PELALAWAN, KIYAP JAYA - Satuan Narkoba Polres Pelalawan tangkap warga Kiyap jaya karena kedapatan miliki sabu seberat 8,29 mg di Jalan Lintas Timur Desa Kiyap Jaya Jum'at (29/11/2019).

Dari tangan tersangka polisi mengamankan barang bukti berupa 5 (lima ) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening klep merah, 2 (dua) unit HP, 1( Satu ) Timbangan digital, dan 1( satu) bungkus besar plastik klip merah.

Tersangka atas nama Hangga Prahara (HP) diamankan pihak kepolisian kemapolres Pelalawan bersama dengan barang bukti untuk tindakan lebih lanjut. Setelah diintrogasi oleh petugas peran tersangka diketahui sebagai pengedar.

Kapolres Pelalawan AKBP Hasyim Risahondua Msi, Sik ketika dikonfirmasi melalui Paur Humas IPTU Edi Harianto mengatakan kepada awak media kronologi penangkapan tersangka HP.

" Berdasarkan dari informasi dari masyarakat, HP yang merupakan bandar narkoba tersebut, team dan melihat pelaku yang sedang berada di depan rumah lansung ditangkap dan dilakukan penggeledahan, sebanyak 5 paket sabu, 1 unit timbangan digital, dan 2 unit handphon ditemukan dalam jaket tersangka," terangnya.

Akibat dari perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel tahanan mapolres Pelalawan.

Dihari yang sama, setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku Hangga, Dari hasil introgasi yang dilakukan terhadap tersangka Hangga, ia mengaku kepada petugas bahwa baru saja menghantar sabu kepada Jarwoko warga SP 5, Jalan Merpati Desa Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

" Mendapat informasi tersebut, team langsung menuju rumah kediaman Jarwo, sampai di TKP team melihat yersangka Jarwo lagi duduk di ruang tamu dan langsung di amankan petugas," terang Paur Humas Polres Pelalawan.

Selanjutnya team melakukan penggeledahan dikediaman tersangka, alhasil ditemukan barang bukti sabu dalam kotak rokok sebanyak 3 paket dan didalam gulungan sarung ditemukan juga barang bukti sabu sebayak 12 paket kecil, dan 1 unit hp , selanjutnya pelaku di bawa kemapolres Pelalawan untuk diperiksa lebih lanjut.(jon)

PELALAWAN, LANGGAM - Polsek Langgam tangkap pria kelahiran Indramayu karena konsumsi sabu, tersangka ditangkap dikediamannya Jalan Poros RAPP Dusun Seminai Tunggal Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Minggu (24/11/2019).

PAUR Humas Polres Pelalawan IPTU Harianto mengatakan kepada awak media kronologi penangkapan yang berawal dari laporan masyarakat bahwa rumah kediaman tersangka Sugianto(28), kerap dijadikan tempat menggunakan narkoba.

"Berdasarkan informasi dari masyarakat Polsek Langgam IPTU Yulhairi bersama Kanit Reskrim Bripka Yudi Chandra melakukan penyelidikan, sesampai nya dilokasi, dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dikamar tersangka ditemukan satu Kotak rokok gudang garam filter yang berisi 2 paket kecil diduga Narkotika jenis sabu," terang PAUR Humas.

Dua paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, beserta satu unit telfon genggam warna hitam merek nokia disita petugas sebagai barang bukti, dan kemudian terhadap pelaku diamankan ke Polsek Langgam guna penyidikan lebih lanjut.(jon)

PELALAWAN, KERUMUTAN - Pengaspalan jalan oleh PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) di Kerumutan yang sempat molor menjadi perhatian, sejumlah tokoh masyarakat menilai jalan sepanjang dua kilo meter di Dusun Bukit Garam Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan asal jadi dan tidak mementingkan kwalitas.

Dari pantauan masyarakat, Proses pengerjaan jalan seperti dikejar waktu atau buru - buru, bahkan bekas aspal lama pun tidak dibuang, dengan demikian terlihat perusahaan tidak serius membangun jalan tersebut atau hanya sekedar melunturkan kewajiban semata.

"Saya sudah beberapa kali melihat pengerjaan jalan oleh pihak Pertamina, amat disayangkan pengerjaan nya seperti asal asalan. Kita melihat dari bes yang sangat tipis dan bekas aspal lama tidak mereka kupas, terus terang kita meragukan kuwalitas nya," ucap Saripudin (47) kepada awak media melalui pesan WhatsAppnya Jum'at (8/11/2019).

(baca juga : Dialog Mediasi IPMK Dengan PT Pertamina Hulu Energi Berlangsung Lancar)

Saripudin juga menambahkan bahwa tidak ada bahu jalan yang dibangun, pengerjaan seakan mau cepat selesai.

"Perusahaan sepertinya sengaja melakukan hal tersebut untuk melunturkan kewajiban semata, bahkan bahu jalan tidak mereka buat, begitu juga dengan saluran air, hanya memakai pipa WC berdiameter 6 mm." tutupnya.

(baca : IPMK Akan Ambil Tindakan Tegas)

Tidak hanya itu, Eri Go (40) mempunyai penilaian yang sama dengan Saripudin, Eri juga meragukan ketahanan jalan yang dikerjakan perusahan minyak tersebut. Bahkan ketidak puasannya sempat ditanya kepada salah seorang mandor yang bertugas.
"Pernah saya tanya sama mandornya berapa ukuran ketebalan besnya, dia tidak bisa tentukan, ada tebal ada tipis sesuai kondisi jalan, gitu katanya. Terus terang kuwalitasnya tidak bagus, kalau kita bandingkan dengan aspal Pemda jauh bang, ini dari Pertamina seharusnya lebih tebal dan lebih bagus," harapnya.(jon/fero)

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Menjadi pahlawan masa kini dapat di lakukan oleh siapapun warga negara Indonesia, dalam bentuk aksi-aksi nyata untuk memperkuat keutuhan NKRI.

Seperti tolong menolong sesama, tidak melakukan provokasi yang dapat menggangu ketertiban umum seperti menyebarkan berita hoax dan tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugikan orang lain dan sebagainnya.

"Jika dahulu semangat kepahlawanan ditunjukkan melalui pengorbanan tenaga, harta bahkan nyawa. Sekarang, untuk menjadi pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang mengangkat senjata mengusir penjajah, tetapi kita juga bisa, dengan cara menorehkan prestasi di berbagai bidang kehidupan, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, membawa harum nama bangsa di mata internasional,".

Hal ini disampaikan oleh Bupati Pelalawan HM. Harris dalam Upacara Bendera Peringatan Hari Pahlawan Ke-74 tahun 2019, bertempat di halaman kantor Bupati Pelalawan Pangkalan Kerinci Senin (11/11/2019).

Upacara diikuti oleh peserta terdiri dari ASN,Tokoh Masyarakat, Ormas, TNI dan Polri, Perwakilan dari pelajar tingkat SMA/SMK, dan anggota Pramuka, upacara di pimpin oleh Bupati Pelalawan.

Dalam rangkaian pelaksanan upacara Bupati Harris beserta forkompinda menyerahkan komik mengenai sejarah perjuangan rakyat riau dari Pemerintah Propinsi Riau, yang di terima oleh perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, serta di lanjutkan dengan ziarah nasional mengunjungi taman makam pahlawan Setia Negara untuk menggelar upacara serta tabur bunga

Peringatan Hari Pahlawan berlangsung hikmat, tampak hadir Ketua DPRD Pelalawan Adi Sukemi, Wakil Ketua DPRD Syafrizal, Wakil Bupati H.Zardewan, Kapolres Pelalawan AKBP Pol.M.Hasyim Risahondua, Sekda H.Tengku Mukhlis, Pabung Dandim 0313/KPR Mayor Inf Salmon Tarigan, Pimpinan Kepala OPD, Kasi Intel Kejari Pelalawan Praden K. Simanjuntak. (jon)

ROKAN HILIR, BAGAN BATU - Pememerintah Kabupaten Rokan Hilir sukses meraih Pengharagaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementrian Keuangan RI melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau atas laporan LKPD tahun 2018. Penghargaan yang diterima pada 29 Oktober 2019 merupakan hari bersejarah dalam perjalanan pengelolaan keuangan daerah Rokan Hilir, dalam kepemimpinan Bupati Suyatno, AMP, Wakil Bupati Drs. Djamiludin dan Sekda Drs. Surya Arfan, M.Si


Gubernur Riau mengapresiasi Kabupaten Rokan Hilir yang telah mendapatkan WTP atas LKPD tahun 2018. "Semoga ini menjadi motivasi untuk menambah anggaran kedepannya dan lebih berbuat maksimal," katanya.

Bupati Rohil mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan ini. Sebab dikatakan Suyatno, penghargaan yang diraih ini sangat dinanti-nantikan oleh Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, termasuk juga Pemkab Rokan hilir yang telah berhasil meraih opini WTP. Hal tersebut berkat Satker-satker menyajikan laporan keuangan termasuk masalah aset.

"Saya tidak pernah membayangkan, 19 sudah berlalu sejak Rokan Hilir berdiri menjadi kabupaten, baru di tahun 2019 dapat meraih WTP", tutur H. Suyatno.

Suyatno menjelaskan, dibanding dengan kabupaten dan kota di Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir yang paling terlambat meraih WTP, bahkan tahun ini untuk yang perdana mendapat WTP.

"Kedepan WTP yang sudah didapatkan agar dipertahankan dengan berkerjasama masing-masing OPD dan Satuan kerja, tanpa keseriusan itu mustahil meraih penghargaan WTP tersebut", pungkas Suyatno dengan rasa gembira.

Bupati Rohil bersama Gubernur Riau dan Kepala Daerah penerima penghargaan Opini WTP dari BPK Perwakilan Riau

Bupati juga memberikan apresiasi kepada staf bagian pengelolaan aset daerah di BPKAD yang bekerja keras dalam mendata aset-aset yang ada di Rohil sehingga meriah WTP. Diakuinya, gagalnya Rohil mendapat WTP kerana persoalan aset yang tak kunjung selesai. Untuk itu ia meminta kepada Sekda agar para pegawai pengelolaan aset ditingkatkan tunjangannya.

"Kepada OPD, Camat dan Lurah kinerja harus ditingkatkan sehingga rohil kembali meraih WTP pada 2020 untuk yang kedua kalinya," ujar Suyatno.

Kedepannya Bupati merencanakan akan membangun gedung arsip dan hangar agar arsip-arsip yang ada dapat tersimpan. Begitu juga pembangunan hangar agar kendaraan roda 4 dan roda 2 yang sudah tidak terpakai atau beroperasi lagi terparkir dengan rapi.

"Selama ini arsip-arsip banyak berhilangan karena dicuri, padahal arsip itu sangat penting. Begitu juga dengan kendaraan roda 4 yang tak dipakai lagi terparkir sembarang, Dengan dibangun hangar nantinya jadi tidak menjadi perbincangan publik lagi," Ujarnya

Pemkab Rokan Hilir menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru pada jumat (29/3/2019) dilakukan Wakil Bupati Drs. H. Jamiludin, wujud tanggung jawab pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah untuk diaudit dan diperiksa.

Menurut Wabup Jamiluddin, pentingnya menyerahkan LKPD kepada BPK sebagai bentuk rasa tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah serta menciptakan transparansi dalam penggunaan dana.

"Karena dana yang kita gunakan bersumber dari rakyat maka pemakaian dana tersebut harus benar maksimal dan tepat sasaran serta didukung pertanggungjawaban yang valid, karena kita berharap untuk bisa meraih WTP di kemudian hari," Ungkpanya

Wakil Bupati Rohil Drs. H.Jamiludin menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru pada jumat (29/3/2019)

Kepala BPK Perwakilan Riau Ipoeng Anjar Wasita pada saat menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rohil pada (29/3/2019) lalu, menyampaikan bahwa pemeriksaan ditekankan tentang pengelolaan dana desa untuk pembinaan dan pengawasan, mengenai aset dan pemberian hibah harus sesuai aturan dan perundangan, Taspen, BPJS, serta pelaksanaan pembayaran non tunai dan pengakuan hutang tahun sebelumnya atau tunda bayar.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Provinsi Riau, Bakhtaruddin yang turut hadir menyaksikan pemberian pengahrgaan opini WTP kepada Daerah-daerah yang menerima, menyampaikan bahwa penghargaan WTP diberikan setelah laporan keuangan daerah lolos verifikasi BPK karena dinilai berkualitas dengan tata kelola keuangan yang baik.

"Penghargaan ini diberikan sebagai wujud dari good clean government," kata Bakhtaruddin.(adv/wan)

ROKAN HILIR, BAGAN SINEMBAH - Bupati Rokan Hilir, H Suyatno melakukan dodos perdana sawit peremajaan sawit rakyat (PSR) program pemerintah pusat, yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Selain meninjau, Bupati juga tak segan-segan memegang dodos (alat pemanen buah sawit) untuk melakukan pemangkasan terhadap bunga calon buah sawit (Kastrasi) pada pohon sawit yang ditanam Jokowi.

“Hari ini saya bersama dengan Kepala Dinas dan Apkasindo serta Upika Bagan Sinembah kembali meninjau langsung sawit hasil dari program PSR yang ditanam langsung oleh bapak Presiden Jokowi beberapa waktu lalu,” kata Suyatno, Selasa 22 Oktober 2019.

Menurut keterangan yang diterima dari Ketua Apkasindo, Tommy bahwa yang dilakukan adalah Kastrasi yang bertujuan membuang bunga yang menjadi buah pasir dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan batang dan daun. “Umurnya baru lebih kurang satu tahun lima bulan, alhamdulilah udah bisa dodos. Ini bibit nya sangat unggul dan bagus sekali,” terangnya.

Selain itu kata Bupati, tanaman sawit tersebut juga sudah dipantau langsung oleh pihak kementerian. “Semoga kedepannya perkembangan sawit di Rohil khususnya di Bagan Sinembah ini dapat semakin bagus dan mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,” harap Suyatno.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Rohil, drh Isa Ahmadi kepada wartawan menyebutkan, kastrasi tersebut dilakukan untuk menekan pertumbuhan generatif dan merangsang pertumbuhan vegetatif.

“Selain itu kastrasi sangat berguna bagi tanaman yaitu memutus siklus hama tandan, seragamnya berat tandan, mempercepat pertumbuhan batang atau pokok KS. Saat panen dilakukan, tandan buah segar yang dihasilkan telah mencapai berat standar PKS. Mengurangi kelembaban pada tanaman yang dapat memicu tumbuhnya jamur parasit,” kata Isa.

Kastrasi ini dilakukan saat pohon kelapa sawit mulai menghasil bunga/buah pada umur 18 bulan. “Kastrasi dilakukan sebanyak 3 rotasi dengan interval 2 bulan. Maka kastrasi dilakukan pada umur tanaman 18, 20 dan 22 bulan,” pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi meresmikan program peremajaan sawit rakyat seluas 25.423 hektare di Provinsi Riau. Acara ini berlangsung di Rohil. Khusus di Kabupaten Rohil, lahan sawit yang diremajakan seluas 15.000 hektare yang melibatkan kurang lebih 5 ribu petani swadaya setempat.“Untuk meremajakan seperti ini, tahun ini target kita di seluruh Tanah Air itu ada 185 ribu hektare. Di Provinsi Riau sendiri akan dikerjakan 25 ribu hektare,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Sebanyak delapan kabupaten di Provinsi Riau menjadi sasaran program peremajaan ini. Kedelapan kabupaten tersebut ialah Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak, Pelalawan, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Bengkalis. Peremajaan Sawit Rakyat ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petani kelapa sawit.

Sebagaimana diketahui, sebagian besar kebun kelapa sawit rakyat di Indonesia sudah berusia tua dan sudah seharusnya diremajakan. “Kalau kita bandingkan ini yang di perusahaan swasta dengan yang dimiliki rakyat itu hasil produksinya berbeda jauh dua kali lipat. Inilah mengapa pemerintah sekarang melakukan yang namanya peremajaan,” sebut Presiden.

Untuk setiap hektare lahan sawit, pemerintah akan memberikan bantuan dana melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp25 juta yang disalurkan melalui perbankan yang ditunjuk. Dana tersebut dapat digunakan oleh para petani sawit sebagai modal awal untuk melakukan penebangan tanaman kelapa sawit tua, penyiapan bibit, dan penanamannya.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat penerbitan sertifikat hak atas tanah yang digunakan para petani sebagai lahan-lahan kelapa sawit mereka. Sebab selama ini, para petani kesulitan dan belum memiliki sertifikat pengakuan atas tanah mereka. Inilah yang ingin diselesaikan oleh pemerintah.

“Kalau sudah memiliki sertifikat, ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki. Sudah, tidak akan ramai-ramai nanti menjadi sengketa dengan tetangganya dan perusahaan swasta,” ujarnya.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden Joko Widodo menyerahkan 100 sertifikat hak atas tanah kepada para petani sawit di Rokan Hilir. Tahun ini, Presiden menyebut bahwa pemerintah mengalokasikan sebanyak 15 ribu sertifikat untuk para pemilik lahan yang belum bersertifikat khusus di Rokan Hilir.

Dengan diselesaikannya sejumlah persoalan yang dihadapi para petani sawit terkait lahannya itu, diharapkan para petani betul-betul fokus berupaya untuk meningkatkan produktivitas mereka. Dengan demikian, kesejahteraan para petani sawit dapat meningkat.

“Jadi saya harapkan program ini betul-betul segera dimulai, segera diselesaikan. Jangan lupa Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati, ini saya cek nanti, jalan atau tidak,” imbuh Presiden mewanti-wanti jajarannya.

Program Peremajaan Sawit Rakyat ini perdana diluncurkan oleh Presiden di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, pada 13 Oktober 2017 lalu. Saat itu, pelaksanaan peremajaan lahan sawit milik rakyat mencakup lahan seluas 4.400 hektare. Sebulan setelahnya, tepatnya tanggal 27 November 2017, peremajaan juga dilakukan di Serdang Bedagai, Langkat, dan sejumlah kabupaten lain di Sumatra Utara, yang mencakup lahan sawit rakyat seluas 9.109,29 hektare.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Plt. Gubenur Riau Wan Thamrin Hasyim.

H. Suyatno selaku Bupati Rokan Hilir juga menerima kunjungan kerja Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (purn) Moeldoko, S.IP Gubernur Riau H. Syamsuar beserta rombongan.

Kunjungan kerja tersebut dalam rangka acara peremajaan sawit rakyat (PSR), Penyerahan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Serta penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat melalui program Pendaftran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019. Kegiatan ini dilaksanakan di Bagan Batu kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Rokan Hilir merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, yang memiliki luas 8.881,59 Km, dengan jumlah penduduk mencapai 477.919 Jiwa, yang terkosentrasi pada dua kawasan, yaitu di Kawasan pesisir pantai timur Sumatera bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani dan kawasan jalan Trans Sumatera bermata pencaharian sebagai petani (Petani Palawija, Sawit dan Karet Rakyat). Riau sebagai salah satu Provinsi yang memiliki komoditas perkebunan yang cukup potensial, terutama Kelapa Sawit dan Karet Rakyat.

Dari 2.424.525 Ha kebun kelapa sawit yang ada di Provinsi Riau, 11,62 % atau 281.793 Ha berada di Kabupaten Rokan Hilir. Dari luas keseluruhan tanaman sawit rakyat yang mencapai 168.544 Ha, terdapat kurang lebih 10.500 Ha yang merupakan Ex Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang umur tanamnya diatas 25 tahun dan perlu dilakukan peremajaan (replanting).

Dengan adanya program PSR yang dilaksanakan KUD Subur Makmur berlokasi di Kepenghuluan Suka Maju dan Kepenghuluan Pelita, yang Penanaman Perdana seluas 266 Ha (105 KK) telah di launching oleh Bapak Presiden Jokowi pada bulan Mei 2018 yang lalu.

Selanjutnya Peremajaan dan Penanaman Perdana Sawit Rakyat tahap II seluas 420 Ha (167 KK) yang dilaksanakan oleh Kepala Staf Kepresidenan Bapak Jend. TNI (Purn) Moeldoko, persoalan Kebun Sawit Rakyat yang kurang produktif (10.500 Ha) secara bertahap, Bapak Presiden Jokowi telah memberikan solusinya melalui Kebijakan PSR (686 Ha).

Selain dari itu, yang membanggakan masyarakat Rohil, khususnya masyarakat Petani Kelapa Sawit, di 2019 ini, melalui Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Presiden Jokowi telah memprogramkan Peremajaan dan Penanaman Perdana Sawit Rakyat seluas 2.677 Ha, yang direncanakan pada Kecamatan Balai Jaya, seluas 500 Ha, Bagan Sinembah 327 Ha, Tanah Putih 1.250 Ha dan Kecamatan Sinaboi seluas 600 Ha.

Dapat di informasikan terkait dengan pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengentasan Kemiskinan melalui Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Rohil. Bahwa sejak diluncurkannya PKH oleh Presiden Jokowi pada tahun 2014 hingga 2019 ini, di Rohil telah tersalur dana bantuan sebesar Rp204.347.375.000,- yang tersalur pada 16.534 Keluarga Penerima Manfaat.

Dengan adanya Kebijakan Pemerintah selama 4 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini, sangat dirasakan manfaatnya dengan meningkatnya perekonomiam rakyat, mengurangi angka kemiskinan yang dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, serta meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, khususnya masyarakat di Rohil.

Selain dari kegiatan Peremajaan dan Penanaman Perdana Sawit Rakyat (PSR) dan Penyerahan Bantuan PKH, juga dilaksanakan Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dengan diluncurkannya kegiatan PTSL pada tahun 2017 yang lalu, program Strategis nasional Bapak Presiden Jokowi, sejak 4 tahun lalu hingga saat ini 2019, Kantor Badan Pertanahan Rohil, telah melakukan pengukuran dan penerbitan 20.135 Persil dan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat Rohil.

Manfaat dari Kebijakan Presiden Jokowi dibidang Performa Pertanahan ini, telah banyak dirasakan manfaatnya, baik terhadap Pemerintah Daerah maupun bagi masyarakat Rohil. Selain memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Rakyat, juga dapat dijadikan Agunan dalam memperoleh bantuan modal usaha.

Dengan disertifikatkan, nilai ekonomi tanah rakyat menjadi meningkat. Dengan terpetakan seluruh bidang-bidang tanah secara sistematis lengkap seperti yang sudah dilaksanakan di Kepenghuluan Bagan Batu Barat tahun 2018 secara langsung dirasakan manfaatnya.

Data yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional menjadi sumber untuk memperbaharui data secara real time pada dinas terkait, dalam hal ini Bapenda seperti bertambahnya wajib pajak baru untuk Bumi dan Bangunan (PBB) maupun dari penerimaan BPHTB.

Adapun Sertifikat Tanah untuk rakyat yang akan diserahkan secara simbolis pada kesempatan acara ini adalah sebanyak 996 sertifikat,

Atas nama masyarakat dan jajaran Pemkab Rohil menyampaikan turut menyampaikan terimakasih, kepada Presiden Joko Widodo melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah merealisasikan perbaikan dan peningkatan ruas jalan nasional dari Simpang Ujung Tanjung menuju Bagan Siapiapi, yang merupakan urat nadi transportasi ke pusat Pemkab Rohil yang juga satu-satu aksesibilitas event wisata nasional Bakar Tongkang, yang setiap tahun pengunjungnya terus meningkat dan mencapai angka 70 ribu wisatawan lokal maupn manca negara.

Pada kesempatan ini Bupati Suyatno menyampaikan semoga dengan kondisi jalan yang telah diperbaiki pada tahun 2019 ini, program Nawacita Presiden Jokowi dibidang kepariwisataan lebih dapat di tingkatkan dan dapat pula menggerakan sektor lain, terutama sektor jasa dan dapat pula meningkatkan taraf perekonomian rakyat pada kawasan destinasi maupun event wisata yang telah ada, imbuh Bupati.

Hadir pada kesempatan ini Gubernur Riau H. Syamsuar, Mayjend (purn) Erro Kusnara, Supirman Fajar, jajaran Forkopimda Kabupaten Rokan Hilir beserta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Rohil. (Adv/Wan)

PELALAWAN, KERUMUTAN - Polres Pelalawan gelar Operasi Zebra Muara Takus 2019, hari pertama sebanyak 95 pelanggar dijaring petugas, operasi dimulai Rabu (24/10/2019).

Kapolres Pelalawan AKBP Hasyim Risohondua Sik, Msi, melalui Paur Humas IPTU Edi Harianto mengatakan kepada awak media hari pertama operasi sebanyak 95 pelanggar dijaring petugas, 73 pelanggar diantaranya kendaraan roda dua.

"Operasi hari ini berjalan lancar, 95 tilang kita berikan pada pelanggar, 73 diantaranya kendaraan roda dua, sebanyak 30 kasus tidak memakai Helm, 29 kasus berupa kelengkapan surat kendaran dan 14 kasus lainnya," terangnya.

Dalam operasi tersebut, kendaraan roda empat juga tak luput dari pemeriksaan petugas, alhasil sebanyak 22 mobil terjaring, 17 mobil barang dan 5 mobil penumpang, dengan kasus tidak menggunakan safety belt, kelengkapan surat kendaraan dan kesalahan lain nya.

Hari pertama digelar operasi petugas mengamankan barang bukti berupa 33 Surat Izin Mengemudi (SIM), 37 STNK , serta 25 unit kendaraan bermotor yang telah ditilang petugas.(jon)

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Polres Pelalawan laksanakan Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Zebra Tahun 2019, bertempat di Mapolres Pelalawan Rabu (23/10/2019).

Bertindak sebagai pemimpin Upacara Wakapolres Pelalawan Kompol Rezi Darmawan Sik, Mik, selanjutnya pemimpin upacara menyematkan pita anggota peserta operasi dan arahan target dalam operasi yang akan digelar.

"Adapun yang menjadi sasarn target operasi zebra tahun 2019 yaitu pengemudi menggunakan Hp, melawan arus, sepeda motor berboncengan lebih dari satu pengemudi dibawah umur, tidak menggunakan Helm, menggunakan narkoba dan mabuk waktu berkendara, melebihi batas kecepatan, serta penegakan hukum terhadap administrasi kendaraan dan administrasi pengemudi," paparnya.

Selanjutnya Kompol Rezi selaku Pemimpin Upacara melanjutkan kegiatan pengecekan kendaran bermotor dinas bersama tamu undangan. Hadir dalam kegiatan tersebut Waka Polres Pelalawan, Kompol Rezi Darmawan, Sik Mik, serta pejabat utama Polres Pelalawan, Pabung 0313 Kpr Mayor Infantri S.I Tarigan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Sat Pol PP, Para Perwira, Brigadir dan Asn Polres Pelalawan dan Peserta Apel Gelar Pasukan.

Apel berjalan lancar, setelah ditutup dengan pembacaan do'a, serta penghormatan pasukan upacara situasi aman dan kondusif.(jon)

PELALAWAN, LANGGAM - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) adakan pelatihan Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Organisasi Kemasyarakatan bertempat di Grand Hotel Pangkalan Kerinci, Selasa (22/10/2019).

Ketua panitia Leo Agusta SH. MH. Menyampaikan laporan kegiatan yang akan berlansung selama dua hari kedepan, yakni 22 sampai dengan 23 Oktober 2019, diikuti oleh ratusan Ormas dan OBH di Pelalawan, dalam sambutannya beliau meminta kedepannya untuk dibentuk Forum Kemitraan Ormas.


"Agar satu komando, kedepannya supaya bisa dibentuk suatu Forum, yang bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan bisa shering informasi antara Organisasi," ucapnya.

Bupati Pelalawan HM. Harris yang diwakili oleh staf ahli bidang Hukum dan Politik Amri Fuad secara resmi membuka acara.

Kepala badan Kesbangpol H Abdul Karim SH, MH mengapresiasi atas terselenggaranya acara, juga dengan terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat Pelalawan menjelang pelantikan Presiden dan wakil Presiden yang tak terlepas dari peran Organisasi Masyarakat (Ormas).

"Peran organisasi masyarakat yang merupakan mitra dalam mensukseskan program pemerintah, untuk itu harus melaporkan keberadaannya kepada pemerintah setempat meski telah terdaftar di Kemendagri," ucapnya.

Tidak hanya itu, Kaban menambahkan setiap Ormas atau OBH di Pelalawan harus diverifikasi oleh tim dari pemerintah setempat.

" Harus terverivikasi oleh tim dari pemerintah setempat, tolong diperhatikan betul, jangan membantu masyarakat yang salah, mari saling kerja sama".tegas Kaban.

Hadir dalam acara tersebut sebagai pemateri Kepala seksi monitoring evaluasi ormas direktorat organisasi kemasyarakatan direktorat jendral politik dan pemerintahan umum Kementrian dalam Negeri (Kemendagri) Willi Wibisono.(jon)

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Kapolres pimpin Apel Siaga pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden bertempat dihalaman Mapolres Pelalawan, Minggu (20/10/2019). Peserta upacara diikuti oleh Wakapolres Pelalawan Kompol Rezi Darmawan ,S. Ik, M. Ik, serta PJU, Perwira Polres, anggota Polres Pelalawan dan sejumlah anggota TNI.

Dalam upacara kegiatan apel siaga, Kapolres Pelalawan melakukan Pengecekan personil Polres Pelalawan untuk pengamanan objek vital. Pada apel tersebut Kapolres Pelalawan AKBP Hasyim Risahondua Sik. Msi. menyampaikan, Apel siaga dilakukan seluruh jajaran TNI dan Polri di seluruh Indonesia dalam rangka pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan di Jakarta.

" Diharapkan selama pelaksanaan pengamanan TNI dan Polri dapat bersinergi dalam mensukseskan pelantikan dengan penuh rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab," ucapnya.

Tidak hanya itu, mantan Kapolres Rokan Hulu ini juga menegaskan kepada jajarannya untuk melakukan monitoring

" Untuk Jajaran Intelijen, segera lakukan monitoring situasi terkini yang berkembang di tengah Masyarakat, menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baik dari kelompok Masyarakat, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa, serta aksi dan mobilisasi kelompok yang terindikasi Radikal, anti Pancasila dimungkinkan berada di wilayah hukum Polres Pelalawan," ucap Kapolres.

Selama kegiatan berlangsung situasi aman dan terkendali, setelah itu dilanjut dengan Patroli gabungan Skala Besar bersama Rekan TNI dan Polri.(jon)
Powered by Blogger.