat ini, diatas kawasan teknopark Pelalawan, tekno park terluas di Indonesia dengan luas kawasan sebesar 3.754 hektar, dan menjadi satu dari lima tekno park percontohan di Indonesia, di salah satu zona teknopark ini dibangun sekolah tinggi untuk mempersiapkan tenaga skill untuk memenuhi kebutuhan industri saat ini dan masa mendatang,” kata Bupati Pelalawan HM Harris dalam sambutannya di pembukaan seminar Hakteknas ke 23 tahun 2018.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi teknopark Pelalawan, yaitu pembangunan berbasis masyarakat, dilakukan perberdayaan dan revitalisasi kebun sawit swadaya, langkah ini ditindak lanjuti dengan membangun berbagai pabrik terkait sebagai wujud kemandirian dan fungsionalisasi kawasan teknopark Pelalawan.

“Langkah langkah yang dilakukan diantaranya menghimpun petani swadaya dalam koperasi kemudian di korporatisasi sehingga lebih mudah dan efektif dalam menerapkan praktek budidayayang baik, dan terakhir membangun berbagai pabrik pengolah limbah dan pabrik ikutan sebagai sumber pendapatan koperasi,” imbuhnya

Seminar internasional dalam peringatan Harteknas menjadi kesinambungan program di Kawasan Teknopolitan. Bukan perkara mudah mewujudkan Kawasan Tekno Park dan proses pembangunannya. Komitmen yang kuat untuk menjalankan dan mewujudkan secara penuh.

"Kami sangat butuh dukungan pemerintah pusat dalam mewujudkan Kawasan Teknopolitan ini. Sebagai pusat pendidikan dan inovasi teknologi di bidang industri kepala sawit," tukasnya. 

Dijelaskan, seminar ini diharapkan bisa menunjang 7 Program Strategis Pemerintah Daerah, yakni Pelalawan Inovatif. Menurutnya, sekitar 75 persen masyarakat Pelalawan menggantungkan hidup melalui perkebunan sawit. "Melalui seminar ini, petani kebun kita tidak hanya diharapkan menjadi pemilik dan pekerja kebun saja, tetapi bisa mandiri yang bukan hanya pemilik, namun bisa mengolah sendiri dan memasarkannya langsung," ujarnya.


Sebagai daerah dengan komoditas sawit unggulannya, dengan berbagai kendala  dan permasalahan yang mengikuti dalam pengelolaannya, atas dasar itulah, tema perkelapasawitan dalam seminar internasional hakteknas ini dipilih dan diharapkan menjadi solusi cerdas untuk mencapai tujuan produktifitas optimal dari kebun sawit yang dikelola masyarakat, keinginan Pemkab Pelalawan untuk berbenah dan menjadikan sawit Pelalawan dikelola secara berkelanjutan sesuai ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan berbadaya saing tinggi guna mendukung pencapaian Sustanable Development

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) mewakili Menteri Perindustrian (Menperin) Republik Indonesia, Harris Munandar, dalam sambutannya sekaligus secara resmi membuka seminar internasionlal dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas) ke-23 di auditorium ST2P, Langgam, Kamis (9/8) memapreasi gagasan Pemkab Pelalawan menggelar seminar internasional di kawasan Tekno Park Langgam.

Harris mengatakan bahwa pemerintah mendukung keberadaan Techno Park di Kabupaten Pelalawan. Ada beberapa hal menjadi patokan diantaranya, didirikan ST2P dikawasan Techno Park ini sangat membantu tumbuh kembangnya dunia pendidikan terutama di Dirjen Dikti. 

"Pemerintah sangat mendukung ST2P Pelalawan, dia berperan membangun sumber daya manusia (SDM) khususnya, di kabupaten Pelalawan," ujarnya.

Apalagi, lanjutnya, ST2P berdiri megah dan kokoh di kawasan Techno Park. "Ini tentunya, sejalan. Jadi kita melihatnya bernilai ekonomis tinggi," tandasnya. (Advertoria/Apon)

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Kalangan anggota DPRD Pelalawan tampaknya, kecewa dengan pekerjaan rehab gedung kantor DPRD yang dilakukan oleh pihak pemborong. Pasalnya, rehab gedung rakyat tersebut miskin informasi. 

Kekecewaan tersebut dilontarkan oleh ketua Fraksi PAN, Nazzarudin Arnazh dan ketua Fraksi Golkar DPRD Pelalawan, Baharudin kepadaWartawan, Senin (13/8/18). 

Menurut dua anggota DPRD Pelalawan berbeda komisi ini, pembangunan rehab kantor DPRD tersebut terkesan tertutup. "Kita menginginkan, supaya pembangunan kantor berupa rehab yang dilakukan pemborong transparan dan diketahui oleh publik," tegasnya. 

Dengan adanya papan nama proyek ini kata mereka, setidaknya rehab kantor yang konon menelan biaya diatas Rp3 milar bisa diketahui. "Berapa pagunya, siapa pemborongnya dan lama pengerjaan dapat kita ketahui dengan adanya papan nama proyek," tukasnya. 

Pantauan di lapangan, pihak pemborong sudah mulai melakukan pekerjaan rehab kantor DPRD. Pekerjaan tersebut ditandai adanya, beberapa orang tukang mulai melakukan aktivitas. Diberitakan sebelumnya, tahun ini kantor DPRD Pelalawan dilakukan rehab. Setidaknya, untuk merehab gedung milik rakyat ini bakal menyedot anggaran Rp3,5 miliar. 

Hal itu tertuang dihalaman LPSE unit pengadaan lelang barang dan jasa sistem elektronik pemda Pelalawan sumber anggaran tersebut berasal dari dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR). 

Dihalalan LPSE tersebut, selaku rekanan pemborong, proyek dimenangkan oleh PT Kemuning Yona Pratama sebuah perusahaan kontraktor yang beralamatkan di Pekanbaru yakni di Jalan Kaharudin Nasution, komplek UR blok B nomor 34. 

Sekretaris DPRD Pelalawan Ir. Mukhtarudin menuturkan 'stak holder' untuk rehab kantor dewan ini berasal dari dinas PU-PR. "Iya betul, pekerjaan rehab kantor dewan ini orang PU-PR yang ngerjakannya," terang Mukhtarudin, beberapa waktu lalu. 

Sebelum pihak pemborong memulai melakukan pengerjaan rehab pihaknya mengosongkan beberapa ruang, terutama yang berada dilantai tiga. "Bahkan lobi kantor DPRD kita sulap dan dimodifikasi menjadi sebuah ruangan rapat," tandasnya, singkat.(dow)

source : beritapelalawan

PEKANBARU, BUKIT RAYA - Sesosok jenazah laki-laki mendadak bikin geger warga di sekitar Jalan Melati, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Senin (13/08/18) pagi. Jasad yang diketahui bernama Wahyu Ihdia (36) tersebut ditemukan sudah tak bernyawa dalam posisi telungkup di kamar messnya di TKP. 

Menurut Kapolsek Bukit Raya, Kompol Pribadi, korban sendiri merupakan guru di Indonesian Creative School (ICS) Pekanbaru. Hal itu diketahui dari keterangan saksi mata sekaligus rekan korban sesama tenaga pengajar di ICS, Deni Septviano (40) yang pertama kali menemukan korban tewas. 

"Saksi (Deni) awalnya ngecek ke kamar mess korban karena sejak pagi korban tidak ikut briefing di kantornya. Begitu dicek, di kamar mess tersebut tercium bau busuk dan saksi melihat korban sudah dalam posisi telungkup meninggal dunia," ujarnya kepada Wartawan. 

Guna memastikan penyebab kematiannya, sambung Pribadi, jasad korban pun langsung dibawa ke RS Bhayangkara Polda Riau untuk divisum maupun diotopsi. Dari hasil olah TKP, korban diperkirakan sudah tewas lebih dari satu hari karena sudah mengeluarkan aroma tak sedap.

"Kita belum tau (penyebab kematian korban). Kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari rumah sakit," singkatnya.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Kapolri Jenderal M Tito Karnavian melalui surat telegramnya bernomor ST /2015/VIII/KEP/2018, Senin (13/08/18) mengangkat serta memutasikan beberapa pejabat Polri di beberapa daerah. Tak terkecuali Kapolda Riau Irjen Pol Nandang yang juga turut dimutasikan di jabatan baru sebagai Pati Baintelkam Polri (Penugasan PD BIN). 

"Iya kabarnya, tapi kita masih menunggu Telegram Rahasia (TR) resminya," ujar Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto saat dikonfirmasi Wartawan, Senin (13/08/18). 

Irjen Pol Nandang sendiri menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Riau sejak 25 Agustus 2017 lalu. Dimana ia sebelumnya bertugas sebagai Kapolda Sulbar yang saat itu digantikan oleh Brigjen Pol Baharudin Djafar. 

Sementara di Riau, Irjen Pol Nandang menggantikan Kapolda Riau sebelumnya yakni Irjen Pol Zulkarnain yang dipindahkan ke kampung halamannya sebagai Kapolda Sumatera Selatan. 

Untuk jabatan Kapolda Riau dalam ST Kapolri tersebut, Irjen Pol Nandang akan digantikan oleh Brigjen Pol Widodo Eko Prihastopo yang merupakan Wakapolda Jawa Timur.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Bersampena peringatan hari gajah se-Dunia, Humas World Wide Life Fund (WWF) Program Riau, Syamsidar Senin (13/8/18) mengatakan habitat gajah (elephas maximus sumatrae) di Riau semakin terancam akibat maraknya pembukaan lahan secara besar-besaran.

Hingga saat ini, tambah Syamsidar, konflik gajah dan manusia masih terjadi di Riau. Diperkirakan habitat gajah di Riau kini tersisa antara 300 hingga 330 ekor. 

"Hasil analisis kawan-kawan, populasi gajah di Riau semakin menurun. Hasil pengamatan dari lapangan, sudah menurun tajam, seperti di kawasan Teasonilo. Konflik cukup tinggi dan sangat signifikan memengaruhi populasi gajah,” kata Sammy.

"Jumlah gajah di Tesso Nilo hanya sekitar 147 ekor saja. Jumlah itu berdasarkan analisis DNA kerjasama Wwf, Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan Lembaga Eijkman," terangnya.

Menurut Sammy, terjadi penurunan jumlah kematian gajah yang diakibatkan konflik demgan manusia di kurun waktu 2014-2016. Tahun 2014, jumlah gajah mati sebanyak 24 ekor. Tahun 2015 menurun hanya sebanyak 10 ekor. Tahun 2016 kembali turun hanya 4 ekor saja gajah yang mati.

"Turunnya jumlah kematian gajah sumatera selain  kampanye penyelamatan gajah yang terus dilakukan berbagai stakeholder juga sosialisasi pengusiran gajah yang masuk ke kawasan perumahan oleh teman teman WWF kepada masyarakat," terangnya.(dow)

source : beritariau

INDRAGIRI HILIR, TANAH MERAH - Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Riau, Fahmizal Usman turut hadir menyaksikan Festival Menongkah Tahun 2018 di Pantai Bidari, Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Senin (13/8/2018) siang.

Fahmizal menilai event masyarakat Suku Duanu (Suku laut) yang dikukuhkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Pertama di Kabupaten Inhil oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia ini, telah menjadi destinasi wisata yang menarik.

Menurutnya, Hal ini bisa dilihat dari antusias masyarakat berbondong - bondong untuk menyaksikan khazanah daerah kawasan pesisir Kabupaten Inhil yang telah diselenggarakan selama 11 tahun berturut - turut ini.

“Festival Menongkah memiliki diferensiasi (Perbedaan) yang tinggi, sebab tidak dilaksanakan di daerah lainnya di Provinsi Riau,” imbuh Fahmizal.(dow)

source : beritainhil

BENGKALIS, DURI - Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sepakat akan menganggarkan 'tunda bayar' Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran (TA) 2017 silam yang seluruhnya mencapai Rp65 miliar melalui APBD Perubahan 2018. 

Asalkan, dalam catatan kesepakatan itu, setelah penganggaran 'tunda bayar' tersebut, pada proses realisasi harus terbit terlebih dahulu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indoensia atau PMK. 

Demikian hasil dengar pendapat (hearing) realisasi 'tunda bayar' ADD 2017 di DPRD Kabupaten Bengkalis yang sempat berlangsung alot, Senin (13/8/18) petang. 

Puluhan kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hadir dalam hearing dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Abdul Kadir dan sejumlah anggota DPRD. 

Sementara dari Pemkab Bengkalis hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis H. Bustami HY, Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Drs. H. Yuhelmi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik), Johansyah Syafri. 

DPRD Kabupaten Bengkalis dan pemerintah sepakat menganggarkan tunda bayar ADD tahun 2017 sebesar Rp65 miliar di APBD Perubahan tahun 2018. 

"Sejumlah pihak nampaknya berpihak kepada kepala desa, kami berfikir bagaimana pelayanan di desa-desa berjalan dengan baik. ADD Rp65 miliar itu dibayar. Kita anggarkan di APBD Perubahan," tegas Ketua DPRD Bengkalis. 

Keputusan pembayaran tunda bayar ADD setelah DPRD dan Pemkab Bengkalis melakukan rapat tertutup. Para kepala desa yang sempat meramaikan ruang hearing diminta keluar sembari menunggu keputusan rapat. 

"Rapat sore hari ini membuahkan hasil, dana ADD, kita bayar sebesar Rp65 miliar di APBD Perubahan," ucap Kadir lagi. 

Sekda Bengkalis, H. Bustami HY mengatakan, setelah dianggarkan di APBD Perubahan nantinya realisasi pembayaran ADD tersebut menunggu PMK keluar. 

"Sudah kita sepakati bersama, ini kita alokasikan di APBD Perubahan 2018 dan realisasinya menunggu PMK keluar," singkatnya.(dow)

Powered by Blogger.