RIAU, DUMAI - Pelantikan tiga kepala daerah terpilih Pilkada Riau 2020 dilaksankan di gedung Sri Bunga Tanjung Pekanbaru oleh Gubernur Riau Syamsuar, dimana dalam pelantikan ini dilakukan secara terbatas, Jumat 26 Februari 2021. Untuk para pejabat di Kota Dumai, menyaksikan proses pelantikan walikota dan Wakil Walikota Dumai ‎secara virtual.

Proses virtual ‎pelantikan Walikota Dan wakil walikota Dumai, dipimpin oleh Sekda Walikota Dumai, Herdi Salioso, Dandim Dumai, serta Kepala OPD di Lingkungan kota Dumai. Dalam acara tersebut terlihat Sekda Kota Dumai, Herdi Salioso serta para pejabat di Kota Dumai, serius menyaksikan proses pelantikan Walikota dan Walikota Dumai.

Pasca Pelantikan, Walikota Dumai, Paisal Amris mengatakan, selain permasalahan pembuatan KTP dan database bagi masyarakat yang tidak mampu, pihaknya juga akan memperhatikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Dumai.

“UMKM akan menjadi prioritas kami, In syaa Allah kami akan menggerakkan UMKM,” katanya, Jumat, 26 Februari 2021.

Lebih lanjut, Paisal juga mengatakan, UMKM di Kota Dumai ini akan menjadi prioritasnya dan ia optimis UMKM  akan semakin bangkit, apalagi sekarang sudah dibukanya Tol Pekanbaru-Dumai (Permai). “Untuk semakin menarik pengunjung ke Kota Dumai, kita akan membuat icon-icon di Kota Dumai,” ujarnya.

Paisal juga berujar, saat kembali ke Dumai, dirinya akan mengadakan rapat terbatas baik dengan stake holder dan dengan perusahaan-perusaahan yang ada di Dumai. “Kami ingin semua menjadi tanggung jawab kami, sehingga In syaa Allah dapat terlaksana dengan baik dan segera,” tukasnya.

‎Sebelumnya, Walikota Dumai, Paisal menegaskan, bahwa dirinya dan Wakil Walikota Dumai akan selalu sejalan dalam merealisasikan program yang sudah disampaikan pada saat kampanye.

Tidak ada jatah jatah jabatan di pemerintah, dan sepakat akan menempatkan kepala dinas atau badan serta kantor yang profesional notabene tak hanya sekedar bapak senang.
Akan tetapi semua harus bekerjasama dan bisa bekerja dalam merealisasikan visi dan misi kepala daerah.

"Sekali lagi saya katakan kepala organisasi perangkat daerah agar fokus bekerja sesuai tugas pokok fungsi, dan tidak terpengaruh dengan isu pergantian apalagi sampai gelisah, tak perlu gelisah, ‎Fokus bekerja sesuai tupoksi biar kami yang menilai," tegasnya.

"Selain prestasi, kepala OPD juga harus bisa berinovasi dibarengi juga dengan mental dan moralitas yang akan jadi penilaian tersendiri bagi kami," tambahnya.

Terkait program di APBD 2021 yang sepenuhnya merupakan usulan dari kepala daerah sebelumnya, Paisal mengaku, telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melihat program apa saja di tahun 2021 ini.

Kalau dinilai tak penting atau kurang prioritas maka akan ditunda realisasinya. Mengingatkan anggaran daerah sangat terbatas makanya harus dilakukan
sekala prioritas.

Saat ditanya terkait terbatasnya APBD Dumai, Paisal megaku, akan fokus untuk mengejar APBN untuk masuk ke Dumai, tentunya bersinergi dengan Anggota DPRD dan para Pejabat di Kota Dumai.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Dumai, yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami, kami juga menegaskan tidak ada tim A atau tim B, yang ada saat ini tim membangun Dumai menjadi lebih baik lagi," pungkasnya.(infotorial/adv)

GALERI










INDRAGIRI HULU, RENGAT - Pasangan calon Bupati Indragiri hulu (Inhu) Rezita Meilany-Junaidi Rachmad (Rajut) dilaporkan ke Bawaslu Indragiri Hulu. Paslon nomor urut 2 itu dituding mengerahkan kepala desa dan pejabat Pemkab Inhu dalam pegelaran Pilkada oleh kuasa hukum paslon nomor urut 5 koalisi Keumatan Inhu Bangkit dan Sejahtera.

Menanggapi hal tersebut Wiria Nata Atmaja SH dari kantor hukum Asep Ruhiat & Partners selaku pengacara paslon Rajut mengatakan, selama pemilihan berjalan, Bawaslu selaku pengawas pemilu selalu memonitor ada atau tidaknya aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat politik praktis. Namun, tim paslon lawan justru melapor setelah pemilihan selesai.

"Sudah jelas laporan itu merupakan dugaan fitnah terhadap klien kita paslon Rajut. Kami berharap, agar Bawaslu atau Gakkumdu tidak terpengaruh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar," kata Wiria, Minggu (13/12/20) malam.

Menurut Wiria, dengan adanya indikasi kekalahan sebagai dasar gugatan ke Mahkmah Konstitusi itu. Itu juga merupakan jurus politik yang sudah terbaca.

"Cara-cara seperti ini sudah basi, mereka diduga merekayasa adanya pelanggaran-pelanggaran yang diciptakan sebagai contoh di Pilkada Bengkalis sebelum pemilihan. Pada akhirnya tidak terbukti dan legowo," kata Wiria.

Wiria mengingatkan dan menghimbau kepada semua pihak, untuk tetap kondusif dan tidak menyebarkan fitnah. Jika sudah kalah, Wiria meminta tim lawan agar mengakui kekalahan dan tidak mencari-cari kesalahan yang sebenarnya tidak ada.

"Ingat Al-Qur’an aurat Annisa ayat 135. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran," tegas Wiria.

Sebelumnya, diberitakan media online, paslon Rajut dilaporkan dalam diduga melibatkan 179 Kepala desa (Kades) dan pejabat daerah serta Sekda Inhu di Pilkada Inhu 2020.

Laporan itu dilakukan ke Bawaslu Inhu oleh tim paslon koalisi Keumatan Inhu Bangkit dan Sejahtera lewat Robby Ardhi didampingi penasihat hukumnya Maruli Tua Manik, Eri Surya Wibowo. Laporan diterima anggota Komisioner Bawaslu Inhu Akhmad Khairuddin, Minggu (13/12) sore kemarin.(dow)

#beritainhu

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan Riau resmi melimpahkan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sungai Upih ke pengadilan Tipikor, Selasa (7/12/2020).

Perkara Tipikor APBDes Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar ini menjerat mantan Kepala Desa (Kades) Husaepah sebagai tersangka. Eks Kades itu telah ditahan penyidik Pidana Khusus Kejari Pelalawan sejak awal September lalu di Rumah Tahan (Rutan) Sialang Bungkuk Kota Pekanbaru.


"Kita sudah melimpahkan kasus Tipikor APBDes Sungai Upih ke pengadilan Tipikor Pekanbaru. Untuk segera disidangkan," ungkap Kepala Kejari Pelalawan, Nophy Tennophero Suoth SH MH, kepada awak media, Selasa (7/12/2020).

Kajari Nophy menerangkan, pihaknya tinggal menunggu penetapan majelis hakim dan jadwal persidangan dari pengadilan.Rencana dakwaan (Rendam) telah disusun dan diserahkan ke pengadilan.

Kepala Seksi Pidsus Kejari Pelalawan, Andre Antonius SH menyebutkan, pihaknya menyiapkan sembilan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpin langsung oleh dirinya. Untuk menghadapi persidangan yang akan ditetapkan pengadilan. Diperkirakan pekan depan jadwal dan majelis hakim telah diterbitkan dan persidangan akan segera dilaksanakan.

Andre Antonius menyebutkan, tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman terhadap Husaepah di atas lima tahun berdasarkan undang-undang tersebut.

"Kita berharap jadwal sidang segera dikeluarkan. Tersangka sudah kita tahan sejak September lalu," tandas Andre Antonius.

Husaepah diduga korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sungai Upih tahun 2018. Akibat perbuatan tersangka HU menimbulkan kerugian negara hingga Rp 905.882.583,57 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Pelalawan.

Diberitakan sebelumnya, kejari Pelalawan mencium adanya dugaan korupsi dalam penggunaan APBDes Desa Sungai Upih tahun 2018 berawal dari adanya laporan masyarakat yang diterima.

Lantas Seksi Pidsus melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengumpulkan bahan, keterangan, serta bukti-bukti berdasarkan laporan awal. Dari penyelidikan ditemukan adanya peristiwa tindak pidana korupsi dalam penggunaan uang negara itu.

Peningkatan status penanganan perkara Tipikor APBDes Sungai Upih setelah melihat bukti-bukti yang dimiliki semakin terang benderang. Hal ini juga diperkuat adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Pelalawan terhadap APBDes Sungai Upih.

Kerugian negara yang timbul diakibatkan oleh praktik korupsi itu mencapai Rp 905.882.584,-. Angka itu berasal dari penggunaan Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD), dan Bantuan Keuangan (Bankeu) selama tahun 2018.

Koprs Adhyaksa telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terjadi orang-orang yang terlibat dalam pemakaian anggaran tersebut. Total ada sembilan saksi yang dimintai keterangan dalam membuka tabir perkara korupsi ini yanki perangkat desa serta pejabat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan, Andre Antonius SH menggiring tersangka dalam menahan Kepala Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar berinisial HU pada Jumat (4/9/2020) siang pekan lalu.

Ditengah perjalanan penyidikan yang dilakukan jaksa, mantan Kades Sungai Upih Husaepa melakukan pengembalian uang yang diduga dari APBDes sebesar Rp 75 juta. Duit tersebut berstatus titipan dari saksi kepada kejaksaan dan belum kategori sebagai uang pengganti lantaran kasusnya masih bergulir.

Hingga akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan kejaksaan.(dow)

#beritapelalawan

SIAK, MEMPURA - Pemkab Siak mendapat gelondongan APBN selama 2020 ini. Terbanyak dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kepala Dinas PU Tarukim Siak Irving Kahar, mengatakan Pemkab Siak mendapatkan APBN untuk pembangunan Sistem Persediaan Air Minum (SPAM) Indoor senilai Rp 20 miliar lebih.

Kepala Dinas PU Tarukim Siak, Irving Kahar
Pembangunan SPAM Indoor ini hampir rampung. Nilai kontraknya akan berakhir pada akhir Desember 2020 ini.

"Hampir 100 persen progressnya, nanti kita harap Pak Dirjen dari Kementrian PUPR yang meresmikan pembangunan ini," kata Irving, Rabu (9/12/2020).

Selain itu, Pemkab Siak juga mendapatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sedikitnya sebanyak 406 unit rumah dengan nilai sebesar Rp 7,1 miliar. Kemudian ada program DAK Perumahan 97 unit dengan dana Rp 2,2 miliar.

"Ini sangat membantu masyarakat Siak. Sebab, banyak sekali rumah yang tidak layak dibantu untuk atap, lantai dan dinding, sehingga rumah-rumah masyarakat yang tidak layak itu saat ini sudah masuk ke dalam kategori layak," kata dia.

Tidak hanya itu, Pemkab Siak juga mendapatkan Pembangunan landscape rusun pinang serumpun. Nilainya sebesar Rp 250 juta. Belum lagi pembangunan SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat) di kecamatan Tualang.

Sanimas ini sedikitnya ada 2 titik dengan nilai keduanya Rp 1 miliar. Pendampingan implementasi sanitasi kabupaten Siak ini senilai Rp 400 juta.

"Rata-rata semua pembangunan sudah selesai. Pada Januari 2021 bisa difungsikan dan masyarakat bisa menikmati sejumlah pembangunan ini," kata dia.

Menurut Irving, untuk mendapatkan anggaran pusat tersebut bukan gampang. Bupati Siak Alfedri harus melengkapi data dan mengajukan proposal ke Kementrian PUPR.

"Alhamdulillah, setiap pengajuan kita selalu diterima. Sebab, Pak Alfedri bisa meyakinkan dengan data pihak kementrian," tutur Irving.(dow)

#beritasiak


RIAU, INDRAGIRI HULU - Tiga mantan jaksa yang diduga melakukan pemerasan terhadap para guru se kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau, Kamis (10/12/20) siang diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.


Ketiga mantan jaksa yang duduk sebagai pesakitan itu, Hayin Suhikto, mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Indragiri Hulu, dan dua orang staffnya, Ostar Alpansri Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) dan Rionald Febri Rinando Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Barang Rampasan Pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.

Berdasarkan dakwaan Jaksa penuntut umum (JPU) Eliksander Siagian SH dalam sidang secara virtual itu mengatakan, bahwa terdakwa Hayin Suhikto beserta dua stafnya diduga melakukan pemerasan dengan total Rp1,5 miliar.

"Perbuatan ketiga terdakwa terjadi pada bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 lalu. Dimana ketiga terdakwa menerima uang dari 61 Kepala Sekelah (Kepsek) SMP di Inhu dengan total Rp1.505.000.000. Rinciannya, terdakwa Hayin menerima uang Rp769.092.000. Kemudian terdakwa Ostar menerima Rp275 juta rupiah. Dan terdakwa Rionald sebesar Rp115 juta rupiah," kata Eliksander yang merupakan Tim JPU Kejaksaan Agung RI.

Ketiga terdakwa menerima uang dari 61 Kepsek SMP itu terkait penyidikan dugaan Tidak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2018.

"Terdakwa meminta 61 Kepsek menyerahkan uang Rp1,5 miliar agar prosesnya penyidikan pengelolaan dana BOS tidak dilanjuti," kata JPU.

Atas perbuatannya, ketiga terdakwa dijerat dengan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 23 huruf d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Selanjutnya, persidangan yang dipimpin majelis hakim Lilin Herlina SH dilanjutkan pada sidang berikutnya pekan depan dengan agenda eksepsi dari ketiga terdakwa.(dow)

#beritainhu

KUANSING, TELUK KUANTAN - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuansing, Riau, menyampaikan hari ini 218 desa dana desanya cair.


"Berkas yang lengkap langsung kita cairkan. Sebanyak 218 Desa hari ini cair," kata Hendra, AP Kepala BPKAD Kuansing, Selasa (8/12/2020) di Talukkuantan. Hendra mengatakan jika berkas lengkap maka tidak ada hambatan. Namun, jika tidak, juga tak bisa diproses.

Menurut Hendra, tahapan ini telah melalui verifikasi, lalu diajukan ke KPPN untuk Pengajuannya.

Hendra memastikan tidak ada lagi desa yang akan mengajukan pencairan dana desa, sebab hari ini semuanya telah cair untuk 218 desa.

Hendra, berharap dana desa bisa dipergunakan sebagai mana mestinya, sesuai peruntukan masing - masing desa.(dow)

#beritakuansing

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Pasangan calon Bupati Pelalawan Zukri-Nazarudin bernomor urut dua diyakini memperoleh suara terbanyak versi hasil hitungan cepat hingga malam ini pukul 19.42 wib.

Hasil perhitungan suara cepat (quick count) Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Pelalawan, Rabu (9/12/2020) untuk sementara unggul Paslon Cabup dan Wabup nomor urut 2 (dua) Zukri - Nasarudin.

Pantauan awak media, Rabu (9/12/20)

Nomor Urut 1: 11.888 Suara (13.24%)

Nomor Urut 2: 36 351Suara (40.19%)

Nomor Urut 3 : 21.051 Suara (23.77%)

Nomor Urut 4 : 20.714 Suara (22.50%)


“Alhamdulillah, untuk saat ini suara tertinggi dari hasil tabulasi penghitungan cepat dari saksi-saksi kita di tempat pemungutan suara di 12 Kecamatan," ujar T Khairil Chonek juru bicara Zukri-Nasarudin,

Ia mengatakan tetap menantikan hasil penghitungan suara real count dari Komisi Pemilihan Umum.

“Kendati demikian, kita tetap menantikan hasil penghitungan suara versi Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kita berkeyakinan memang," jelasnya.

Dalam catatan sejarah, sejak Kabupaten Pelalawan pemekaran 1999, Partai Golkar selalu tampil sebagai pemenang dan selalu menempatkan utusan sebagai bupati.

Namun pada hajatan Pilkada kali ini Zukri-Nasarudin yang dukung penuh partai PDI-P berhasil sementara diprediksi kuat menumbangkan utusan partai Golkar yang juga anak bupati Pelalawan HM Harris.(dow)

#beritapelalawan

RIAU, INDRAGIRI HULU - Kepolisian Daerah Riau kini tengah menyelidiki dugaan politik uang yang diduga terjadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).

"Tadi pagi kami mendapat laporan di Inhu adanya dugaan politik uang yang hari ini sedang kita lakukan verifikasi, akan segera diproses," kata Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi dalam pernyataan pers di Pekanbaru, Rabu.

Secara keseluruhan, ia mengatakan hari pemungutan suara di Pilkada yang berlangsung serentak di sembilan kabupaten dan kota di Riau berlangsung kondusif. Ia mengatakan kesiapan personel TNI Polri melakukan penjagaan di tiap tempat pemungutan suara (TPS) dengan dukungan aplikasi "Dashboard Lancang Kuning".

Aplikasi yang dikembangkan oleh Polda Riau tersebut sejati-nya didesain untuk monitoring kebakaran hutan dan lahan, namun untuk pengamanan Pilkada tetap bisa digunakan karena didukung dengan titik koordinat dan petugas bisa melaporkan kondisi keamanan secara cepat dengan aplikasi tersebut.

"Kesiapsiagaan Personil TNI-Polri dalam melaksanakan Pengamanan TPS, dimana khusus personel Polri Jajaran Polda Riau dalam melakukan pengamaman TPS dilakukan monitoring melalui dukungan Aplikasi Dashboard Lancang Kuning berdasarkan titik koordinat," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, mengatakan kondisi hari pemungutan suara secara umum kondusif di Riau. Ia mengatakan sudah melakukan peninjauan untuk memastikan berjalan-nya protokol kesehatan dan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemik COVID-19.

"Tujuan kita turun ke daerah untuk melihat proses pelaksanaan pencoblosan apakah sudah menerapkan protokol kesehatan dan memastikan masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai aturan," demikian Edy Natar.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau, Ilham Yasir, menambahkan seluruh TPS selesai melakukan pemungutan suara pada pukul 13.00 WIB. Hak pilih pasien COVID-19 juga tetap terjamin karena anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS mendatangi pasien COVID-19 menggunakan hazmat ke rumah pasien yang isolasi mandiri di rumah.(dow)

#beritainhu

ROKAN HULU, PASIR PENGARAIAN - Dua buruh bangunan dilaporkan tenggelam di Danau Ombak Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) pada Senin 07 Desember 2020, sekira pukul 23.00 WIB.

Berdasarkan informasi Kepolisian, salah seorang korban bernama Hendri Purwanto (27 tahun) sudah ditemukan tim gabungan dalam kondisi tidak bernyawa, sedangkan seorang korban lagi bernama Rian (23 tahun) masih proses pencarian dilakukan sampai berita ini naik.


Kejadian berawal pada Senin malam sekira pukul 22.50 WIB, dua korban bersama lima teman kerjanya yang juga berprofesi buruh bangunan pergi ke Danau Ombak Kelurahan Kota Lama.

Setibanya di lokasi, ke tujuh buruh bangunan ini bermain perahu atau sampan pakai penerangan senter. Naas, sampai di tengah Danau Ombak perahu satu ditumpangi korban Rian bersama dua rekannya (Sugianto dan Julianto) terbalik dan tenggelam.

"Diduga perahu tenggelam karena kelebihan muatan," ungkap Kapolres Rokan Hulu AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat, melalui Paur Humas Polres Rokan Hulu Ipda Totok Nurdianto, Selasa (08/12/2020).

Melihat perahu pertama tenggelam, perahu ketiga ditumpangi saksi Rohmat Awaludin dan Rahmat Riadi datang berniat menolong. Saat korban Rian berusaha naik, perahu berukuran kecil ini ikut terbalik dan ketiganya tenggelam.

Saat saksi empat (Rohmat) dan saksi lima (Rahmat) mencoba menolong korban Rian yang dalam keadaan panik datang perahu kedua ditumpangi Sumanto dan korban kedua Hendri Purwanto.

"Karena tidak sanggup menahan beban akhirnya perahu kedua ini ikut tenggelam juga," kata Ipda Totok.

Saat situasi kepanikan, seluruh buruh bangunan ini berusaha menyelamatkan diri masing-masing dengan cara berenang ke pinggir Danau Ombak yang masih dalam keadaan gelap gulita.

Kelima buruh bangunan berhasil berenang ke pinggir danau, namun korban Rian dan korban Hendri Purwanto yang diduga tidak bisa berenang dilaporkan tenggelam.

"Setelah seluruh saksi sampai di pinggir danau, mereka tidak melihat korban satu (Rian) dan korban dua (Hendri Purwanto)," jelasnya.

Selanjutnya kelima buruh bangunan ini meminta bantuan ke warga Kota Lama dan selanjutnya melaporkan kejadian ke Polsek Kunto Darussalam.

Bhabinkamtibmas bersama warga Kota Lama sempat melakukan pencarian dua korban yang tenggelam di Danau Ombak sampai Selasa 08 Desember 2020 pukul 03.00 WIB, namun tidak ditemukan karena situasi kondisi lapangan dalam keadaan gelap dan perlengkapan yang kurang memadai.

"Karena kondisi gelap dan perlengkapan terbatas proses pencarian kedua korban yang cukup lama tersebut ditunda sampai pagi hari," tambah Ipda Totok.

Polsek Kunto Darussalam selanjutnya berkoordinasi dengan BPBD Rokan Hulu, dan Selasa pagi 08 Desember 2020 proses pencarian dilanjutkan dibantu warga setempat.

Korban Hendri Purwanto sendiri sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan korban Rian masih dilakukan pencarian sampai Selasa siang.(dow)

#beritarohul

SIAK, MEMPURA - Angka perceraian di Kabupaten Siak mencapai 706 kasus. Sebanyak 27 kasus di antaranya berasal dari kalangan ASN. Panitera Pengadilan Agama Siak, Fahryarozi mengatakan, kasus perceraian terbesar karena dipicu faktor ekonomi.

Tidak hanya itu, bencana non alam pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, ternyata juga memicu perceraian suami istri.


Menurut Fahryarozi, data di atas merupakan tambahan 61 perkara tahun 2019 yang diselesaikan tahun ini. Dari seluruh perkara yang sudah diputuskan pisah 86,78 persen atau 614 perkara. 

"Sisanya masih proses," katanya

Rozi menjelaskan, 27 ASN yang bercerai itu alasannya karena perselisihan antara suami istri di dalam mengayuh biduk rumah tangga.

"Kebanyakan perkara ini adalah cerai gugat, istri yang menggugat suami ke pengadilan. Alasannya ketidakcocokan lagi dan sering berselisih paham di rumah," kata dia.

Anehnya, meski dari kalangan ASN, faktor ekonomi juga menjadi penyebab perceraian itu. Sebanyak 13 perceraian, penyebabnya yang paling dominan di Kabupaten Siak yakni alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Persentadenya mencapai 78,50 persen. 

"Faktor kedua meninggalkan salah satu pihak sebesar 16,20 persen dan alasan ekonomi 3,55 persen," katanya.

Sejak Juni 2020 di Pengadilan Agama Siak setidaknya ada 50-70 perkara yang masuk setiap bulannya. Semuanya  untuk melakukan proses perceraiannya. Angka itu lebih tinggi di saat awal-awal masa pandemi Covid-19 yakni Maret-Mei 2020. Sementara pada Maret-Mei 2020 sedikitnya ada 10-20 perkara setiap. Angka ini sebenarnya termasuk tinggi berdasarkan perbandingan rasio dengan jumlah KK di kabupaten Siak.

"Kami selalu berupaya agar kedua belah pihak berdamai. Upaya mediasi selalu di kedepankan. Dari banyak perkara yang masuk ada juga yang berhasil damai," kata dia.(dow)

#beritasiak

Powered by Blogger.