PEKANBARU, LIMA PULUH - Guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Jhon Romi Sinaga  meminta agar seluruh rumah sakit (RS) di Kota Pekanbaru dapat melayani pasien peserta BPJS.

Namun dengan adanya rumah sakit (RS) yang masih enggan memberikan pelayanan BPJS tentu  sangat di sayangkan. Ini terkait masih ada sebagian rumah sakit yang belum menanggung BPJS seperti satu rumah sakit di Jalan Ahmad Yani, pihaknya akan melakukan pemanggilan dalam waktu dekat ini.

“Dari dulu sampai sekarang rumah sakit tersebut tidak ada menanggung biaya perawatan BPJS, kami selalu disuruh menunggu, jadi dalam waktu dekat ini kami akan panggil,” tegasnya.

Di sisi lian Romi juga mengingatkan, agar pelayanan BPJS sebagai pelayanan dasar, seharusnya melayani semua jenis penyakit dan harus ditanggung oleh BPJS. Terkait dengan adanya rencana penghapusan 8 item penyakit dari daftar tanggungan BPJS tersebut, pihak DPRD Kota Pekanbaru berharap pemerintah tetap mengakomodir keinginan masyarakat.

Seperti diketahui, delapan penyakit yang direncanakan penghapusan tersebut yakni, penyakit jantung, kanker, gagal ginjal, stroke, thalasemia, sirosis hati, leukimia, dan hemofilia.

“Ya, adanya kabar beberapa penyakit yang tidak lagi ditanggung oleh BPJS, sudah kami pastikan itu tidak benar. Kami berharap pemerintah tetap bisa mengakomodir semua penyakit yang diderita masyarakat,” ujarnya kepada Wartawan, Kamis (14/12).

Selain itu, pria yang kerap dipanggil JRS ini juga berharap masyarakat agar taat membayar iuran BPJS setiap bulannya, dan rumah sakit yang ada di Kota Pekanbaru juga tetap melayani setiap peserta BPJS yang ada.(dow)

PEKANBARU, BUKIT RAYA - Banyak persyaratan  dan kewajiban calon peserta lelang pengelolaan sampah Kota Pekanbaru. Tidak hanyaharus punya pengalaman, mereka juga disyaratkan harus memiliki modal minimal Rp5 miliar. Hal ini disampaikan Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Zulkarnain, Kamis (14/12).

Zulkarnain belum bisa menyebutkan kapan lelang terbuka itu dibuka. Pihaknya saat ini sedang menyusun berbagai kelengkapan lelang. Hanya saja, DLHK sudah mewanti-wanti. Tidak semua bisa ikut lelang. Dana Rp5 miliar itu bukan modal operasional, melainkan harus dalam bentuk deposto di dalam bank. 

“Mengantisipasi agar kejadian pada tahun lalu tidak terulang, Kepala DLHK sudah mengintruksikan untuk mempersiapkan semua syaratnya dan ketentuan. Jadi calon pengelola sampah itu nanti akan dibeberkan syarat umum kontrak. Syarat khusus kontrak hingga speks teknis. Salah satu syaratnya itu adalah untuk satu zona, pengelola harus punya deposit di bank minimal Rp5 miliar,’’ kata Zulkarnain. 

Sebanyak Rp5 miliar ini menurut Zulkarnain hanya untuk 1 zona. Maka kalau pengelola menang di dua zona, berarti perusahaan tersebut harus siap-siapkan deposit sebesar Rp10 miliar di bank. Modal ini, lanjut Zulkarnain, untuk dana jaga-jaga kalau seandainya anggaran terlambat cair dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Ekspekstasi DLHK Kota Pekanbaru menurut Zulkarnain, ada dua pengelola untuk dua zona tersebut. Sementara syaratnya merupakan syarat mutlak yang tak bisa ditawar.

Ekspektasi kami itu dua zona yang akan diswakelolakan  akan dilaksanakan oleh dua perusahaan. Jadi nanti kami akan mendapatkan pembanding. Para pengelolapun nanti akan terlihat bersaing bagaimana mereka dapat memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan kontrak yang sudah kami persiapkan,’’ terangnya.

Sementara itu, dua zona tersebut memproduksi sekitar 700 ton sampah per harinya. Zona pertama yang terdiri dari Kecamatan Payung Sekaki, Marpoyan Damai dan Kecamatan Tampan ada sekitar 360 ton per hari. Sementara pada zona 2  kawasan Kecamatan Senapelan, Sukajadi, Tenayan Raya, Bukitraya, Sail dan Kecamatan Pekanbaru Kota sekitar 340 ton sampah per hari.

Sejauh ini, daya keterangkutan yang dilakukan oleh DLHK Kota Pekanbaru, sejak didatangkannya 50 unit truk angkut sampah baru adalah 80 persen. Tentu wajib bagi para pengelola sampah nanti mencapai 100 persen. Apalagi nanti, untuk bayaran, penentuannya pertonase. Maka pengelola harus pikir-pikir, mampu atau tidak mengangkut 360 ton sampah dalam sehari di satu zonanya,terang Zulkarnain. 

Terkait dimungkinkannya ada dua perusahaan yang akan mengelola sampah di dua zona berbeda, Zulkarnain yakin bisa. Hanya saja, tidak tertutup kemungkinan pula hanya satu perusahaan yang akan menang lelang untuk kedua zona tersebut. Tentu apabila perusahaan itu mampu dan memenuhi syarat saat lelang nanti. Lebih dari satu perusahaan pengelola dalam satu wilayah administrasi ini bukan hal baru. Sebagai gambaran, Singapura sendiri bekerja sama dengan 6 perusahaan berbeda untuk 6 Zona angkutan sampahnya belasan tahun terakhir.(dow)

PEKANBARU, SENAPELAN - Pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang terjadi di Puskesmas Senapelan disoroti kalangan legislatif. Padahal dana tersebut merupakan biaya operasional yang diperuntukkan bagi tenaga medis dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. 

Dana BOK berasal dari Pemerintah Pusat. Dimana tenaga medis menerima sebesar Rp75.000. Tapi kondisi berbanding terbalik dengan kenyataan, sebab mereka hanya menerima uang sebesar Rp50.000. Akibat adanya pemotongan Rp25.000 dengan alasan hasil kesepakatan bersama. 

Wali Kota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT ketika dikonfirmasi awak media terkait persoalan tersebut tampak terkejut. Dia mengaku, sejauh ini belum menerima ada laporan pemotongan dana BOK yang dialami tenaga medis di Puskesmas Senapelan. “‎Saya belum dapat laporan, ini baru saya mendengarnya,” ungkap Wako, Kamis (14/12).

Dilakukannya pemotongan dana tersebut disampaikan Wako, pasti ‎ada alasannya. Namun saat ini dirinya belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan belum menerima laporan terkait persoalan ini. “Saya belum bisa memberikan tanggapan. Rasanya tidak mungkin dilakukan tanpa alasan. Tinggal dikomunikasikan saja,” katanya. 

Meski begitu kata Wali Kota Pekanbaru, pihaknya akan menindaklanjutinya. Apabila pemotongan itu terjadi karena ada kelalaian baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dirinya akan menerapkan sanksi disiplin bagi pegawai yang melakukannya. “Apabila itu ada kelalaian disengaja maupun tidak, sanksi disiplin pegawai akan kita terapkan,” tegasnya. 

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru, drg Helda S Munir menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemanggilan serta meminta klarifikasi kepada Kepala Puskesmas (Kapus) terkait permasalahan tersebut. “Sudah kita panggil Kapus dan kita juga telah minta penjelasannya,” jelas Helda. 

Helda menegaskan, tidak ada pemotongan terhadap dana BOK. Pengumpulan dana tersebut berdasarkan kesepakatan dan musyarawah bersama di  internal Puskesmas Senapelan. Dana tersebut kata dia, digunakan untuk kepentingan bersama-sama di Puskesmas. ‎”Itu sudah melalui musyawarah bersama di internal puskesmas. Dana itu tidak untuk Kapus. Melainkan digunakan bersama apabila ada kegiatan di puskesmas, misalnya mau menyambut bulan puasa atau mereka ingin makan bersama, maka dana itu yang digunakan. Jadi dana itu dari mereka, untuk mereka dan oleh mereka,” papar Helda. 

Ketika disinggung apakah kondisi seperti ini juga terjadi di puskesmas lainnya yang ada di Pekanbaru, Helda mengaku belum dapat memastikannya. Karena berdasarkan laporan yang diterima baru terjadi di Puskesmas Senapelan. “Di puskesmas lain belum ada laporannya. Baru di Puskemas Senapelan. Saya harapkan jangan itu terjadi,” pungkas Helda.(dow)

source : www.riaupos.co

RIAU, PEKANBARU - Penekanan terhadap penggunaan dana desa terus dilakukan. Itu supaya penggunaannya tidak keliru, sebab dalam pelaksanaan anggaran tersebut, masih banyak terdeteksi penyalahgunaan anggaran.

http://www.portalberitariau.com/
Hal ini ditegaskan oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Jumat (15/12/2017). "Makanya dalam hal ini kepala desa selalu diminta untuk memperbaiki kompetensinya. Ikut aturan lah dalam memanfaatkan anggaran tersebut," ujarnya. 

Andi Rachman mengatakan, bagaimana disalurkannya dana desa sebagai upaya memperbaiki kondisi pembangunan desa. Semangat itu harus dimengerti secara masif oleh setiap kepala desa. 

"Bagaimanapun ini ada pertanggungjawabannya. Bagaimanapun ini pasti ada yang awasi. Jadi kepala desa harus pandai memisahkan dana desa dengan dana yang lain. Kegunaannya dan kepentingan yang. Jadi jangan salah," ujarnya. 

Untuk bisa mewujudkan itu, Andi Rachman berharap kepala desa di Riau aktif dalam segala bentuk sosialisasi yang diselenggarakan. Hal semacam ini sebaiknya juga menjadi perhatian khusus bagi pendamping desa.(dow)

NASIONAL, JAKARTA - Permohonan pemohon Jhoni Boetja bersama 7 rekannya terkait pelarangan pernikahan dengan sesama pegawai satu kantor/instansi dikabulkan oleh Mahakamah Konstitusi (MK).

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar hakim ketua Arief Hidayat di persidangan, Kamis (14/12/2017).

Hal itu sesuai pasal 38 ayat (1) undang-undang 39/1999 yang menyatakan bahwa setiap warga negara dapat memilih pekerjaan yang diminati dan mendapat syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

Karena itu, pelarangan pernikahan sesama pegawai dalam satu perusahaan bertentangan dengan pasal tersebut. Terkait itu, para pemohon yang diwakili oleh Jhoni Boetja menyatakan kebahagiaan karena masyarakat tidak lagi harus khawatir di PHK oleh perusahaannya karena menikah dengan pegawai di kantor yang sama.

"Alhamdulillah kami bersyukur diterima semoga kedepamnya tidak ada PHK, karena frasa kecuali itu sangat berbahaya bagi perusahaan negara ataupun swasta," katanya di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Diterangkannya, terjadinya pernikahan satu kantor bukan tindakan yang disengaja pada saat awal masuk kerja. Pernikahan itu terjadi, sambungnya, karena rasa suka sama suka yang timbul seiring waktu dan tidak direncanakan.

"Karena masuk dalam satu kantor itu kan pada awalnya kami bukan niat untuk menikah (tapi) untuk bekerja, ya, sejalan dengan waktu ada pertemuan, diklat, pendidikan, dan jadi saling jatuh cinta dan menikah," sebutnya.

Adanya putusan itu membuat Jhoni berharap perusahaan-perusahaan mau memperkejerkan lagi karyawan yang pernah terkena PHK karena menikah dengan pegawai kantor.

“Setelah ini kami akan mencoba ke manajeman untuk memperkerjakan kembali," imbuhnya.

Guna mewujudkan hal itu, dia siap menjadi mediator bagi perusahaan dan karyawannya jika memang dibutuhkan. Jhoni dan 7 orang rekannya sendiri mengajukan perkara itu ke MK karena diawali dengan pemecatan sepihak oleh PT. PLN (persero) terhadap 300 karyawannya yang menikah dengan pegawai sekantor.(dow)

source : www.jawapos.com

SIAK, MEMPURA - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Siak, yang diketuai Bangun Sagita Rambe dan dibantu hakim anggota Yuanita Tarid, dan Selo Tantular. Rabu (13/12/17), menjatuhkan vonis hukuman mati kepada dua terdakwa penyalah gunaan narkotika golongan I, mereka adalah Aldino Kofardo (24),dan Zulfadli (24) warga Kabupaten Bengkalis.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim tersebut, sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak. Tuntutan JPU sebelumnya, bahwa keduanya dituntut dengan hukuman mati atas kasus narkotika yang mereka lakukan, yaitu membawa 40 kg Sabu dan 7.720 butir pil ekstasi.

Majelis hakim bergantian membacakan vonis, kedua terdakwa yang disidang secara terpisah tersebut. Setelah divonis, kedua terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya telah bersepakat untuk pikir-pikir atas vonis tersebut.

Setelah mendengarkan jawaban dari terdakwa yang pikir-pikir atas vonis itu, maka majelis hakim memberikan waktu seminggu, dan setelah itu majelis hakim menutup sidang.

Sebelum sidang ditutup majelis hakim, keluarga terdakwa Aldino keberatan dengan vonis hakim tersebut dan menilai hakim tidak adil kepada anaknya tersebut.

"Pak hakim tidak adil, anak saya hanya supir mobil dan dihukum mati. Ini tidak adil ibarat pisau tumpul ke atas tajam kebawah," ujar Uji ibu kandung terdakwa Aldino, dan diikuti tangis adik terdakwa yakni Sherli.

Suasana sidang sempat tegang dan aparat kepolisian yang berjaga, langsung mengamankan sidang dan akhirnya sidang dapat dilanjutkan. Dan setelah sidang ditutup majelis hakim, maka kedua terdakwa langsung dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Siak.(dow)

PEKANBARU, MARPOYAN DAMAI - Memperkenalkan sawit ke dunia pendidikan, Apkasindo gelar talkshow 'sawit adalah kita' di Kampus Universitas Islam Riau (UIR), Kamis, (14/12/2017).

Wakil Sekjen Apkasindo, Rino Afrino menyebutkan bahwa tujuan dari talkshow di kampus ini adalah untuk memberikan pemjelasan dan penerangan kepada mahasiswa betapa pentingnya sawit dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama rakyat Riau.

"Hampir separuh dari masyarakat kita di Riau bergantung ke sawit ini. Selain itu, kita sangat sejahtera dengan adanya sawit ini di Riau," ujar Rino, Kamis (14/12/2017).

"Dengan sawit, kita akan menguasai dunia. Negara Eropa saja heran, kenapa Indonesia bisa menguasai dunia lewat sawit ini," tambah Rino.

Sementara itu, Wakil Rektor I UIR, Dr. Nurman yang mewakili ratusan mahasiswanya menyebutkan bahwa pihaknya sangat menyambut baik acara ini.

"Kampus kita ini ingin go internasional. Jadi, kita sangat menyambut baik dan merasa terhormat kampus kita dijadikan tuan rumah kali ini," ujar Nurman.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Sejumlah kasus Pungutan Liar sepanjang 2017 begitu marak, bahkan melibatkan ASN setingkat pejabat tinggi pratama. Kasus pungli di tubuh ASN memang sudah menjadi rahasia umum, sehingga butuh penguatan pemahaman kepada ASN agar tidak menjadi sasaran Saber Pungli.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Ikhwan Ridwan kepada awak media, Kamis (14/12/2017). Dia mengatakan salah satu upaya untuk menangkal kebiasaan buruk tersebut, yakni ASN harus paham dan mengerti tentang PP 53 tahun 2010, tentang disiplin pegawai.

"Itu saja harus dipahami kalau mereka tidak mau menjadi sasaran Tim Saber Pungli. Dalam PP 53 tahun 2010 semuanya sudah mengatur jelas soal disiplin pegawai. Kalau ikut saja dengan aturan itu saya yakin tidak ada ASN yang menjadi sasaran Tim Saber Pungli," ujarnya.

Dia menambahkan, beberapa kasus tersebut memang pernah terjadi di tahun 2017 ini. Namun kata Ikhwan Ridwan sebagian besar laporan soal disiplin pegawai itu masuk Inspektorat dan belum ada pemberitahuan ke lembaganya.

"Memang sudah sejak awal, yang namanya ASN terima pungutan itu menyalahi aturan. Persoalannya saat ini masih banyak ASN yang tidak paham tentang peraturan itu. Sehingga semuanya dianggap main-main. Setelah tertangkap baru mereka menyesal," sambung Ikhwan Ridwan.

"Yang seperti ini juga sudah diingatkan Pak Gubernur. Dia sudah mewanti-wanti seluruh pejabat dan ASN bekerja saja sesuai aturan yang berlaku," sambungnya.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Jelang akhir tahun 2017, okupansi hotel di Riau mengalami penurunan dibandingkan pada akhir tahun yang lalu. 

Rata-rata okupansi dari 27 hotel yang terdiri dari bintang 2, 3, 4, dan 5 belum maksimal. "Rata-rata okupansi belum maksimal saat ini di angka 62% dari 27 hotel bintang 2, 3, 4 dan 5, yang idealnya yakni harus 70%," ujar Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Riau Ondi Sukmara, Kamis (14/12/2017).

Untuk kuartal IV musim libur natal dan tahun baru ini lebih bagus dari kuartal III, dan kuartal III lebih bagus dari kuartal II,  kendati demikian untuk fungsi kamar belum maksimal. 

Terlebih dengan banyaknya persaingan pasar membuat perhotelan sulit mencari tamu inap. 

"Saat ini semakin banyak segmen, kita cari semakin susah, maka semua hotel melakukan perbaikan, jadi kalau mau bersaing harus lebih baik, lebih nyaman, bagus dan harga bersaing," sebut Ondhi menambahkan. 

Adanya persaingan yang semakin ketat, ini diungkapkan ketua PHRI menjadi sebuah semangat baru, "Persaingan semakin ketat ini kita tidak merasa takut, justru semakin mendapatkan semangat, bagaimanapun juga tidak bisa kita hindari, tetap harus kita perjuangkan untuk hasil yang baik," pungkasnya.(dow)

source : www.beritapekanbaru.com

RIAU, PEKANBARU - APEX Bank Riau Kepri sebagai bank pengayom seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada di Provinsi Riau mengadakan workshop sinergitas dengan tema “Mendorong Efektifitas Penyaluran Kredit UMKM BPR Riau Dalam Rangka Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Riau”, Kamis (13/12/17). Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Direksi BPR yang ada di provinsi Riau ini dilaksanakan di Ballroom Dang Merdu Lantai 4 Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri.

Pertemuan ini dibuka langsung oleh Dirut Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari dan dihadiri oleh Kepala OJK Riau Yusri, Ketua Pengelola APEX BPR H. Nusirwan, SE yang sekaligus Pindiv MKM Bank Riau Kepri, Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo Riau) Zahrul Saupi, Direktur Operasional Bank Riau Kepri Denny M. Akbar, Direktur Keptuhan dan Manajemen Resiko Bank Riau Kepri Eka Afriadi dan seluruh Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang dan Cabang Pembantu serta Pemimpin Kedai. 

Saat ini telah terdaftar sebanyak 26 BPR di Riau yang telah bergabung menjadi Anggota APEX Bank Riau Kepri. Sebagai APEX Bank yang sebenarnya telah terwujud sejak tahun 2011 ini Bank Riau Kepri termasuk 3 BPD pertama yang menjadi APEX Bank dari 26 BPD yang ada di Indonesia. 

Kepala OJK Riau Yusri dalam sambutannya menyambut baik kegiatan ini, pertemuan ini merupakan pertemuan yang sangat penting. Ia juga mengapresiasi Bank Riau Kepri yang memiliki komitmen untuk membangun dan membesarkan APEX Bank Riau Kepri untuk menumbuhkan perekonomian di Provinsi Riau. APEX Bank Riau Kepri berperan sebagai Bank Pengayom dari BPR-BPR yang menjadi anggotanya. Selain itu Bank Riau Kepri dapat bekerja sama, bersinergi dan saling menguntungkan dengan BPR yang sudah jadi anggota dalam menumbuhkan kembangkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan rakyat di Provinsi Riau melalui UMKM. 

Direktur Utama Bank Riau Kepri menyampaikan fungsi APEX antara lain Pooling of Funds, financial support, dan Technical Support. Untuk bidang linkage fokus pada bidang kredit melalui kegiatan channeling dan executing sedangkan dalam bidang kompetensi melaksanakan program pelatihan bagi pengelola dan karyawan dari BPR-BPR yang merupakan anggota APEX Bank Riau Kepri. 

Dengan menjalankan fungsi dari APEX BPR ini maka Irvandi berharap dapat menumbuh kembangkan BPR-BPR yang menjadi anggota APEX Bank Riau Kepri dengan bersinergi sambil berbisnis. Selanjutnya mampu meningkatkan ekspansi kredit perbankan terhadap UMKM. Selain itu secara internal Bank Riau Kepri akan melakukan penyempurnaan pola kerja dan program sebagai implementasi ideal Bank Riau Kepri sebagai APEX Bank. 

Pertemuan ini berlangsung hangat, masing-masing direksi BPR-BPR yang hadir saling menyampaikan masukan serta harapan untuk memajukan perekonomian Provinsi Riau.(rls)
Powered by Blogger.