PEKANBARU, TAMPAN - Majelis hakim tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Jum'at (20/4/18) sore. Menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada lima terdakwa tindak pidana korupsi proyek pengadaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Pekanbaru. Lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Kelima terdakwa, Masdahuri selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan juga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pengadaan lampu PJU. Abdul Rahman, Afrizal alias Majid, pihak swasta selaku broker proyek, dan Munahar serta Hendy Wijaya, selaku penyedia barang. Tetap dinyatakan hakim terbukti secara sah melawan hukum dan juga menimbulkan kerugian pada keuangan negara.

Berdasarkan amar putusan majelis hakim yang diketuai Sulhanuddin SH, dalam sidang yang digelar sekitar pukul 18.00 WIB itu. Terdakwa Masdahuri dan Hendy Wijaya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan (20 bulan) denda Rp 50 juta atau subsider 3 bulan.

Sementara terdakwa Munahar, Afrizal dan Abdul Rahman, dijatuhi hukuman pidana penjara masing masing selama 1 tahun 2 bulan (14 bulan) denda Rp 50 juta subsider 2 bulan.

Untuk kerugian negara dibebankan kepada terdakwa Hendy Wijaya sebesar Rp 120 juta subsider 4 bulan. Terdakwa Munahar dibebankan membayar kerugian negara sebesar Rp 19 juta subsider 1 bulan, dan terdakwa Afrizal dibebankan membayar kerugian negara sebesar Rp 133 juta subsider 4 bulan.

Menurut majelis hakim, perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Atas putusan majelis hakim tersebut, baik terdakwa maupun jaksa, sama sama menyatakan pikir pikir.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, Astin SH, M Amin SH, Oka Regina SH, Puji Dwi Jona SH dan Nuraini SH, menuntut terdakwa Masdahuri dan Hendy Wijaya dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan.

Terdakwa Munahar, Afrizal dan Abdul Rahman dituntut masing masing 1 tahun 8 bulan penjara denda Rp 50 subsider 3 bulan. Munahar dibebani membayar kerugian negara sebesar Rp 19 juta subsider selama 1 tahun 

Terdakwa Afrizal alias Majid dibebani membayar kerugian negara sebesar Rp 133 650.000 atau subsider 1 tahun kurungan.

Terdakwa Abdul Rahman diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 135 juta, dan kerugian negara tersebut sudah dibayar terdakwa.

Terdakwa Hendy Wijaya,diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 914 juta atau subsider selama 1 tahun 6 bulan.

Seperti diketahui, perbuatan kelima terdakwa yang telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 2,6 miliar itu, terjadi tahun 2016 lalu. Saat Pemerintah Provinsi Riau menyalurkan Bantuan Keuangan (Bankeu) sebesar Rp 6 miliar lebih untuk penerangan lampu jalan.

Kegiatan tersebut masuk dalam Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Swasta dan Lingkungan Kota Pekanbaru 2016 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Pagu anggaran kegiatan tersebut Rp 6,7 miliar. Untuk kontraknya sendiri sekitar Rp 6,3 miliar

Namun dalam pelaksanaannya, kelima terdakwa telah melakukan praktik mark up dalam pengadaan barang. Akibatnya, perbuatan terdakwa ini menimbulkan negara sebesar Rp 2,696.000.000.(dow)

source : www.beritapekanbaru.com

PEKANBARU, SAIL - Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, kembali menginstruksikan kepada Kepala Badan Satpol PP Kota Pekanbaru untuk terus melakukan razia tempat-tempat hiburan malam di Pekanbaru yang disinyalir sering melanggar Peraturan Daerah (Perda). 

"Kalau bisa razia tiap hari. Mana tempat-tempat yang melanggar aturan dan membandel, kalau perlu sikat saja. Apalagi tempat usaha yang tak miliki izin," tegas Ayat, Jumat (20/4/2018). 

Ayat menyebut, selain untuk mendukung visi Pekanbaru menuju kota smart city yang madani, penertiban ini diharapkan bisa memberikan kenyamanan, keamanan dan ketentraman bagi masyarakat Pekanbaru. 

"Itu harapan kami dari Pemerintah. Makanya kalau bisa terus insentifkan razia tempat hiburan malam, apalagi jelang bulan ramadan," ujarnya. 

Tidak hanya itu saja, Ayat berharap peran serta dari RT,RW, Lurah dan Camat untuk terus memberikan pengawasan di wilayah sekitar jika melihat tempat-tempat yang disinyalir disalahgunakan oleh pengusaha untuk cepat melapor ke Satpol-PP Kota Pekanbaru. 

"Peran serta dan elemen dari bawah juga akan sangat membantu. Untuk itu, laporkan jika ada tempat hiburan malam yang menyalahi aturan, selain tentunya kami berharap pengusaha atau pelaku usaha juga taat aturan," pungkasnya.(dow)

RIAU, SIAK - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A Jalil, Jumat (20/4/18), lakukan kunjungan dalam rangka penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kehadirannya di sambut langsung oleh masyarakat siak yang memang sudah cukup lama menanti di Gedung Kesenian Siak Sri Indrapura.

Tampak hadir dalam acara tersebut, Kepala Badan Pertahanan Nasional, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekda Prov Riau, Plt. Bupati Siak, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Prov Riau, Pejabat Kementeriam Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Nasional, Ketua DPRD Kab Siak, Unsur Forkopimda Kab Siak, serta pejabat perangkat daerah di lingkungan Pemkab Siak.

Plt Bupati Siak H Alfedri dalam sambutannya menyebutkan, 1.000 sertifikat yang dibagikan ini diharapkan akan memberi kepastian hukum dan hak bagi kepemilikan tanah dan bisa mengurangi berbagai konflik pertanahan serta bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut Alfedri menjelaskan, tahun 2017 lalu melalui program PTSL ada 9.200 sertifikat prona yang nantinya akan dibagikan di hari ini. Kemudian juga, di tahun 2016 ada sekitar 2.500 sertifikat prona, 100 sertifikat untuk para nelayan, dan 250 sertifikat untuk UMKM.

"Tahun ini melalui kebijakan dan program strategis menteri agraria insyaallah akan dilaksanakan melalui progtam PTSL ini 17.000 persil sertifikat di kab siak, tentu ini program yang luar biasa. Termasuk 150 persil untuk nelayan dan 250 persil untuk UMKM"sebutnya".

Selanjutnya, tambah Alfedri, nantinya menteri akam menyerahkan tanah wakaf di masjid islamic center siak. Atas penserfikatan tanah wakaf di tahun lalu sebanyak 54 bidang tanah wakaf. Insyaallah tahun ini ada sekitar 150 sertifikat yang sedang dalam proses sertifikat.

"Nanti menteri akan menyerahkan sertifikatnya di masjid islamic center, sekaligus juga menteri akan menjadi khotib berkhutbah di masjid islamic center. Sepengetahuan kami ini pertama kalinya menteri nerkhutbah di negeri istana"ujarnya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A Jalil menyebutkan, pembagian 1000 sertifikat ini merupakan bagian dari program besar presiden untuk mempercepat sertifikat rakyat. Dan juga merupakan kebijakan presiden yang menyadari bahwa selama ini banyak sekali tanah yang belum bersertifikat. Akibatnya konflik tanah terjadi dimana mana, konflik antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan perusahaan serta pemerintah.

"Presiden memerintahkan kami di BPN untuk membikin program mempercepat memberikan sertifikat tanah rakyat, tahun sebelum-sebelumnya sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN setiap tahun kurang dari 1 juta bidak. Mulai tahun 2017 kita percepat, sehingga di tahun 2017 BPN seluruh indonesia mengeluarkan 5 juta bidak. Untuk propinsi riau tahun 2017 targetnya 140.000 bidak yang akan diberikan kepada rakyat. Tahun 2018 ini kita tingkatkan lagi targetnya, secara nasional tahun ini 7 juta bidak yang akan diberikan kepada rakyat seluruh indonesia"ucapnya.

Untuk prop Riau, lanjut sofyan, tahun depan akan dikeluarkan 155.000 sertifikat. Presiden punya target dan memerintahkan sebelum tahun 2025 semuanya sudah bersertifikat.

"Presiden sangat menyadari bahwa sertifikat ini sangat penting, intinya setelah dapat sertifikat akan menjamin kepastian hukum sehingga lokasi, luas, dan batas-batas tanah dapat diketahui. Jaga sertifikat ini baik-baik, kalau hilang pergi ke kantor BPN dan akan diganti, sertifikat ini bisa dijadikan jaminan dan agunan untuk modal usaha"pungkasnya.(rls)

DUMAI, MINAS - Lomba mancing di laut yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata kota dumai bakal digelar kembali pada hari Minggu 22 April 2018. Kegiatan ini bertempat di Pelabuhan tempat pelelangan ikan (TPI) Purnama, jalan Wan Amir Kota Dumai. 

Lomba mancing di laut merupakan salah satu dari 67 kegiatan yang telah masuk dalam Calendar of Events Riau (kalender iven pariwisata Riau) 2018, yang telah diluncurkan oleh Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya, di Balairung Soesilo Soedarman Kementerian Pariwisata Jakarta, Senin (12/02/2018) lalu, sekaligus memperingati hari jadi kota Dumai ke-19. 

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Fahmizal Usman, menjelaskan kegiatan perlombaan mancing dilaut itu, merupakan Iven tahunan yang sudah digelar sejak 18 tahun yang lalu. Menurutnya kegiatan ini sudah teruji dan bisa diandalkan untuk menambah kunjungan wisatawan.

"Kegiatan lomba mancing ini bisa membantu meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara. Untuk itu unsur pentahelix yang terdiri dari pemerintah, akademisi, pihak swasta, komunitas, media dan masyarakat, harus bersenergi membantu mendorong iven ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing," kata Kadispar Riau, Fahmizal Usman, di Pekanbaru, pada Jumat (20/4/18). 

Pada kesempatan yang sama, Fahmizal Usman, juga mengajak laskar digital yaitu komunitas Generasi pesona Indonesia regional Riau, agar ikut promosikan iven ini melalui media sosial." Gass maksimal agar iven ini bisa dilihat dunia," tegas Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Fahmizal Usman. 

Lomba mancing piala Gubernur Riau ke-17 tahun 2018 ini, memperebutkan berbagai hadiah yaitu, sepeda motor, televisi, kulkas, mesin cuci, uang pembinaan dan trophy. 

Jumlah peserta yang telah mandaftar sejak tanggal 22 Maret sampai 20 April 2018 sebanyak 714 orang dan akan ditutup pada Sabtu (21/4/2018). Pada kegiatan ini nantinya bakal menggunakan 100 lebih pompong (perahu motor kayu, red) dan speed boat. 

Adapun rincian jumlah peserta yang telah mendaftar, dari Negara tetangga Malaysia 5 orang, Provinsi Kepulauan Riau, 4 orang (1 grup), Provinsi Sumatera Barat 5 orang (1 Grup) dan dari tuan rumah Provinsi Riau sebanyak 700 orang. 

Pada lomba mancing tahun 2017 lalu, yang menjadi juara satu diraih oleh peserta dari pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, yang berhasil memancing ikan pari dengan berat 12 kilogram 

Selain kegiatan lomba mancing, di Kota nomor dua terluas di Indonesia itu, Dumai juga memiliki berbagai objek wisata yang menarik untuk dikunjungi wisatawan, yaitu hutan Bakau, pantai Puak Teluk Makmur, pantai Pulai Bungkuk, dan Pantai Ayu Akasia Indah.(dow)

source : www.beritadumai.com

RIAU, INDRAGIRI HULU - Pemprov Riau tidak mau terbelit masalah dengan mengurus Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Sebab kawasan ini memang sejak awal "akut" terhadap masalah perambahan dan peralihan kawasan dari hutan alam ke kebun sawit. 

Sikap enggan ambil risiko itu ditunjukkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi. 

Dia secara gamblang menyatakan bahwa status kawasan itu sebaiknya KLHK langsung yang menentukan. Makanya dalam RTRW Riau. 

"Teso Nilo ini mau diapakan itu urusan KLHK lah. Entah itu mau diputihkan, atau mau dijaga kembali hutankan silahkan saja," kata Ahmad Hijazi, Jumat 20 April 2018 di Pekanbaru.

Dia mengakui kalau kasus perambahan hutan yang terjadi di wilayah ini bukan rahasia umum. 

Termasuk ada banyak hutan di kawasan itu yang berubah menjadi kebun sawit. "Paling 15 persenan lah lagi hutannya," sambungnya.

Dilansir dari Wikipedia, Taman Nasional Tesso Nilo diresmikan sebagai taman nasional pada 19 Juli 2004 dan mempunyai luas sebesar 38.576 hektare. Kawasan ini juga di jadikan salah satu wikayah konservasi gajah. 

Namun dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan, hutan di wilayah Tesso Nilo banyak ditemukan kasus perambahan maupun beralih fungsi menjadi kebun sawit.(dow)

PEKANBARU, TAMPAN - Bagi anda warga Pekanbaru dan sekitarnya yang sedang mencari pekerjaan, kini PT Tekun Jaya Security Pekanbaru yang bergerak di bidang IT dan peralatan elektronik keamanan membutuhkan tenaga kerja, untuk menempati 8 posisi.

Marketing online
Sales distribusi
Admin
Tekinisi Instalasi CCTV
Teknisi elektronika
Teknisi Kabel Mobil
Teknisi IT
Web designer
Dengan persyaratan:

Menguasai komputer ms office (1,3,7,8)
Nilai plus bagi yang sudah berpengalaman di bidangnya (1-8)
Memiliki kendaraan sendiri dan SIM C (1-8)
Memahami area jalan di Pekanbaru dan Riau sekitarnya (2,4,6,7,8)
Dan melampirkan

Surat lamaran
Curriculum vitae
Fotocopy ijazah
Fotocopy KTP
Fotocopy transkip nilai
Pas photo
Dokumen pendukung lainnya
Nah, bagi anda yang berminat segera kirim lamaran anda ke PT Tekun Jaya Security di Jalan Riau No.112B, Pekanbaru. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi 0852 7809 0552 atau WA 0811 7526 868.

Informasi lowongan terbaru selanjutnya bisa anda ikuti di RiauCitizen.com, yang selalu memberikan update informasi lowongan kerja setiap harinya.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis kemarin, 19 April 2018, sempat melakukan pertemuan tertutup dengan Plt Gubri Wan Thamrin di ruangannya, komplek perkantoran Gubernur Riau gedung Menara Lancang Kuning, Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru.

Pertemuan tertutup itu memang tidak berlangsung lama. Hanya sekitar sejam. Diketahui bahwa, niat KPK mendatangi Plt Gubri ke ruangannya untuk mengumpulkan sejumlah data terkait tunjangan pejabat Pemprov Riau, termasuk tunjangan yang diterima Wan Thamrin Hasyim sendiri sebagai Plt Gubernur Riau.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, Jumat, 20 April 2018. "Litbang (penelitian dan pengembangan, red) KPK itu ingin mendapatkan bahan informasi dan masukan tentang berapa tunjangan pejabat Pemprov kemudian dicocokkan dengan kinerja. Ini dilakukan kepada wilayah yang dianggap rawan ada tindakan korupsi," katanya. 

KPK saat ini tengah melakukan penelitian terhadap itu untuk mengetahui apakah pejabat dengan tunjangan atau gaji yang tinggi sejalan dengan profesionalime dan hasil capaian kerja yang memuaskan, atau mungkin sebaliknya, justru rawan terhadap penyimpangan dan korupsi. 

"Pertemuan dengan Plt Gubri kemarin itu untuk mengumpulkan data, interview. Misalnya gaji dan tunjangan Sekda dan Plt Gubri, seberapa besar, sih. Nah, itu nanti akan dibandingkan dengan wilayah lain," ujar Ahmad Hijazi. 

Dia menambahkan, terhadap hasil penelitian itu akan merumuskan sebuah rekomendasi dari KPK terhadap jumlah gaji layak yang seharusnya diterima oleh seorang pejabat.

Hijazi mengklaim Pemprov Riau memberikan dukungan terhadap kajian yang tengah dilakukan oleh KPK. "Kalau memang itu berdasarkan hasil kajian yang matang maka untuk tunjangan pejabat itu bisa merujuk pada kajian KPK," katanya.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Rabu (18/4/18) Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Riau menyampaikan kesimpulan hasil penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran  Netralisasi ASN oleh pjs Bupati Inhil Rudyanto, SH, M.si dan plt Bupati Siak Drs.Alfedri M.Si.    

Keputusan diambil dalam Rapat Pleno yang diadakan pada hari Rabu malam (18/4/18) di kantor Bawaslu  Riau yang baru yakni jalan Adi Sucipto No.284 (komplek Transito) Pekanbaru pada pukul 08.30 Wib dan pukul 10.00 Wib oleh tiga orang anggota Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan (merangkap ketua), Neil Antariksa dan Gema wahyu Adinata. 

Untuk kasus alfedri, Bawaslu provinsi Riau berkesimpulan Bahwa dugaan pelanggaran yang lakukan Alfedri tidak memenuhi syarat untuk di register menjadi temuan.. 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Bawaslu Provinsi Riau melalui pemanggilan kepada alfedri pada tanggal 3 April 2018 untuk pemberian keterangan ke Bawaslu Riau di kantor lama jalan Sultan Syarif Kasim no.119 pekanbaru, Bawaslu Provinsi Riau berkesimpulan bahwa Alfedri bukanlah Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi pejabat Negara/ Daerah, acara "Debat Kandidat" yang dihadiri Alfedri tidak tergolong kegiatan kampanye, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengurus izin cuti kampanye. Mengenai foto bersama paslon no 1, diperoleh keterangan bahwa foto tersebut dimaksudkan sebagai dokumentasi internal Tim Koalisi bukan untuk disebarluaskan.  Karena alfedri  sebagai ketua Tim koakisi berfoto dengan calon untuk kepntingan dokumentasi kami kira boleh saja, asal tidak tidak ada masyarakat lain seperti dalam kampanye. Bagaimana jika alfedri berfoto bersama paslon dalam kegiatan/ rapat internal Tim Koalisi?  Apakah itu termasuk pelanggaran juga ? Sementara posisi dia sebagai Ketua Tim Kialisi mengharuskan dia melakukan.pemenangan calonn ? Tanya Rusidi Rusdan. Memang ini termasuk persoalan pelik. 

Berdasarkan penelusuran Bawaslu dari pemberian informasi awal dari T. Zulmizan F Assagaff ketua Harian Karib Paslon No.1 bahwa acara tersebut murni acara Tim koalisi dan alfedri hadir sebagai ketua Tim koalisi dan sekaligus ketua DPD PAN kabupaten Siak. 

Hasil penelusuran Bawaalu Provinsi Riau mendapatkan informasi bahwa Keberangkatan Alfedri ke jakarta tidak didampingi ajudan atau staff dan biaya perjalanannya di tanggung pribadi. Hal ini dibahas dalam rapat sentra gakumdu Bawaslu Provinsi Riau pada tanggal 17 april 2018, yg berkesimpulan dugaan pelanggaran alfedri berupa foto bersama, yang di duga awal melanggar pasal 71 ayat 1 undang-undang no. 10 tahun 2016, yang intinya larangan pejabat daerah bertindak menguntungkan salah satu paslon, menyatakan alfedri tidak memenuhi syarat materil untuk diregister sebagai temuan pelanggaran pidana.   

Namun bawaslu tetap menyurati alfedri untuk pencegahan pelanggaran kedepannya, sebab selain sebagai ketua Tim Koalisi beliau juga sebagai pejabat daerah agar menjalan tugas sebagai pejabat daerah yang harus menjaga Netralisasi dan profesionalitas kerja.  

Sementara itu, untuk dugaan pelanggaraan ASN yang dilakukan Rudyanto ( Pjs. BUPATI INHIL), Bawaslu  Riau juga telah melakukan penelusuran, diantaranya memerintahkan Panwaslu juga ke Kabupaten Inhil untuk.memeriksa camat GAS, berdasarkan informasi awal berupa foto 5 orang sedang duduk melakukan pertemuan dalam sebuah ruangan kantor seorang camat berinisial IM (camat GAS),  AK (kades Teluk Pantaian), SF (kades Kualu Gaung), BN (kades Idaman), dan YS (pjs kades Harapan Makmur). 

Berdasarkan penelusuran oleh Panwaslu Kabupaten Inhil terhadap dugaan pelanggaran disimpulkan terdapat pelanggaran netralisasi ASN atas inisial nama IM sebagai camat GAS dan YS sebagai ASN. Keduanya telah direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Inhil kepada KASN sebagai Pelanggaran Netralisasi ASN.  

Sedangkan percakapan yang ada di grup WhatssApp "KADES CAMAT GAS PJ BUPATI" dari nomor yang diduga nomor hp Rudyanto yg bertukiskqn :... "mantap pak...salam sama pak wali..sukses buat kita semua pak", Bawaslu Riau menyimpulkan kalimat tersebut belum bisa ditafsirkan sebagai bentuk dukungan, karena bersifat kalimat biasa, tidak ada arahan atau ajakan untuk.memilih atau.memenangkan paslon tertentu. 

Jadi, hasil penulusuran kepada keduanya, Bawaslu Provinsi Riau menyimpulkan dugaan pelanggaran tersebut  belum memenuhu syarat unyuk di register menjadi temuan.!  

Namun, meskipun belum memenuhi syarat untuk diregister menjadi temuan, Bawaslu Provinsi Riau tetap menyurati kedua pejabat tersebut agar dalam menjalankan tugas sebagai pejabat Daerah menjaga Netralisasi dan Profesionalitas kerja. Khusunya kepada Rudyanto yang telah 2 kali diundang oleh Bawaslu Riau terkait dugaan Pelanggaran netralisasi ASN.(dow)

source : www.portalberitariau.com

PEKANBARU, TAMPAN - Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru mencatat sebanyak 623.095 jiwa sudah melakukan perekaman Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dari jumlah wajib E-KTP 640.329 jiwa. 

"Dari angka tersebut masyarakat Pekanbaru yang sudah memiliki KTP sebanyak 616.813 jiwa," kata Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru, Baharuddin, Jumat (20/4/2018). 

Bahar menyebut, saat ini pengiriman blanko dari Pemerintah Pusat memang sedang lancar. Hal ini tentunya akan mempercepat proses pencetakan E-KTP bagi masyarakat Pekanbaru yang sudah lama belum memiliki KTP. 

"Untuk itu, sesuai SOP pencetakan KTP bisa kami lakukan dalam waktu 14 hari. Tapi kalau pun tak ada kendala, mana berkas yang sudah lama bisa kami prioritaskan untuk segera dicetak," ujarnya. 

Mantan Kesbangpol Kota Pekanbaru ini menyebut, selama ini keluhan dari masyarakat mengenai lambatnya proses pencetakan KTP masih sering terjadi. Hal ini disebabkan karena alat pencetakan yang ada di Disdukcapil dari 8 hanya 4 unit yang masih bisa digunakan. 

"Untuk alat pencetakan 4 yang bisa digunakan di kantor. Kami intinya setiap kecamatan memiliki alat pencetakan. Jadi kami bisa mengontrol. Selain itu, bagi masyarakat yang belum merekam, bisa langsung merekam di UPTD Kecamatan yang memiliki alat perekaman," ungkapnya.(dow)

PEKANBARU, SAIL - Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menyampaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir tidak mencapai target di tahun 2017 silam.

Seperti yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Kendi Harahap, dari target Rp11,2 miliar, PAD yang didapatkan dari sektor parkir hanya sekirar Rp8,8 miliar.

"Ya tahun 2017 silam kita akui tidak mencapai target. Tahun lalu yang terkumpul hanya Rp8.804.542.000," tuturnya, Kamis 19 April 2018.

Kendi menjelaskan dari total Rp8 miliar lebih PAD yang didapat dari sektor parkir, kendaraan roda dua menjadi penyumbang terbanyak dengan rincian Rp5.425.199.600. Sementara untuk roda empat, totalnya hanya mencapai Rp3.379.342.400.

Kendi menjelaskan ada beberapa faktor penyebab kenapa PAD dari sektor parkir ini tidak tercapai. Salah satunya masih banyaknya parkir liar yang tentunya menjadi pesaing utama dari parkir resmi yanh telah mengantongi izin dari Dishub Pekanbaru.

"Masyarakat kurang mengetahui mana yang resmi dan mana yang tidak," keluhnya.

Menanggapi banyaknya parkir liar, Kendi mengklaim selama ini berupaya melakuka pengawasan bahkan penindakan.

"Kita melalui UPTD parkir selalu turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Bahkan saat mendapat laporan masyarakat ada yang tidak beres seperti juru parkir liar, kita juga langsung cepat tanggap," klaim Kendi.(dow)
Powered by Blogger.