PEKANBARU, SUKAJADI - Setelah melewati proses persidangan panjang, akhirnya Gugatan 11 orang mantan karyawan Riau Televisi (RTV) dikabulkan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Pekanbaru. Putusan langsung dibacakan Ketua Majelis Hakim Basman, Rabu (20/3/2019).

Suardi, SH (jas hitam) Ketua LBH Tuah Negeri Nusantara yang juga Managing Partner SIGMA Law Office didampingi seluruh tim Advokat berphoto bersama usai pembacaan putusan di Pengadilan Hubungan Industrial, PN Pekanbaru (20/3/2019)

Dalam perkara Pemutusan Hubungan Kerja ini mantan karyawan RTV yang diwakili kuasa hukumnya dan dihadiri seluruh karyawan yang menjadi penggugat memberi apresiasi tehadap putusan yang diambil majelis hakim. 

Menurut mereka, Majelis Hakim telah menegakkan keadilan bagi mantan untuk karyawan RTV yang dirumahkan dan di PHK dengan alasan yang tidak jelas. Putusan tersebut  memberikan rasa haru dan bahagia bagi mantan karyawan RTV, Willy dan kawan-kawan.

"Mereka sangat senang dan lega karena apa yang diinginkan dan diharapkan dikabulkan majelis hakim," ungkap Willy, salah seorang karyawan yang mengajukan bgugatan.

Untuk itu, Willy memewakili kawan-kawannya, berterimakasih kepada tim pengacara dari LBH Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru yang sudah membantu dan bekerja keras untuk membantu mereka yang sangat teraniaya oleh perusahaan RTV. 

Sementara itu Ketua LBH Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru Suardi SH yang juga merupakan Managing Partner SIGMA Law OFfice merasa lega dan menyambut positif putusan Majelis Hakim yang dibacakan pada hari ini. Suardi yang didampingi seluruh tim Advokat Publik LBH Tuah Negeri Nusantara juga menyampaikan bahwa majelis hakim dianggap telah bijak dalam memberikan putusan terhadap klien kami, pihak RTV dituntut mengganti rugi terhadap karyawan sebesar lebih kurang Rp588 juta untuk sebelas mantan karyawan yang di PHK.

Disisi lain, Firdaus Tri Handoko SH selaku penanggung jawab perkara tersebut menyampaikan harapan agar perusahaan segera membayarkan hak pekerja sebagaimana putusan majelis hakim, meskipun masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan, namun dalam perkara ini perusahaan memang tidak membayarkan pesangon 11 karyawan, jadi hal ini sudah tepat.

Kasus ini berawal dari seringnya karyawan menerima pembayaran gaji yang sering telat, sehingga pada Mei 2018, 30 orang karyawan melakukan protes, yang berujung dengam dirumahkannya 20 orang karyawan, namun beberapa pekerja dipekerjakan kembali oleh perusahaan dan tersisalah 12 orang pekerja yang dirumahkan. 

Sementara pada saat dirumahkan perusahaan juga tidak membayarkan hak penuh pekerja sebagaimana diamnahkan UU No 13 Tahun 2003. 

Meski sudah berupaya untuk memperjuangkan nasibnya, akhirnya pada Agustus 2018 12 pekerja di PHK oleh perusahaan. Namun perusahaan tidak membayarkan pesangon meskipun rata-rata pekerja sudah memiliki masa kerja 2-15 tahun, sehingga akhirnya pekerja yang di PHK sudah melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru dan berakhir dengan diajukannya gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau kembali akan melakukan pemecatan terhadap 15 pegawainya yang tersandung kasus tindak pidana korupsi. Uniknya dua orang diantara 15 yang akan dipecat tersebut sudah bersatus pensiun. Bahkan status pensiun kedua mantan pegawai Pemprov ini sudah beberapa tahun lalu. 

"Ya, dari 15 ASN yang direkomendasi akan dipecat itu ada dua yang sudah berstatus pensiun," kata Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Trimo Setiono, didampingi, Kasubbid Kedudukan Hukum, Imron Rosyadi, Jumat (8/3/19). 

Memang menurut Trimo, pemecatan ini masih dilakukan kajian. Pasalnya BKD Riau masih perlu meminta petunjuk dari kementerian terkait, pasal mana yang akan digunakan untuk memecat ASN yang sudah berstatus pensiun. 

"Karena setahun saya, selama ini pasal kita gunakan namanya pemberhentian ASN, bukan pensiun," ungkap Trimo. 

Selain itu yang perlu diperjelas juga agar tak menimbulkan persoalan dikemudian hari, dampak pemecatan itu, apakah ASN yang sudah pensiun ini tidak lagi menerima dana pensiunnya. Kemudian bsgaimana dana pensiun yang sudah diterima. 

"Kita hanya ingin memastikan agar tak salah kita mengambil keputusan. Ini kita harus hati-hati karena menyangkut orang," ujar Trimo lagi. 

Selain itu, dari 15 ASN yang telah direkomendasikan akan diberhentikan itu 10 orang diantaranya masih dilakukan pengecekan apakah benar berstatus ASN Prmprov Riau. Pasalnya menurut Trimo dari data yang dimiliki BKD Riau tidak menemukan nama kesepuluh orang tersebut. 

Trimo mengaku juga akan segera membicarakan masalah ini ke BKN Regional XII selaku pihak yang memberikan data. Jika memang ternyata tidak menjadi kewenangan Pemprov Riau, maka akan dikembalikan ke BKN. 

"Dari sepuluh yang masih kita cari datanya ini ada beberapa memang setahu kita dia ASN di Rohil. Kasus tindak korupsi yang menjeratnya sudah lama, kasusnya juga diputuskan di daerahnya. Cuma kita tidak tahu kenapa nama-nama ini diserahkan ke kita. Apakah sudah pernah mengajukan pindah ke provinsi, tapi kami masih cari apa ada bagian dari ASN Pemprov Riau," papar Trimo.(dow)

source : berita riau

KAMPAR, BANGKINANG - Kisruh penyertaan Modal Dana Desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampar dimonopoli secara sepihak oleh Kepala Desa Pulau Tinggi berinisial MY, diduga dana tersebut dipergunakan untuk membangun kolam ikan untuk keperluan pribadi sehingga hal ini menyalahi prinsip pendirian BUMDes itu sendiri.

Ketua Forum Badan Perwakilan Desa
(BPD) Kampar, Sofian Dt Majosati
Hal itu disampaikan oleh Ketua Forum Badan Perwakilan Desa (BPD) Kabupaten Kampar, Sofian Dt Majosati kepada awak media, Rabu (27/2/2019) di Cafe TSJ Bangkinang Kota. 

Terlebih, dana penyertaan modal itu dipergunakan secara pribadi dan usaha pribadi. "Sepengetahuan saya, dana BUMDes itu untuk membantu peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat", ujarnya lagi.

Jika dana penyertaan modal itu tidak dimasukkan dalam rekening BUMDes dan langsung dipakai secara pribadi oleh Oknum, hal itu bisa dianggap sebagai penggelapan dana BUMDes dan bila anggaran itu dimasukkan dana BUMDes dan dipakai secara pribadi oleh Oknum Kades ini merupakan kerjasama yg baik antara kades dan ketua BUMDes. 

Menurutnya, "hal itu perlu ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan. Sebab masalah ini merupakan preseden buruk bagi kita masyarakat kabupaten Kampar dalam pengelolaan Dana BUMDes, maka kita sangat mendorong agar persoalan ini diusut sampai tuntas", harapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kampar,
Febrinaldi Tridarmawan, S.STP, MSi
Sementara ditempat terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kabupaten Kampar, Febrinaldi Tridarmawan, S.STP, MSi saat ditemui, Selasa (26/2/2019) menyampaikan secara administrasi dirinya telah menurunkan tim Ahli, namun belum dapat meminta keterangan dari Ketua BUMDes.

"TA sudah kita turunkan kemarin, baru Kepala Desa Pulau Tinggi yang berhasil dijumpai serta diminta keterangan sementara Ketua BUMDes belum berhasil dimintai keterangan", ucapnya.

Ditambahkannya, secepatnya kita akan kembali menurunkan TA kelapangan guna meminta keterangan dari Ketua BUMDes.

"Jika laporan masyarakat ini benar, akan kita tindaklanjuti sesuai prosedur dan aturan yang berlaku". tutup Febrinaldi.(kimet)

BENGKALIS, RUPAT - Sampai akhir pekan ini setidaknya masih ada tiga titik yang masih dilakukan pemadaman oleh tim gabungan.Tiga titik tersebut diantaranya Rupat, Siak Kecil dan Pulau Bengkalis. Kepala Pelaksana BPBD Bengkalis Tajjul Mudaris mengungkapkan, sampai Sabtu kemarin luas lahan yang terdata sudah terbakar sekitar 450 hektare sejak awal tahun ini.

Hampir seluruh kecamatan sempat terjadi kebarakan lahan di Bengkalis sejak Januari lalu. Secara rinci luas lahan terbakar terbanyak terjadi di kecamatan Rupat, lahan yang sudah terbakar mencapai sekitar 305 hektare.

Dari luas tersebut sudah membakar beberapa desa. "Diantaranya Desa Darul Aman, Sukarjo Mesim, Batu Panjang, Teluk Lecah, Sri Tanjung, Pergam dan Terkul. Beberapa diantaranya masih dilakukan upaya pemadaman," jelas Tajjul. 

Kemudian lahan terbakar yang cukup luas juga terdapat di kecamatan Siak Kecil. Dengan luas lahan terbakar sekitar 71 hektare, yang terjadi di tiga desa, diantaranya Lubuk Gaung, Muara Dua, dan Bandar Jaya.

Sementara di kecamatan Bantan luas lahan yang terbakar sejak awal Januari sebanyak 20 hektare. Dengan empat kejadian di empat desa diantaranya Pambang, Bantan Sari, Mentayan dan Kembung. Selanjutnya untuk kecamatan Tualang Mandau sejak Januari lahan yang terbakar sebanyak 32 hektare.

Yang terjadi di dua desa yakni desa Koto Pait Beringin dan Tasik Serai Barat. Sedangakabeberapa kecamatan lainnya kebakaran lahan yang terjadi sejak Januari hingga saat ini kisaran delapan hingga setengah hektar. "Kecuali kecamatan Bandar Laksamana yang belum ditemukan adanya Karhutla," tandasnya.

Sebagaimana diberitakan Tribunpekanbaru.com, Sabtu (23/2/2019) pukul 13.00 WIB kemarin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beserta rombongan, berangkat ke Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beserta rombongan, ikut memadamkan api di lokasi Karhutla di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, Riau,Sabtu (23/2/2019) siang. Rombongan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berangkat dari Lanud Roesmin Nurjadin dengan menumpang 2 unit helikopter langsung ke Pulau Rupat.

Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis merupakan satu dari tiga daerah di Riau yang tingkat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) paling parah. Didampingi sejumlah petinggi TNI dan Polri serta jajaran pemerintah daerah dan stake holder lainnya, Panglima TNI dan rombongan bergerak ke lokasi titik api, tepatnya di Kelurahan Terkul.

Perjalanan menuju lokasi tidak mudah. Bahkan informasinya untuk mencapai ke sana, rombongan harus menempuh perjalanan dengan sepeda motor dinas, lalu berjalan kaki hingga sampai di lokasi terjadinya kebakaran.

Kepulan asap yang muncul dari lahan yang terbakar cukup pekat, ditambah cuaca terik, Marsekal Hadi Tjahjanto dan anggota rombongan harus mengenakan masker. Bermodalkan mesin penyemprot air, Panglima TNI dan rombongan ikut berjibaku memadamkan api.

Sebelumnya, petugas darat sudah lebih dulu melakukan upaya pemadaman di lokasi, selama beberapa hari belakangan. Panglima menyatakan, kedatangannya ke Riau untuk menangani Karhutla adalah intruksi dari Presiden RI Joko Widodo.(dow)

INDRAGIRI HULU, KELAYANG - Dua warga Kelayang, Indragiri Hulu ini diamankan polisi karena mencuri enam monitor komputer di SDN 008 Polak Pisang. Aparat Kepolisian Polsek Kelayang mengungkap tindak pidana pencurian pemberatan terhadap enam unit monitor PC merk Asus berwarna hitam milik SDN 008 Polak Pisang, Kecamatan Kelayang, Inhu.

Informasi dari Kapolres Inhu, AKBP Dasmin Ginting melalui Ps Paur Humas Polres Inhu, Aipda Misran diketahui bahwa pelaku curat diamankan pada Jumat (22/2/2019) dini hari sekira pukul 02.00 Wib.

"Dua orang tersangka yang diamankan masing-masing berinisial YH dan HS," kata Misran, Jumat (22/2/2019).

Kedua warga Kecamatan Kelayang tersebut, diketahui memiliki pekerjaan sebagai petani. Melalui hasil penyelidikan, kedua pelaku diamankan di Desa Kota Medan, Kecamatan Kelayang. Setelah mengamankan tersangka, Polisi juga mengamankan barang bukti lima unit monitor PC merk Asus warna hitam.(dow)

source : berita inhu

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Sejumlah proyek fisik mangkrak tahun lalu di Pelalawan. Namun dari sejumlah proyek yang mangkrak tersebut, hanya tiga proyek yang putus kontrak. Sisanya masih dilanjutkan.

Tiga proyek fisik yang putus kontrak tersebut yakni pembangunan Puskesmas di Kecamatan Ukui, renovasi kantor DPRD Pelalawan da pembangunan Jalan di Desa Rantau Baru, Kecamatan Pelalawan.

"Hanya tiga proyek yang putus kontrak. Sisanya masih dilanjutkan walau tidak selesai waktunya," kata asisten II Pemkab Pelalawan Atmonandi, Minggu (24/2/2019).

Untuk proyek ruang rawat inap di RSUD Selasih memang mangkrak. Namun proyek yang berada di bawah Dinas kesehatan itu tidak putus kontrak.

Atmonandi pun berharap tahun ini tidak ada lagi proyek yang mangkrak. Apalagi putus kontrak. Sebab pembangunan yang lancar bisa dinilai masyarakat. Ia pun mengingatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memahami manajemen proyek. Sehingga pembangunan suatu proyek bisa direncanakan dengan matang.

"Manajemen proyek harus dimiliki seorang PPK. PPK harus belajar dan konsisten," ungkapnya.

Ia juga tidak ingin permasalahan administrasi menghambat kegiatan pembangunan. Ia juga meminta agar seluruh OPD segera mendaftarkan kegiatan pembangunan.(dow)

SIAK, TUALANG - Lokasi prostitusi terselubung di Km 12 Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak ternyata masih beroperasi. Masyarakat sekitar resah sehingga meminta aparat kepolisian menyusuri lokasi tersebut.

Kapolsek Tualang Kompol JJ Hutapea mengatakan, pihaknya sudah menyisir tempat-tempat sarat maksiat itu. Bahkan pihaknya berhasil mengamankan 6 perempuan diduga PSK dan seorang yang diduga mucikari. Mirisnya, saru di antara perempuan itu baru berumur 16 tahun.

"Kami melakukan razia kemarin malam itu karena berawal dari laporan masyarakat. Laporan itu mengatakan ada lokasi prostitusi yang mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pelayan pria hidungbelang," kata Kompol JJ Hutapea, Jumat (22/2/2019).

Polisi juga menyita 47 botol minuman keras (miras). Sebanyak 14 botol merk Bintang, 17 botol Guiness dan 16 botol Angker Bir. Pihaknya juga mengamankan 2 sepeda motor tanpa surat-surat.

Kompol JJ Hutapea melanjutkan, pihaknya secara diam-diam langsung masuk ke lokasi. Masing-masing rumah hanya tampak remang-remang. Aroma minuman keras terasa begitu kuat kala pihaknya memasuki rumah-rumah tersebut.

"Kita merazia ini dalam rangka Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD). Giat dipimpin Panit Reskrim Polsek Tualang Ipda Muslim dan Panit Sabhara Ipda Syafrul," kata dia.

Ia mengatakan, saat pihaknya tiba di lokasi, pengunjung di sana berhamburan. Lokasi tersebut di Perawang terkenal dengan sebutan Gang Nasional.

"Dari 6 perempuan yang kita amankan benar saja 1 masih di bawah umur. Umurnya masih 16 tahun," kata dia.

Anak di bawah umur tersebut kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Siak.(dow)

source : berita siak

RIAU, PEKANBARU - Pada Sabtu (23/2/19) di Jakarta, 5 komisioner KPU Riau yang baru di lantik secara aklamasi mendapuk Ilham Muhammad Yasir sebagai ketua KPU Riau. Selain memiliki wawasan yang mumpuni, Ilham Muhammad Yasir juga dianggap memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pemilihan umum.

4 anggota KPU Riau yang baru selain Ilham Muhammad Yasir antara lain Firdaus, Nugroho Noto Susanto, Joni Suhaidi, dan Abdul Rahman. Ke-5 komisioner termasuk Ilham Muhammad Yasir sepakat mendapuk dirinya untuk menjadi Ketua KPU Riau hingga 5 tahun ke depan.

"Terpilih secara aklamasi. Pemilihan tersebut kami lakukan ketika kami masih Orientasi di Hotel Le Meridian. Pemilihan kami lakukan di sela-sela acara orientasi," ungkap Ilham Muhammad Yasir ketika dikonfirmasi mengenai mekanisme pemilihannya menjadi ketua KPU Riau 2019-2024.

Satu satunya komisioner KPU Riau petahana ini mengungkapkan bahwa terpilihnya dirinya sebagai ketua KPU Riau yang baru merupakan amanah dari kawan kawan sesama komisioner KPU Riau. Ia wajib melaksanakan amanah tersebut sebaik baiknya.(dow)

source : berita riau

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Ketua KPU Pelalawan Asmadi mengatakan pihaknya akan mencoret calon legislatif (Caleg) dari Partai Golkar karena vonis penjara selama empat tahun yang diberikan Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan.

"Kita akan segera coret caleg tersebut dari DCT (Daftar Caleg Tetap). Kita sudah tau putusannya," kata Asmadi, Jumat (15/2/2019).

Namun sebelum mencoret, pihaknya terlebih dahulu akan meminta salinan putusan ke PN Pelalawan. Salinan putusan inilah yang akan dijadikan dasar dalam mencoret Caleg tersebut. Caleg yang dimaksud yakni Hendri BS dari Partai Golkar. Ia maju untuk kursi DPRD Pelalawan. Beberapa waktu lalu ia bersama beberapa rekannya tertangkap bermain judi Qiu - qiu.

Setelah menjalani serangkaian persidangan, Rabu malam (13/2/2019), Hendri BS dan rekannya menjalani sidang putusan.

Dipimpin hakim ketua Nurrahmi SH didampingi dua hakim anggota Ria Ayu Rosalina SH dan Rahmad Hidayat Batubara SH MH, Hendri BS dijatuhi hukuman empat bulan penjara. Tuntutan jaksa sendiri enam bulan.

Asmadi mengatakan bila surat suara sudah tercetak, maka pihaknya akan mengumumkan ke masyarakat cakep yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat (TMS).

"Kita akan umumkan ke masyarakat kalau caleg tersebut sudah TMS," ujarnya.

Ketika ditanya dasar hukumnya, Asmadi mengatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No 20 tahun 2018.

"Dasarnya PKPU nomor 20 tahun 2018," ujarnya.

Saat itu Asmadi belum sempat merinci aturan mana yang digunakan dalam mencoret yang caleg. Sebab ia mengaku sedang dalam acara sosialisasi Pemilu.

Pencarian awak media di Internet, PKPU nomor 20 tahun 2018 merupakan aturan yang salah satu isinya mengatur tentang syarat bakal calon anggota legislatif yakni tidak pernah sebagai mantan narapidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.

Aturan ini menjadi kontroversial. Bahkan sampai diuji lewat MA. Hasilnya, eks napi korupsi tetap bisa mencalonkan diri sebagai caleg. (dow)

INDRAGIRI HULU, PERANAP - Konflik lahan di Peranap, Indragiri Hulu, Riau, Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu minta perusahaan serahkan 3.600 hektar untuk tanaman kehidupan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) memediasi penyelesaian konflik lahan antara PT Citra Sumber Sejahtera dengan warta Desa Pauhranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Inhu.

Rapat mediasi itu dilakukan pada Kamis (14/2/2019) siang sekira pukul 11.30 Wib hingga pukul 13.00 Wib di ruang rapat lantai empat kantor Bupati Inhu. Rapat mediasi itu dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu, Hendrizal dan didampingi oleh Dandim 0302 Inhu, Mayor Inf S Nababan dan Kapolsek Peranap serta Danramil 05 Peranap.

Pada kesempatan itu, Hendrizal meminta agar PT CSS menyerahkan lahan 3600 hektar lahan tanaman kehidupan yang menjadi kewajiban perusahaan.

"Ada lahan 3600 hektar yang menjadi kewajiban perusahaan untuk diserahkan kepada masyarakat, karena itu nanti kita minta kepala dusun untuk mendata lahan-lahan warga yang termasuk dalam areal PT CSS," kata Hendrizal, Kamis (14/2/2019).

Berdasarkan rapat tersebut diketahui bahwa rata-rata luas lahan yang dimiliki warga berkisar dua hingga empat hektar. Meski menurutnya ada sejumlah pemodal yang memiliki lahan puluhan hektar di lokasi tersebut.

Selain itu, Hendrizal juga menyampaikan agar PT CSS menghentikan aktifitas di areal lahan warga dan tidak melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik warga. Tujuannya untuk meredam konflik dan menjaga kondusifitas daerah jelang pelaksanaan Pemilu 2019 yang semakin dekat.

"Kalau ada yang melakukan pengrusakan lahan, sebaiknya ditangkap saja serahkan kepada aparat penegak hukum," tegas Hendrizal.

Sementara itu, terkait legalitas surat tanah yang dikeluarkan oleh desa, Hendrizal meminta agar hal ini diselesaikan melalui proses hukum. Pasalnya menurut Hendrizal tidak boleh ada lagi surat tanah yang diterbitkan semenjak tahun 2003. Hasri, selaku manager PT CSS mengaku pihaknya berkomitmen akan menyerahkan 3600 hektar lahan dari areal mereka untul tanaman kehidupan.

"Komitmen kami untuk tanaman kehidupan itu sudah tercantum pada SK Mentri, tinggal mengalokasikan saja dan bagaimana verifikasi di lapangan nanti," kata Hasri.

Sementara itu, PT CSS juga membantah bahwa pihaknya melakukan pengrusakan terhadap tanaman masyarakat.

"Perusahaan tidak pernah menginstruksikan untuk melakukan pengrusakan tanaman," kata Hasri.

Namun warga yang hadir mengatakan mereka memiliki bukti bahwa karyawan PT CSS yang melakukan pengrusakan terhadap tanaman warga. Sementara itu, Siahaan salah seorang perwakilan warga menyampaikan 3600 hektar yang akan dibagi itu tidak akan cukup untuk dibagi dengan warga pemilik lahan.

"Kalau dibagi takutnya gak cukup dengan jumlah yang ada di sana," kata Siahaan.

Hal ini dikarenakan sebagian pemilik lahan di areal sengketa tersebut sudah menguasai lahan hingga puluhan hektar. (dow)

source : berita inhu
Powered by Blogger.