PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Satpol PP kembali melakukan razia ke panti pijat yang ada di Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, malam tadi. Ada dua lokasi panti pijat yang dirazia oleh petugas.

Hasilnya, tiga wanita berhasil diamankan ke Mako Satpol PP dari dua panti pijat di Simpang Kualo. Turut diamankan juga tempat tidur sebagai barang bukti.

Kasatpol PP dan Damkar Pelalawan, H Abu Bakar melalui Kasi Penertiban, Sofyan MH, Selasa (18/9/2018) pagi, saat dilakukan penggerebekan ditemukan pasangan mesum sedang berada dikamar dalam kondisi setengah bugil.

''Mereka, sebelumnya sudah pernah ditertibkan namun beroperasi kembali. Aktivitas mereka sudah meresahkan warga sekitar,'' ungkapnya.

Saat ini, barang bukti berupa peralatan tempat tidur masih diamankan sedangkan ketiga wanita tersebut setelah diproses oleh penyidik PPNS diperbolehkan pulang.

''Kepada kedua pemilik usaha kita panggil ke kantor untuk menghadap penyidik PPNS guna diminta keterangan lebih lanjut,' pungkas Sofyan.(dow)

KAMPAR, BANGKINANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar mengakui Aparatur Sipil Negara (ASN) narapidana kasus korupsiatau koruptor masih terima gaji. Kejari Kampar telah menerima data ASN terpidana korupsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kampar, dan data tersebut cocok dengan data milik Kejari.

Kepala Seksi Pidana Khusus, Rully Afandi kepada Wartawan pada Minggu (16/9/2018) mengungkapkan, perbedaannya pada Mhd Syukur dan Dedi Gusman.

Masing-masing mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Bendahara Dinas Kehutanan Kampar, mereka tidak lagi tercatat sebagai ASN di lingkungan Pemkab Kampar.

"Mereka sudah jadi pegawai Pemprov Riau sejak Dinas Kehutanan dilebur ke provinsi," ungkap Rully, Minggu (16/9/2018).

Soal nasib Syukur dan Dedi menjadi kewenangan Pemprov Riau. Sebelumnya, kata Rully, data Kejari terdapat 7 orang ASN terpidana korupsi selama tahun 2018. Ia tidak menampik totalnya sebanyak 16 orang seperti dikemukakan Bupati Azis Zaenal.

"Jadi, kalau keterangan dari BKPSDM, memang mereka masih terima gaji," ungkap Rully.

Ia mengatakan, pihaknya bukan pada posisi meminta pembayaran gaji dihentikan. Sebab kewenangan sepenuhnya di tangan Pemkab Kampar sendiri.

"Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah menindaklanjuti sesuai dengan aturan berlaku," ujar Rully.

Data yang diterima dari BKPSDM, kata dia, merinci status kepegawaian berikut besaran gaji. Ini akan menjadi bahan laporan ke pimpinan di lembaga pengacara negara tersebut.(dow)

source : beritakampar

DUMAI, BUKIT SEMBILAN - Tim razia KTP di Kota Dumai tidak hanya menyasar sejumlah titik keramaian dan jalan protokol. Mereka berencana melakukan razia di sejumlah rumah kos. Ada dugaan sejumlah rumah kos jadi tempat pekerja hiburan malam. Pihak Satpol PP Dumai menduga kuat sebagian pekerja tidak mengantongi identitas seperti KTP.

Tim juga menyasar mereka yang sudah lama berdomisili di Kota Dumai. Pemeriksaan juga terhadap pendatang yang baru saja pindah ke Kota Pelabuhan ini. Kepala Satpol PP Dumai, Bambang Wardoyo mengimbau agar para pendatang mesti melapor lebih dulu kepada RT setempat.

Mereka mesti mengantongi e KTP asal sebagai identitas diri. KTP elektronik sangat penting bagi keperluan administrasi.

"Jadi kami dapat informasi seperti itu. Ya bakal kami razia juga kos kosan yang ada di sejumlah titik," tegas Bambang kepada Wartawan, Minggu (16/9/2018).

Menurutnya, pihak Satpol PP Dumai bersama unsur terkait berencana menggelar razia KTP mulai, Senin (17/9/2018) besok. Mereka mencegah adanya pendatang liar atau warga tanpa identitas kependudukan. Razia ini bertujuan untuk menertibkan identitas kependudukan masyarakat. Tim berencana menertibkan masyarakat yang tidak punya identitas jelas.

Mereka yang tidak membawa KTP akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah No.6 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sanksi yang diberikan berupa denda.

Bambang mengimbau masyarakat untuk membawa kartu identitas atau e KTP saat bepergian. Razia ini adalah rangkaian operasi yustisi di Kota Dumai. Pihak Satpol PP bersama unsur terkait bakal meningkatkan pengawasan. Razia ini bergulir hingga 21 September 2018 mendatang.

Razia ini menyasar sejumlah titik aktivitas publik. Di antaranya jalan raya hingga titik keramaian di Kota Dumai. Operasi ini fokus menindak warga tanpa kartu identitas. Tim dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Dumai, Dinas Sosial Dumai serta unsur TNI dan Polri di Dumai terlibat dalam operasi ini.

"Kami juga mencegah datangnya pelarian pelaku kejahatan. Serta mencegah datangnya gelandangan dan pengemis atau gepeng," tegas pria berkumis.(dow)

source : beritadumai

ROKAN HILIR, RIMBA MELINTANG - Pangkal jembatan Jumrah ambruk setelah diterjang derasnya aliran sungai Rokan. Jembatan itu berada di Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Jembatan Jumrah merupakan sarana utama penyebrangan bagi kendaraan yang melewati Ujung Tanjung ke Bagansiapiapi. Ambruknyapangkal jembatan berada pada cor beton yang berfungsi sebagai penyangga yang menghubungkan antara jembatan ke badan jalan.

''Disitu lah posisi yang runtuh akibat tergerus abrasi sungai jumrah," kata Kapolsek Rimba Melintang, Ipda Boy, Sabtu (15/9/2018).

Ambruknya pangkal jembatan pada Sabtu sore itu, kata Boy, akan berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat. Sebab jembatan itu tidak bisa dilewati kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

Untuk sementara waktu, upaya yang dilakukan pihak kepolisian adalah dengan memasang traffick kun dan Policeline agar jalur jalan sebelah kiri dari arah ujung tanjung menuju arah Bagansiapiapi yang menghubungkan ke atas jembatan jumrah tidak dilintasi oleh kendaraan. Pihak kepolisian juga melakukan koordinasi dengan personil Poslantas simpang Poros untuk mengatur lalu lintas disekitar jembatan.

Sementara itu, salah seorang warga, Juni Rahmat meminta agar masyarakat lebih waspada melintasinya dan seluruh instansi terkait agar segera menangani kerusakan dijembatan itu.

Bagian Humas Pemkab Rohil menyebutkan bahwa Sekda sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PUPR Provinsi Riau termasuk juga Bupati juga sudah menghubungi Gubernur Riau.(dow)

source : beritarohil

PELALAWAN, TELUK MERANTI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan memastikan kegiatan Bekudo Bono bakal digelar pada bulan November mendatang di Kecamatan Teluk Meranti.

Festival berselancar (surfing) di muara Sungai Kampar, Kecamatan Teluk Meranti merupakan kegiatan Kalender Wisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Pelalawan, Andi Yuliandri menyampaikan, ia belum dapat memastikan tanggal pelaksanaan dan akan mengkoordinasikan terlebih dahulu.

''Karena harus tahu dulu, kapan puncak gelombangnya. Pada puncak gelombang bono itu akan menjadi waktu pelaksanaan festival,'' katanya.

Sumber dana dari kegiatan terseebut, kata Andi Yuliandri, berasal dari APBD Perubahan Kabupaten Pelalawan tahun 2018.

''Karena ini masuk dalam kalender kementrian pariwisata, mereka juga menganggarkan dana untuk kegiatan ini,'' paparnya.

Hanya saja, dana yang dianggarkan oleh Pemda lebih untuk ke teknis di lapangan. Andi Yuliandri berharap, kegiatan ini nantinya dapat sukses seperti kegiatan tahun sebelumnya.

''Harapannya, melalui Bekudo Bono wisata kita semakin dikenal luas dan menjadi wisata unggulan di Riau,'' pungkasnya kepada Wartawan, Minggu (16/9/2018).(dow)

source : beritapelalawan

BENGKALIS, DURI - Sebanyak 23 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis akan terimbas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau bakal dipecat. Ini lakukan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menpan-RB serta Kepala BKN terkait penegakan disiplin ASN yang terlibat tindak pidana korupsi sesuai dengan nomor SKB 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018.

PTDH merupakan sanksi disiplin terberat dilakukan kepada ASN yang telah diadili dan hukumannya memiliki kekuatan hukum tetap atau sudah inkrah. Bupati Bengkalis Amril Mukmnin mengatakan, untuk melakukan PTDH tersebut pihaknya diberikan waktu paling lambat akhir 2018. 

"Sampai akhir tahun 2018 ini sudah harus menyelesaikan PTDH kepada seluruh ASN yang sudah inkrah terkait kasus Tipikor," ungkap Bupati Bengkalis. 

Untuk melaksanakan ini, pihaknya menugaskan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bengkalis untuk segera mempersiapkan administrasi PTDH 23 ASN Bengkalis tersebut. 

Amril mengatakan, Pemerintah Bengkalis akan menaati peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat. Termasuk menindaklanjuti SKB yang telah ditandatangani ketiga Menteri saat Rakornas kemarin. 

"SKB yang telah ditetapkan tersebut harus ditaati bersama. Pemerintah Bengkalis tentu juga akan mengikutinya. Sebab, jika tak ditaati, siapapun Kepala Daerah justru bakal terkena sanksi," jelasnya.

Sementara itu saat ini, beredar informasi PTDH 23 ASN Kabupaten Bengkalis bakal dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan SKB itu. Artinya selambat lambatnya 20 September ini, 23 ASN dimaksud sudah di PDTH oleh Bupati Amril Mukminin sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Bengkalis. 

Namun saat dikonfirmasi terkait tenggat waktu 7 hari untuk mengeksekusi PTDH tersebut, Amril mengaku justru belum mengetahuinya secara pasti. "Kalau soal harus di PTDH kami sudah tahu. Tapi, soal waktu 7 hari itu, terus terang, belum dapat informasi," jelas Amril. 

"Jika memang ada limit 7 hari harus tuntas pasca SKB itu ditandatangani harus dilaksanakan kita akan menugaskan Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah dan Kepala BKPP Bengkalis untuk segera mempersiapkan administrasi PTDH ke 23 ASN di Pemkab Bengkalis ini," tandasnya.(dow)

source : beritabengkalis

PEKANBARU, SUKAJADI - Bagi anda warga Pekanbaru dan sekitarnya yang sedang mencari pekerjaan, kini PT Anugerah Niaga Jaya menbuka lowongan kerja untuk anda.

Admin
Syarat:

Pendidikan min pendidikan D3/SMA sederajat
Mengusai komputer (ms.word, ms excel)
Memiliki kepribadian menyenangkan, berpikir kritis dan percaya diri
Maksimal usia 25 tahun
Fasilitas

Gaji bulanan
Insentif bulanan (jika target tercapai)
Status kepegawaian karyawan tetap (hanya yang memenuhi kriteria)
Melampirkan:

Surat lamaran
CV
Fotocopy ijazah, transkrip nilai, KTP
Pas foto berwarna
Dokumen pendukung lainnya
Untuk anda yang tertarik, segera kirim berkas lamaran anda ke PT Anugerah Niaga Jaya di Jalan Siak 2 Komplek Pergudangan Avian Blok A 23,25 Pekanbaru. Berkas lamaran paling lambat diterima 21 September 2018.

Bagi anda yang membutuhkan informasi tentang lowongan kerja terbaru, nantikan informasi selanjutnya yang akan diberitakan lowongan perkerjaan terbaru dan terupdate setiap harinya.(dow)

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Tiga hari terakhir Kota Pangkalan Kerinci dilanda Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), tepatnya di Jalan Lingkar Timur.

Api melalap lahan semak belukar seluas tiga hektar lebih.

Alhasil, udara di Pangkalan Kerinci mulai dicemari kabut asap sebagai dampai kebakaran yang terjadi. Asap terlihat jelas menutupi angkasa Pangkalan Kerinci mulai pagi hari. Namun masih tipis dan belum mengganggu aktivitas warga.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pelalawan, Hadi Penandio, saat dikonfirmasi terkait kabut asap tersebut membenarkan hal itu merupakan dampak dari Karhutla yang belum berhasil dipadamkan tim gabungan.

"Dari kemarin memang sudah kelihatan asapnya dan masih berlanjut sampai hari ini. Karena Karhutlanya ada di Pangkalan Kerinci dan sangat dekat. Makanya langsung terasa," tandas Hadi Penandio kepada , Jumat (14/9/2018).

Hadi Penandio menyatakan, proses pemadaman masih terus dilakukan personil gabungan di lokasi. (dow)

ROKAN HILIR, BAGANSIAPI API - Bupati Rokan Hilir, Suyatno. A.Mp mengutarakan, pemerintah sudah mengajukan draft Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 ke DPRD Rohil sekitar dua bulan yang lalu. Pernyataan itu ia sampaikan usai acara gelar pemilu Damai dengan seluruh unsur Forkompimda. 

"Kita ingin DPRD menggesa pengesahan APBD Perubahan mengingat waktu pelaksanaan anggaran yang hanya tinggal beberapa bulan lagi," kata Suyatno baru-baru ini.

Dirinya menjelaskan, hingga saat ini, progress serapan APBD murni setiap OPD hanya berkisar 30 persen. Hal itu terjadi mengingat anggaran yang ditunggu-tunggu pemerintah daerah melalui TW 4 melalui transfer pusat belum juga terealisasi.

"Saat ini serapan anggaran kegiatan baru 30 persenlah karena uang belum sampai kedaerah. Saat ini roda pemerintahan kita seperti jalan siput beringsut. Hingga kini TW 4 tahun 2017 aja belum ditransfer. Sementara utang kita menumpuk dan ini bukan dialami daerah Rohil aja," kata Suyatno.

Dia meminta kepada masyarakat jangan terlalu menyalahkan pemerintah mengingat persoalan ini bukan hanya dihadapi di Rohil saja tapi bahkan juga dialami Kabupaten lainnya.

Masyarakat kadang-kadang tau nya Rohil saja tapi masalah ini juga terjadi disemua kabupaten kota yang ada di Riau," ungkapnya.

Dia mencontohkan, untuk Riau khususnya kotamadya Dumai, setelah dicrosscheck, APBD mereka mengalami penurunan sebesar Rp 781 Miliar. Untuk itu dia meminta masyarakat bisa memahami kondisi keuangan daerah yang kian memburuk.

Untuk mengantisipasi rendahnya penerimaan daerah, Suyatno menyebutkan, beberapa hari yang lalu sudah ada konsultan yang menawarkan diri untuk memberikan pelatihan kepada beberapa instansi bagaimana tips dan trik untuk meningkatkan PAD.

"Kedatangan mereka sangat kita apresiasi dan selanjutnya mereka akan kita undang lagi untuk mengadakan WorkShop," ujarnya.(dow)

source : beritarohil

BENGKALIS, BUKIT BATU - Diduga mencicipi permen yang ditemukan di dalam mobil dan ternyata diduga Narkoba pil ekstasi atau inex, tiga orang anak pelajar sekolah (SD) di Kecamatan Bukitbatu, pusing-pusing alias "teler", Senin (10/9/18) sekitar pukul 13.00 WIB. 

Korban, diketahui Jal (7), Mam (9) dan Zt (8), mengalami kondisi yang sama, pusing-pusing dan langsung dilarikan ke Puskesmas Bukitbatu untuk memperoleh perawatan. Sedangkan satu orang lagi Fi (7), belum sempet menelan karena pahit dan terhindar "mabuk". 

Kepala Kepolisian Resor (Polres) Bengkalis AKBP Yusup Rahmanto, S.I.K melalui Kapolsek Bukitbatu, Kompol Hendrik membenarkan terungkapnya kasus penyalahgunaan Narkoba dijadikan "permen" untuk pertama kali di wilayah hukum Bengkalis ini. 

Menurut Kapolsek, kasus ini sudah ditetapkan tersangka yakni atas nama H (46), warga Jalan Sudirman, Kecamatan Bukitbatu. Sedangkan barang bukti yang diamankan diantaranya, 1 butir diduga ekstasi warna hijau yang sudah terpotong tidak utuh dan 1 butir diduga pil ekstasi warna hijau masih terbungkus dan satu unit mobil. 

"Ya benar terungkap kasus ini karena anak-anak tersebut menduga itu permen, dan ternyata mengakibatkan mereka merasa pusing-pusing dan harus di rawat ke Puskesmas," ungkap Kapolsek kepada wartawan, Selasa (11/9/18) pagi. 

Kronologis Kejadian Versi Polisi 

Bahwa pada Senin (10/9/18) sekitar Pukul 13.00 WIB, seorang anak N (2) anak tersangka H telah menemukan 1 butir obat warna hijau dari dalam mobil milik H. Karena dikira permen, N memberikan kepada kakaknya R (8) dan obat yang dikira permen tersebut di potong-potong kemudian di bagi-bagikan kepada 4 teman-temannya (korban Jal, Mam dan Zt ). 

Setelah mengonsumsi obat yang dikira permen tersebut 3 (tiga) anak mengalami efek pusing-pusing dan di larikan ke Puskesmas. 

"Saat ini kondisi seluruh korban sudah membaik dan sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Sedangkan satu anak yang bernama F belum menelannya karena merasa obat tersebut pahit maka di buang," ujar Kapolsek lagi. 

Kemudian atas kejadian tersebut pemilik mobil H diduga pelaku pemilik ekstasi dan mobil dibawa ke Polsek Bukitbatu, sesampainya di Polsek Bukit Batu, dilakukan intrograsi dan dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut yang disaksikan oleh H ditemukan lagi 1 butir diduga ekstasi berwarna hijau mirip dengan obat yang dibagi-bagi oleh anaknya. 

Karena ditemukan, kemudian dilakukan cek urine kepada H dan diperoleh hasil positif mengandung amfetamin (Narkoba). Selanjutnya, H diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut. 

Terungkapnya kasus anak SD "teler" setelah ngemut permen ekstasi ini, juga hebohkan warganet di media sosial (Medsos).(dow)

Powered by Blogger.