NASIONAL, JAKARTA - Tua di jalan. Bagi para pekerja di kota-kota besar di Indonesia, menghabiskan waktu berjam-jam di jalan setiap hari untuk berangkat dan pulang kerja sudah menjadi hal yang biasa. Istilah “tua di jalan” sudah bukan hanya milik para pekerja di Jakarta yang memang saat ini menempati peringkat ke-7 sebagai kota termacet di dunia berdasarkan riset terbaru Numbeo. Jika dalam sehari, seorang pekerja menghabiskan waktu rata-rata 3 jam untuk perjalanan berangkat dan pulang kerja, maka jika dalam sebulan ada 22 hari kerja, setiap bulannya pekerja tersebut menghabiskan waktu 66 jam di jalan, atau setara dengan 19 hari dalam setahun. Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian Karirpad dalam mengembangkan versi terbaru yang baru saja dirilis.

http://www.harianvokal.com/

Menuju 1 juta pencari kerja terdaftar. Memasuki usia yang ketiga, saat ini sudah hampir 1 juta pencari kerja yang bergabung dengan Karirpad dalam menemukan pekerjaan terbaik. Untuk semakin berperan dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia, Karirpad menargetkan 12 juta pencari kerja terdaftar pada tahun depan, dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan sebagai job portal karya anak bangsa, dan konsisten dengan slogan Cari Kerja Jauh Lebih Mudah.

Terdekat. Salah satu fitur yang baru saja diluncurkan adalah fitur Lowongan Terdekat, dimana pencari kerja dapat menemukan info lowongan yang terdekat dengan lokasi mereka. “Karirpad memberikan solusi praktis yang memungkinkan para pengguna menemukan pekerjaan yang dekat dengan tempat tinggal mereka”, jelas Rachmad Fauzi, CEO Karirpad. Di samping itu, Karirpad juga memiliki fitur-fitur lain yang tak kalah menarik bagi para pencari kerja, seperti real-time notification dan fitur mengubah profil otomatis menjadi resume. Di versi terbaru ini, Karirpad juga menjadi lebih mobile-friendly. Saat ini lebih dari 70% pengguna mengakses situs Karirpad.com dari smartphone.

Fitur untuk Perusahaan. Fitur-fitur baru yang dirilis tidak hanya bagi pencari kerja. Karirpad juga melayani perusahaan di berbagai industri melalui Applicant Tracking System (ATS) dan Recruitment Management System (RMS). Karirpad menjadi pelopor dengan meluncurkan fitur chatting pada ATS Karirpad, di mana tim recruiter perusahaan dapat langsung berkomunikasi dengan kandidat yang ingin diproses lebih lanjut. “ATS merupakan produk yang dirancang khusus untuk perusahaan dengan kebutuhan rekrutmen tinggi agar mereka dapat membangun job portal-nya sendiri, sedangkan RMS ini dirancang untuk perusahaan kecil hingga menengah yang ingin mencari kandidat terbaik dengan lowongan kerja yang ada”, tambah Chandra Ming, CEO Mingholdings yang menaungi Karirpad dan beberapa perusahaan lain dalam sebuah ekosistem HR Tech Company.(rls)

RIAU, PEKANBARU - Dinas Kesehatan Provinsi Riau ajukan Rp5 miliar kepada Komisi V DPRD Riau untuk pembangunan tower radio dalam mendeteksi kecelakaan yang ada di seluruh kabupaten/kota se-Riau.

http://www.beritapekanbaru.com/
"Barusan Diskes ajukan Rp5 miliar ke kami untuk membangun tower sebagai pusat informasi kecelakaan," kata Ade Agus Hartanto, Sekretaris Komisi V kepada Wartawan, Senin (20/11/17).

Dalam draf yang diajukan, tower ini akan berada di Pekanbaru. Setiap kecelakaan yang ada di Riau dengan mudahnya akan terdeteksi dan hal ini menurut Diskes, sangat memudahkan dalam bekerja.

"Nanti akan di stand by kan di Pekanbaru. Sifatnya bisa mendeteksi, ketika ada yang sakit kecelakaan misalnya, maka akan langsung diketahui lokasinya dan rumah sakit yang akan dituju, juga terlampir," ungkapnya.

Lebih lanjut politisi PKB ini mengatakan pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu peruntukan anggaran yang diajukan itu. Pihaknya pun belum bisa memastikan apakah anggaran ini disetujui atau tidak nantinya. 

"Kita tunggu ekspos dari dinas kesehatan," tutupnya.(dow)

KUANTAN SINGINGI, TELUK KUANTAN - Setidaknya 700 orang warga Desa Sako, Kecamatan Pangean menandatangani surat pernyataan tidak percaya lagi dengan kinerja kepala desa saat ini yang berinisial AN. Surat mosi tak percaya itu disampaikan oleh puluhan perwakilan dari desa setempat tadi pagi, Senin (20/11/17) ke bupati Kuansing. Mereka berharap agar Bupati Mursini segera mengambil langkah.

http://www.beritakuansing.com/
Masyarakat setempat mencurigai, Kades AN telah menyelewengkan dana desa dengan jumlah cukup fantastis. Hal itu dibenarkan oleh Ketua BPD Sako, Hamdarius saat berbincang dengan riauterkinicom beberapa bulan lalu.

Kata dia, bentuk penyimpangan itu merupakan kegiatan pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Bahkan itu sudah menjadi temuan oleh Inspektorat Kuansing.

"Nilainya sekitar Rp400 juta," ujar Hamdarius.

Oleh Inspektorat, kata dia, menyarankan agar Kades AN segera mengembalikan dana tersebut hingga bulan November 2017.(dow)

PEKANBARU, SENAPELAN - Sebagai General Manager (GM) Hotel bisa dikatakan sebagai posisi tertinggi di dalam bisnis dunia perhotelan. Mereka tentu saja sangat sibuk dengan jadwal yang padat.

Berkiprah di dunia perhotelan membuat Robert Manurung menyadari benar bagaimana menangani bisnis ini. Dia sebagai GM di Winstar Hotel, sejak di usia 27 tahun di Surabaya tahun 2005 silam. Ini pengalaman pertama Robert, mengendalikan bisnis hotel. Di tangannya pula menjadi penentu kualitas pelayanan.

"Melihat potensi hotel di masa depan, saya begitu optimis. Dunia hotel akan eksis. Jadi saya mengambil sekolah perhotelan dari pada harus mengambil pendidikan SMA, dan seterusnya," ungkapnya kepada awak media.

Selepas menuntaskan pendidikan Robert memutuskan untuk bekerja, bekal pendidikan semasa sekolah dan kuliah, dianggapnya cukup untuk menunjang karir pemulannya itu. Robert diterima bekerja dengan posisi waiter. 

“Saya mulai bekerja di hotel dari posisi bawah. Pertama kali sebagai waiter. Jadi saya memulai dari posisi paling bawah. Karena dengan dari bawah kita tau permasalahan yang terjadi itu apa,” ujarnya.

Dari posisi operator waiter itulah, perlahan Robert meniti karier. Berpindah ke posisi resepsionis, supervisor, hingga posisi manajer. Selanjutnya dipercaya menjadi night manager, front office manager, sales & marketing manager, room division manager, hingga menjadi general manager.

“Posisi saya terakhir di Surabaya sebagai General Manager tahun 2005 sampai sekarang,” terang Robert.

Passionnya di dunia perhotelan kemudian membawanya ke kota-kota lain seperti Kuala Lumpur, Jakarta, Surabaya, Pekanbaru, Batam, Bandung, Bali, Makassar, Papua, Bali lagi, lalu sekarang di Pekanbaru dan menjabat General Manager Hotel Winstar Pekanbaru Riau.

Laki-Laki kelahiran Jakarta, 4 Desember 1975 ini memang menyukai tantangan di bisnis perhotelan. Di antaranya setiap hari bertemu dengan orang banyak yang berbeda-beda wataknya. 

Lebih menarik lagi, jika berpindah tugas ke kota lain berarti bertambah lagi saudara baru. Tantangan lainnya yakni harus terus berkreasi, berinovasi, dan berinisiatif. Jika tidak, pasti tertinggal. 

Bagi anak kedua dari 7 bersaudara ini, menilai seseorang yang sukses adalah orang yang dapat menyediakan waktu untuk keluarganya. Pada saat mereka pulang, mereka mematikan telepon genggam dan komputer dan meluangkan waktu bersama keluarga. Mereka meninggalkan pekerjaan dan urusan-urusan kantor dan memusatkan perhatian kepada orang yang mereka cintai. Ini akan memberikan dampak baik dalam hubungan keluarga. 

"Jika Anda sedang di luar kota untuk perjalanan bisnis maupun dalam urusan pekerjaan, sempatkan untuk menghubungi keluarga Anda dengan telepon. Zaman sudah modern dan kemajuan teknologi semakin pesat. Saya dapat menggunakan internet untuk melihat keluarga melalui video call," sebutnya.

Menurut Robert, pepatah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, harus diterapkan. "Harus bangga di tempat kita bekerja. Karena hanya kitalah yang bisa membanggakan perusahaan kita tempat bekerja," sambung Robert.

Robert begitu senang membaca buku. Dia juga suka traveling. Baginya karyawan adalah aset, bukan sebagai mesin pencari uang. 

"Kalau mesin pencari uang dia tidak akan menghargai kita sebagai manusia. Untuk mencapai karir didalam dunia perhotelan ada 4 hal yang perlu diperhatikan," tambahnya.

4 hal itu, hargai pekerjaan, hargai pemilik usaha, kerja harus punya target, dan berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja dan berkarir. 

"Artinya, bukan bersosialisasi yang tidak menghasilkan. Yang penting, pruduktifitas yang paling utama," pungkasnya.

Jangan sampai di umur 35 masih mengantre lowongan kerja dengan fresh graduate. Karena masih banyak orang saat ini melamar kerja di umur 35. 

"Saat kita melamar bukan kita melamar, tapi orang yang meminta kita join. Target Nama hotel dikenal orang, karyawan mendapatkan masukan yang bagus, ketiga pendapatan," ujarnya.(dow)

ROKAN HULU, PASIR PENGARAIAN - Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) keluar sebagai juara pertama di lomba Desa Ber Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tingkat Provinsi Riau tahun 2017.

Dengan prestasi tersebut, Desa Bangun Jaya akan mewakili Provinsi Riau di Lomba Desa Ber PHBS tingkat Nasional.

Sebelumnya, Senin (13/11/17), Tim Penggerak PKK Desa Bangun Jaya dinobatkan sebagai desa terbaik di lomba Ber PHBS 2017 di upacara peringatakan Hari Kesehatan Nasional ke-53 tingkat Provinsi Riau di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru.

http://www.beritarohul.com/
Desa Bangun Jaya ditetapkan sebagai pemenang lomba Desa Ber PHBS tingkat Riau, berdasarkan penilaian dari Tim Provinsi Riau beberapa waktu lalu. Piagam penghargaan diterima oleh Ketua TP PKK Desa Bangun Jaya Neni Wahyuni, didampingi Kepala Desa Bangun Jaya Yusrianto.

Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Rohul, dr Bambang Triono mengatakan dengan prestasi tersebut, artinya warga Desa Bangun Jaya telah menunjukkan kebersihan lingkungan dan berprilaku hidup sehat. Warga masing-masing juga sudah punya jamban di rumahnya.

"Ini berkat kerja sama Pemerintah Desa Bangun Jaya beserta perangkat desa serta Tim Penggerak PKK dan warga dalam mendukung program kesehatan, terutama menciptakan lingkungan rumah tangga yang bersih dan prilaku hidup sehat," jelasnya.

Bambang mengaku Desa Bangun Jaya sudah melakukan pembinaan PHBS dengan memperdayakan keluarga dan berperan aktif dalam Gerakan Masyarakat Sehat (Germas).

Menurutnya, prestasi diraih Desa Bangun Jaya tidak tidak terlepas dari dukungan dan peran aktif TP PKK Rohul, TP PKK Kecamatan Tambusai Utara dan PKK desa yang secara rutin melakukan pembinaan PHBS.

Bambang menambahkan sebelum tim penilai tingkat nasional turun ke Kabupaten Rohul untuk melakukan penilaian Lomba Desa Ber PHBS di Desa Bangun Jaya, Dinkes Rohul akan berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan persiapan, sehingga Bangun Jaya kembali mengukir prestasi di lomba Ber PHBS tingkat Nasional tahun 2017.

Sementara, Kades Bangun Jaya Yusrianto didampingi Ketua TP PKK Desa Bangun Jaya Neni Wahyuni mengucakan terima kasih ke seluruh warga Desa Bangun Jaya yang sudah mendukung program PHBS, termasuk kepada Camat Tambusai Utara Zulhendri S.Sos dan Ketua TP PKK Tambusai Utara Neni Handayani yang telah mensupport penuh lomba Desa Ber PHBS.

“Kami mohon doa dari seluruh masyarakat Provinsi Riau, khususnya masyarakat Rokan Hulu agar Desa Bangun Jaya yang mewakili Riau bisa meraih prestasi terbaik di lomba Desa Ber PHBS tingkat nasional tahun ini," harap Yusrianto.(rou)

KAMPAR, BANGKINANG -  Guna membangun kawasan Industri di Kabupaten Kampar, Bupati Kampar H Azis Zaenal di dampingi Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto Sekda Kabupaten Kampar Yusri Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Azwan Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Heri Afrizon, serta Kabag Protokol dan Humas Setda Kabupaten Kampar, Ardi Mardhiansyah melakukan kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Jumat, (17/11/17). 

Menurut Bupati Kampar, dipilihnya Kabupaten Kendal sebagai referensi guna pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Kampar dikarenakan Kabupaten tersebut miliki wilayah yang sama, yakni bersebelahan atau dekat dengan Ibukota Provinsi Riau, Kabupaten Kendal juga tengah membangun kawasan Industri yang sampai saat progres nya cukup baik dengan memanfaatkan area seluas 1000 Hektare dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi pengangguran. 

http://www.beritakampar.com/
“Kita saat ini ingin mempelajari dan mengetahui lebih rinci sistem dan regulasi pendirian kawasan industri terlebih dahulu sehingga ketika kawasan Industri tersebut kita bangun, tidak melanggar aturan perundang undangan yang berlaku serta tentunya kita juga nantinya mengharapkan dukungan dari pusat dan daerah”, ujar Azis 

Dijelaskannya, bedanya Kampar dengan Kendal yakni jika Kendal membangun kawasan Industri otomotif non engine atau elektronik, Kabupaten Kampar kedepannya akan membangun kawasan Industri perkebunan dan pertanian. “Tentunya kita berbeda dengan Kendal, kita akan bangun Kawasan Industri perkebunan dan pertanian yang disesuaikan dengan hasil dari Sumber Daya Alam kita sehingga masyarakat pun lebih mudah untuk menjual dengan harga yang saling menguntungkan”, Kata Bupati Kampar saat meninjau langsung kawasan Industri tersebut. 

Tiba di Kabupaten Kendal, Bupati Kampar dan rombongan disambut oleh Bupati Bupati Kendal dr. Mirna Anissa M.Si di dampingi Wakil Bupati Kendal Masrur Masykur serta beberapa OPD Kabupaten Kendal dalam acara ramah tamah di ruang Aula kediaman Bupati dan dilanjutkan dengan peninjauan ke Kawasan Industri Kendal (KIK). 

Mirna Anissa menyambut baik kunjungan kerja Bupati Kampar Dan Rombongan dan mengharapkan kerjasama ini terus terjalin dengan baik. “kedepan kita akan rencanakan kunjungi Kampar. “ucap Bupati Kendal.(kam)

ROKAN HULU, PASIRPANGARAIAN - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tahun 2018 diajukan sebesar Rp 2.525.823,51. UMK segera diajukan kepada Bupati Rohul dan Gubernur Riau untuk disepakati.

Demikian hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Rohul, Kamis lalu (9/11/2017), dipimpin Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja (Diskoptransnaker) Rohul, Herry Islami ST, MT.

Rapat Dewan Pengupahan dihadiri perwakilan dari Pemkab Rohul selaku pemerintahan, pengusaha, unsur organisasi buruh/ serikat pekerja, APINDO, Kadin, dan melibatlkan pakar ahli atau akademisi.

Herry Islami menerangkan sesuai surat rekomendasi usulan UMK Nomor: 560/ Diskoptransnaker-UM/ besaran UMK Rohul tahun 2018 non sektor sebesar Rp 2.525.823,51, atau mengalami kenaikan 8,71 persen dari UMK Rohul tahun 2017 sebesar Rp 2.323.450,94.

Diakuinya, besaran usulan UMK Kabupaten Rohul 2018 perusahaan non sektor juga lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2018 yang ditetapkan sebesar Rp 2.464.154,06.

UMK perusahaan non sektor berlaku bagi seluruh swalayan, pom bensin, klinik, Perbankan, dan perusahaan non sektor lain. Sedangkan perusahaan sektor seperti perkebunan, diakui Herry, UMK akan lebih tinggi dari perusahaan non sektor.

Menurut Herry, penetapan UMK mengacu formula perhitungan upah minimum (UM) yang ditetapkan adalah UM tahun berjalan, ditambah dengan hasil perkalian antara UM tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan, dan tingkat produk bruto tahun berjalan.

"Jadi kenaikan UMK karena faktor inflasi dan naiknya angka pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu," jelas Herry Islami ditemui di kantornya, Senin (13/11/17).

Herry mengatakan hasil rapat Dewan Pengupahan Rohul akan segera diajukan kepada Bupati Rohul H. Suparman S.Sos, M.Si dan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman untuk disepakati.

"Jadi sosialisasi ke perusahaan-perusahaan masih menunggu surat keputusan (SK) dari Bupati Rokan Hulu, setelah UMK disepakati," ungkapnya.

Herry mengaku UMK Rohul 2018, hasil rapat Dewan Pengupahan akan mulai berlaku per 1 Januari 2018 mendatang dan akan diawasi oleh pihak Provinsi Riau.

Bagi perusahaan non sektor yang tidak menerapkan mulai 1 Januari 2018, diakui Herry, tentu akan mendapat sanksi.

"Sanksi secara tertulis akan diberikan kepada perusahaan yang tidak menerapkan UMK. Apalagi izin-izin mereka kan masih di kabupaten. Bisa saja sampai pencabutan izin," tegas Herry.

Meski demikian, tambah Herry, sebelum diberi sanksi, ada surat peringatan sampai tiga kali ke perusahaan. Bila hal itu dilaksanakan, perusahaan bakal mendapat sanksi berat.

"Seperti yang diterapkan oleh pak Bupati sekarang (Suparman), kalau menyalahi aturan ya disegel, tandas Herry.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau kembali akan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan IX, di Pekanbaru, 15-16 Desember 2017. Kegiatan ini bertujuan untuk menguji dan meningkatkan kualitas kerja wartawan anggota PWI di Provinsi Riau. 

Ketua PWI Provinsi Riau H Zulmansyah Sekedang mengatakan, kegiatan ini selaras dengan program kerja Dewan Pers dalam meningkatkan kualitas insan wartawan. Menurut dia, perkembangan informasi yang disajikan ke masyarakat tidak terlepas dari peran wartawan.

Oleh karena itu, jelasnya, agar informasi yang beredar ke masyarakat semakin berkualitas, maka dibutuhkan peningkatan kualitas kerja para wartawannya. PWI, tegas dia, berkewajiban meningkatkan kualitas insan pers.

"Ini merupakan bagian dari tanggung jawab PWI terhadap bangsa dan negara," ujar Zoom, panggilan akrab Zulmansyah Sekedang, Senin (13/11/2017), di Gedung PWI Provinsi Riau. UKW, sebut dia, adalah bagian dari upaya sistematis dan terukur untuk menjaga profesionalitas dan kehormatan profesi wartawan.

Dengan demikian, papar Zoom, UKW boleh disebut sebagai standar keprofesionalan wartawan. Terkait hal itu, sebutnya, PWI Provinsi Riau membuka kesempatan dan mengajak para wartawan di Kota Pekanbaru khususnya dan Provinsi Riau umumnya, untuk mengikuti UKW.

Dalam kesempatan sama, Ketua Panitia UKW Angkatan IX PWI Provinsi Riau H Novrizon Burman mengatakan, pada kegiatan UKW akan disiapkan tiga jenjang, yakni muda, madya, dan utama. Kata Novrizon, masing-masing tingkatan terdiri dari dua kelas. Peserta Muda dikenakan biaya Rp800 ribu, Madya Rp900 ribu, dan Utama Rp1 juta.

Menurutnya, undangan untuk mengikuti UKW akan disebar ke seluruh media massa. ‘’Kita akan mengirimkan undangan ke redaksi-redaksi, sementara undangan dan pemberitahuan ke perwakilan-perwakilan PWI di kabupaten/kota di Riau, akan disampaikan oleh Sekretariat PWI Riau,’’ kata Novrizon. 

Mengingat terbatasnya kuota peserta, pihaknya berharap rekan-rekan wartawan segera mendaftarkan ke Sekretariat PWI Provinsi Riau, Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru. Pendaftaran telah dibuka mulai besok tanggal 14 November 2017, dan akan ditutup pada 12 Desember 2017. Peserta yang berminat juga bisa menghubungi saudara Abdul Gafur di 08127531635 dan Dona 085265904870.(rls)

BENGKALIS, DURI - Menyusul kebijakan pencabutan Izin Gangguan atau HO perusahaan dalam proses proses perizinan oleh Kementrian Dalam Negeri RI (Kemendagri) berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Setidaknya, Pemkab Bengkalis terpaksa kehilangan potensi PAD sebesar Rp2 miliar dalam setahun.
 
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis Indra Gunawan saat dikonfirmasi, Ahad (12/11/17). 

Indra Gunawan, Plt. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkalis
"Sejak Juli 2017 lalu sudah diberlakukan. Setidaknya PAD Bengkalis berkurang sekitar Rp2 miliar pertahun dari dicabutnya retribusi izin gangguan atau HO ini. Setiap pengusaha tidak lagi mengurus izin gangguannya setelah Permendagri Nomor 19 tahun 2017 terbit,” ungkap Indra Gunawan. 

Menurutnya, tujuan pemerintah pusat mencabut pengurusan izin gangguan di daerah yakni untuk mempermudah pengusaha untuk mengurus perizinan usaha. “Karena mungkin banyak beredar informasi dikalangan pengusaha untuk mengurus izin gangguan (HO) ini di daerah susah. Sehingga pemerintah pusat mengambil kebijakan seperti ini. 

“Jadi tanpa izin HO pengusaha dipermudah untuk mengurus perizinan. Namun disatu sisi berpengaruh dengan PAD,” jelasnya. 

Dari pencabutan ini, sebenarnya memiliki dampak bagi pemerintah daerah kehilangan PAD dari sektor perizinan gangguan HO. Namun dari kalangan pengusaha, teruratama pengusaha menengah kebawah mereka dipermudah dalam pengurusan izin.(dow)

BENGKALIS, DURI - Belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis diperkirakan akan menembus Rp3,62 triliun pada tahun anggaran (TA) 2018 mendatang. Jumlah ini disampaikan Bupati Bengkalis Amril Mukminin dalam sidang paripurna DPRD Bengkalis digelar dengan agenda penyampaian Nota Keuangan, Senin (13/11/17) siang. 

Jumlah belanja tersebut naik sekitar Rp400 miliar dari estimasi kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2018 itandatangani beberapa hari lalu sebesar Rp3,2 triliun lebih.

Dalam sidang dipimpin Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir, Wakil Ketua Indra Gunawan, Zulhelmi, Nota Keuangan yang disampaikan mencakup Pendapatan Daerah sebesar Rp3.576.732.466.000 (Rp3,57 triliun lebih), terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp516.534.317.000, (Rp516 juta lebih), kemudian Dana Perimbangan Rp2.656.895.309.000 (Rp2,6 triliun lebih), dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp403.302.840.000 (Rp403 juta lebih). 

Sedangkan untuk Belanja Daerah sebesar Rp3.626.732.466.000, (Rp3,62 triiliun lebih) terdiri dari, Belanja Tidak Langsung Rp1.438.360.338.748,41 (Rp1,4 triliun lebih) dan Belanja Langs ung, sebesar Rp2.188.372.127.251,59 (Rp2,18 triliun lebih). 

Selanjutnya Pembiayaan Daerah, yang berjumlah sebesar Rp50.000.000.000. (Rp50 miliar). Merupakan penerimaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang diproyeksikan atas pertimbangan perkembangan realisasi tahun 2017 ini. 

Dihadapan 30 anggota DPRD Bengkalis yang hadir, Bupati Bengkalis Amril Mukminin mengatakan, total APBD 2018 tersebut digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tersebar di 46 perangkat daerah, sesuai urusan dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23/2014, tentang Pemerintahan Daerah. 

Diantarnya, dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang, urusan pendukung dan urusan kewilayahan. 

Selain Bupati Bengkalis Amril Mukminin, tampak hadir Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis H. Arianto, pejabat teras di lingkungan Pemkab Bengkalis.(ben)

Powered by Blogger.