PEKANBARU, TENAYAN RAYA - Pemerintah Kota Pekanbaru akhirnya menunda proses pembangunan tugu roda terbang di areal Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya. Proses pembangunannya tidak berlangsung tahun ini.

"Proyek pembangunan roda terbang memang kita tunda sementara. Kita belum memulai pembangunannya tahun ini," jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Indra Pomi, Rabu 28 Juli 2021.

Ia menyebut, ada sejumlah pertimbangan sehingga pemerintah kota menunda pembangunan tugu roda terbang. Satu di antaranya menyempurnakan desain tugu roda terbang.

Lanjutnya, penundaan pembangunan juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Total anggaran pembangunan sesuai DED mencapai Rp 13 miliar. 

Menurutnya, rencana pembangunannya bakal berlangsung selama satu tahun. Indra mengatakan bahwa tidak mungkin melakukan pembangunan tahun ini.

"Kita pertimbangkan waktu yang sangat singkat tahun ini, waktu hanya tinggal beberapa bulan. Belum lagi proses tender yang memakan waktu sebulan," ujarnya.

Dirinya mengaku sudah membahasnya bersama Wali Kota Pekanbaru. Ia menyebut tidak melakukan pembangunan secara bertahap. Pembangunannya berlanjut bila anggaran memungkinkan.

"Jadi pembangunannya berlangsung setahun tidak bertahap," pungkasnya.(dow)

BENGKALIS, RUPAT - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis akhirnya menetapkan Ketua Pengurus Kabupaten (Pengkab) Cabang Olahraga (Cabor) Persatuan Angkat Berat dan Binaraga Seluruh Indonesia (PABBSI) Bengkalis berinisial DY, sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana hibah tahun anggaran 2019.

"DY kita tetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah KONI Bengkalis tahun 2019," kata Kajari Bengkalis Nanik Kushartanti saat konfrensi pers, Rabu 28 Juli 2021.

Nanik Kushartati menjelaskan, tersangka DY disangkakan bersalah telah melakukan kesengajaan membuat laporan pertanggungjawaban secara fiktif terhadap anggaran hibah yang digelontorkan ke cabang tersebut sebanyak Rp326,2 juta.

Menurut penyidik, anggaran hibah itu diterima oleh tersangka atas nama PABBSI dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana mestinya.

"Akibat perbuatannya, itu, kerugian negara atau daerah mencapai Rp226,8 juta," terang Kajari.

Oleh tersangka, dana yang diterima digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.

"Untuk menutupi perbuatannya itu tersangka DY membuat surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif," terang Nanik.

Kasus ini terungkap usai penyidik Kejari Bengkalis melakukan pemeriksaan saksi sekitar 20 orang dan penyelidikan serta penyidikan selama kurun waktu enam bulan. Tidak menutup kemungkinan akan ada kasus baru yang terungkap.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, tersanka akan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHPidana.(dow)


RIAU, PEKANBARU - Vonis yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru lebih kecil dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Sekdaprov non Aktif, Yan Prana Jaya Indra Rasyid.

Diketahui Hakim Sidang, Lilin Herlina memvonis Yan Prana dengan 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Himawan dkk menilai perbuatan Yan telah merugikan negara, sehingga Yan dinilai wajar dituntut 7 tahun 6 bulan penjara.

Menanggapi hal ini, Kuasa Hukum Yan Prana merasa kutang puas dengan vonis yang dijatuhkan hakim.

"Dengan vonis yang dijatuhkan hakim kami merasa kurang puas, ada beberapa unsur tidak terbukti dan kami akan bicarakan dengan terdakwa selama 7 hari kedepan akan melakukan banding," ucap Kuasa Hukum Yan Prana, Ilhamdi Taufik kepada Wartawan, Kamis, 29 Juli 2021.

Selain itu, PH juga menilai tuduhan terhadap dakwaan ATK dan uang makan yang tidak sesuai dengan apa yang diputuskan hakim.

Diketahui Jaksa menuntut Yan prana dengan tuntutan 7,5 tahun penjara dan denda Rp 2,8 miliar.

"Menjatuhkan pidana terhadap Yan Prana dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan. Menetapkan Yan Prana membayar uang pengganti," ucap jaksa, Himawan.

Jaksa juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara Rp2.896.349.844, Jumat, 9 Juli 2021.

"Jika Yan Prana Indra Jaya tak sanggup membayar uang pengganti kerugian negara, JPU menuntut hukuman pengganti (subsider) berupa kurungan selama 3 tahun," pungkasnya.

Sebagaimana telah di informasikan, terdakwa diduga telah melanggar Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penyidik Kejati Riau menetapkan Yan Prana Indra Jaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada 22 Desember 2020 lalu. Yan diduga korupsi saat masih menjabat sebagai Kepala Bappeda Siak.(dow)

MERANTI, SELAT PANJANG - Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil SH, gerah mendengar laporan dari BPD yang mengaku tak gajian beberapa bulan, agar hal itu tak terjadi lagi Bupati mengintruksikan kepada Kepala Desa jangan sampai terlambat mengajukan pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang disinyalir menjadi penyebab terlambatnya pembayaran gaji BPD.

Bupati Adil menegaskan dirinya tidak mau mendengar lagi adanya keluhan serupa yang disampaikan oleh anggota BPD.

"Saya tidak ingin mendengar lagi adanya penunggakan pembayaran gaji BPD," ujar Bupati saat memimpin Rakor bersama Sekretaris Daerah Dr. H. Kamsol yang melibatkan Dinas terkait dan para Kades Se-Kabupaten Meranti terkait pengelolaan Dana Desa, di Aula Kantor Bupati, Selasa (27/7/2021).

Sekedar informasi, diakui Bupati H.M Adil, sebelumnya ia mendapat laporan dari salah seorang anggota BPD yang mengeluh karena belum menerima gaji selama 4 bulan. Mendengar laporan itu Bupati meradang dan langsung bergerak cepat dengan memanggil pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) selaku koordinator dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mencari tahu masalah yang terjadi.

Dari keterangan pihak BPKAD yang disampaikan Plt. Sekretaris BPKAD Meranti Mubarak, terlambatnya pembayaran gaji BPD ternyata diakibatkan oleh terlambatnya Desa mengajukan pencairan ADD, sementara menyangkut ketersediaan anggaran di BPKAD dikatakan Mubarak tidak ada masalah.

Selanjutnya Bupati H.M Adil, langsung menggelar Rakor bersama seluruh Kades Se-Kabupaten Meranti untuk membahas permasalah tersebut.

Disitu Bupati menegaskan tidak ingin kejadian serupa terulang lagi dengan meminta Desa untuk mengajukan ADD secara tepat waktu. Ia berharap mulai 1 Agustus 2021 nanti pembayaran gaji BPD sudah berjalan normal.

Bagi Desa yang terlambat mengajukan pencairan ADD dikatakan Bupati akan diberikan sanksi yakni penundaan pencairan dana ADD selama 6 bulan.

"Jika Desa terlambat lagi mengajukan pencairan ADD akan diberikan sanksi penundaan pencairan ADD selama 6 bulan," tegasnya.

Begitu juga bagi Desa yang melakukan pengelolaan dana desa terbaik dan mengajukan ADD tepat waktu, dengan administrasi lengkap akan diberikan reward Umroh Gratis.

Selanjutnya pada kesempatan yang sama Bupati H.M Adil juga memberikan arahan kepada Kades terkait upaya antisipasi dan penanggulangan Virus Covid-19 di Meranti, saat ini wilayah Meranti cukup rawan terjadi penyebaran Covid-19 karena dikepung oleh daerah berstatus Zona Merah seperti Pekanbaru dan Karimun yang kini sedang menerapkan PPKM Level III.

Untuk itu mantan Legislator DPRD Riau tersebut meminta kepada Kades untuk kembali memberlakukan PPKM khususnya pada daerah yang berada dipintu masuk Kabupaten. Dengan diberlakukannya PPKM menurutnya akan mempermudah pihak Desa untuk memantau warga yang keluar dan pendatang yang masuk. Sehingga penyebaran Covid-19 dapat diatisipasi.

"Jadi Tim Gugus Tugas dapat fokus memantau warganya yang keluar dan pendatang yang masuk. Bagi yang berasal dari wilayah Zona Merah harus dilakukan pemeriksaan jika reaktif langsung diisolasi," ucap Bupati.

Kemudian yang tak bosan-bosannya disampaikan Bupati adalah meminta Desa untuk memastikan warganya untuk menerapkan Protokol Kesehatan secara konsisten melalui gerakan 5 M (Menggunakan Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Menghindari Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas).

Dan terakhir yang juga penting adalah agar tercipta sikronisasi antara Kabupaten dan Desa Bupati meminta kepada Kades untuk menyesuaikan penyusunan program Desa tahun 2022 nanti dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati H. Adil-H. Asmar.

Salah satu yang menjadi perhatian Bupati adalah meminta kepada Desa yang memiliki lahan pertanian untuk mengalokasikan ADD Tahun 2022 untuk pengelolaan sektor Pertanian.(dow)


RIAU, PEKANBARU - Sejumlah pejabat utama Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) berganti. Hal ini berdasarkan Surat Telegram Kapolri, Nomor : ST/1508/VII/KEP/2021, Tanggal 26-07-2021.

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto membenarkan adanya perombakan yang terjadi di tubuh Polda Riau dan jajaran. Tercatat ada 10 pejabat utama Polda Riau dan jajaran berganti tugas.

"Benar, ini biasa terjadi di tubuh Polri," katanya, Senin (26/07/21)

Dirincinya, pejabat utama Polda Riau tersebut yakni Irwasda KBP Syamsul Huda kini menjabat Auditor Kepolisian Madya TK I Itwasum Polri. Ia digantikan KBP Hermansyah yang sebelumnya menjabat Karo Ops Polda DIY.

Selanjutnya Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Nandang Mumin Wijaya kini menjabat Kabidkum Polda Kalteng, digantikan KBP Pria Budi yang sebelumnya Dirpam Obvit Polda Riau. Sementara Dir Pam Obvit Polda Riau kini dijabat oleh KBP Rudi Abdi Kasenda yang sebelumnya menjabat Dir Samapta Polda Bengkulu.

Auditor Kepolisian Madya TK III Itwasda Polda Riau KBP Ino Harianto menjadi Kapolresta Bandar Lampung, digantikan oleh KBP Azam Himawan yg sebelumnya menjabat Wadir Binmas Polda Sumsel. Selanjutnya, Kapolres Dumai AKBP Andri Ananta Yudhistira kini mendapat jabatan baru yakni Wadir Reskrimsus Polda Riau. Ia digantikan oleh AKBP Mohammad Kholid yang sebelumnya merupakan Kapolres Kampar.

Lalu, Kasubdit V Dit Intelkam Polda Riau AKBP Rido Rully Maruli Parsaoran Purba mendapatkan jabatan baru sebafai Kapolres Kampar.

Kapolres Kuansing AKBP Hengki Poewarnto menjadi Wakapolresta Pekanbaru. Ia digantikan oleh AKBP Rendra Oktha Dinata yang sebelumnya menjabat Kanit III Subdit III Dittipkor Bareskrim Polri.

Kapolres Inhu AKBP Efrizal menjadi Wadir Intelkam Polda Riau, digantikan oleh AKBP Bachtiar Alponso yang sebelumnya menjabat Korspripim Polda Riau.

Kapolres Rohul AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat manjadi Wadir Samapta Polda Riau, digantikan oleh AKBP Eko Wimpiyanto yang sebelumya menjabat sebagai Kapolres Kep. Meranti.

Terakhir, Kasubdit V Dit Reskrimsus Polda Riau AKBP Andi Yul Lapawesean Tenri Guling kini menjabat Kapolres Kep. Meranti.(dow)

PELALAWAN, PANGKALAN KURAS - Jalan poros Ukui-Kerumutan mengalami kerusakan parah. Akibat banyak mobilisasi kendaraan berat milik perusahaan yang beroperasi melalui jalan lintas tersebut.

Utamanya yang beroperasi di wilayah Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Bandar Petalangan dan kecamatan Teluk Meranti. Sehingga mendapat perhatian serius dari Bupati Pelalawan H.Zukri, di Pangkalan Kerinci Prov Riau Senin (14/06).

Rusaknya jalan penghubung ke pusat pemerintahan Kecamatan Kerumutan tersebut mendapat perhatian dari Pemerintah daerah , secara khusu Bupati H.Zukri memanggil tujuh perusahaan yang beroperasi di wilayah kecamatan tersebut yakni PT Sari Lembah Subur (SLS), PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Inti Indo Sawit (IIS), PT Gandahera Hendana Plantation, PT CAS, PT Mekar Alam Lestari (MAL) dan PT Arara Abadi.

Ketujuh perusahaan tersebut di panggil oleh Bupati H.Zukri untuk peningkatan jalan poros Ukui - Kerumutan karena adanya masyarakat yang bermukim disana bahkan ada yang belum menikmati jalan tersebut dengan selayaknya karena banyak ditemukan kerusakan akibat beban tonase yang berlebih dari kendaraan perusahaan yang melewati jalan tersebut. 

Bupati H.Zukri menegaskan kepada perusahaan yang di panggil satu persatu tersebut diminta kesanggupannya untuk membangun jalan. Apalagi, jalan yang bakal dibangun perusahaan juga ikut menikmati. Sementara bagi perusahaan yang didesak membangun badan jalan tidak di lintasi tapi di nikmati masyarakat, pemerintah daerah akan menentukan titiknya. 

“Wajar perusahaan bapak ada yang puluhan tahun beroperasi ada yang tahun 1986, 1991 sudah beroperasi di Pelalawan berapa keuntungan perusahaannya ,masyarakat perlu menikmati jalan itu karena bapak berinvestasi di Pelalawan perlu nyaman juga dan itu untuk kesejahteraan rakyat,mari bersama sama kita membangun pelalawan” Tegas H.Zukri

Bupati H.Zukri melanjutkan tidak ada pilihan bagi perusahaan yang beroperasi karena memang harus melaksanakannya dan tidak ada kata keberatan untuk melakukan hal demikian karena ini untuk masyarakat disana bukan pribadinya Bupati H.Zukri.

“ Kami tegaskan pilihannya tidak ada keberatan bagi perusahaan untuk melakukan hal demikian perusahaan yang beroperasi sudah ada tanggung jawabnya untuk peningkatan jalan poros bukan pemeliharaan lagi ceritanya, rakyat pelalawan akan menikmati jalan ini, mau berapa lama lagi rakyat menikmati debu ,jalan berlobang dan rusak, ini bukan untuk pribadi Bupati H.Zukri semua untuk kepentingan kita bersama , bila menolak tentunya Pemerintah Daerah punya langkah yang akan di ambil pastinya perusahaan tidak inginkan hal terburuk bila ini tidak terealiasi.” lanjut H.Zukri. 

Bupati Pelalawan H.ZukrDalam arahannya Bupati H.Zukri menekankan perusahaan di minta kesanggupannya untuk membangun jalan. Apalagi jalan yang bakal dibangun, perusahaan ikut menikmati. 

H.Zukri juga menegaskan kepada Perusahaan PT. SLS diminta untuk membangun jalan sepanjang 9 kilometer dan harus tuntas selama tiga tahun dimulai tahun 2022,2023 dan 2024. Untuk perusahaan PHE diminta untuk membangun jalan sepanjang 14 KM dan harus tuntas selama tiga tahun . SLS dan PHE akan melakukan peningkatan jalan poros ukui-kerumutan dan beberapa akses jalan masyarakat lainnya.

Untuk PT IIS di minta peningkatan jalan antar desa di Kecamatan Ukui sepanjang 10 KM dan harus tuntas selama dua tahun dimulai dari tahun 2022 dan 2023. PT Gandahera Hendana Plantation, diminta melakukan pembangunan jalan sepanjang 3,5 Km. PT CAS pada kesempatan itu, dipending dulu untuk sementara,karena ada pembahasan khusus terkait kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan dan Pemda, PT MAL diminta untuk membangun jalan sepanjang 6,7 KM serta PT Arara Abadi diminta untuk peningkatan jalan sorek satu-betung sepanjang 4 KM. 

Sementara itu, Wakil Bupati Pelalawan H.Nasarudin,SH,MH pun tak kalah gesit melakukan upaya menggaet keterlibatan swasta dalam membangun infrastruktur di kecamatan, 

Di Bandar petalangan, Wabup Nasaruddin meninjau akses jalan yang akan di bangun menjadi penghubung empat desa dan satu kelurahan yang akan dibangun bersama dengan pihak perusahaan PT. Serikat Putra sepanjang 15 km.

"Adapun akses jalan alternatif yang akan dibangun dari desa terbangiang menuju desa tambun, kelurahan rawang empat, desa lubuk terap dan sampai kedesa angkasa sepanjang 15 km yang akan dibangun oleh pemerintah daerah dan bekerja sama dengan pihak perusahaan PT Serikat Putra".Jelas Wabup H.Nasaruddin. 

Ia melanjutkan selain itu juga akan di bangun jalan lintas anak sekolah dari desa terbangiang dan desa tambun yang bersekolah di kelurahan rawang empat sepanjang 4 km yang akan dibangun oleh pihak perusahaan PT Serikat Putra karena jalannya melintasi areal perusahaan.

Setelah selesai meninjau kondisi jalan yang rusak dikelurahan Rawang Empat wakil Bupati H. Nasarudin,SH.MH beserta rombongan melanjutkan perjalanan meninjau pelaksanaan pengerjaan jalan aspal sepanjang 1 km yang berada di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan.

Tak hanya infrastruktur jalan, Bupati Pelalawan H Zukri Misran melaksanakan peletakkan tiang pancang pertama pembangunan Jembatan Tambak-Sotol di Desa Tambak, Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. Kamis (24/06). 

H.Zukri juga menyampaikan, jembatan ini adalah akses masyarakat Kecamatan Langgam khususnya Desa Tambak dan Sotol dan termasuk Segati. Dengan adanya jembatan ini, maka akses jalannya semakin dekat. 

"Maka dari itu kita butuh doa dari masyarakat agar kita bisa membuat pembangunan yang berkeadilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," harap Bupati (Adv /Apon)

RIAU, PEKANBARU - Tiga dari puluhan oknum pemimpin di PT Bank Riau Kepri yang disebut-sebut menerima gratifikasi berupa fee asuransi Jamkrida melalui PT Global Risk Management, saat ini diadili di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Ketiganya yakni Nur Cahya Agung Nugraha, Pemimpin PT Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir, Mayjafry, Pemimpin PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan, serta Hefrizal, Pemimpin PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan.

Sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum Wilsa Riani SH MH, disebutkan, ketiganya dengan sengaja, meminta, atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Baca : Mark Up Sewa Kantor, Direktur dan Komisaris BRK Akan Dipanggil Dewan

Perbuatan ketiga terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (2)  huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Adapun perbuatan ketiga terdakwa dilakukan dengan cara, PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri., sebagai Badan Usaha Milik Daerah, dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan secara konvensional adalah dengan menghimpun dana dari pihak ketiga (funding)  dan menyalurkan kembali  dalam bentuk kredit (landing) kepada masyarakat serta menawarkan jasa-jasa bank lainnya.

Dalam hal kegiatan usaha penyaluran kembali berupa pembiayaan kredit pada cabang atau cabang pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. terdapat 2 (dua) jenis fasilitas perbankan yang diberikan, yaitu :

Kredit Konsumer, terdiri dari Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Aneka Guna (KAG), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).

Kredit Usaha, terdiri dari Kredit Usaha Kecil Menengah, Kredit Usaha Mikro dan Kredit Komersil.

Terhadap fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG), telah diatur Petunjuk Teknis Penyalurannya berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Nomor : 035/SE/2017, tanggal 22 Agustus 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri dan terakhir telah diubah dengan Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Nomor : 023/SE/2019, tanggal 9 September 2019.

lihat juga : Sebut Aset 3,2 Triliun, Dewan Tantang Pincab BRK Jakarta Breakdown DPK

Di dalam Surat Edaran dimaksud, yakni  pada huruf D. BIAYA-BIAYA, angka 3 mengatur : Biaya premi asuransi ; “Debitur dikenakan biaya premi asuransi/penjaminan sesuai tarif yang diberlakukan perusahaan asuransi”

Mempedomani  Surat Edaran  tersebut, maka kredit yang telah diterima oleh debitur pada cabang atau cabang pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri., WAJIB DIASURANSIKAN, guna mitigasi resiko kredit bagi bank, yakni adanya resiko debitur meninggal dunia, debitur di PHK. (Pemutusan Hubungan Kerja) dan kualitas kredit debitur  macet / wan prestasi.

Pertengahan tahun 2017, managemen PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. telah merubah pola penempatan asuransi dari sistem langsung (direct) kepada perusahaan asuransi ; menjadi pola penggunaan broker (pialang asuransi). Perubahan pola penempatan asuransi ini, oleh managemen perseroan dimaksudkan agar terwujud tata kelola perusahaan yang bersih dan pruden (Good Corporate Governance).

Bulan November 2017 jajaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri di Pekanbaru melakukan seleksi Perusahaan Pialang Asuransi dan kemudian menunjuk dan menetapkan  4 (empat ) Perusahaan Pialang Asuransi, yaitu, PT. Global Risk Management (PT. GRM), PT. Adonai Pialang Asuransi, PT. Brocade Insurance Broker dan PT Proteksi Jaya Mandiri.

Tanggal 5 Maret 2018 Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. ; DR. Irvandi Gustari menanda-tangani Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan masing-masing Drektur Utama Perusahaan Pialang Asuransi yang telah ditunjuk tersebut dan terhadap ke 4 Perusahaan Pialang Asuransi ini memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk pengelolaan pembiayaan asuransi pada debitur yang memperoleh fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG) di Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Untuk Perusahaan Pialang Asuransi PT. Global Risk Management (PT. GRM) yang berkedudukan di Royal Spring Business Park 11 Jl. Raya Ragunan Nomor : 29 A Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ; dengan telah ditanda-tanganinya PKS No. : 013/PKS/2018,  Nomor : 01/DIR-GRM/PKS/III/2018, tanggal  5 Maret 2018 oleh Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tersebut dan oleh Rinaldi, selaku Direktur Utama PT. GRM, kemudian PT. GRM membuka Kantor Perwakilan di Jl. Jenderal Sudirman; Komplek Perkantoran Sudirman Poin Blok A3 Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. Selanjutnya menunjuk Dicky Vera Soebasdianto sebagai seorang kontak representatif  (PIC) dalam jabatan Business Development Officer (BDO) PT. GRM Perwakilan Pekanbaru, yang diberi kewenangan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri., baik di Kantor Cabang, Cabang Pembantu maupun Kedai Perseroan tersebut.

Dalam mengelola biaya produksi, berupa premi asuransi yang dibayar debitur yang memperoleh fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG) di Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, di awal-awal sejak penandatanganan PKS itu, PT. GRM dibebaskan untuk memilih melakukan Perjanjian Kerjasama tertulis, dengan 4 Perusahaan Asuransi ; yang akan mengelola cover resiko debitur yang menerima fasilitas kredit KAG PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. 

Keempat  Perusahaan Asuransi yang merupakan rekanan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. yang tidak ada melakukan perjanjian kerjasama tertulis dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. tersebut, adalah:  PT. Askrida, PT. Askrindo, PT. Jamkrida RiauU dan PT. Jasindo.

Namun pada sekira bulan Oktober 2018, managemen PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri mengeluarkan kebijakan bahwa satu Perusahaan Pialang Asuransi (Broker), hanya boleh bekerja-sama dengan satu Perusahaan Asuransi, maka PT GRM yang sebelumnya telah memilih PT. JAMKRIDA RIAU untuk mengcover resiko debitur dalam hal kematian, PHK dan wan prestasi, dengan adanya kebijakan tersebut, tetap melanjutkan kerjasama dengan PT. JAMKRIDA RIAU, dengan memperbaharui PKS, sebagaimana No: 019.1/PKS/DIR/GRM/X/2018, Nomor: 012.1/PKS-PK/JR/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018;

Bahwa sebagaimana diatur didalam PKS antara PT. GRM dengan PT. JAMKRIDA RIAU dimaksud , yakni terhadap biaya produksi berupa premi asuransi yang di terima PT GRM. yang perolehannya dari pendebetan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. kedalam rekening PT. GRM yang ada di Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Pekanbaru, yang jumlah besaran pendebetan itu ; disesuaikan dengan tarif premi asuransi yang wajib dikeluarkan debitur, dikalikan dengan jumlah debitur yang disetujui pengajuan permohonanan kreditnya dalam satu bulannya. Dari pendebetan pada setiap akhir bulan yang masuk ke rekening PT GRM tersebut, maka PT GRM berkewajiban untuk menyetorkannya ke rekening PT JAMKRIDA RIAU sebesar  65%. sebagai Imbalan Jasa Penjaminan (IJP), sedangkan reduksinya sebesar 35 %  sebagai pendapatan PT. GRM. Dan dari dana reduksi sebesar 35 % tersebut, PT GRM juga mempunyai kewajiban yang harus dibayarkannya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebagaimana ditentukan berdasarkan PKS antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan PT GRM.

Sesuai dengan pasal 10  Perjanjian Kerjasama No. : 013/PKS/2018,  Nomor : 01/DIR-GRM/PKS/III/2018, tanggal  5 Maret 2018,  tentang FEE BASED INCOME, diatur besaran Fee based Bank yang merupakan kewajiban PT. GRM  kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tersebut, sebesar 10 %  yang pembayarannya langsung di debed pada setiap akhir bulan, oleh Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. segera setelah pemberitahuan pendebetan pertama tadi.

Bahwa penentuan besaran FEE BASED INCOME oleh PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang merupakan Fee based Bank sebesar 10 % itu, didasarkan kepada:

Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 096A/KEPDIR/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Asuransi Untuk Mengelola Asuransi Kredit Konsumer PT. Bank Riau Kepri.

Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 043/KEPDIR/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Pialang Asuransi Untuk Mengelola Asuransi Kredit Konsumer PT. Bank Riau Kepri.

Bahwa terhadap dua ketentuan itu, oleh manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dikeluarkan berdasarkan amanat/perintah dari  :

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. : 33/SEOJK.03/2016, tanggal 1 September 2016 BAB II PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DALAM RANGKA BANCASSURANCE HURUF  A  ANGKA 2, yakni “Bank Menyusun kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai bancassurance dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen resiko bagi bank umum, ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen resiko bagi bank umum Syariah dan unit usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(baca juga : Komposisi DPK Salah, Laba Bank Riau Kepri Kian Tergerus)

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. : 34/SEOJK.03/2016, tanggal 1 September 2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.

Bahwa Terdakwa MAYJAFRI, selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Cabang Tembilahan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 74/KEPDIR/MSDM/2016, tanggal 04 Oktober 2016  tersebut ; yang akan melaksanakan PKS No. : 013/PKS/2018,  Nomor : 01/DIR-GRM/PKS/III/2018, tanggal  5 Maret 2018 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (BUMD) Cabang Tembilahan yang dipimpinannya ;  mengetahui mengenai  ketentuan  dan menyadari bahwa ia dilarang memungut biaya-biaya lainnya selain dari besaran Fee based Bank sebesar 10 % yang telah ditentukan tersebut, sebagai pelaksanaan butir-butir perjanjian Kerjasama dengan Pialang Asuransi PT. GRM. Pengetahuan Terdakwa untuk tidak memungut dan atau menerima fee lainnya selain yang telah ditentukan perseroan ; sebagaimana juga bunyi Surat Pernyataan Kepatuhan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Terdakwa sebagai Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan yang akan melaksanakan kebijakan mengenai Kode Etik Kepatuhan (Compliance Code of Conduct), yakni “tidak menerima imbalan, hadiah atau cindra mata atau sesuatu barang atau sesuatu benda dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau keluarganya.” 

Surat Pernyataan Kepatuhan yang wajib dibuat dan ditanda-tangani terdakwa sebelum memangku jabatan selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Cabang Tembilahan diatur didalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. No. : 071A/KEPDIR/2019 Tentang Kode Etik Kepatuhan (Compliance Code of Conduct).

Setelah penandatanganan PKS antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan PT. GRM dimaksud, dan pelaksanaan pengelolaan biaya produksi ; berupa premi asuransi yang dibayar debitur yang memperoleh fasilitas Kredit Aneka Guna tersebut secara efektif telah mulai dilaksanakan melalui broker oleh PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan sejak bulan Mei 2018, namun ternyata Terdakwa selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan tidak ada menjatuhkan pilihan pengelolaan biaya produksi ; berupa premi asuransi itu kepada PT. GRM. Terdakwa lebih menjatuhkan pilihan hak pengelolaan biaya produksi ; berupa premi asuransi tersebut kepada dari antara tiga Perusahaan Pialang Asuransi (Broker) yang lainnya.

Dicky Vera Soebasdianto sebagai Business Development Officer (BDO) PT GRM Perwakilan Pekanbaru, setelah pada bulan berikutnya PT. GRM juga tidak ditunjuk Terdakwa, sedangkan Dicky Vera Soebasdianto diberikan target oleh  kantor pusat PT. GRM di Jakarta untuk mendapatkan premi asuransi setiap bulannya sebesar Rp.4,5 miliar yang karena target itu tidak tercapai, maka Dicky Vera Soebasdianto berupaya menawarkan kepada terdakwa, yakni mula-mula menjanjikan pembagian pemberian fee 5 % dari jumlah pembayaran premi asuransi debitur setiap bulannya. Namun atas tawaran itu tidak ditanggapi Terdakwa dan pada bulan berikutnya PT. GRM juga tidak ditunjuk. Kemudian  janji pembagian pemberian fee dinaikan menjadi 7 % ; Terdakwa juga belum menanggapinya dan PT GRM juga belum ditunjuk Terdakwa pada bulan bulan berikutnya ; dalam mengelola premi asuransi dimaksud.

Bahwa pada sekira bulan November 2018, yakni setelah janji pembagian pemberian fee dinaikan lagi menjadi  10 % maka antara Dicky Vera Soebasdianto dengan Terdakwa tercapai kesepakatan dan Terdakwa dalam kesepakatan itu selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan akan menunjuk PT GRM untuk mengelola premi asuransi tersebut untuk bulan Desember 2018 dan bulan bulan berikutnya.

Bagi PT GRM atas adanya kesepakatan itu kemudian mengalokasikan lagi dana 10 % untuk diberikan kepada Terdakwa agar dipercaya mengelola premi asuransi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan ; Dana 10 %  itu diambilkan oleh PT GRM dari residu keuntungan 35 % dari pengelolaan premi asuransi.  Dengan demikian keuntungan PT.GRM hanya menjadi  15 %.  karena sebelumnya untuk pembayaran Fee based Bank sebesar 10 %. Pemberian fee 10 % kepada terdawa  yang tidak ada dasar ketentuannya tersebut, dianggap PT. GRM sebagai biaya pemasaran. 

Untuk pembayaran fee 10 % kepada terdakwa tersebut, kemudian Dicky Vera Soebasdianto membuka buku tabungan pada PANIN BANK No. Rekening  5202040151 ; atas namanya sendiri, sedangkan kartu ATM  PANIN BANK  itu diserahkan  Dicky Vera Soebasdianto kepada terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa.

Adapun total fee di luar ketentuan yang diterima terdakwa Mayjafri terhitung sejak tanggal 1 Mei 2018 hingga 15 Juli 2019 sebesar Rp59.690.500. Sementara terdakwa Nur Cahaya Agung ketika menjabat dari tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 menerima fee asuransi di luar ketentuan sebesar Rp. 119.879.875. Dan terdakwa Hefrizal sejak Oktober 2018 hingga Juli 2019 saat terdakwa menjabat sebagai pimpinan cabang pembantu senapelan yakni sebesar Rp58.837.000.(dow)

sumber : bertuahpos

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - H Zukri Misran,SE yang didampingi Forkopimda dan Tim Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Pelalawan, mengambil langkah extra dalam pencegahan dan penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Pkl Kerinci, Rabu (26/5/2021).

Langkah pencegah dan penyebaran Covid-19 ini oleh Bupati Pelalawan, dilakukan dari pukul 13:30 Wib dengan cara memeriksa dan Verifikasi Tenaga Kerja Kontraktor / Sub Kontraktor PT. RAPP dari luar daerah sebagai upaya Percepatan & Penanganan Covid 19 di Kabupaten Pelalawan.

Tampak hadir dalam kegiatan ini, Sekda H. T. Mukhlis, M.Si, Kapolres Pelalawan, AKBP Indra Wijatmiko, S.IK, Ketua DPRD Baharuddin, SH, Pabung Kodim 0313 / KPR, MAYOR INF Salmon Tarigan, Kadiskes H. Asril, S.KM, M.Kes, Kepala Badan Kesbangpol Kab. Pelalawan, Kasat Pol PP Kab. Pelalawan, H. Abu Bakar FE, Kabid Pengawasan Disnaker Kab. Pelalawan, Sdr. Syamsul Alam, Direktur RS selasih Pkl. Kerinci, Dr. Chairul Ahmad, Camat Pkl. Kerinci, Dodi Asma Saputra, S.STP.

Salah satu Tujuan Pengecekan tsb sebagai langkah antisipasi penanganan Covid 19 oleh Forkopimda Kab. Pelalawan dalam menekan angka penyebaran Covid 19 kluster yang berasal dari luar Daerah.

Lokasi Mess atau penampungan Karyawan dari Kontraktor / Sub Kontraktor PT. RAPP Diantaranya.

1.Mess PT. NPE Komplek Pertokoan belakang Ramayana Pkl. Kerinci.

.Mess PT. IMK Komplek Pertokoan belakang Ramayana Pkl. Kerinci.

3.Mess PT. IMK Terminal Lama Pkl. Kerinci.

4.Mess PT. MULTIKON.

5.Mess PT. NPE Terminal Lama.

6.Mess PT. NPE Terminal Lama.

7.Mess PT. IMK Jl. Lingkar Ujung Pkl. Kerinci.

8.Mess PT. PULAU INTAN Jl. Lingkar Ujung Pkl. Kerinci.

Pada pengecekan terhadap Karyawan Kontraktor / Subkontraktor PT. RAPP yang belum melaksanakan uji ‘SWAB PCR’ akan diberlakukan Karantina dengan penerapan Prokes Ketat dan pengawasan dilaksanakan oleh Gugus Tugas Covid 19 (TNI, POLRI, SATPOL PP, DINKES) guna mengantisipasi terjadi Pelanggaran Prokes yang dimungkinkan akan dilakukan oleh para Karyawan.

Kapolres Pelalawan AKBP Indra Wijatmiko.SIK di kesempatan itu, menghimbau kepada seluruh karyawan kontraktor untuk tetap menjaga dan mematuhi Protokol Kesehatan.”Harap kepada seluruh karyawan dan masyarakat kabupaten pelalawan agar tetap mematuhi aturan pemerintah. Sebaba, bersama kita Putus Mata rantai covid-19,” tegas kapolres Pelalawan. (adv/Apon)

PEKANBARU, LIMA PULUH - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru menghentikan sementara vaksinasi keliling sementara waktu.

Koordinator Bus Vaksinasi Keliling, Khairunnas mengatakan pasokan vaksin untuk bus vaksinasi keliling tidak mencukupi. Karena itu, pihaknya menghentikan sementara layanan bus vaksinasi keliling.

“Ketersediaan vaksin tidak bisa mencukupi kebutuhan vaksin untuk 10 unit bus vaksinasi keliling,” kata Khairunnas, Sabtu 24 Juli 2021.

Menurut Khairunnas, pasokan vaksin yang tersedia saat ini sangat terbatas. Jika dipaksakan, uga tidak akan mencukupi untuk melayani masyarakat di bus vaksinasi keliling.

Namun, Khairunnas menjanjikan bus vaksinasi keliling akan kembali dilanjutkan, jika pasokan vaksin mencukupi.

“Pelayanan vaksin melalui bus vaksinasi keliling akan kami berikan kembali setelah adanya pasokan vaksin dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes),” pungkasnya. (dow)

KUANSING, TELUK KUANTAN - Pengamat politik dari UIR, Panca Setya Prihatin mengatakan status tersangka mantan bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Mursini pasti berpengaruh ke pemilih PPP.

Menurut Panca, status Mursini sebagai Ketua DPW PPP Riau bisa dimanfaatkan oleh lawan politik untuk menggerus suara PPP di Riau.

“Pengaruh pasti ada. Digunakan oleh lawan politik, misalnya (untuk menggerus suara partai tersebut),” kata Panca, Sabtu 24 Juli 2021.

Namun, kata Panca, secara umum, status tersangka Mursini tidak begitu besar bagi pemilih PPP di Riau. Apalagi, kata dia, pemilih di Riau karakternya adalah permisi.

Menurut Panca, status Mursini sebagai Ketua DPW PPP Riau bisa dimanfaatkan oleh lawan politik untuk menggerus suara PPP di Riau.

“Pengaruh pasti ada. Digunakan oleh lawan politik, misalnya (untuk menggerus suara partai tersebut),” kata Panca, Sabtu 24 Juli 2021.

Namun, kata Panca, secara umum, status tersangka Mursini tidak begitu besar bagi pemilih PPP di Riau. Apalagi, kata dia, pemilih di Riau karakternya adalah permisif

“Tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap keinginan pemilih memilih partai itu. Saya bilang masyarakat kita permisif,” tambah dia.

Sebelumnya, penyidik gabungan Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan mantan Bupati Kuantan Singingi, Mursini, sebagai tersangka korupsi enam paket proyek di Sekretariat Kabupaten Kuansing senilai Rp13 miliar lebih. Honda Super Cub 125 2022, Motor Bebek Klasik Terkeren

“Tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap keinginan pemilih memilih partai itu. Saya bilang masyarakat kita permisif,” tambah dia.

Sebelumnya, penyidik gabungan Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan mantan Bupati Kuantan Singingi, Mursini, sebagai tersangka korupsi enam paket proyek di Sekretariat Kabupaten Kuansing senilai Rp13 miliar lebih.(dow)

Powered by Blogger.