PEKANBARU, TENAYAN RAYA - Sejak pelaksanaan kerjasama dengan Pihak ketiga PT Multi Inti Guna (MIG) delapan bulan lalu, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah menggelontorkan dana Rp 8,5 miliar. Seperti diketahui nilai kontrak swastanisasi sampah tersebut Rp 53 miliar untuk 14 bulan.

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Pekanbaru
Namun Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan mengatakan belum bisa memastikan apakah ada potensi kerugian negara. Terhadap PT MIG sudah diputus kontrak oleh Pemko Pekanbaru setelah tim yang dikomandoi Sekretaris Daerah (Sekda) menggelar rapat.

Untuk potensi kerugian negara, kata Alek mesti dilakukan audit terlebih dahulu. "Kalau kerugian negara, untuk mengetahuinya tentu harus dilakukan audit," sebutnya.

Hanya saja Alek, menilai potensi kerugian negara akibat kontrak kerjasama dengan PT MIG tersebut kecil kemungkinan. Sebab anggaran yang sudah diserahkan ke pihak ketiga sampai bulan ke tujuh melakukan pekerjaan di Pekanbaru baru Rp 8,5 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 53 miliar.

"Dari november sampai Mei atau lebih kurang 7 bulan bekerja, baru Rp 8,5 milliar uang yang mereka terima. Atau 20 persen dari nilai kontrak. Saya rasa tidak ada kerugian negara di sana," sebutnya.

Menurut keterangan Alek, jika dihitung rata-rata perbulannya, maka pihak perusahaan hanya mendapatkan uang sebesar Rp 1 milliar. Jika kontrak PT MIG diteruskan selama setahun, maka nilainya tidak akan sampai Rp 53 milliar sesuai dengan kontrak yang ada. "Sisanya enam bulan lagi kalau diteruskan paling hanya Rp 14 sampai Rp 15 miliar. Berarti tidak habis sama mereka Rp 53 miliar itu, dari mana ruginya, itu logikanya," sebut Alek.

Permintaan audit tersebut seperti yang disuarakan Direktur Eksekutif LSM Indonesian Monitoring Development (IMD), Raja Adnan. Kepada wartawan dirinya menyampaikan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar melakukan audit terhadap proses pembayaran PT MIG oleh Pemko lewat APBD tersebut. “BPKP audit semua,” tuturnya.

Selain itu Raja Adnan mempertanyakan proses tender Rp 53 miliar yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) . “Kita harus pertanyakan ULP mencari perusahaan yang benar benar mampu. Dugaan saya tidak fair perusahaan tidak punya kapasitas bisa ditunjuk pemenang tender,” ujarnya.(dow/rik)

source : www.riau.news

PEKANBARU, SUKAJADI - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru tengah mengusulkan daging segar beku dari Badan Urusan Logistik (Bulog) jadi Tunjangan Hari Raya (THR). Hal ini diharapkan bisa meredam celah kenaikan harga daging sapi dipasaran.

Hal itu Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindag, Mas Irba H Sulaiman, Selasa (21/06/2016). “Kita sedang berkoordinasi dengan serikat pekerja untuk memasukkan daging murah ini di THR karyawannya. Inikan terobosan baru,” katanya.

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Pekanbaru
Irba menyebutkan jika dijadikan sebagai THR tentu kebutuhan daging murah ini akan semakin tinggi. “Stoknya jangan khawatir. Kita akan kembali lakukan koordinasi untuk penambahan daging ke Bulog," katanya.

Sebut Irba sejak Operasi pasar daging murah beku yang digelar Perum Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri bersama Disperindag Pekanbaru dan Riau mendapat respon yang positif dari warga. Sampai Selasa (21/6/2016) sudah 3,08 ton daging yang sudah tersalurkan ke masyarakat. 

Irba mengatakan tidak menyangka mendapat respon yang positif dari masyarakat. "Apalagi sebelumnya banyak isu yang beredar bahwa daging murah ini kualitasnya dikeluhkan oleh masyarakat. Namun ternyata itu salah, buktinya baru 2 minggu sudah 3 ton lebih daging murah yang terjual," katanya.

Irba menyebut program yang sangat membantu masyarakat. “Di saat harga di pasaran itu mencapai harga Rp 110-120 Ribu perkilogramnya, tapi di Bulog dijual Rp 80 ribu. Tentu ini sangat membantu dengan harga yang jauh lebih murah," kata Irba.

Namun dikatakan Irba, kekhawatiran juga muncul jika para pelaku usaha catering ataupun rumah makan beralih ke Bulog. "Kekhawatiran ini ada tentu saja ada. Namun ini akan kita pantau lagi bagaimana ke depannya," sebutnya. 

Diberitakan sebelumnya Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Riau berkoordinasi dengan Disperindag Kota Pekanbaru mulai menggelar operasi pasar daging sapi murah di dua lokasi di Kota Pekanbaru, Kamis (9/6/2016). Daging sapi beku dijual kepada masyarakat seharga Rp80 ribu per kilogramnya. Operasi pasar masih terus dilakukan sampai lebaran.(dow/rik)

PEKANBARU, BUKIT RAYA - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai mengefisiensi pemakaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pekanbaru tahun 2016. Akibatnya beberapa kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terpaksa dibatalkan.

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Pekanbaru
Seperti festival lampu colok yang rutin dilaksanakan Pemko pada bulan Ramadan tidak mendapat titik terang apakah dilaksanakan atau tidak. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Pekanbaru, Hermanius, Selasa (21/06/2016). "Sampai sekarang kita belum mendapat kepastian apakah festival lampu colok masih ada atau tidak,” katanya.

Disebutkan Hermanius memang dalam rapat, kegiatan tersebut tidak masuk dalam prioritas. “Yang pasti dalam anggaran untuk kegiatan bersangkutan masuk tanda bintang," ujarnya.

Hermanius menyebutkan festival lampu colok memang sudah menjadi tradisi tahunan di Kota Pekanbaru. Namun jika dana tidak mendukung, pihaknya juga tidak bisa memaksakan agar kegiatan tersebut terlaksana. Biasanya festival lampu colok digelar mendekati hari raya Idul Fitri.

Ketika disinggung mengenai besaran anggaran yang dibutuhkan untuk festival lampu colok, Hermanius enggan merincinya. "Dalam APBD mata anggarannya itu tidak khusus untuk festival lampu colok saja  tapi sekaligus tergabung dengan kegiatan untuk malam takbiran," sebut Hermanius.

Dirinya menyebutkan guna mensiasati festival lampu colok yang kemungkinan besar sudah ditiadakan tahun ini. Pihaknya berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan untuk tetap membuat lampu colok diwilayah masing-masing. "Paling tidak kalau seremoni festival lampu tidak ada, minimal lampu colok di kelurahan dan kecamatan tetap ada. Sehingga masyarakat masih bisa menikmati lampu colok," ujarnya.(dow/rik)

RIAU, BENGKALIS - Pemerintah Provinsi Riau harus menunggu persetujuan dari pihak PT Chevron untuk melakukan closing pipa minyak perusahaan itu, untuk kelancaran pembangunan proyek tol Pekanbaru-Dumai.

Asisten II Setdaprov Riau, Masperi mengatakan, Pemprov Riau bersama pihak SKK Migas, Hutama Karya dan Manajemen PT Chevron sudah melakukan pertemuan. Hasilnya ada beberapa titik pipa minyak dan pompa angguk itu, nantinya akan dilintasi oleh jalur tol.

"Pemetaan di lapangan sudah kami lakukan tentang clossing pipa minyak ini. Tol yang akan dibangun nanti akan melewati beberapa titik pipa minyak milik perusahaan Chevron," katanya, Selasa (21/06/2016).

Dia menambahkan, pembahasan selanjutnya, PT Chevron dan Hutama Karya akan menentukan titik wilayah mana saja yang akan dilewati jalur tol. Termasuk model kontruksi yang akan dibangun.

"Bentuknya itu apakah di atas atau dibawah tol. Itu masih disusun. Pihak Chevron sendiri mau membackup masalah ini. Sebab bagaimanapun pipa-pipa itu harus aman," katanya.

Pihak Hutama Karya dan PT Chevron akan melakukan survei bersama telebih dahulu, baru selanjutnya akan menentukan titik dimana saja pipa minyak itu akan dilintasi. Survei dilakukan disepanjang pembangunan jalan itu, mulai dari Pekanbaru hingga Dumai. Setelah itu barulah pembahasan tentang keamanan modal yang akan dibuat

"Jadi tol ini nantinya yang akan menyesuaikan dengan kondisi pipa. Di situ kita tahu apakah posisinya layak di bagian atas, atau bawah soal groundbreaking, kami masih menyesuaikan dengan jadwal Presiden," tambahnya.(ria06)

source : www.riau.news

RIAU, PEKANBARU - Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I Partai Golongan Karya, dilantik langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto sebagai pengurus partai itu untuk periode 2016-2020. Acara pelantikan ini berlangsung di Hotel Arya Duta, Pekanbaru, Senin (21/06/2016).

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Pekanbaru
Pelantikan DPD I Partai Golkar ini berdasarkan hasil Musyawarah Daerah (Musda) yang dilakukan beberapa bulan lalu. Acara tersebut mendapat simpatik dari keanggotaan parta dari berbagai daerah di Riau.

Hadirnya Stya Novanto dalam pelantikan kali ini, menjadi momentum yang sayang penting untuk membahas beberapa posisi penting, yang saat ini mengalami kekosongan jabatan. Seperti Wakil Gubernur Riau, dan Ketua DPRD Provinsi Riau.

Pelantikan ini dasarkan Surat Keputusan nomor KEP 97/DPP/Golkar/4/2016, tentang pengesahan komposisi dan personalia DPD Partai Golkar Provinsi Riau periode 2016/2020. Berikut susunan jabatan posisi penting di organisasi Partai Golkar:

Ketua DPD I Riau: Arsyadjuliandi Rachman
Ketua Harian : Ruspan Aman
Wakbid Organisasi: Juni Ardianto Rachman
Wakbid Kaderisasi dan Keanggotaan: Gumpita
Wakbid Pemenangan Pemilu Pekanbaru: Syahril
Wakbid Pemenangan Pemilu Kampar: Mashur
Wakbid Pemenangan Pemilu Rohul dan Rohil: M Yunus
Wakbid Pemenangan Pemilu Bengkalis, Kep Meranti dan Dumai: Abdul T
Wakbid Pemenangan Pemilu Siak dan Pelalawan: Marhadi
Wakbid Pemenangan Pemilu Inhu dan Kuansing: Supriati
Wakbid Pemenangan Pemilu Inhil: Sulastri
Wakbid Bidang Hukum dan Ham: Evanora
Wakbid Bidang Koperasi dan UKM: Tuah Laksamana Negara
Wakbid Pemuda dan Olahraga: Indra Gunawan
Wakbid Perempuan: Safitri
Wakbid Kerohanian dan Pengabdian Mayarakat: Dinawati
Wakbid Seni: Erna Yulianti
Sekretaris: Rzaldi
Bendahara: Maryeni

Sementara itu dalam sambutannya, Ketua DPD I Golkar Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan bahwa kedepan Golkan daerah akan siap mengawal proses pembangunan daerah dan terus memperkuat kaderisasi daerah.

"Kamipun siap menyokong Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2017 nanti," katanya.(dow/mel)

RIAU, PEKANBARU - Bertempat di Ballroom Hotel Harmoni Batam Sabtu pagi (18/06/16) karyawan karyawati BRK wilayah Kepulauan Riau menerima penghargaan langsung satu persatu dari Dirut BRK Irvandi Gustari, penghargaan yang dimaksud adalah Sertifikat Apresiasi ranking 3 level nasional penilaian MRI yang diberikan kepada masing-masing karyawan karyawati fronliner BRK wilayah Kepulauan Riau.

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
Prestasi ini merupakan hasil kerja keras yang dari para karyawan dan karyawati frontliner yang dengan cepat merubah mindset mereka, yaitu para Customer Service (CS), Teller dan Satpam dan tidak ketinggalan pula para Pinsi Pelnas, Pemimpin Kedai, Pemimpin Cabang Pembantu dan Pemimpin Cabang. Untuk BRK tidaklah mudah dalam mencapai prestasi terbaik ini, seluruh insan BRK membutuhkan kerja keras dan komitmen dari unit kerja terkait untuk mendukung percepatan perubahan level service yang telah diraih. Masing-masing unit yang terkait untuk prestasi ini diantaranya unit Desk Service Quality (DSQ), Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), Divisi Informasi & Teknolgi (IT) dan Divisi Operasional dan juga tentunya dari para karyawan dan karyawati frontliner.

Sebelumnya penghargaan serupa telah diserahkan juga oleh Dirut BRK Irvandi Gustari di Ballrom Dang Merdu Lt. 4 Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Pekanbaru kepada karyawan dan karyawati BRK wilayah kerja Provinsi Riau.

Ranking 3 Nasional yang diraih BRK secara total untuk tahun 2015 ini berdasarkan penilaian Lembaga MRI (Marketing Research Indonesia) dan Asbanda mencakup kategori pelayanan Teller, Customer Service (CS), Satpam, Fisik Gedung, ATM dan Telepon.

Prestasi ranking 3 naional yang diraih BRK terkait dengan service exellence ini merupakan yang terbaik dari BPD-BPD terkemuka seperti BPD Sumsel Babel pada posisi ke empat, BPD Jatim posisi ke lima, BPD DKI posisi ke sembilan dan BPD Jateng posisi ke sepuluh, sementara untuk BPD Sumut dan BPD Nagari tidak masuk kedalam penilaian 10 besar.

Untukposisi pertama dan kedua secara nasional adalah BPD NTB dan BPD KALSEL, kedua BPD ini termasuk kedalam kategori buku 1. Sementara untuk BRK termasuk kedalam kategori buku 2, yang jauh lebih komplek mekanisme penilaiannnya dalam ajang ini.

Menurut dirut BRK Irvandi Gustari, kinerja ini adalah merupakan hasil komitmen dan kerja keras dari semua stake holder, masukan dari pemegang saham, komitmen dari manajemen dan karyawan terutama frontliner, kemudian masukan dan kritik dari nasabah dan juga tentunya masukan dari insan media.Kemudian selanjutnya Irvandi menjelaskan, pada periode yang akan datang, akan jauh lebih berat bagi BRK dimana persaingan semakin ketat dan para pesaing tidak tinggal diam.

Turut hadir pada acara malam pemberian sertifikat apresiasi tersebut Direktur Dana & Jasa BRK Nizam dan seluruh Pinsi Pelnas, Pemimpin Kedai, Pemimpin Cabang Pembantu dan Pemimpin Cabang Kantor BRK wilayah Kepulauan Riau.(brk06)

ROKAN HULU, TAMBUSAI UTARA - TNI dari Koramil 11 Tambusai Kodim 0313 Kampar kembali mengamankan Bandar Narkoba bersama masyarakat dan Satuan Narkoba Polres Rokan Hulu (Rohul), menggerebek sebuah rumah diduga ditempati bandar dan pengedar Narkoba di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Selasa (21/6/16) .

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Rohul
Dari penggerebekan Selasa pagi sekira pukul 06.30 WIB, operasi dipimpin Kasat Narkoba Polres Rohul AKP Dasril dan anggota bersenjata laras panjang, diback up oleh 2 orang personil TNI Koramil 11 Tambusai maka diamankan 3 pria diduga sebagai bandar dan pengedar daun ganja serta sabu-sabu.

Ketiga tersangka diamankan petugas, yakni bandar sabu berinisial Zul alias Zul Ayam (42) warga KM 25 Mahato, bandar berinisial SRM (28) warga Sikampak Sumut, dan pengedar IW (32) warga Sindur Mahato.

Petugas juga mengamankan sekira 6 kilogram (kg) Narkoba jenis daun ganja kering, dan sekira 25 gram sabu siap edar dari rumah tersebut.

"Awalnya dua orang kita amankan, namun ada seorang pria yang rupanya supir datang ke lokasi. Jadi ada tiga orang kita amankan," jelas Kapolres Rohul AKBP Pitoyo Agung Yuwono, melalui Kasat Resnarkoba Polres Rohul AKP Dasril, Selasa sore.

Dari rumah milik warga berinisial DS di Desa Mahato tersebut, petugas amankan sekira 6 kg daun ganja kering dalam 10 bungkusan kertas, 25 gram serbuk bening diduga sabu, 1 timbangan, dan beberapa lintingan ganjan siap edar.

"Tiga tersangka dan barang bukti sudah diamankan ke Mapolres Rokan Hulu," jelas AKP Dasril.

AKP Dasril ikut dalam aksi pengerebekan bandar narkoba sesuai dengan permintaan dari Danramil 11 Tambusai Kapten Inf Yuhardi yang dimana mengajak untuk melakukan penangkapan.

Kasat Narkoba AKP Dasril pun setuju dan Langsung berangkat menuju Mahato. Tgl 21 Juni 2016 pkl 01.30 Kasat Narkoba bersama 5 orng anggotanya mampir di Markas Koramil 11/Tbs berkoordinasi langsung degan Danramil 11/Tbs.

“sengaja kita undang untuk melakukan koordinasi, ungkap Danramil 11 Tambusai di Markas Koramil 11 Tambusai.

Dengan digerebeknya rumah diduga ditempati bandar dan pengedar sabu, warga Mahato mengapresiasi dan berterima kasih terhadap anggota Koramil 11 Tambusai yang dimana sudah beberapa kali menagkap pengedar dan bandar Narkoba di kecamatan Tambusai.

Kecurigaan warga soal peredaran Narkoba di rumah DS ditempati bandar dan pengedar sudah lama. Kemudian warga melaporkan hal itu ke anggota Koramil 11 Danpos Ramil 11 Pelda S. Purba diteruskan ke Sat Resnarkoba Polres Rohul.(dow/kim)

ROKAN HULU, PASIR PENGARAIAN - Terkait Pelaksanaan Kegiatan Proyek Tahun Anggaran (TA) 2016, Asosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS) Rokan Hulu (Rohul) meminta kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa diSatuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul untuk segera melaksanakan Proses Pelelangan (tender) proyek APBD Rohul 2016 secara transparan yang sesuai dengan Peraturan dan Undang – undang yang belaku.

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Rohul
Sebab selama ini kinerjanya Dinilai lambat dalam proses pelelangan, Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS) Rohul Jhon Kanedy  angkat bicara terkait pelaksanaan kegiatan proyek pada APBD Rohul 2016 dan mengingatkan kepada seluruh pihak untuk selalu berhati-hati dan mengedepankan transparansi dalam proses tender tersebut, sehingga diharapkannya agar tercapai target pembangunan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

“Harapan kita jangan ada intervensi oleh pihak tertentu dan diminta transparan dalam pelaksanaannya, jangan sampai ada permainan dalam proses lelang tersebut. Saya harapkan nantinya setiap proses pengadaan barang dan jasa, baik kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia penerima, pelayan pengadaan, aparat pengawas intern dan penyedia barang dan jasa untuk menjalankan tanggung jawabnya secara akuntabelitas dan profesionalitas, karena semuanya itu demi kesejahteraan masyarakat negeri seribu suluk ” harap Jhon Kanedy kepada Wartawan Selasa, (21/6/16) di Pasir Pengaraian.

Menurutnya, jika pelaksanaannya dilakukan sistem satu pintu, Jhon Kanedy mengkhawatirkan tidak akan terakomodir, karena dapat mengganggu kinerja dinas atau satker yang memiliki kegiatan pembangunan. Satker selaku pelaksana proyek, lebih mengetahui tentang seluk beluk sistem kegiatan proyek tersebut dan mengetahui mana yang profesional atau tidak.

Jhon Kanedy juga berharap agar proses tender betul-betul fair (adil) dan harus mengedepankan prinsip transparan dan sehat. Selain itu tetap efisien, akuntabel, terbuka dan saling berperilaku adil dalam proses pelelangan, sehingga semua hasil pekerjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Jika dilakukan secara fair, hal itu akan jadi barometer dalam persaingan dan perdagangan pasar bebas di era global saat ini.

“Saya menghimbau kepada masyarakat jasa kontruksi yang ada di Rohul, mari kita secara bijak, profesional dan betul-betul fair untuk mendapatkan proyek sesuai bidangnya masing-masing yang telah diamanahkan dalam UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi. Sebab ini akan menjadi barometer kita dalam persaingan dan perdagangan pasar bebas diera sekarang ini ” himbaunya.

Lanjutnya, Jhon Kanedy mengajak kepada seluruh dunia  usaha di Rokan Hulu antara penyedia dan pengguna jasa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga dapat meningkatkan pembangunan di Rohul kedepannya.

Sementara itu, Kepala ULP Zulkarnain ST M.Si melalui Sekretarisnya Samsul Kamar S.Hut mengatakan, proses pelelangan untuk kegiatan 2016 ini sudah berjalan, setiap Dokumen yang disampaikan Satker, ULP memproses dan memverifikasi serta langsung mengumumkannnya. Samsul mengakui saat ini baru sedikit dokumen yang masuk, karena beberapa Satker belum meyampaikan dokumen untuk pelelalangan.

“pelelangan sudah mulai berjalan, itu bisa dilihat di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Pokoknya ULP, setiap dokumen satker yang masuk sama kita, hari ini disampaikannya hari ini juga kita umumkan “ kata Samsul.

Samsul menjelaskan, saat ini baru 11 dokumen yang masuk di ULP, yang terdiri dari Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Rohul 5 Dokumen, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (TRCK) Rohul 3 Dokumen, Dinas Perikanan dan Peternakan 1 dokumen, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) Rohul 1 Dokumen dan RSUD Rohul 1 dokumen.

Untuk menciptakan transparansi dalam pelelangan, Samsul menjelaskan dengan menggunakan LPSE yang dikembangkan oleh LKPP akan dapat menciptakan keterbukaan informasi dan akuntabel dalam proses tender atau pelelangan, untuk seluruh paket di Rohul sudah disampaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Seluruh Satker juga sudah menyampaikan SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan) untuk kegiatan yang dilelang.(dow/kim)


ROKAN HULU, TAMBUSAI UTARA - Berkat Porpormen yang baik yang dilakukan oleh anggota TNI Koramil 11 Tambusai di bawah komando Kapten Inf.Yuhardi bersama  Masyarakat Mahato akhirnya Jajaran Kepolisian Malpolres Rokan Hulu  berhasil di menciduk bandar Narkotika jenis Daun Ganja seberat 6 kilo gram dan shabu-shabu seberat 25, Gram  di Desa mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.(Rohul)

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Rohul
Hal itu di benarkan oleh Kapolres Rokan Hulu AKBP Pitoyo Agung Yuwono Melalui Paur Humas Polres Rohul Ipda.Ependi livino Selasa 21/06/16.

Di jelaskan Ependi Livino Peungkapan berawal dari kordinasi yang baik antara pihak TNI dan aparat kepolisian dalam menungkap jaringan besar Narkotika jenis daun ganja dan shabu-shabu yang sudah lama beraksi di tambusai .

Pemantuan memang di lakukan oleh pihak dari TNI dari anggota Koramil 11 Tambusai. Setelah dapat memastikan targek operasi yang di duga bandar narkoba anggota koramil 11 Tambusai dengan langsung meninformasikan kepada Kapten Inf.Yuhardi selaku komanda Koramil tambusai lalu Yuhardi melakutkan kordinasi dengan kasat narkoba AKP. Dasril dalam  menangkap sang bandar sekira pkl 02.00.Wib (dini hari) Kasat Resnarkoba Akp Dasril dengan di bantu beberapa personil langsaung turun ke lapangan.

Sekira pukul 07.00.Wib Tim mendapat Informasi dari anggota Koramil  bahwa Narkotika yg mnjadi TO sudah datang dan sekarang sedang dipaket dirumah salah seorang Terlapor. Selanjutnya Tim langsung melakukan pengintaian disalah satu rumah semi permanen dan setelah memastikan 3 org TO yang berada dalam rumah sedang memaket daun ganja serta memakai  Shabu kemudian langsung melakukan pegerebekan namun salah  salah seorang bernama Zulfansyah sempat melarikan diri dan akhirnya dapat ditangkap. 

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Rohul
Setelah dilakukan penggeledahan badan dan dalam rumah dengan disaksikan oleh anggota koramil serta Tokoh masyarakat dengan identitas pelaku  Zulfansyah (43) warga Km.25 Simpang Badak Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Sarimin, (28) warga Km.25 Simpang Badak Desa Mahato, Irwan Edi Syahputra Panggilan Iwan, (34) warga   Desa Kosik Putih Kecamatan.Simangambar Kabupaten. Padang Lawas Utara Propinsi Sumatra Utara.

Dengan rincian barang bukti 5 (Lima) ball daun ganja kering dibungkus kertas koran dan dilakban, 1(satu) ball dalam keadaan terbuka, dengan berat keseluruhnya kurang lebih 6v(enam) Kg,1(Satu) paket besar Shabu dgn berat kurang lebih 14,10 gram dan 11 (sebelas) paket sedang Shabu seberat 11 gram dgn total berat Shabu kurang lebih 25,10 gram.ujarnya.

Ditambahkan Ependi, sari pengembagan sementara itu ada dugaan kepemilikan senjata api yang di punya oleh DPO yaitu Eko, (28 ) warga Sikampak yang mana dirinya berhasil kabur dengan menabrak dinding rumah yg terbuat dari  tepas .

Kemudian ketiga tersangka langsung di giring kepolres rokan Hulu guna pengbangan lebih lanjut.ujarnya. Sementara itu Koramil 11/TBS.Kapten Inf.Yuhardi Menungkapkan kalau dirinya merasa bangga dengan kinerja dari anggota koramil serta peran aktip dari masyarakat dalam  menbantu pihak kepolisian dalam menangkap bandar narkoba yang ada di wilayah terotirial Koramil 11 Tambusai.

Kedepan tentu hal seperti ini perlu kita tingkatkan dengan bergadengan tangan bersama masyarakat serta pihak kepolisian guna menbrtas peredaran narkoba yang merusak anak bangsa demi terbebasnya anak negeri dari pwgaruh buruk narkoba.ujarnya.(dow/kim)

INDRAGIRI HULU, RENGAT BARAT - Masyarakat Desa Air Jernih, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dikagetkan dengan penemuan sebuah tengkorak kepala manusia. Tengkorak tersebut ditemukan di penggalian kebun karet milik warga pada Minggu (19/6/2016).

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Inhu
Kapolsek Rengat Barat, Kompol Franky yang turun ke lokasi penemuan tengkorak Tambunan menjelaskan, untuk saat ini belum diketahui identitas tengkorak tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan identifikasi untuk mengurai identitas pemilik tengkorak kepala tersebut.

Franky menjelaskan bahwa di sekitar lokasi penemuan tengkorak juga ditemukan sejumlah benda-benda.

"Kita menemukan beberapa helai rambut panjang, jacket sweater berwarna hitam, serta sejumlah potongan-potongan kain lainnya," ujar Franky, Minggu (19/6/2016).

Sejumlah potongan kain yang ditemukan antara lain, tanktop, celana dalam warna putih dan bra berwarna merah. Seluruh potongan pakaian tersebut dikumpulkan untuk kepentingan identifikasi. Tengkorak kepala tersebut selanjutnya dibawa ke kamar mayat RSUD Indrasari untuk diidentifikasi.(dow/tri)

PEKANBARU, TENAYAN RAYA - Pemerintah Kota Pekanbaru, menerbitkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2016-2017, untuk siswa baru, SMP dan SMA/ SMK.

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Pekanbaru
Berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 37 tahun 2016, menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, ditentukan jadwal dan sistem pendaftaran murid baru taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) dimulai  27 hingga 29 Juni.
         
Sementara bagi jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) pada 20-23 Juni. Sistim pendaftaran  ada yang masih manual dan ada yang dalam jaringan (daring) atau melalui online.
        
Pendaftaran dengan teknologi daring berlaku bagi sekolah negeri. Sementara swasta masih manual. Tujuan pendaftaran daring supaya sekolah bisa melakukan seleksi penerimaan calon siswa baru dengan baik.
         
Setelah perangkingan melalui daring, maka pengumuman calon peserta didik baru yang diterima untuk jenjang SMA/SMK negeri/ sederajat dilakukan 24 Juni.
         
"Pendaftar ulang bagi yang lulus seleksi atau pengambilan berkas pendaftaran yang tidak lulus dilaksanakan 25 dan 27 Juni pukul 08.00-12.00 WIB," katanya.
         
Namun bagi calon siswa yang dinyatakan diterima, tetapi tidak mendaftar ulang pada jadwal ditentukan, dianggap mengundurkan diri.
         
Selanjutnya, panitia penerimaan siswa baru akan melaporkan hasil daftar ulang peserta didik baru ke Sekretariat Penerimaan Siswa Baru Disdik Pekanbaru, 27 Juni dan paling lambat pukul 13.00 WIB.
         
"Pendaftaran dengan sistem daring berlaku untuk SMP, SMA/SMK negeri. sedangkan TK dan SD pendaftaran masih manual atau sama seperti tahun lalu," tegasnya.
         
Ia menambahkan kelulusan calon siswa baru diumumkan 30 Juni. Daftar ulang lulus seleksi atau pengambilan berkas pendaftaran yang tidak lulus 1 dan 2 Juli pukul 08.00-12.00 WIB
         
"Awal tahun ajaran baru 2016-2017 dan hari efektif belajar dimulai 11 Juli 2016 atau satu peklan setelah Idul Fitri.
         
Sedangkan mutasi memenuhi daya tampung kelas 1 SD, kelas VII SMP, kelas X SMA/SMK dimulai Januari 2017, tambahnya.(dow/ris)

source : www.riau.news

KAMPAR, BANGKINANG - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kampar tampaknya tidak terlalu mempersoalkan pemasangan alat peraga sosialisasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di pohon. Disebutkan, tidak ada larangan pohon dijadikan tempat memampangkan wajah para bakal calon.

"Kalau itu (memasang alat peraga di pohon), saya rasa tidak masalah. Kan cuma tempat menempel aja," ungkap Kepala BLH Kampar Irtarius, Minggu (19/6/2016). Menurut dia, BLH akan bertindak jika ada unsur pengrusakan.

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Kampar
Irtarius menyebutkan dua syarat alat peraga bisa ditempel di pohon. Antara lain, tidak sampai merusak pohon. Apalagi sampai menebang pohon agar alat peraga bisa dipasang.

Selain itu, kata dia, alat peraga tidak sampai mengganggu pemandangan dan keindahan kota. Bahkan apabila sampai mengganggu pengendara. Hal ini menyangkut dengan tata letak pemasangan alat peraga.

Irtarius mengakui, penertiban alat peraga belum menjadi wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada. Sebab, belum ada penetapan pasangan calon. Ia sepakat, hal itu masih wewenang Pemerintah Daerah.

"Soal pengaturan tata letak itu, lebih tepatnya wewenang Dinas Kebersihan dan Pertamanan," ujar Irtarius.

Pernyataan Irtarius berbeda dengan pegiat lingkungan dari Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR). Balon yang memasang alat peraga pada pohon, bahkan dinilai tidak ramah lingkungan. Pasalnya, pohon bisa mati jika alat peraga ditempel dengan menggunakan paku.(dow/tri)

RIAU, PEKANBARU - Sebanyak 75 orang lanjut usia (lansia) Tresna Werda Khusnul Khotimah Pekanbaru, Minggu (19/6/2016), menerima kedatangan Istri Gubernur Riau Sisilita Arsyadjuliandi beserta rombongan dari pengurus Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) provinsi Riau. 

Kedatangan Istri orang nomor satu di provinsi Riau tersebut dalam rangka silaturahmi dan memberikan bantuan untuk para lansia yang tinggal di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pelayanan Sosial Tresna Werda Khusnul Khotimah jalan Kaharudin Nasution, No. 116, Simpang Tiga Pekanbaru. 

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
"Kegiatan ini merupakan bentuk rasa kepedulian kami sekaligus untuk memperkuat silaturahmi dengan para lansia yang berada di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah," kata Istri Gubernur Riau Sisilita Arsyadjuliandi, Ahad (19/6/16). 

Bantuan yang diterima para lansia UPT Pelayanan Sosial Tresna Werda senilai seratus lima puluh ribu rupiah per orang. Suratno lansia yang sudah berumur 76 tahun sangat memberikan apresiasi kehadiran rombongan tersebut. Dengan adanya kunjungan ini dia merasa bahagia dan merasa masih memiliki saudara. 

"Saya mewakili para lansia di UPT Pelayanan sosial Tresna Werda Khusnul Khotimah mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Gubernur beserta rombongan BK3S Riau, dengan hadirnya bapak ibu kami merasa masih memiliki saudara yang banyak di Pekanbaru," ungkap Suratno pria lansia yang sudah menetap selama 2,5 tahun di panti sosial Tresna Werda Khusnul Khotimah. 

Setelah mengunjungi UPT Pelayanan Tresna Werda Khusnul Khotimah Istri Gubernur Riau (Gubri) beserta rombongan melanjutkan kunjungannya ke UPT Pengasuhan anak (Panti Asuhan, red) Sri Mujinab yang berlokasi di jalan Sutomo Pekanbaru, di panti ini, Istri Gubri beserta rombongan juga menggelar acara silaturahmi dan memberikan bantuan kepada 15 anak yatim piatu dan 30 anak kurang mampu yang berasal dari kabupaten/kota di Riau. 

UPT Pelayanan Sosial Tresna Werda Khusnul Khotimah dan UPT Pengasuhan Anak Sri Mujinab merupakan Unit Pelayanan Teknis dibawah koordinasi Dinas Sosial pemerintah provinsi Riau yang dikelola pejabat setingkat Esselon III, Sisilita Arsyadjuliandi berharap kedua UPT tersebut agar selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk para lansia, anak yatim piatu dan anak-anak yang kurang mampu.(ria06)

KUANTAN SINGINGI, TELUK KUANTAN - Kepala Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kuansing Muharlius menghimbau agar seluruh perusahaan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) dua minggu sebelum memasuki lebaran.

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Kuansing
Kepala Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kuansing Muharlius
Besaran THR yang harus dibayarkan oleh perusahaan tidak boleh kurang dari satu bulan gaji pokok karyawan. Kendatipun baru setakad himbauan katanya, namun nanti akan ada surat edaran yang akan ditandatangani oleh Bupati Kuansing.

"Sekarang belum Kita naikan masih ada koreksi sebelum kita sampaikan ke pimpinan,"ujarnya melalui Kepala bidang Pengawasan, Perlindungan Hub Industrial dan Ketranmigrasian (PPHIK) Brides Hinderlin kepada wartawan beberapa waktu lalu. 

Selain itu kata dia, dalam waktu dekat ini Disosnaker sendiri akan membuka Posko pengaduan masalah THR dikantor Disosnaker Kuansing. Kata dia, jika ada pengaduan terkait THR, Disosnaker siap menerima laporan tersebut."Tahun lalu tidak ada pengaduan, tahun ini tentu kita berharap perusahaan memberikan hak pada karyawannya dengan membayarkan THR sesuai ketentuan," harapnya.(dow/rit)

RIAU, PEKANBARU - Tiap tahunnya kenaikan harga kebutuhan pokok selalu terjadi. Melihat kondisi tersebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diharapkan memiliki solusi jangka panjang untuk mengatasi lonjakan harga kebutuhan pokok saat Ramadhan. Permasalahan itu sempat menjadi perhatian serius oleh Komisi B DPRD Riau. Dewan menilai, perlu adanya perencanaan pembuatan pasar induk agar bisa mengantisipasi terjadinya lonjakan harga seperti saat ini.
 
http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komsi B DPRD Riau Marwan Yohanes. Disebutkannya kenaikan harga bahan pokok yang hampir setiap tahun terjadi khususnya di Riau, disinyalir disebabkan ulah dari oknum tertentu. Dengan memanfaatkan momen hari besar seperti Ramadan dan jelang lebaran Idul Fitri oknum tersebut sengaja memainkan pasar sehingga terjadi lonjakan harga.

Maka dari itu, lanjut Marwan, Pemerintah sudah selayaknya membangun pasar induk di Riau. Sebagai solusi dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan harga di pasaran. Selain itu, pasar yang dibangun juga diperuntukan sebagai penyimpanan stok bahan pokok. Sehingga Riau tidak perlu lagi meminta dari Provinsi tetangga jika terjadi kekurangan.

“Dengan pasar induk tersebut, kita bisa menjaga stok bahan makanan yang ada di Provinsi dan tidak perlu lagi mendatangkan barang dari daerah-daerah tetangga,” kata Marwan yang juga merupakan Ketua DPD Gerindra Riau, Jumat (17/6).

Lebih jauh disebutkan Marwan, fungsi pasar induk nantinya juga dapat menyalurkan langsung bahan-bahan tersebut ke setiap Kabupaten/Kota. Sehingga daerah bisa saling memasok dan mengambil barang dari pasar induk.”bisa saling melengkapi tanpa bergantung lagi ke provinsi lain dan harga tentunya dapat menjadi lebih murah. Nantinya barang-barang kebutuhan dapat disalurkan langsung ke Kabupaten/Kota. Sehingga harga bisa stabil nantinya,” tuturnya.

Karena saat ini jika dilihat dari kebutuhan masyarakat Riau akan bahan pokok sudah sepantasnya Riau sebagai salah satu Provinsi terbesar di Sumatera memiliki pasar induk. Maka dari itu pihaknya dalam waktu dekat akan segera membicarakan soal pasar induk dengan satuan kerja (satker) terkait agar pembangunan pasar induk dapat terwujud.”yang diharapkan Pemerintah bisa langsung memantau dan mengontrol harga agar bisa tetap stabil walau pun jelang lebaran,”tambahnya.(ria/leg06)

RIAU, PEKANBARU - Istri Gubernur Riau Sisilita Arsyadjuliandi bersama Istri Pejabat Tinggi Pratama (IPTP) dan Pejabat Tinggi Pratama Perempuan (PTPP) di lingkungan pemerintah provinsi Riau memberikan bantuan 300 paket sembako gratis di kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir, Sabtu (18/6/16). 

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
Penyerahan paket sembako tersebut disaksikan oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman serta disaksikan Camat Tebing Tinggi dan IPTP beserta PTPP Riau di halaman Kantor Lurah Tebing Tinggi Okura. Seratusan masyarakat Okura yang hadir yang saat itu tampak antusias menyaksikannya. 

Sisilita mengatakan acara tersebut merupakan kegiatan bakti sosial yang digelar oleh IPTP bersama PTPP Riau. "Kegiatan bakti sosial ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat Tebing Tinggi Okura. Dan saya ucapkan terimakasih kasih kepada Camat Rumbai Pesisir dan Lurah Okura beserta jajaranya karena telah memfasilitasi kegiatan ini," kata Sisilita. 

Menurut ibu Gubri, 300 bantuan paket sembako yang diserahkan terdiri dari, beras, minyak goreng dan gula pasir, dia juga berharap agar bantuan tersebut dapat diterima dengan Iklas. Sisilita juga mengajak masyarakat muslim Tebing Tinggi Okura untuk meningkatkan amal ibadah dan memperkuat silaturahmi untuk menjaga kekompakan. Pada kesempatan yang sama Atan masyarakat RT 03 RW 04 Tebing Tinggi Okura mengatakan, kegiatan ini sangat membantu, karena keadaan ekonomi masyarakat Tebing Tinggi Okura yang pekerjaannya hanya mengandalkan dari hasil Nelayan, buruh perkebunan karet dan sawit. 

"Mewakili masyarakat Tebing Tinggi Okura saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Gubernur Riau Sisilita Arsyadjuliandi dan Istri Pejabat Tinggi Pratama serta Pejabat Tinggi Pratama Perempuan dilingkungan pemprov Riau, dengan adanya kegiatan Bakti sosial ini dapat membantu masyarakat Tebing Tinggi Okura," tutur Atan usai menerima bantuan paket sembako tersebut.(ria06)

PEKANBARU, SUKAJADI - Hingga pertengahan Juni 2016 ini, total nilai investasi di Pekanbaru hanya tercatat Rp 300 miliar. Rendahnya nilai investasi yang masuk akibat masih soal Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Pekanbaru yang sudah kadaluarsa dan belum ada Jawaban verifikasi Perpanjangan dari Pemprov Riau.

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Pekanbaru
Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM)
Pekanbaru, M Jamil
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Pekanbaru, M Jamil kepada wartawan. “Baru Rp 300 miliar. Itu rilis dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat,” katanya, Jumat (17/06/2016).

Jamil mengatakan sebenarnya total investasi yang akan masuk ke Ibu Kota Provinsi Riau itu bahkan mencapai Rp 2 triliun. Namun akibat Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) belum tuntas, sebab RTRW Riau yang sebagai dasar masih belum jelas.

RUTRK Pekanbaru hanya berlaku dari tahun 1991 hingga Desember 2015. Sehingga Pemerintah Kota tidak berani mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selama tahun 2016 ini.

“Potensi sebetulnya bisa mencapai Rp 2 triliun. Karena sebagian ada invenstasi belum bisa dilaksanakan. Seperti investasi bangunan hotel, rumah Sakit, dan mal itu belum bisa direalisasikan,” katanya.

Padahal jika RTRW Riau selesai dan RUTRK diperpanjang maka investasi Rp 2 triliun langsung masuk. “Artinya RTRW sudah Selesai, bisa menarik investasi me Pekanbaru, kendala utama itu. Investasi dasar itu IMB. Kalau tidak bisa diterbitkan bagaimana bisa memberikan investasi besar untuk Pekanbaru,” katanya.

Tentang apakah para investor nantinya akan beralih ke daerah lain, Jamil dengan penuh keyakinan hal tersebut kecil kemungkinan terjadi. "Pekanbaru tetap menjadi nomor satu tujuan para investor. Investasi hanya tertunda, investor sedang wait and see. Kalau permasalahan RTRW sudah selesai investasi tadi tadi masuk lagi,” sebutnya.

Untuk itu Jamil berharap Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Riau bisa segera menemukan titik temu terkait polemik RTRW ini. Sehingga tidak merugikan daerah lain seperti Pekanbaru yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat bergantung pada perolehan pajak.

Seperti yang diberitakan sebelumnya polemik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau masih berlanjut. Akibatnya investasi disejumlah daerah seperti Kota Pekanbaru terhambat.(dow/rik)

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Tiga oknum anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Mapolres Pelalawan berbagai pangkat harus menjalani pemeriksaan di Propam Polda Riau. Hal tersebut menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim Pengamanan Internal dari Markas Bersar (Mabes) Polri, Jumat sore (17/6/16).

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Pelalawan
ilustrasi
Informasi yang dirangkum dilapangan, ketiga anggota Polantas ini, ditangkap atas kasus pungutan terhadap pengurusan pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) di bagian Satlantas Mapolres Pelalawan.

Menurut sumber, tim Paminal ini yang dipimpin seorang berpangkat AKBP menggunakan Kijang Inova datang ke kantor Mapolres Pelalawan berpura-pura mengurus pembuatan SIM. Saat itulah, ketiga oknum Polantas Pelalawan tertipu oleh tim Paminal.

Belum diketahui persis, seperti apa motif tim Paminal ini, menjebak petugas pembuatan SIM di Satlantas Polres Pelalawan. Namun, tersiar kabar tim paminal, berhasil mengamankan barang bukti Rp 400 ribu diduga hasil dari pungutan pembuatan SIM.

Kapolres Pelalawan AKBP Ari Wibowo dan Kasat Lantas AKP Rachmad C. Yusuf SIK, ketika dikonfirmasi Jumat malam (17/6/16) belum berhasil memberikan keterangan resmi terkait OTT, tiga anggota Satlantas oleh tim Paminal Mabes Polri.

Komfirmasi berantai yang dikirim riauterkini.com, baik itu melalui sosial media whatsap, pesan singkat maupun sambungan telepon berulang-ulang kepada Kapolres dan Kasat Lantas tidak kunjung mendapatkan jawaban.(dow/rit)

RIAU, KEP MERANTI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau. Anggota DPRD Riau dari Kepulauan Meranti mempertanyakan WTP tersebut. 

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Meranti
"Saya bingung dengan kinerja BPK ni, dah jelas keuangan Meranti terus defisit atau kekurangan uang, bisa juga mendapatkan WTP. Provinsi yang sering kelebihan anggaran, dapat WTP juga," kata Muhammad Adil kepada Wartawan, Jumat (17/06/16). 

Anggota Komisi E DPRD Riau ini lantas mempertanyakan kriteria penilaian dari lembaga auditor tersebut. Ia pun tidak ingin jika dalam menilai keuangan suatu daerah, BPK RI Perwakilan Riau merujuk kepada pesanan kepala daerah yang bersangkutan. 

"Saat saya jadi anggota dewan Meranti dulu, kami pernah konsultasikan WTP ini dengan BPKP Riau, saya sempat marah sama mereka, apa kriteria WTP ini. Mereka jawab, penilaian WTP suatu daerah sudah sesuai dengan prosedur dan transparansi anggaran, begitu saja penjelasan mereka," ungkapnya. 

Meskipun mempertanyakan opini WTP tersebut, politisi Hanura ini tidak lupa mengapresiasi kinerja Pemkab Kepulauan Meranti. Ia pun berharap, prestasi ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan Pemkab Kepulauan Meranti. 

"Jangan sampai tahun depan tidak dapat WTP lagi. Walaupun WTP nya sendiri masih menjadi pertanyaan bagi saya, daerah yang sering defisit dapat WTP, provinsi yang kelebihan duit dapat WTP juga," tutupnya. 

Sebagai data tambahan, untuk keempat kalinya secara berturut-turut, Pemkab Kepulauan Meranti kembali mendapatkan Opini WTP dalam hal penggunaan anggaran.(ria/leg06)

INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Bupati Inhil H Muhammad Wardan dan Wakil Bupati H Rosman Malomo menghadiri penutupan Workshop Tunas dan Sistem Integritas tajaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamis (16/6/16). 

Sebelum ditutup, adapun materi pada hari ke-3 ini yakni mengenai Pengendalian Strategis KKN, Simulasi Pemetaan Pengendalian Strategis KKN dan Penyusunan Rencana Aksi. 

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Inhil
Kegiatan penutupan yang digelar di Gedung Daerah ini dihadiri juga Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, dan diisi juga dengan buka puasa bersama Mentor KPK dengan seluruh Bupati/Walikota se-Provinsi Riau dan turut juga diikuti Ketua dan Wakil Ketua DPRD Inhil. 

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam arahannya mengatakan, saat ini harus menyatukan visi bersama untuk mewujudkan Visi Riau sebagai Pusat Pengembangan Agrobisnis dan Agroindsutri, Wisata Air berdasarkan budaya Melayu yang terkemuka di kawasan Selat Malaka. 

"Kita harus menyamakan visi dan misi Riau 2020, untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dibutuhkan SDM yang berkualitas menganut nilai dan kompetensi yang memiliki internalisasi nilai-nilai kompetensi secara berkelanjutan," ujarnya. 

Disebutkan, Provinsi Riau memiliki 4 sungai besar yang berdekatan dengan Selat Malaka, kondisi ini sangat bernilai ekonomis. Tambahan pula dukungan dari kekayaan pariwisata dan budaya Melayu yang dimiliki daerah ini. 

Beliau juga menyampaikan keberadaan cagar budaya di aliran Sungai Indragiri dan luasnya potensi perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. 

"Mudah-mudaham dari kegiatan yang kita laksanakan selama 3 hari, setelah kembali ke daerah masing-masing akan menjadi spirit baru untuk menumbuhkan tunas-tunas dan integritas dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi di Provinsi Riau," ungkap Asisten I Sekdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie. 

Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, beliau mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang mengikuti workshop selama ini dengan semangat baru dan menerapkannya di daerah masing-masing.(ini06)

PEKANBARU, TENAYAN RAYA - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sedang bimbang. Penyebabnya akan ada banyak proyek multiyears atau tahun jamak yang bakal terancam tunda bayar. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah imbas berkurangnya pendapatan daerah dari pemerintah pusat dan Provinsi Riau. Bahkan dari beberapa proyek multiyears Pemko Pekanbaru yang sudah berjalan, kemungkinan hanya proyek pembangunan RSUD Pekanbaru Tipe C yang akan dituntaskan pembayarannya hingga akhir 2016.

http://www.riaucitizen.com/sehttp://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Pekanbaruarch/label/Berita%20Pekanbaru
Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru, M Noer kepada wartawan. Selain RSUD, proyek lain kemungkinan masuk dalam rencana tunda bayar.

Katanya tunda bayar itu terpaksa dilakukan karena rasionalisasi anggaran. "Mungkin hanya pembangunan RSUD Pekanbaru yang akan kita lunasi karena mendesak," sebut M Noer, Kamis (16/06/2016).

M Noer juga menjelaskan kondisi ini  bukan kemauan Pemko Pekanbaru sepihak, namun memang murni karena imbas dari berkurangnya pendapatan dan melemahnya perekonomian secara nasional. “Ini karena terpaksa memang begitu kondisinya dan bukan keinginan kita sepihak," tuturnya.

M  Noer  menyebut kepada SKPD pelaksana teknis proyek multiyears sudah diminta untuk melakukan perundingan dengan pihak ketiga selaku pelaksana pembangunan di lapangan. Jika memungkinkan Pemko Pekanbaru tetap berharap pekerjaan fisik tetap berlanjut namun pembayaran ditunda tahun depan.

"Alternatif lain, pekerjaan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki Pemko saja," ujarnya.

Jika hal itu dilakukan maka akan banyak proyek yang mangkrak. Sebab pengerjaan proyek tidak selesai karena keuangan sudah habis untuk membiayai pembangunan multiyears.

Tentang nominal kemungkinan rasionalisasi anggaran Pemko Pekanbaru yang akan ditetapkan dalam APBD P 216 ini, M Noer menolak merinci dan menyebut masih dalam tahap penghitungan. “Rasionalisasi itu pastinya nanti di APBDP saja, sekarang kita masih menghitung sembari menunggu hasil audit BPK untuk anggaran tahun 2015 lalu," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa proyek multiyear pemko Pekanbaru selain RS Pekanbaru adalah pembangunan SMK tekhnologi, SMP Madani, pembangunan pusat perkantoran terpadu Tenayan Raya serta pembangunan jalan lingkar luar.(dow/rik)

PEKANBARU, BUKIT RAYA - Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Pekanbaru akan menambal ruas jalan di Pekanbaru yang berlubang. Tambal sulam tersebut untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan saat lebaran nanti. 

"Target kita lebaran tidak ada jalan di Pekanbaru ini yang berlobang, khusunya ruas jalan yang banyak dilewati pemudik saat lebaran nanti," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Zulkifli Harun, Kamis (16/6/2016) di Pekanbaru.

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Zulkifli Harun
Saat ini, kata dia, pihaknya sudah menurunkan petugas untuk melakukan pemantauan sekaligus mengerjakan tambal sulam di ruas jalan yang mengalami kerusakan. "Petugas kita sudah mulai bekerja," sebutnya.

Jika di lapangan ternyata yang mengalami kerusakan adalah Jalan milik provinsi maka pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak provinsi.

"Kami akan menyurati pihak provinsi jika ada jalan milik provinsi yang ada di kota Pekanbaru mengalami kerusakan yang parah," ujarnya.

Sementara terkait dana yang disiapkan untuk melakukan pekerjaan tambal sulam, Zulkifli mengaku jika pihaknya memiliki dana sebesar Rp11 milliar yang siap untuk digunakan. Namun dana tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk tambal sulam saja.

"Dana Rp 11 milliar itu selain kita pakai untuk melakukan pekerjaan tambal sulam juga kita gunakan untuk biaya pembersihan parit," imbuhnya.(ria06)

ROKAN HULU, RAMBAH - Meski sedang melaksanakan Puasa pada Bulan Ramadhan. Tetapi kegiatan Militer di Koramil 02 Rambah tetap malakukan berjalan dengan mengadahkan  pembuatan jamban diwilayah Teritorial Koramil 02 Rambah Kodim 0313 Kampar (16/06/2016).

Kegiatan pembuatan jamban merupakan Prongram Komando yang dimana sasarannya kepada masyarakat yang kurang mampu yang tidak memiliki jamban.

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Rohul
“kita ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat walaupun kita tau sekarang masih masa bulan ramadan” terang Danramil 02 Rambah kepada Wartawan.

Disamping itu, hal ini juga mendukung untuk kesehatan masyarakat agar tidak terserang bibit penyakit, seperti diare, typhus, muntaber, disentri, cacingan dan gatal-gatal.

Dengan di bantu Bintara pembina Desa (Babinsa) Serka Yendri yang dimana langsung mendata masyarakatnya yang tidak memiliki jamban. Maka terdatalah Mara Sakti salah seorang warga Desa Rambah Tengah Hulu Pawan Rt 05 Rw 03 kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang tidak memiliki suatu ruangan tempat pembuangan tinja atau jamban.

“saya mendata dengan cara bertanya kepada pak Mara Sakti dan melihat serta meninjau lansung kerumahnya” sebut yendri Babinsa setempat.

Lanjutnya” setelah itu, maka saya langsung melaporkan kepada Danramil 02 Rambah yang langsung di teruskan ke Staf Koramil 02 Rambah Kopda Dedy Nofery. Samosir yang biasa di sebut Bajak Laut” ungkap Yendri.

Mara Sakti (29) salah satu masyarakaat Pawan Rt 05 Rw 03 yang di bantu oleh Militer Koramil 02 Rambah dibangunkan jamban buat keluarganya merasa bahagia dengan jamban barunya.

“kami sekeluarga sangat berterima kasih kepada bapak TNI. Dimana sekarang kami sudah memiliki jamban yang baru untuk keluarga kami. Ujarnya.

Mara Sakti juga mengakui, selama jalan enam tahun berkeluarga. Belum bisa mendirikan jamban untuk keluarganya. Dikarenakan Mara Sakti hanyalah sebagai masyarakat biasa yang kesehariannya hanya seorang petani.

“Selama ini kami hanya menggunakan jamban darurat saja pak, dimana biasanya kami melakukan pembungan tinja kesungai. Ya bagai mana lagi semua karena faktor ekonomi.” jelas Mara.(dow/kim)

RIAU, PEKANBARU - Bank Riau Kepri terima Kunjungan Kerja Pansus Komisi C DPRD Kabupaten Natuna pada Selasa (14/06) di Kantor Pusat Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri. Hadir dalam kunjungan tersebut Ketua Pansus Harken, SPd.Ek, Wakil Ketua Eri Marka, SE, para anggota pansus dan staf pendamping. Pansus Komisi C DPRD Kab. Natuna tersebut diterima oleh Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari, Direktur Dana & Jasa Nizam serta Direktur Operasional Denny Mulya Akbar.

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
Pansus berniat menambah jumlah saham di BRK mengingat Return ROE yang diberikan sangat tinggi sehingga menarik untuk menambah saham di BRK. Untuk tahun 2015 komposisi penyertaan modal yang dimiliki Kab. Natuna adalah sebesar 1,73% atau sebesar Rp 18.154.600.000,-. Untuk Deviden yang diterima oleh Kab. Natuna sendiri telah berkali lipat dari setoran modal yang telah diserahkan Kabupaten Natuna. 

Untuk kondisi saat ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini sangat mengandalkan pemasukan dari BUMD, BRK menjadi salah satu BUMD yang telah memberikan PAD yang cukup besar. Ketua Pansus Komisi C DPRD Natuna Harken, SPd.Ek berharap BRK dapat meningkatkan lagi peran sertanya terkait dengan pertumbuhan UMKM di daerah terutama untuk Kabupaten Natuna khususnya. 

Dalam pertemuan tersebut Direktur Operasional Denny Mulya Akbar memaparkan dihadapan pansus C DPRD Natuna mengenai Kinerja BRK dan Perkembangan terakhir bisnis BRK di Natuna dan sekitarnya termasuk tentang dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan BRK. Direktur Dana & Jasa Nizam juga turut memaparkan bahwa BRK senantiasa menjadi icon di wilayah bisnisnya. Untuk itu saat ini sedang dijajaki akan dibangun gedung Cabang BRK yang baru di Natuna dengan megah dengan konsep yag sama seperti di Cabang Siak dan Cabang Bangkinang. 

Pertemuan antara manajeman BRK dan Pansus Komisi C DPRD Natuna berlangsung hangat dan interaktif. Sebelumnya Bank Riau Kepri juga telah menerima kunjungan DPRD dari Kabupaten Rokan Hilir dan DPRD Indragiri Hilir untuk untuk penambahan modal. Diakhir acara dilakukan penyerahan plakat dan poto bersama.(brk06)

INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Momentum Milad ke-51 Kabupaten Indragiri Hilir tahun ini, diharapkan akan memunculkan spirit baru bagi segenap elemen masyarakat, khususnya penguatan kinerja aparatur dalam membangun negeri ini. 

Pernyataan ini disampaikan Bupati Inhil H Muhammad Wardan saat Sidang Paripurna Istimewa sempena Milad ke-51 Kabupaten Inhil, Selasa (14/6/16) di Gedung DPRD Inhil Jalan Soebrantas Tembilahan. 

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Inhil
Kegiatan Sidang Paripurna Istimewa ini dipimpin Ketua DPRD Inhil ini dihadiri Gubernur Riau yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Provinsi Riau H Kasiarudin, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Riau, Intsiawati Ayus SH MH, perwakilan Pemprov Riau, anggota DPRD Riau Dapil Inhil, Pemkab Tanjung Jabung Barat Jambi, unsur Forkopimda Inhil, para pejabat di lingkungan Pemkab Inhil dan para pengurus organisasi-organisasi di Inhil serta para tokoh masyarakat. 

"Momentum peringatan Hari Jadi ke-51 Kabupaten Inhil diharapkan akan semakin memantapkan dan memperkokoh tekad dan semangat juang kita, untuk terus membangun, mengantarkan Kabupaten Inhil untuk berdiri sejajar bahkan lebih maju dari daerah-daerah lain," harap Wardan. 

Lanjutnya, dengan selalu memegang komitmen terhadap visi daerah yaitu mewujudkan Indragiri Hilir yang lebih maju, bermarwah dan bermartabat. Kita harapkan perjalanan penbangunan daerah di masa yang akan datang akan dapat kita laksanakan dengan penuh kesungguhan guna menyentuh seluruh aspek kehidupan. 

"Diharapkan juga akan muncul kesegaran dan semangat baru bagi kita semua, khususnya untuk menguatkan kinerja aparatur dalam membangun Kabupaten Inhil dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," sebutnya. 

Dari sinilah kita kemudian bisa belajar untuk meningkatkan kualitas pengabdian dalam pembangunan bagi masyarakat guna mempertajam apresiasi pembangunan yang diwarnai cita-cita luhur yang bijak, demi mewujudkan masyarakat yang aman, damai, sejahtera dan harmonis. 

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini menjelaskan, sebagai bagian dari agenda reformasi, beberapa langkah yang substansial telah dilakukan, khususnya dalam mewujudkan kebijakan publik yang mendasar. 

"Beberapa diantaranya telah dilaksanakan dalam bentuk program yang strategis dan memihak kepada rakyat. Diantara program yang sangat mendasar tersebut adalah program Desa Maju Inhil Jaya," imbuhnya. 

Selain pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur umum lainnya. Program DMIJ juga berhasil memacu pembangunan pendidikan dan keagaman, seperti Program Maghrib Mengaji, Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pos Keamanan Terpadu.(ini06)

RIAU, PEKANBARU - Adanya anggaran Rp1,1 triliun dalam APBD Murni 2016 yang tidak bisa digunakan, membuat besaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau SiLPA diyakni mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. 

Sunaryo, Wakil Ketua DPRD Riau
Sunaryo, Wakil Ketua DPRD Riau
"Bisa jadi SiLPA besar lagi. Semua aturan harus jelas dan perencanaan dalam penganggaran harus jelas," kata Sunaryo, Wakil Ketua DPRD Riau kepada wartawan usai rapat paripurna, Selasa (14/06/16). 

Mantan wakil Walikota Dumai ini menjelaskan, anggaran Rp1,1 triliun yang tidak bisa digunakan akibat terbenturnya persoalan aturan kewenangan. Seperti kembalinya kewenangan SD sampai SMP ke daerah. 

"Banyak sekali kewenangan kembali ke daerah, seperti SD, SMP kembali ke daerah sehingga kita tidak boleh menganggarkan apapun di sini. Walapun sudah dianggarkan, tapi tetap tidak bisa dilaksanakan," ungkapnya. 

Lebih lanjut disebutkannya, persoalan ini akan menjadi perhatian bersama antara pemerintah Provinsi dan DPRD Riau. Anggota dewan pada prinsipnya tidak mau besaran SiLPA Riau meningkat tiap tahunnya. 

"Ini jelas akan menjadi pembahasan bersama dan kita tidak ingin ada SiLPA yang besar setiap tahunnya," tutup politisi PAN ini.(ria/leg06)

KUANTAN SINGINGI, TELUK KUANTAN - Bupati Kuansing Mursini dan pegawai dilingkungan Setda Kuansing, Senin(13/6/16) kemarin melakukan tes urine. Tes urine itu dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kuansing.

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Kuansing
Selain melakukan tes urine, BNNK juga melakukan audiensi sekaligus bersilturahmi dengan Bupati Mursini diruangan kerja Bupati. Menurut Kepala BNNK Kuansing, Wim Jefrizal mengatakan, sinergitas dengan Pemerintah daerah itu sangat penting guna mensukseskan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Kuansing.

"Ini pertemuan yang pertama kali BNNK dengan Bupati Kuansing pasca dilantiknya 1 Juli kemarin," ujar Wim.

Kata Wim Jerizal, adapun program kerja yang telah dan akan dilakukan oleh BNNK Kuansing kedepannya, mulai dari program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan.

Wim berharap dukungan dari Bupati terutama dalam hal P4GN di Kabupaten Kuantan Singingi. Menyambut rencana itu kata Wim, Bupati Mursini menyambut baik kunjungan BNNK Kuansing dan mendukung penuh program-program kerja yang dilakukan oleh BNNK di Kabupaten Kuansing.

"Bupati meminta Kepala BNNK untuk merinci kebutuhan-kebutuhan BNNK Kuansing yang dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah," sebut Wim.

Selain itu kata Wim, Bupati Mursini juga mendorong BNNK Kuansing untuk terus melakukan razia dan tes urine mendadak kepada seluruh pelajar dan pegawai. Bupati akan mengupayakan penyediaan anggaran untuk pengadaan alat tes urine bagi seluruh pegawai di Kabupaten Kuantan Singingi.(kua06)
Powered by Blogger.