PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Sekda Pelalawan HT Mukhlis Selasa (27/10/20) dimintai keterangan oleh pihak kejaksaan Negeri Pelalawan terkait persoalan BUMD Tuah Sekata yang kasusnya sedang ditangani pihak kejaksaan.

Saat ini kejaksaan negeri Pelalawan terus mendalami dan memintai keterangan sejumlah pihak terkait, karena dugaan korupsi dilembaga badan usaha milik daerah ini mencapai miliyaran rupiah.

Tengku Mukhlis tiba di kantor kejaksaan negeri Pelalawan pada Selasa (27/10) sekitar pukul 09.30 WIB, dengan bergegas sekda langsung masuk ke ruangan Pidsus, berselang menit, keluar dan memasuki ruangan Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB2R).

Kepala kejaksaan Negeri Pelalawan Nophy Tennophero Suoth SH MH dikonfirmasi awak media, Selasa (27/10/20) membenarkan bahawa Tengku Mukhlis dipanggil untuk dimintai keterangan.

" Ya kita panggil untuk dimintai keterangan,terkait persoaalan BUMD," singkatnya.

Dihadapan sejumlah media seusai di mintai keterangan, Tengku Mukhlis yang Akrab di sapa TM ini mengatakan bahwa dirinya dimintai klarifikasi oleh pihak kejaksaan terkait persoalan dugaan korupsi di BUMD.

"Saya diminta klarifikasi karena saya dari tahun 2014-2019 sebagai dewan pengawas di bumd Tuah sekata," ujarnya.

Lanjut sekda, dirinya tidak menyangkal bahwa salah satu pungsi dari dewan pengawas itu adalah sebagai pengawas secara kelembagaan.

" Kita mengawasi, mulai dari operasional, mengesahkan program kerja tahunan dan lain sebagainya," tambahnya.(dow)

#beritapelalawan

DUMAI, DUMAI KOTA - Branch Manager Tol Pekanbaru-Dumai (Permai), Indrajana mengatakan, dalam waktu dekat surat keputusan (SK) tarif Tol Permai akan diterbitkan oleh Kementerian PUPR.

"Iya betul," kata Indrajana, Senin, 26 Oktober 2020, kepada awak media melalui pesan singkat WhatsApp.

Namun ia belum mengetahui pasti kapan surat itu terbit. "Belum, suratnya belum ada turun," ujarnya.


Pihaknya sampai saat ini masih mensosialisasikan sambil menunggu tarif resmi keluar.

"Sementara ini, sambil berjalan kita sosialisasi saja dulu, dan tunggu tarifnya," jelasnya.

Jika,tarif resmi sudah keluar, ada masyarakat yang melintas di Tol Permai tidak mencukupi saldonya, maka akan dibantu pengisiannya.

"Sementara kita akan bantu pengisian TopUp, proses sosialisasi juga ini," pungkasnya.

Seperti diketahui, Tol Permai sudah resmi beroperasi pada Sabtu, 26 September 2020. Masyarakat yang melintasi tol pertama di Riau ini masih gratis kurang lebih sudah satu bulan. Kabarnya tarif resmi akan dikeluarkan oleh Kementerian PUPR dalam waktu dekat.(dow)

#beritadumai

RIAU, SIAK - Massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa Pekanbaru Peduli Keadilan melakukan unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Senin (26/10/2020). Mereka meminta Korps Adhyaksa segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah tahun 2014-2019 di Pemkab Siak.

Massa datang membawa sejumlah spanduk dan tulisan-tulisan di kertas karton. Di antara spanduk itu ada tertulis "Diduga Panglima Koruptor Riau".


Di sana terdapat gambar Indra Gunawan, Ketua DPD II Partai Golkar Siak, Ikhsan, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD I Partai Golkar Riau, dan Yan Prana Jaya Indra Rasyid, Sekdaprov Riau, yang merupakan mantan Kepala Badan Keuangan Daerah sekaligus mantan Kepala Bappeda Siak.

Ada juga foto Kepala Pemberdayaan Provinsi Riau, Yurnalis yang merupakan mantan Kabag Kesra Pemerintah Kabupaten Siak dan foto Ulil Amri yang merupakan Sekretaris Bapilu DPD I Partai Golkar Riau.

"Meminta Kejati Riau agar secepat mungkin menyelesaikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bapak Yan Prana Jaya Indra Rasyid, agar segera mendapatkan titik terang," ujar Koordinator Lapangan, Robi Kurniawan, dalam orasinya.

Massa juga memberikan dukungan kepada Kejati Riau untuk menyelesaikan penanganan kasus korupsi bantuan sosial di Pemkab Siak. Pendemo juga meminta pejabat yang diduga terlibat dalam korupsi itu dicopot dari jabatannya.

"Kami meminta segera mungkin kasus ini dituntaskan," kata Robi.

Mereka menyatakan akan mengawal penanganan kasus ini selesai. Jika kasus tidak ada titik terang, maka mereka mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih banyak. "Kami kembali turun dengan dengan massa yang berlipat ganda," teriak Robi.

Kehadiran pendomo diterima Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejati Riau, Muspidauan. Dia menegaskan, penanganan kasus dilakukan secara profesional dan proposional.

"Kasus ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kita sudah menemukan peristiwa pidana dan alat bukti serta ditambah adanya keterangan saksi-saksi. Setelah mendapatkan keterangan dari para saksi nanti baru kita tahu siapa yang bertanggung jawab," jelas Muspidauan.

Setelah mendengar penjelasan Muspidauan, perwakilan massa mengucapkan terima kasih kepada Kejati Riau yang telah berani mengusut dugaan korupsi di Kabupaten Siak itu. Setelah itu massa yang mendapat pengawalan dari kepolisian membubarkan diri dengan tertib.(dow)

#beritasiak

PEKANBARU, SUKAJADI - Kasus pemotongan pohon di median Jalan Tuanku Tambusai masih bergulir. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka termasuk staf CV RB yang diduga bergerak di bidang periklanan

Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT saat dikonfirmasi menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian. Ia ingin kepolisian memberi sanksi yang setimpal.


"Kita minta Polisi untuk melakukan tindakan hukum yang setimpal. Itu kan perusakan sama dengan karhutla. Ini kayu di dalam kota berusia sudah belasan tahun dipotong seenaknya saja," ucap Walikota kesal, Senin (26/10/2020).

Ia juga ingin kasus ini terus diusut hingga para pelaku benar-benar dijatuhi hukum. Ia menilai perbuatan yang dilakukan oknum ini sama saja dengan perusakan hutan dan lahan. Sehingga, hukuman yang diberikan sama dengan perusak hutan dan lahan.

"Itukan yang ditangkap pelaku, sebagian otaknya. Kita kan ingin lebih jauh lagi. Makanya kita minta pak kapolres, pak Kapolsek, ini sesuai semangat yang disampaikan pak Kapolda. Bagaimana kita untuk lebih tegas dan disiplin penanganan karhutla. Ini kan bagian dari situ. 83 pohon itu umur sekian lama. Itu sudah sangat biadab itu," ucapnya.

Soal keterlibatan oknum staf perusahaan, Walikota menegaskan bakal lakukan evaluasi izin usaha tempat oknum itu bekerja. "Makanya nanti berkaitan dengan usahanya, kita evaluasi. Tapi yang paling penting kepada pribadi yang melakukan itu," tegasnya.

Berita sebelumnya, Polsek Bukit Raya berhasil meringkus empat tersangka yang melakukan penebangan pohon di median Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru. Empat tersangka ini melakukan aksinya pada Ahad (11/10/2020) pukul 00.30 WIB dini hari.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya melalui Kapolsek Bukit Raya AKP Arry Prasetyo mengatakan, sebanyak 83 pohon yang ditebang oleh para pelaku tanpa izin.

"Empat pelaku ini memotong 83 pohon yang berupa pohon Gelondongan Tiang sebanyak 48 dan pohon Tabebuya sebanyak 35 pohon. Pohon-pohon itu sudah dipangkas dan dirusak. Pohon yang sedianya ketinggian 5-7 meter dipangkas menjadi setengah meter hingga 1 meter," ucap Arry, Ahad (25/10/2020).

Setelah dilakukan penyelidikan dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), Polsek Bukit Raya berhasil mengamankan para pelaku berinisial JW, MH, RA dan RP. Dari 4 pelaku ini, salah satunya dari pihak CV RB, dan 3 pelaku lainnya sebagai pelaksana dalam perusakan tersebut.

"Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, pelaku MH, RA dan RP mendapat perintah dari JW untuk melakukan pembersihan terhadap pohon-pohon tersebut yang menutupi papan reklame yang berada di Jalan Tuanku Tambusai," jelasnya.

"Pohon ini menutupi pandangan papan reklame tersebut, maka dari pihak CV RB atas nama tersangka JW sudah kita amankan. Pemangkasan itu memang dari perintah JW yang mana dia memerintahkan MH, RA dan RP. Mereka bersama-sama melalukan pemotongan pohon itu," lanjutnya.

Kata Arry, pelaku MH, RA dan RP ini melakukan pemotongan pada pukul 00.30 dini hari, dikarenakan sifatnya diam-diam dan tanpa izin dari pihak PUPR Pekanbaru. Untuk tersangka MH, RA dan RP mereka mendapatkan upah sebesar Rp2,5 juta dari tersangka JW, yang mana upah tersebut dibagi-bagi kepada 3 para pelaku.

"Pelaku melakukan pemotongan pohon itu menggunakan parang. Setelah dilakukan pemotongan, pohon tersebut dibawa menggunakan mobil pick up yang disewa dan dibuang ke tempat pembuangan sampah di wilayah Air Hitam, Payung Sekaki," imbuhnya.

Atas perbuatan para pelaku, mereka dijerat pasal 170 junto 55 KUHPidana tentang melakukan pengrusakan secara bersama-sama dengan ancaman penjara selama 5 tahun 6 bulan.(dow)

#beritapekanbaru

PEKANBARU, LIMA PULUH - Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISIP) Persada Bunda Pekanbaru akan menjalani assesmen lapangan untuk penilaian akreditasi  yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada hari ini Senin (26/10/2020).

Asesmen tersebut akan dilakukan secara daring (online) oleh BAN-PT telah menugaskan dua orang Assesor untuk kegiatan tersebut yaitu Prof. Dr. Hafied Cangara, M. Sc dan Dr. Tri Sulistyaningsih, M. Sc.


Ketua STISIP Persada Bunda Hj. Agustin Basriani, SE. MM menjelaskan bahwa STISIP persada bunda didesain dengan sedemikian rupa sebagai program pembentukan insan kamil yang memiliki kualifikasi dan kompentensi keilmuan yang berdaya guna, pertama, bagi dirinya sendiri dan kedua, bagi lingkungan tempatnya berada.

“Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional RI, pada tanggal 23 Agustus 2000 dengan nomor: 173/D/0/2000, akhirnya berdirilah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Persada Bunda,” ungkapnya Sabtu, (24/10/2020).

Saat ini STISIP Persada Bunda sudah memiliki 15 orang dosen tamatan dari berbagai universitas yang ada di Indonesia.

Adapun yang menjadi visi STISIP adalah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang unggul tingkat nasional yang berwawasan entrepreneurship berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2026. 

Berdasarkan visi dan misi STISIP, memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing untuk dapat menerapkan dan mengembangkan wawasan entrepreneurship. Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pemgajaran perguruan tinggi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Menghasilkan penelitian sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam memecahkan persoalan ditengah masyarakat. Terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat sebagai bagian tanggung jawab keilmuan dan tanggung jawab sosial civitas akademika. Terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan dengan stakeholder, baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional. Dan terlaksananya good governance di lingkungan STISIP Persada Bunda yang mendukung terwujudnya visi STISIPPersada Bunda,” jelas Agustin.

Selanjutnya, Agustin juga mengungkapkan bahwa STISIP Persada Bunda saat ini juga telah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya suasana akademik, sehingga proses pembelajaran dan penguatan kompetensi kepada para mahasiswa bisa dilakukan dengan baik.

“Kehadiran laboratorium, radio, studio editing dan studio  foto serta perlengkapan kamera seperti kamera vidio dan DSLR, labor komputer untuk pelatihan berbahasa inggris dan program SPSS sebagai tempat dan alat praktik mengajar sangat mendukung agar para mahasiswa memiliki kompetensi pada saat lulus nantinya,” tukasnya.(Arie)

ROKAN HULU, PASIRPENGARAIAN - Puluhan Wartawan dan LSM kompak geruduk Kantor ATR/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Jumat (24/10/2020).

Demonstrasi puluhan Wartawan dan LSM Bersatu di Kantor ATR/ BPN Rohul, Kompleks Pemkab Rohul, diduga karena ada pengusiran terhadap dua wartawan oleh sejumlah oknum pegawai ATR/ BPN Rohul, Kamis (22/10/2020).


Pada video beredar, tampak dua wartawan sempat diperlakukan kasar sejumlah oknum BPN Rohul, bahkan keduanya sempat dimintai menunjukkan surat tugas.

Alfian, dalam orasinya saat demonstrasi dijaga personel Polres Rohul dipimpin langsung Kapolres Rohul AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat SIK, MH, di depan Kantor BPN Rohul mengaku aliansi tidak terima wartawan dihalang-halangi saat sedang peliputan.

Ia meminta Kepala ATR/ BPN Kantah Rohul, Tarbarita Simorangkir, memberikan sanksi tegas kepada oknum pegawainya yang ikut menghalangi dan nyaris terjadi aksi kekerasan terhadap wartawan.

"Kami minta mereka dipecat. Bila perlu Kepala BPN Rokan Hulu juga diganti," teriak para pendemo di depan Kantor ATR/ BPN Kantah Rohul, Pasirpengaraian.

Pada aksinya, Wartawan dan LSM Bersatu mengancam akan melaporkan sejumlah oknum BPN Rohul, karena diduga melanggar Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 tahun 1999.

Menanggapi aksi demonstrasi Wartawan dan LSM Bersatu tersebut, Kepala ATR/ BPN Kantah Rohul, Tarbarita Simorangkir, yang didampingi Kapolres Rohul AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat, mengungkapkan kronologinya, sesuai CCTv yang ada di kantornya.

Menurutnya, pegawai BPN Rohul hanya berusaha melerai keributan yang terjadi di kantornya, namun hal itu malah berujung keributan.

Tarbarita mengaku saat terjadi keributan Kamis kemarin, dirinya tengah menjalani pendidikan. Kamis malam, setelah mempelajari rekaman CCTv, ia langsung rapat bersama sejumlah pegawainya.

Ia mengaku sudah menegur sejumlah pegawainya yang terlibat keributan kemarin, dan menurutnya dilakukan oknum pegawai dan security tidak sesuai prosedur, apalagi selama ini media sudah banyak membantu BPN dalam menyampaikan informasi ke masyarakat.

Tarbarita yang bertugas 2 tahun 7 bulan sebagai Kepala ATR/ BPN Rohul meminta maaf secara terbuka kepada Wartawan dan LSM Bersatu. Permintaan maaf serupa juga diikuti sejumlah pegawai dan security yang terlibat keributan kemarin.(dow)

#beritarohul

KUANSING, TELUK KUANTAN - Kejaksaan Negeri Kuansing, menahan 3 tersangka dugaan korupsi Mark Up Modul Eksperimen pembelajaran IPA sains SD berbasis digital interktif di Disdik Kuansing tahun 2019.

Tiga tersangka tersebut S selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kemudian EE selaku direktur CV. Aksa Jaya Mandiri dan AS selaku pelaksana pekerjaan.


Ketiga tersangka ini dititipkan di tahanan Polres Kuansing, mereka digiring usai pelaksanaan shalat Jumat sekira pukul 2.30 WIB langsung dari Kejari Kuansing.

Kajari Kuansing, lewat Komperensi Pers menyampaikan, melalui hasil penyidikan, ditemukan fakta pengadaan Modul Eksperimen dengan pagu senilai 4. 500.000.000. Kemudian menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar 4. 499.990.000 dengan item barang sebanyak 34 item untuk 20 paket.

Dari penyusunan HPS tersebut, nilainya hampir sama persis dengan nilai harga yang diberikan distributor atau pabrikan PT. GS di Bekasi.

Padahal harga dari distributor diberikan potongan harga atau discoun sebesar 40 persen, akan tetapi PPK/KPA hanya mengurangi 10 persen dan dimasukkan sebagai item keuntungan penyedia dalam HPS.

Total yang dibayarkan ke distributor atau PT. GS untuk barang tersebut sebesar 2.711.000.000. Kemudian dari hasil pekerjaan tersebut direktur CV. Aqsa Jaya Mandiri mentransfer ke rekening pribadi AS senilai 1. 355.570.000. Sehingga negara dirugikan sebesar 1. 350.000.000.

"Selama proses penyidikan kami telah memeriksa sebanyak 35 orang saksi, 1 orang ahli dan menyita sebanyak 92 dokumen. Dari hasil ekspos gelar perkara yang kami lakukan Selasa (20/10/2020) maka ketiganya kami tetapkan sebagai tersangka, masing - masing AS, S dan EE," jelas Kajari Kuansing, Hadiman, SH. MH.(dow)

#beritakuansing

RIAU, BENGKALIS - Ditreskrimsus Polda Riau hari ini, Senin (19/10/20) memanggil Samsu Dalimunte terkait laporan dugaan perambahan hutan dan dugaan di bidang perkebunan miliknya yang terdapat di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.


Meski tidak menjelaskan secara rinci, Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto saat di konfirmasi menyebutkan bahwa hingga saat ini Samsu belum hadir memenuhi panggilan itu.

" Belum datang lagi," tuturnya.

Saat ditanya apakah akan ada pemanggilan kedua kalinya jika Samsu tidak datang, Narto begitu sapaan akrabnya menjawab pemanggilan itu sifatnya undangan.

"Undangan sifatnya," tambahnya.

Hal yang sama juga di ungkapkan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Riau, Andri Sudarmadi bahwa hingga saat ini Samsu Dalimunte belum hadir dalam undangan tersebut.

"Undangan hari ini belum hadir," katanya.

Dari informasi yang didapat, Samsu Dalimunte yang kini diketahui merupakan calon wakil Bupati Bengkalis mendampingi Indra Gunawan Eet, dilaporkan dengan dugaan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan juga dugaan tindak pidana di bidang perkebunan.

Dengan begitu, Ia diduga telah melanggar pasal 1 ayat (4), pasal 4, pasal 5 dan pasal 102 ayat (1) KUHP. Kemudian Undang-undang RI no 8 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Lalu Undang-undang RI no 39 tahun 2014 tentang perkebunan.(dow)

#beritabengkalis

RIAU, DUMAI - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai, Provinsi Riau dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN 2018, Senin

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi untuk tersangka ZAS (Zulkifli Adnan Singkah/Wali Kota Dumai)," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta.


Dua saksi, yakni wiraswasta Juwanto alias Toto dan Suhadak alias Imam Suhadak berprofesi sebagai pedagang. KPK pada 3 Mei 2019 telah mengumumkan Zulkifli sebagai tersangka dalam dua perkara, yaitu tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penerimaan gratifikasi.

Pada perkara pertama, tersangka Zulkifli diduga memberi uang total sebesar Rp550 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan terkait dengan pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai.

Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Sedangkan pada perkara kedua, tersangka Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta. Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Pada perkara pertama, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 5 Ayat (1) hurufa atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pada perkara kedua, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(dow)

#beritadumai

KUANSING, TELUK KUANTAN - Makin tak terbendung arus dukungan dari warga di Kenegerian Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kuansing nomor urut 1, Andi Putra SH MH dan H Suhardiman Amby Ak MM, makin menguat.

Wujud dukungan itu diberikan kepada Andi Putra, karena ia merupakan urang Sumondo Teluk Kuantan. Hal ini diperlihatkan warga sejak Jumat hingga Sabtu (16-17/10/2020) lalu, saat pasangan yang disingkat ASA ini melakukan konsolidasi dan pengukuhan tim di tingkat desa di seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kenegerian Teluk Kuantan.

Calon Bupati Kuansing Andi putra mendapat dukungan warga di Kelurahan Sungai Jering, kelurahan Pasar Teluk Kuantan, Kelurahan Simpang Tiga Teluk Kuantan, Desa Seberang Taluk Hilir, Seberang Taluk, Desa Pulau Aro dan Pulau Kedundung. Warga antusias ingin menjadi bagian tim pemenangan ASA ini.

Dukungan ini tentu angin segar bagi pasangan yang diusung Partai Golkar, PKS dan Hanura menjelang Pilkada Kuansing 9 Desember yang mendatang. Sebab arus dukungan dari Teluk Kuantan yang berada di pusat ibukota Kabupaten Kuantan Singingi juga salah satu faktor menentukan selama ini. Karena demikian banyaknya pemilih yang tinggal di kawasan ini.

Hal ini berbeda dengan dukungan bagi calon dari Partai Golkar beserta koalisi pendukung selama Pilkada Kuansing sebelumnya. Antusias dan arus dukungan di kawasan Teluk Kuantan sekitarnya makin terasa.

Dukungan diberikan warga di kawasan Kenegerian Teluk Kuantan dengan bergabung menjadi tim pemenangan ASA di Kelurahan Sungai Jering, Kelurahan Pasar Teluk Kuantan, Kelurahan Simpang Tiga Teluk Kuantan, Desa Seberang Taluk Hilir, Seberang Taluk, desa Pulau Aro dan Pulau Kedundung.

Tokoh Masyarakat, Efrison dari Seberang Taluk Hilir menyebutkan, ASA sesuai maknanya sebagai sebuah harapan baru bagi Kuansing yang lebih baik di masa mendatang di segala bidang. Karenanya, harapan itu mereka tumpukan pada pasangan ini.

Ia juga mengatakan, selaku anak muda pasangan ASA lebih energik dalam memimpin daerah yang semakin penuh tantangan. Tidak hanya itu, orang muda relatif lebih bebas dari konflik-konflik antara tokoh, antar elemen, antar masyarakat. Karena anak muda mereka lebih terbuka, toleran dan bijak dalam menyikapi perbedaan sesuai dengan zamannya.

Antusias dan semangat berjuang juga ditunjukkan pendukung di keluarahan Sungai Jering, dimana Calon Bupati Halim bermukim. Ratusan warga dari lingkungan I, II dan III bergabung menjadi tim pemenangan ASA.

H Tumijan dari Kelurahan Sungai Jering menyebutkan, kelurahan tersebut menjadi salah satu basis bagi pasangan ASA. Pasalnya, pada Pileg lalu, partai Golkar menjadi pemenang di kelurahan ini, sehingga ratusan tim pemenangan yang sudah bergabung di kelurahan ini bertekad mempertahankannya di Pilkada 9 Desember mendatang.

"Harapan kita, ekonomi warga di kota Teluk Kuantan khususnya dan Kuansing umumnya bergerak dan bergairah seperti dulu lagi," harap Tumijan.(dow)

#beritakuansing

Powered by Blogger.