PEKANBARU, LIMA PULUH - Pengguna jasa layanan parkir di Jalan Jendral Sudirman, Kota Pekanbaru mulai menerapkan pembayaran secara non tunai. Tahap awal menggunakan QRIS yang merupakan satu teknologi pembayaran lewat SCAN QR Code.

Masyarakat bisa membayar jasa layanan parkir lewat smatphone atau gawainya. Sejumlah perbankan sudah menerapkan pembayaran lewat QR Code. Masyarakat juga bisa menggunakan LinkAja, Go-Pay, OVO, ataupun Dana.

Tim Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru bersama perbankan dan PT Yabisa Sukses Mandiri melihat langsung proses uji coba. Para juru parkir sudah mulai memiliki QR code untuk pembayaran jasa layanan parkir, Minggu 19 September 2021.

Proses uji coba dilakukan di depan parkiran Pasar Buah Pekanbaru, Jalan Jendral Sudirman. Mereka melakukan scan QR Code yang dimiliki juru parkir. Dana tersebut langsung masuk ke rekening bank pengumpul jasa layanan parkir.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Yuliarso mengatakan, pembayaran non tunai adalah bentuk penerapan teknologi. Ia menyebut pembayaran lewat QR code ini menjadi pilihan bagi pengguna jasa layanan parkir.

"Penguna layanan baik roda dua atau roda empat cukup scan QR code yang dikalungi para juru parkir," terangnya kepada awak media.

Menurutnya, masyarakat bisa menggunakan aplikasi pembayaran lewat QR Code. Selain itu juga bisa aplikasi dari sejumlah perbankan yang mendukung pembayaran lewat QR Code.

Lebih lanjut dijelaskan Yuliarso, masyarakat sudah bisa memakai layanan pembayaran parkir secara non tunai. Ia menyebut, untuk tahap pertama penerapan pembayaran parkir non tunai berlangsung di sepanjang Jalan Jendral Sudirman.

Total ada 90 titik pembayaran jasa layanan parkir secara QR code di sepanjang Jalan Jendral Sudirman. Pihaknya bersama rekanan juga segera menerapkan pembayaran lewat e money.

Para juru parkir nantinya memiliki mesin EDC atau electronic data capture. Masyarakat bisa membayarkannya dengan e money dari perbankan. Persiapan jelang penerapan bayar parkir secara non tunai pada 1 Oktober 2021 mendatang.

Yuliarso menyebut, pembayaran parkir secara non tunai ini hanya pilihan. Masyarakat masih bisa melakukan pembayaran parkir secara tunai. Petugas nantinya memberikan karcis parkir.

"Kita tetap tampung pembayaran yang tunai, secara perlahan kita sosialisasikan ke masyarakat," katanya menjelaskan.(dow)

KUANSING, TALUK KUANTAN - Isu akan adanya pelantikan dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing mulai merebak di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kuansing. Sejumlah ASN pun banyak yang bertanya-tanya kapan digelarnya pelantikan oleh Bupati dan Wabup Kuansing.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Kuansing Suhardiman Amby yang dihubungi awak media tidak menampik akan adanya pelantikan dalam waktu dekat ini.

Namun pelantikan tersebut dilakukan guna mengisi kekosongan jabatan terutama pejabat eselon III dan IV.

"Cuma mengisi jabatan yang kosong," kata Wabup, Kamis, 16 September 2021.

Jabatan yang kosong tersebut lanjut Dia, jabatan yang ditinggal pejabat sudah pensiun. "Sehingga terhadap jabatan ini akan segera kita isi supaya pemerintahan berjalan dengan baik."

Menurutnya, Pemkab Kuansing belum bisa melakukan pergantian terhadap jabatan yang ada. Hanya saja terhadap jabatan yang kosong ini akan segera diisi dan dilantik.

Sementara lanjut Wabup, untuk asessment nanti akan digelar Desember 2021 mendatang.

"Untuk asessment dijadwalkan mulai Desember 2021 nanti," katanya.(dow)

ROKAN HILIR, BAGANSIAPI API - Bentak prajurit TNI saat berpapasan, seorang anggota TNI gadungan bernama Roni Marpaung diamankan petugas.

Kejadian berawal ketika, Pasi Ops Kodim 0321 Rohil, Kapten Manurung dan personil provost melewati Jalan Lintas Ujung Tanjung, Bagan Siapiapi menuju Kodim 0321 beriringan dengan pelaku.

Kapolres Rokan Hilir, AKBP Nurhadi Ismanto mengatakan, karena merasa curiga dengan gelagat pelaku, personil Kodim 0321 Rohil memberhentikan Rony dan menanyakan identitasnya.

“Pelaku menjawab dengan nada keras ketika ditanya oleh personil dari Kodim 0321 Rohil,” ucap Kapolres Rokan Hilir, Minggu, 19 September 2021.

“Ngapain ditanya-tanya kita sama-sama tentara,” ucap pelaku ketika ditanya petugas.

AKBP Nurhadi menyebut, jawaban pelaku selalu berubah-ubah ketika ditanyakan dari kesatuan mana.

“Lalu ditanyakan kembali Nomor Register Prajurt, pelaku menjawab dengan ragu dan pelaku tidak mengetahui NRP,” jelasnya.

Kecurigaan terhadap Rony semakin menguat, ketika personil Kodim melihat brevet yang digunakan salah tempat penggunaan.

“Merasa curiga, kemudian pelaku dibawa ke Pos POM TNI AD Bagan Siapiapi. Setelah dilakukan pemeriksaan pelaku akhirnya mengaku bukan prajurit TNI AD, selanjutnya diserahkan ke Polsek Bangko guna pemeriksaan lebih lanjut,” sebutnya.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku datang dari Sumatera Barat.

“Dugaan sementara pelaku datang ke sini untuk melalukan penipuan, namun pemeriksaan terus kita lakukan,” tutupnya.(dow)

KEP MERANTI, SELAT PANJANG - Kepolisian Daerah Riau akhirnya menahan Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, Misri Hasanto dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana penanganan covid-19 di Kabupaten Meranti tersebut.

Dirkrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ferry Irawan tidak menampik adanya penahanan tersebut. "Pada prinsipnya ini dilakukan sementara sambil menunggu perintah pimpinan," katanya, Sabtu (18/09/21)

Ia juga menjelaskan bahwa, Misri ditahan dengan dugaan kasus bantuan swab antigen yang dikomersilkan. "Sebelumnya sudah diperiksa. Kita periksa sebagai tersangka sudah," terangnya.

Untu diketahui, dugaan penyimpangan anggaran penanganan covid-19 ini sebelumnya diusut oleh Polres Meranti. Dimana dalam perjalannya kemudian diambil alih oleh Polda Riau.

Kasus ini berawal dari laporan salah satu organisasi masyarakat (ormas) di Kepulauan Meranti. Laporan itu terkait temuan dugaan penyalahgunaan wewenang serta dugaan korupsi oleh Diskes Meranti.

Diantaranya adalah dugaan pungutan biaya rapid test dan rapid antigen ilegal. Ini tentu bertentangan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 87 yang sesungguhnya hanya untuk BLUD RSUD. Akan tetapi, digunakan oknum pegawai Diskes sebagai dasar mengambil uang masyarakat atas jabatannya.

Selain itu, ada dugaan penyimpangan dana Covid-19 yaitu dana yang bersumber dari dana refocusing, bantuan dana tidak terduga (BTT) senilai Rp1 miliar tahun 2020/2021. Kemudian, pengadaan alat rapid test, belanja perlengkapan medis dan APD senilai Rp1,5 miliar dan pengadaan APD Masker kain bersama tim Puspa senilai Rp250 juta.(dow)

KUANSING, TALUK KUANTAN - Mantan Bendahara Pengeluaran Rutin Setdakab Kuansing, Verdi Ananta memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu, 8 September 2021.

Dalam pengakuannya sebagai saksi, ia dua kali disuruh terdakwa mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Mursini untuk pergi ke Batam mengantarkan uang ke orang yang mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Waktu itu saya diperintahkan terdakwa untuk pergi ke Batam mengantarkan uang kepada orang yang mengaku KPK sebanyak Rp 500 juta," ucap Verdy Ananta dalam persidangan.

Tidak hanya sekali, Verdy juga kembali diperintahkan ke Batam untuk mengantarkan uang dan bertemu di bandara.

"Untuk kedua kali saya disuruh mengantarkan uang ke Batam Rp 150 juta dan memberikan kepada uang orang yang mengaku KPK," terangnya.

Verdy Ananta yang telah dijatuhi vonis 6 tahun penjara mengaku tidak kenal dengan orang yang mengatasnamakan KPK tersebut.

"Saya tidak kenal dia, saya hanya diperintahkan pergi ke Batam dengan sebuah hp kecil dan nomor yang ada di panggilan keluar, jika sudah sampai telpon orang tersebut," tegas Verdy sebagai saksi pada persidangan dugaan korupsi mantan Bupati Kuantan Singingi, Mursini.

Sebelumnya diketahui, Mursini diduga terlibat korupsi anggaran 6 kegiatan makan minum di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kuansing mencapai Rp 800 juta.

Adapun agenda sidang yang dilaksanakan secara virtual ini yakni pembacaan dakwaan yang dipimpin majelis hakim, DR Dahlan SH MH itu. Tim jaksa penuntut umum (JPU) Hendri Junaidi SH.

Hendri Junaidi mengungkapkan Mursini selaku Bupati Kuansing diduga turut serta menikmati aliran dana enam kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kuansing tahun 2017 lalu.(dow)

PEKANBARU, TENAYAN RAYA - Tunggakan pembayaran pajak kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru mencapai miliaran rupiah. Sebanyak 2.350 kendaraan dinas pemerintah kota yang menunggak pajak kendaraan. 

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan Riau tunggakan pajak kendaraan dinas pemerintah kota lebih dari Rp5,4 Miliar. Sedangkan denda atas keterlambatan mencapai Rp2,5 Miliar lebih. 

"OPD teknis harus segera menyelesaikan segera tunggakan, jangan tunda-tunda lagi," tegas Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, Kamis 9 September 2021.

Menurutnya, OPD teknis harus menunjukkan bahwa pemerintah kota taat membayar pajak kendaraan. Mereka mesti segera membayar tunggakan pajak kendaraan hingga lunas. 

"Segera lunasi pembayaran pajak kendaraan yang tertunggak," ujarnya.

Dirinya tidak ingin ada anggapan pemerintah kota lalai membayar pajak kendaraan. Ia menyebut mestinya pemerintah kota memberi contoh kepada masyarakat agar tepat waktu membayar pajak kendaraan. 

"Kalau pemerintah saja membayar pajaknya lalai, bagaimana memberi contoh ke masyarakat," paparnya.(dow)

ROKAN HULU, PASIR PENGARAIAN - Nama Umzakirman, seorang pejabat di Setda Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Riau, mendadak heboh.

Kepala bagian Kesejahteraan Setda Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Riau, Umazakirman ini tercatat menjadi salah satu pejabat terkaya di Indonesia dengan harta kekayaan fantastis Rp1,8 triliun.

Adapun laporan itu disampaikan melalui situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK pada tahun 2020 lalu.

Pejabat di Rohul berharta Rp 1,8 Triliun itu tercatat memiliki 5 tanah dan bangunan. Tolatnya senilai Rp1,8 triliun. 4 alat transportasi senilai Rp324 juta, surat berharga Rp63 juta, tak memiliki utang, sehingga total kekayaan sebanyak Rp1,8 triliun. 

Dalam laporan yang dilihat pada Rabu (8/9/2021) itu urutan pertama pejabat terkaya adalah Dewan Pertimbangan Presiden, Tahir tercatat memiliki harta berupa 25 unit tanah dan bangunan dengan total Rp182 miliar.

Memiliki harta transportasi dan mesin dengan total Rp12 miliar, harta bergerak lainnya Rp4 triliun lebih, dan surat berharga Rp8 triliun. Dia juga memiliki uang kas sebanyak Rp2 triliun dan harta lainnya Rp72 miliar.

Sub totalnya dia memiliki harta sebanyak Rp15 triliun, sedangkan utangnya tercatat sebanyak Rp6 triliun lebih sehingga total kekayannya sebanyak Rp8 triliun.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sebanyak 1.665 LHKP sejak 2018 sampai 2020. Pemeriksaan terhadap ribuan laporan harta kekayaan tersebut, untuk menguji transparansi dan akuntabilitas para penyelenggara negara.

Kabar buruknya, dari ribuan laporan harta pejabat negara tersebut, 95% di antaranya dinyatakan tidak akurat.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengungkap bahwa banyak pejabat negara yang diduga menyembunyikan atau tidak sesuai melaporkan harta kekayaannya.

"Berita buruknya, disamping kecepatan verifikasi ini, ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan detil terhadap kebenaran isinya, itu 95 persen memang tidak akurat. Secara umum, banyak harta yang tidak dilapor, baik itu tanah, bangunan, rekening bank, maupun investasi lain," kata Pahala saat mengikuti Webinar Talkshow LHKPN yang ditayangkan lewat YouTube KPK, Selasa (7/9/2021) dikutip dari sindonews.(dow)

KUANSING, TELUK KUANTAN - Kamis, 2 September 2021 atau tepat sepekan lalu Bupati Kuantan Singingi Andi mendatangi Kantor PT. Duta Palma Nusantara (DPN) terkait polemik yang di alami masyarakat Kenegerian Kopah. Perusahaan memutus akses jalan warga ke ladang. Ketika itu, Bupati Kuansing beserta Plt Sekda Agusmandar dan sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkab Kuansing. Bupati minta perusahaan membuka kembali akses jalan tersebut. 

Namun setelah sepekan berlalu, intruksi Bupati Kuansing belum direspon positif perusahaan. Galian yang memutus badan jalan tetap mengaga dan masyarakat belum bisa lewat menuju ladang mereka. Pihak perusahaan bersikukuh ogah melaksanakan intruksi Bupati Andi Putra. Mereka berdalih pemutusan akses jalan harus dilakukan demi menghentikan aksi pencurian buah kelapa sawit di kebun perusahaan yang sudaj berulang kali terjadi. Juga untuk melindungi aset-aset perusahaan dari perusakan oknum tak bertanggung jawab.

Muhammad Afdhol selaku Legal & HRD PT DPN di Pekanbaru dalam.siaran presnya, Selasa (7/9/21). mengatakan, bahwa benar perusahaan menertibkan kembali akses keluar masuk kebun, yang hanya dapat dilalui melalui pintu utama, Hal tersebut merupakan upaya prefentif perusahaan dalam rangka pengamanan aset.

“Perusahaan menutup akses jalan tikus yang sering dilewati warga untuk masuk ke dalam area HGU perusahaan. Hal ini dilakukan untuk pengamanan aset perusahaan, dan yang kami putus hanya jalan tikus yang berada diperbatasan lahan milik warga, dengan HGU perusahaan. Penutupan jalan tikus itu bertujuan untuk pengamanan aset. Sudah sering terjadi pencurian buah kelapa sawit kami dan juga perusaaan bibit sawit," ungkapnya.

Meskipun ada penutupan jalan, namun menurut pihak DPN, warg tetap bisa lewat menuju ladang melewati jalan utama yang dijaga Satpam.(dow)

INDRAGIRI HULU, RENGAT BARAT - Seorang warga Pematang Reba Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) diketahui menghilang sejak Jumat 3 September 2021 lalu, saat ditemukan, warga yang sudah berusia lanjut ini dalam kondisi sudah tidak bernyawa lagi.

Ditemukanya Sukarna (79) warga Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Inhu yang hilang sejak Jumat 3 September 2021 dalam kondisi sudah tidak bernyawa lagi, disampaikan Ergusfian Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD) Inhu kepada riauterkinicom Kamis (9/9/21).

"Setelah menerima laporan pada kemarin sore Rabu (8/9/21) KPBD Inhu langsung menurunkan 11 personil untuk melakukan upaya pencarian, dengan dibantu personil Polisi dan masyarakat setempat upaya pencarian terhadap Sukarna terus dilakukan. Pada sekitar pukul 15.45 Kamis (9/9/21) akhirnya korban Sukarna ditemukan dilokasi yang berjarak lebih kurang dua kilometer di belakang rumahnya dalam kondisi sudah tidak bernyawa," ujarnya.

Selain dalam kondisi sudah tidak bernyawa, saat ditemukan jasad Sukarna dalam keadaan utuh namun dalam kondisi tidak berpakaian. Sementara pakaiannya ditemukan tidak jauh dari jasadnya. Semasa hidupnya Sukarna diketahui mengidap pikun, atau kerap lupa terhadap lingkungan sekitarnya dan dirinya sendiri.

"Usai ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi tim KPBD ke RSUD Indrasari Pematang Reba, untuk dilakukan visum," jelasnya.(dow)

RIAU, KUANSING - Lima orang yang sebelumnya terdakwa di Pengadilan Negeri Pekanbaru sekarang menjadi saksi pada kasus dugaan korupsi mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Mursini.

Kelima orang tersebut yakni Verdi Ananta, M Saleh, Muharlius, Hetty Herlina dan Yuhendrizal.

Kelima orang ini saat ini diperiksa oleh Hakim Ketua PN Pekanbaru, DR Dahlan di Ruang Soebakhti lantai dua.

"Dengan ini saya bersumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya," ucap mereka secara serentak sebelum memberikan kesaksian, Rabu, 8 September 2021.

Diketahui, Lima terdakwa sebelumnya yang telah dijatuhi hukuman adalah Muharlius. Ia dihukum 6 tahun penjara, denda Rp300 juta subsidair 3 bulan kurungan. Dia tidak dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara.

Kemudian M Saleh. Ia dihukum 7 tahun penjara, denda Rp300 juta subsidair 3 bulan kurungan. Selain itu, mantan Kepala Bagian (Kabag) Umum yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 6 kegiatan itu juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp5,8 miliar subsidair 4 tahun penjara.

Terdakwa Verdi Ananta dihukum 6 tahun penjara. Mantan Bendahara Pengeluaran Rutin Setdakab Kuansing itu diwajibkan membayar denda Rp300 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Selanjutnya, Hetty Herlina (PPTK) dan Yuhenrizal, mantan Kasubag Kepegawaian. Keduanya dihukum masing-masing 4 tahun penjara denda Rp200 juta subsidair 2 bulan.

Perbuatan kelima terdakwa ini telah merugikan negara sebesar Rp7.451.038.605. Terhadap lima terdakwa dibeban untuk menggantinya sebesar Rp6.651.038.605. Sehingga, terdapat selisih Rp800 juta dibebankan kepada saksi Mursini untuk membayar kerugian negara.(dow)

Powered by Blogger.