PEKANBARU, TAMPAN -  Dalam rangkaian HUT Aulia Hospital yang pertama, ribuan orang yang terdiri atas masyarakat umum serta karyawan Aulia Hospital sendiri mengikuti kegiatan fun walk atau gerak jalan santai bersama, Minggu (15/10/2017).

http://www.riaucitizen.com/search?q=AULIA+HOSPITAL

Kegiatan yang dimulai dengan pelepasan langsung oleh Nurzahedi SE atau akrab disapa Eddy Tanjung selaku Owner Aulia Hospital ini dimulai pukul tujuh pagi, dengan menempuh rute dimulai dari Aulia Hospital, kemudian berputar didepan RS Jiwa Tampan hingga didepan RSAB Panam dan kembali ke garis finish di Aulia Hospital. Pelepasan kegiatan ini merupakan simbolis dimulainya acara puncak dari perayaan hari jadi atau anniversary Aulia Hospital yang Pertama.

http://www.riaucitizen.com/search?q=AULIA+HOSPITAL
Dalam kegiatan fun walk tersebut, panitia kegiatan fun walk Aulia Hospital memberikan berbagai macam hadiah bagi peserta yang beruntung yang mengikuti gerak jalan santai tersebut. Diantaranya sepeda gunung, handphone, kompor gas, dispenser, rice cooker, kipas angin, setrika dan masih banyak lagi. Tentunya, hal yang paling dinantikan oleh peserta adalah door prize Umroh yang dihadirkan pada kegiatan ini.

Dalam sambutannya, Eddy Tanjung selaku Owner Aulia Hospital menyampaikan kegiatan ini merupakan acara puncak dari beberapa rangkaian kegiatan perayaan hari jadi Aulia Hospital yang ke-1. Dia juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat sekitar yang mengikuti fun walk ini.


“Alhamdulillah semua acara berjalan dengan lancar, adapun Hadiah Utama jalan santai Aulia Hospital kali ini adalah berupa paket umroh,” ujar Eddy Tanjung.

http://www.riaucitizen.com/search?q=AULIA+HOSPITAL
Semoga hadiah yang kita berikan kepada masyarakat Kota Pekanbaru yang menjadi peserta jalan santai ini bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Apalagi sampai bisa berangkat umroh ke tanah suci.

Eddy Tanjung pun menjabarkan lebih lanjut terkait harapannya di HUT Pertama Aulia ini, “selain menjadi rumah sakit ber AULIA, tentunya Aulia Hospital juga bisa menjadi pilihan bagi masyarakat Riau khususnya masyarakat Kota Pekanbaru untuk berobat, karena Aulia Hospital tidak kalah dengan Rumah Sai luar negeri,”terangnya.


Selain diikuti oleh ribuan peserta, fun walk anniversary Aulia Hospital ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat setempat serta ketua RW dan RT yang berada disekitar Aulia Hospital.

Diakhir acara fun walk anniversary Aulia Hospital, seluruh peserta peserta baik masyarakat umum maupun karyawan Aulia Hospital larut dalam kemeriahan hiburan yang diselenggarakan.

“Acaranya sehat, selain itu juga banyak hadiah yang diberikan Aulia Hospital. Sehatnya dapat, keceriaannya juga dapat. Semoga fun walk seperti ini senantiasa diadakan Aulia Hospital setiap tahunnya. Selain itu, kedepannya semoga pelayanan Aulia Hospital semakin bagus dan terus melayani pengunjung dengan sepenuh hati, seperti yang selama ini mereka berikan,” terang Rizky Pranata salah satu peserta fun walk anniversary Aulia Hospital.(mij)

KUANTAN SINGINGI,  TELUK KUANTAN - Tahun 2018 mendatang, pemerintahan Kabupaten Kuansing menargetkan seluruh desa yang ada diwilayah itu sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Target tersebut disampaikan oleh Bupati Kuansing, H Mursini saat melakukan kunjungan kedinasannya ke Batu Malang pekan lalu.

Dihadapan sejumlah Kades saat itu, bupati menyampaikan bahwa, daerahnya memiliki banyak potensi yang dapat dikelola dan dijadikan Bumdes. Potensi tersebut kata dia, meliputi sektor pertanian, sektor perikanan dan sektor pariwisata.

Semenatara itu, Ketua forum Kades se Kuansing, Emil Harda mengamini ucapan bupati itu. "Target kami pada rapat kerja Forum Kades Kabupaten Kuantan Singingi sebelumnya, di tahun 2018 mendatang setiap desa memiliki 1 usaha yang dikelola melalui BUMDes," ujar Emil.

Usaha tersebut kata Emil, merupakan usaha air minum dengan sisitim kerjasama antar desa secara patungan. Emil merincikan, dengan sistim kerja sama seperti ini setiap desa akan diwajibkan menyediakan modal awal sebesar Rp15 juta perdesa. Atau Rp2,9 miliar modal awal yang dibutuhkan. Dana sebesar Rp2,9 miliar ini akan digunakan untuk pembelian mesin.

Sebagai target utama kita akan melakukan program usaha air minum atau air mineral yang dikelola melalui sistem kerjasama, jadi ini lah target BUMDes yang kita akan lakukan segera mulai tahun ini melalui APBDes-P," tambahnya.

Pada kesempatan ini juga di presentasikan tentang AMDK (Air Mineral Dalam Kemasan) dengan total investasi mesin seharga Rp 2,9 Milyar modal pada BUMDes Kerjasama Antar Desa, berarti setiap desa menyediakan modal sekitar Rp 15 juta untuk mesin," sambung Emil.

Sekedar diketahui, sejumlah Kades dan Sekdes se Kabupaten Kuansing melakukan Bimtek ke Malang untuk membahas mengenai program Bumdes. Acara tersebut dilaksanakan dari tanggal 25 sampai 29 Sepetember 2017.

Hadir sebagai nara sumber pada kegiatam Bimtek ini, Kepala Balai Besar PMD Ditjen PMD Kemendagri, Edy Supriyanta, Kepala Bidang Kerjasama Desa Balai Besar PMD Ditjen PMD Kemendagri, Naswir Darmansjah SH MSi, dan Kepala Seksi Kerjasama Desa Balai Besar PMD DitjenPMD Kemendagri, Ir Mei Wulandari MM.

Selain Bupati Kuantan Singingi Drs H Mursini MSi, turut hadir mendampingi Kabag Humas dan Protokol Setda Kuansing, Muradi, Kabag Umum Setda Kuansing, Saleh, Inspektur Hernalis, Kabid PMD Dinas Sosial dan PMD Kuansing Drs Napisman, Camat Kuantan Hilir Drs Yulfides, Camat Kuantan Mudik, Jefrian Afriadi, Camat Benai Yuhendra SSos, Camat Kuantan Tengah HM Refendi Zukman, Camat Singingi Irfansyah, Camat Singingi Hilir Hazrianto.(kua)

source : www.beritakuansing.com 

PEKANBARU, SUKAJADI - Tim Terpadu yang terdiri dari Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Apoteker, BB POM dan LBP2AR melaksanakan sidak dan pemeriksaan ke sejumlah apotek maupun toko obat diberbagai lokasi berbeda.

Hasil sidak yang dilakukan Tim Terpadu tidak berhasil menemukan pil PCC, namun petugas menemukan apotek dan klinik yang tidak mengantongi izin usaha dan menjual obat kadaluarsa dan sanksinya pihak Dinas Kesehatan langsung melakukan penutupan sementara hingga izin mereka ada.

Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru, Helda S Munir ketika di wawancara terkait hasil sidak yang dilaksanakan menegaskan, bagi apotek yang tidak mengantongi izin, Diskes Pekanbaru melakukan sanksi tutup sementara terhadap enam apotek. 

"Tentuya secara administrasi yang tidak melengkapi surat-surat perizinan, tentu kita proses sesuai aturan. Kemaren di TKP sudah kita sampaikan untuk tutup sementara, dan kita suruh mereka mengurus hal-hal yang berkaitan denga perizinan secepatnya. Sanksinya kita tutup dulu, karena izin mereka belum ada, kalau sudah selesai mereka bisa buka kembali," ungkap Helda menegaskan. 

Dijelaskan Helda, apotek yang diberi sanksi penutupan sementara yakni Klinik Gigi yang berlokasikan di Jalan Pinang. Di klinik ini petugas gabungan mendapati klinik tidak mengantongi surat izin usaha (paraktek gigi), menjual obat yang dilarang diperjualbelikan. 

Sementara di Jalan Taskurun petugas kembali menemukan toko obat tidak mengantongi izin usaha, namun tetap beroperasi. Apotek Sanur di Jalan H Agus Salim tidak layak dan tidak sesuai aturan. Apotek Perkasa, komplek Ramayana. Dilokasi ini petugas mendapat laporan dari masyarakat yang menyebutkan apotek menjual obat-obatan dalam skala besar yang tidak sesuai prosedur. 

Apotek di Jalan Kubang Raya, di apotek ini petugas menemukan obat kedaluarsa, namun belum dimusnahkan oleh pihak apotek. Klinik Akupuntur Jalan Nangka, disini petugas kembali menemukan obat kedaluarsa.(dow)

BENGKALIS, DURI - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis dan Tim Pengawal, Pengaman, Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis gelar diskusi terbuka terkait anggaran dana hibah maupun bantuan sosial (Bansos) kepada institusi, lembaga maupun organisasi masyarakat (Ormas), Rabu (27/9/17). 

Kegiatan berlangsung di Aula Rapat Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis sebagai narasumber Kepala Kejari Bengkalis Rahman Dwi Saputra. Sedangkan peserta, pimpinan kelembagaan, organisasi kepemudaan, dan organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di Bengkalis seperti KNPI, MUI, Baznas, LAMR Kabupaten Bengkalis dan lainnya. 

Dalam paparannya, Kepala Kejari Bengkalis Rahman Dwi Saputra menegaskan, mekanisme bantuan hibah sudah jelas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) dan aturan-aturan per-item institusi. 

“Dalam pelaksanaannya selagi tidak ada aturan yang dilanggar lanjutkan. Dalam aturan tidak boleh diberikan terus menerus ya jangan dianggarkan. Kemudian ada yang belum melalui analisa teknis, juga jangan direalisasikan,” tegasnya kepada sejumlah wartawan usai diskusi. 

Rahman juga mengingatkan kepada pemerintah daerah mengacu pada aturan yang ada. Mulai dari proses penganggaran, pencairan hingga pelaporan jangan ada yang dilanggar. 

“Memang tanggung jawab berada pada si penerima hibah atau Bansos. Namun, ketika terjadi permasalahan, jika ada proses dalam penganggaran dan penyaluran yang dilanggar, si pemberi hibah (Pemda,red) bisa kena,'' ingatnya. 

Selanjutnya dalam pengambilan keputusan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jangan membuat keputusan sendiri. Jika ada keraguan, laporkan kepimpinan sebagai pengambil kebijakan. Sehingga ada dasar ketika terjadi persoalan di kemudian hari, tidak berdasarkan asumsi atau pendapat pribadi. 

“Beberapa item hibah itu harus dilaksanakan atau tidak, sementara dianggarkan. Kita berikan penjelasan sesuai dengan aturan yang berlaku, jika merasa bahaya ya harus dikembalikan lagi ke kas daerah. Jangan dipaksakan,” tegasnya lagi. 

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabuapten Bengkalis diwakili Kepala Bidang Anggaran, Sahrial mengatakan, melalui diskusi ini menjawab persoalan dalam pemberian hibah dan Bansos kepada masyarakat. 

“Adanya pemahaman kepada pemberi dan penerima hibah serta tidak ada keraguan lagi kedepannya,” ungkapnya.(ben)

NASIONAL, JAKARTA - Industri jasa konsultansi non konstruksi selama ini belum tergarap dengan baik sehingga potensinya boleh dibilang masih banyak terbengkalai. Selama ini orang lebih mengenal jasa konsultansi konstruksi daripada konsultan lainnya, padahal konsultan non konstruksi memiliki ceruk yang tidak kecil.  

Menurut Ketua Umum DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) DKI Jakarta, Peter Frans, selama ini jasa konsultansi non konstruksi nyaris terpisah dengan jasa konsultansi konstruksi. Padahal seharusnya ada sinergi di antara keduanya. “Kami ingin para penyelenggara jasa konsultansi non konstruksi bersama-sama kami bahu membahu menggarap pasar yang ada dan melakukan edukasi agar bisnis ini semakin menarik prospeknya,” ungkap Peter Frans.

Ajakan kepada para pelaku jasa non konstruksi ini sesuai dengan kapasitas INKINDO, yang saat ini sebagai satu-satunya asosiasi konsultan yang telah memperoleh akreditasi dari Kadin Indonesia dalam pelaksanaan sertifikasi jasa konsultan non konstruksi. Diakuinya, selama ini INKINDO kurang melakukan pengembangan di bidang Jasa Konsultansi Non Konstruksi, padahal anggota INKINDO tidak hanya di bidang Jasa Konstruksi. 

Secara nasional, jumlah perusahaan konsultan teregister adalah 8.320 perusahaan, 934 perusahaan di antaranya adalah perusahaan konsultan yang berdomisili dan tercatat sebagai anggota DPP INKINDO DKI Jakarta. Dari jumlah itu, sekitar 600 lebih perusahaan memiliki SBU Non JK, dan satu perusahaan pada umumnya memiliki antara 4-8 bidang jasa konsultansi non konstruksi.  Jumlah ini bisa mengindikasikan potensi sumber daya tenaga ahli di berbagai bidang non konstruksi yang dimiliki oleh perusahaan konsultan di Jakarta. 

Bila market untuk jasa konsultansi non konstruksi ini digarap dan dilembagakan, maka pasarnya akan semakin terbuka lebar. Mengingat jumlah sektor di luar konstruksi yang sangat beragam dan luas, maka kebutuhan akan layanan jasa konsultan non Konstruksi juga sangat luas dan beragam. 

Selama ini terdapat beberapa jasa konsultan yang memiliki peran besar dalam perkembangan pembangunan, misalnya konsultan survey, politik, komunikasi, transportasi, telematika, perindustrian dan perdagangan, pertambangan dan energi, keuangan, pendidikan, kesehatan, rekayasa industri,  wisata, dll.  

Namun selama ini para pengguna jasa konsultan non konstruksi masih sering mengontrak konsultan asing. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa karena pertimbangan-pertimbangan prestise dan komersial,  sektor swasta lebih banyak menggunakan perusahaan konsultan asing daripada konsultan nasional untuk layanan yang seharusnya bisa dilakukan oleh perusahaan konsultan nasional. 

Untuk itulah DPP Inkindo DKI menggelar seminar dengan tema “Peluang Usaha Jasa Konsultansi Non Konstruksi: Potensi dan Peran Serta Jasa Konsultansi Non Konstruksi dalam Akselerasi  Pertumbuhan Ekonomi Nasional”. Acara ini digelar di Hotel Century Park, Jl Pintu Dua, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 September 2017.

Dengan acara ini, Inkindo berharap semua konsultan dari berbagai bidang dapat bersatu padu menata jalan yang lempang bagi industri ini dalam payung INKINDO. “Banyak hal yang bisa dilakukan dengan asosiasi, misalnya menyikapi regulasi baru, menyesuaikan diri dengan e-tender dan lain-lain,” tambah Peter.

Menurut Peters, INKINDO juga berkepentingan memberikan kontribusi agar tercipta iklim persaingan yang sehat di antara para penjual jasa konsultansi. Dalam asosiasi, kepentingan para pelaku jasa konsultan akan semakin teradvokasi. Misalnya dalam hal mengantisipasi beberapa sistem pengadaan baru, adanya sistem panel untuk proyek-proyek, dan lain-lain. (rls)

Untuk Informasi Lebih lanjut Hubungi:
Sudjarwo Marsoem 08118204354

RIAU, INDRAGIRI HILIR - Musyawarah Provinsi (Musprov) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Pengurus Provinsi Riau yang digelar di Hotel Mona, Pekanbaru, 22-23 September 2017, berjalan lancar. Dalam Musprov ini, H Eddy Tanjung yang juga anggota DPR RI Dapil Riau, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum IPSI Riau periode 2017-2021. 

Sebanyak 11 peserta Musprov mendukung Eddy Tanjung. Kesebelas peserta ini terdiri dari, tujuh peserta dari kabupaten dan kota (Kampar, Pekanbaru, Rohul, Bengkalis, Pelalawan, Kuansing dan Inhil) dan empat dari perguruan pencak silat (Perguruan Satria Muda Indonesia (SMI), Pagar Nusa, Walet Putih dan PSHT). 

Ketua Pengarah atau Steering Committee (SC) Musprov, M Salim mengatakan, dalam Musprov ada 20 peserta yang memiliki hak suara, 12 kabupaten dan kota, tujuh perguruan dan satu suara dari Pengprov IPSI. 

"Karena yang mendukung Eddy Tanjung 11 peserta, dan ini sudah 50 persen plus satu, maka sesuai aturan organisasi IPSI, Eddy Tanjung dinyatakan terpilih secara aklamasi," ujarnya, Ahad (24/09/17). 

Lebih lanjut ia membantah adanya persoalan Surat Keputusan (SK) Panitia Pelaksana Musprov IPSI yang dinyatakan tidak sah atau ilegal oleh Zulher, Ketua Umum IPSI 2013-2017. Ketua Panpel Dedi Pontri dan Sekretaris Panpel Yance juga ikut membantah hal itu. 

"SK Panitia Pelaksana Musprov IPSI ini resmi ditandatangani langsung oleh Zulher selaku Ketua Umum IPSI Riau 2013-2017. Tanda tangan asli pak Zulher, tidak dipalsukan dan tidak di-scan. Kita jamin tanda tangan sah," jelasnya sambil memperlihatkan SK Panpel yang diteken Zulher. 

M Salim yang juga Wakil Ketua IPSI Riau 2013-2017, Panpel Musprov terbentuk dalam rapat Pengurus Provinsi (Pengprov) IPSI Riau bulan Juli 2017 lalu. Setelah panpel terbentuk, barulah keluar SK yang diteken langsung Ketua Umum IPSI Riau Zulher tertanggal 11 Juli 2017. 

Dalam SK tersebut tertera 12 nama yang masuk dalam kepanitiaan, termasuk Zulher selaku penanggung jawab Musprov. 

Selain itu juga disebutkan dalam SK, panpel bertugas dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Musprov IPSI Riau 2017 hingga terpilihnya Ketua Pengprov IPSI Riau masa bakti 2017-2021 dan melaporkan kepada ketua umum mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan Musprov. 

"Hanya itu klausul (redaksional, red) dalam bagian akhir SK," tegasnya. 

Namun isu yang berkembang, kata Salim, Zulher membatalkan SK itu dalam rapat yang digelarnya tanggal 20 September 2017. 

"Sementara kita sudah memberikan undangan yang juga diteken Zulher, kepada seluruh peserta, bahwa Musprov tanggal 22 September 2017 di Hotel Mona Pekanbaru. Kita menentukan Musprov 22 September itu, dalam rapat tanggal 13 September 2017 di Hotel Mona. Kita sudah melapor dan memberikan informasi tersebut ke dia (Zulher, red)," jelasnya. 

"Undangan sudah beredar, baru informasi pembatalan itu yang kami dengar, tapi sampai hari ini SK pembatalan tidak kami terima. Maka kami tetap menganggap SK kami sah," kata Salim, seraya mengatakan bahwa persoalan ini juga sudah mereka sampaikan ke Ketua KONI Riau. 

Ketua Panpel Musprov IPSI, Dedi Pontri juga membantah pernyataan Zulher yang menyatakan bahwa panpel tidak melakukan koordinasi dengan dirinya. 

"Padahal saya selaku panitia sudah lima kali melakukan koordinasi dengan ketum (Zulher, red). Semua komunikasi yang saya lakukan dengan Zulher ada rekamannya," ujar Dedi, sambil memperdengarkan salah satu rekaman pembicaraan dia melalui telepon dengan Zulher.(rls)

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI -  HM Harris memantapkan berpasangan dengan Yopi Arianto (bupati Inhu) bertarung sebagai salah satu kontestan pada Pilgubri 2018 mendatang. Untuk mewujudkan langkah tersebut, pasangangan ini, segera meluncurkan jargon (HA-YO), Harris-Yopi.

Bahkan, jargon dua kepala daerah ini, (kabupaten Pelalawan) dan (kabupaten Inhu), sudah beredar luar diberbagai media sosial (Medsos). Tampak, dijargon tersebut HM Harris dan Yopi menggunanakan baju warna putih dengan penutup kepala, pecih warna hitam.

Sementara itu tampak juga, les lingkaran warna kuning mengurung kedua pasangan ini. Dibagian bawah sebagai, pengunci lingkaran, tampak huruf kapital bertuliskan HA-YO. Didalam jargon tersebut, dikurung dengan kombinasi warna merah cerah.

Harris kepada awak media, Senin (24/9/17), usai menghadiri rapat paripurna di kantor DPRD Pelalawan. "Hingga sejauh ini, saya dan pak Yopi kian solid dan mantap berpasangan dengan untuk Pilgubri," terang Harris.

Harris berterus terang, beredarnya, jargon HA-YO, diprakarsai oleh tim informasi dan teknologi (IT)."Jargon ini, dikerjakan oleh tim IT kita dan untuk memantapkan kami dan pak Yopi maju berpasangan pada Pilgubri," tandas Harris.

Berdasarkan, informasi yang diperoleh riauterkini.com, tekad bulat Harris berpasangan dengan Yopi Arianto semakin solid. Misalnya, keduanya bupati kabupaten bertetangga ini dikabarkan sering melakukan pertemuan intens.(wan)

PEKANBARU, TAMPAN - Jelang HUTnya yang Pertama, Aulia Hospital gelar Seminar Medis 'Penanganan Terkini Kasus Kasus Kehamilan'. Acara yang diselenggarakan pada Sabtu (16/9) di Auditorium lt. 8 Gedung Aulia Hospital ini menghadirkan 3 pembicara yang merupakan Dokter Dokter Spesialis Obgyn (Kandungan) terkenal di Provinsi Riau dan merupakan Dokter yang berpraktek di Aulia Hospital serta dipandu langsung selaku moderator oleh dr. Zul Aida, Sp. OG. 

auliahospital.com

Para pembicara yang menjadi pemateri dalam acara ini antara lain, dr. Emdahril Mochtar, Sp. OG, dr. Teddy Yustim, Sp. OG dan dr. Ibnu Sina, Sp. OG. Secara bergantian pemateri memberikan edukasi dan informasi aktual terkait penanganan pada kasus-kasus kehamilan yang sering terjadi. Antusiasme peserta yang hadirpun dibuktikan dalam acara ini ketika diberikan kesempatan pada sesi tanya jawab yang dipandu langsung oleh Moderator. 

auliahospital.com
Sebelumnya, acara ini diawali dengan pembukaan perkenalan Aulia Hospital dengan visi misinya menjadi Rumah Sakit terunggul di Provinsi Riau, yang dipaparkan langsung kepada Peserta yang hadir oleh Yulmizen selaku Manajer Pemasaran Aulia Hospital. Dan berikutnya baru seminar tiga sesi sekaligus,  lanjut coffee break, door prize, tanya jawab dan terakhir penutupan oleh Panitia.
dr. Herutami Kusumowardani, MPH selaku Direktur Utama Aulia Hospital dalam sambutannya pun berharap agar kegiatan seminar ini mampu memberikan sumbangsih bagi para praktisi kebidanan yang menjadi mitra Klinik Aulia Hospital sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat luas. 

auliahospital.com
Acara ini pun diselenggarakan dalam rangka HUT Pertama Aulia Hospital yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2018. Sehingga sesuai dengan slogannya 'your healthcare solution', Aulia Hospital di ulang tahun pertamanya ini dapat menjadi pusat rujukan terpercaya bagi masyarakat Riau khususnya.

(baca : Aulia Hospital Sukses Gelar Seminar Rekam Medis)

Adi Darma selaku ketua panitia acara seminar pun menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada tim yang telah bekerja dan berpartisipasi maksimal, serta tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada peserta yang hadir sehingga kegiatan seminar berjalan dengan meriah dan lancar.(bal/hum)

ROKAN HULU, PASIR PENGARAIAN - Proses pemekaran 30 desa persiapan tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) sudah diajukan ke Pemerintah Provinsi Riau.

Ketua DPRD Kabupaten Rohul Kelmi Amri SH mengatakan pemekaran desa merupakan keinginan Pemkab Rohul yang didahului dengan pembentukan sekira 30 desa persiapan.

Diakui Kelmi, Pemkab Rohul sudah menyurati Pemprov Riau, dalam hal ini Gubernur Riau meminta nomor registrasi tentang Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemekaran Desa atau Desa Persiapan.

Dua hari lalu, ungkap Kelmi, dirinya sudah bertemu langsung dengan Kepala Biro Tapem Riau dan bertemu Sekretaris BPMP Bangdes Provinsi Riau.

"Setelah kita cek surat ke sana ternyata surat yang masuk melalui Biro Umum ini belum diteruskan ke Biro Tapem, Biro Hukum maupun BPMP Bangdes untuk diharmonisasi," ungkap Kelmi.

Mantan Ketua KNPI Rohul ini mengharapkan Pemprov Riau serius mengurusi pemekaran desa, karena sebagai sebuah kebutuhan dalam rangka memperpendek pelayanan administrasi pemerintahan dan kependudukan kepada masyarakat.

Kelmi mengapresiasi semangat Pemkab Rohul yang sudah menuntaskan verifikasi secara administratif dan teknis, sesuai tahapan yang harus dilakukan ke Pemprov Riau.

"Harapan kita ya sebagai mewakili masyarakat dari lembaga DPRD agar Pemprov Riau juga menganggap masalah ini serius bagi Rokan Hulu," harap Kelmi.

Hasil berjumpa dengan Biro Tapem dan BPMP Bangdes Provinsi Riau, Kelmi mengaku juga sudah menyampaikan hasilnya ke Bupati Rohul H. Suparman S.Sos, M.Si.

"Saya berharap ini (pemekaran desa) betul-betul dikawal, dan saya yakin dalam waktu dekat tahapan ini akan selesai jika memang provinsi memahami ini sebagai semua kebutuhan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu," ujarnya.

Kelmi mengatakan setelah nomor registrasi keluar, maka Pemkab Rohul harus menunjuk atau mengangkat Penjabat Kades yang akan dimekarkan‎ dari unsur pegawai negeri sipil yang memahami tentang tata kelola pemerintahan.(rou)

ROKAN HULU, TAMBUSAI - Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), H. Thamrin M.Sy, dikabarkan mengalami luka gara-gara kembang api saat Malam Takbiran di Dalu Dalu Kelurahan Tambusai Tengah, Kamis (31/8/17) malam.

Informasi warga Dalu Dalu mengungkapkan‎, insiden berawal saat prosesi Malam Takbiran tingkat Kecamatan Tambusai dihadiri Camat Tambusai Muammer Ghadafi, Kapolsek Tambusai AKP Yuli Hasman, Danramil 011/ Tambusai, belum lama dimulai.

Saat pelepasan kembang api, warga mengatakan ada percikan yang tidak meledak di atas, namun mengarah ke atas panggung atau pentas. Percikan menyebabkan Kepala KUA Tambusai Thamrin dan pejabat Upika yang berada di atas pentas spontan melompat dari atas panggung.

Warga tidak mengetahui bagaimana kondisi dialami Kepala KUA Tambusai setelah melompat dari atas panggung, sebab langsung dibawa mobil Ambulance ke Puskesmas Dalu Dalu‎.

Kepala Kantor Kemenag Rohul Drs. H. Syahrudin S.Ag, M.Sy dikonfirmasi mengaku belum mengetahui ada insiden di malam takbiran di Dalu Dalu.

Insiden malam takbiran di Dalu Dalu dibenarkan oleh Kapolsek Tambusai AKP Yuli Hasman. Diakuinya, kejadian tersebut hanya insiden kecil saja.

Ia mengungkapkan Kepala KUA Tambusai hanya mengalami luka di bagian tumit kaki karena melompat dari atas panggung.

AKP Yuli Hasman mengatakan meski luka kecil, namun Kepala KUA Tambusai akan dirujuk ke RSUD Rohul malam ini juga.

"Hanya luka di bagian tumitnya saja karena melompat dari pentas," jelas AKP Yuli Hasman di ujung telepon kepada awak media, Kamis malam.(kim)

Powered by Blogger.