BENGKALIS, DURI - engkalis tahun 2017 lalu sempat melakukan perekrutan tenaga kontrak baru untuk pegawai di RSUD Bengkalis. amun hingga tahun 2018 hasil perekrutan tidak kunjung diumumkan. ernyata pihak RSUD Bengkalis punya alasan tersendiri hasil rekrutmen tersebut tidak kunjung diumumkan. al ini diungkap Langsung Direktur RSUD Bengkali Ersan Saputra kepada wartawan, Minggu (25/11) pagi.

Menurut dia memang ada beberapa faktor yang menyebabkan dirinya belum mengumumkan hasil rekrutmen yang dilakukan. iantaranya terkait, anggaran RSUD Bengkalis pada tahun 2018 mengalami rasionalisasi. ehingga insentif tambahan pegawai kontrak baru tidak teranggarkan.

"Insentif wajib diberikan kepada petugas kesehatan. Karena tidak ada teranggarkan pada APBD 2018 lalu kita selaku menajemen tidak berani melakukan penerimaan karyawan. Karena tentu bakal heboh jika ada karyawan baru namun nantinya tidak menerima insentif," kata Ersan.

Namun, meskipun demikian pada anggaran APBD Perubahan 2018 sudah dimasukkan dalam anggarannya. ahkan pada APBD 2019 juga sudah kita anggarkan.

"Dengan masuknya anggaran tersebut, hasil seleksi rekrutmen pada tahun 2017 kemarin akan kita umumkan menjelang akhir tahun ini," kata dia.

Secara menyeluruh jumlahnya pegawai kontrak yang baru akan diumumkan tersebut berjumlah sekitar 120 orang lebih. ereka merupakan yang lolos dari seleksi sekitar seribuan orang pendaftar.

"Yang jelas kita pastikan mereka yang lulus seleksi ini dipastikan akan bekerja. Karena sudah kita anggarkan baik di APBD Perubahan maupun APBD 2019 mendatang," tegasnya.

Ersan menambahkan, mereka yang lulus dan akan diumumkan nanti merupakan murni hasil seleksi dan kemampuan tes masing masing.

Untuk itu pihaknya berpesan kalau ada pihak tertentu yang meminta uang dengan jaminan kelulusan sebagai pegawai kontrak RSUD Bengkalis harap segera di laporkan atau minta uang yang diberikan untuk di kembalikan.

"Kita tegaskan bahwa kelulusan yang akan diumumkan nantinya murni dari hasil seleksi bukan dari lobi lobi dan lainnya. Jika ada yang meminta uang segera laporkan," tandasnya.(dow)

source : berita engkalis

INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN – Belum stabil dan cenderung turunnya harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya para pedagang. Dampak dari turunnya harga kelapa ini membuat daya beli masyarakat juga berkurang sehingga para pedagang sangat merasakan dampak ini.

Kabupaten Inhil memang diketahui sebagai daerah penghasil kelapa terbesar dengan penduduk yang banyak bergantung dari sektor kelapa.

“Sepi sekarang yang belanja sejak kelapa turun ni, memang susah sekarang ni,” ujar Rusli seorang pedagang daging di Pasar Terapung (Selodang Kelapa) Tembilahan kepada Tribun Pekanbaru baru – baru lama ini.

Menurut Rusli, semua pedagang khususnya di Pasar Terapung mengeluhkan sepinya pembeli tidak seperti biasanya bila harga kelapa stabil.

“Semuanya (pedagang) mengeluhkan ini, cobalah tanya. Kita harap ada tindakan terhadap ini, karena kalau terus – terusan seperti ini kasian juga pedagang dan masyarakat,” imbuhnya.

Tidak hanya di pasar, Kondisi sulit perkelapaan membuat para petani mulai mencari sumber penghasilan baru atau mencoba peruntungan profesi baru. Burhanuddin menjelaskan, harga minyak kelapa (CCO) yang anjlok berimbas kepada turunnya harga kopra petani.

“Semakin sulit, kerja tak cukup untuk makan bbanyak petani kelapa yang beralih ke pinang hingga menjadi buruh di kebun kelapa sawit,” ungkap petani Inhil ini kepada Wartawan, Rabu (21/11/2018).

Burhanuddin menjelaskan, Kalau dihitung berdasarkan harga CCO 680 USD/TON, maka harga Kopra dipabrik masih bisa minimal 5500/kg untuk kualitas kering mati.

“Kalau untuk industri terintegrasi, masih pantas mereka memberikan harga butiran 2000/kg dg kualitas buah terbaik,” katanya.

Menurutnya, masalah harga kelapa itu juga ditentukan oleh faktor nonteknis, yaitu hati dari pengusaha untuk mau berbagi.

“Begitu juga hal yang sama bagi petani dengan hati baik untuk menjual buah sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan oleh pabrikan,” ucapnya.

Harga kelapa sebelumnya berkisar Rp. 2.700 - Rp. 3.700 per kg ditingkat petani, hingga pada saat ini hanya berkisar Rp. 600 - Rp. 800 Per kg ditingkat petani.

“Bahkan Di beberapa tempat di Inhil informasi terbaru harga sekarang berkisar Rp. 450 - Rp. 650 per Kg untuk kelapa bulat ditingkat petani,” bebernya.

Dengan harga tersebut, menurutnya, banyak petani memilih tidak panen karena merasa sangat rugi hingga buah kelapa mereka rusak.

Terpisah, Wakil Ketua Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia (Perpekindo) Riau, Hamzah Kobaru, menegaskan, belum stabilnya harga kelapa harus ditangani lebih serius, karena kelapa memiliki potensi yang sangat besar dan merupakan pohon kehidupan yang sangat banyak dimanfaatkan baik dari segi pangan dan non pangan.

Menurut pria asal Inhil yang tercatat sebagai mahasiswa di sebuah Perguruan Tinggi di Pekanbaru ini, Kabupaten Inhil dengan julukan negeri seribu parit dan hamparan kelapa dunia memiliki Produksi kelapa sangat tinggi, namun Petani kelapa sangat mengeluh dengan persoalan harga kelapa yang belum stabil hingga saat ini.

Harga yang belum stabil seperti saat ini, membuat para petani merasakan pahitnya hidup dengan cucuran keringat, rendahnya harga kelapa yang merupakan mata pencaharian mereka dalam kehidupan sehari hari dan keluarganya.

“Ada harapan petani yang harus diperjuangkan. Pemerintah daerah perlu keseriusan menangani dan bertindak lanjut membuat kebijakan demi mengembalikan kesejahteraan petani yang sudah lama dirindukan petani dengan penstabilan harga,” tegasnya.

Menurutnya, permasalahan ini perlu sebuah strategi pengembangan kelapa hingga dapat mengetahui baik dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk Membuat dorongan dan menciptakan nilai tambah dari strategi pengembangan.

Potensi kelapa yang besar, dikatakannya lagi, perlu dibentuk UKM bimbingan dan pembinaan sampai tingkat petani yang difasilitasi Pemerintah baik itu dalam dan luar negeri untuk produk kelapa dan turunannya.

Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan antara lain, membuat kebijakan standarisasi harga ditingkat petani dan optimalisasi produk turunan kelapa dan penguatan Lembaga petani kelapa yang difasilitasi pemerintah melalui perundingan dagang dengan bilateral, kementerian perdagangan membukakan jalur pasar ekspor baru ke negara lain yang membutuhkan kelapa serta segera melakukan pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG).

Sementara itu, untuk sektor hulu yang harus dibenahi adalah legal atas tanah kebun kelapa rakyat, replanting kebun kelapa rakyat dengan metode tebang terbatas pada pohon yg tidak produktif.

“Serta melakukan mixcrop dengan tanaman perkebunan lainnya seperti pinang kopi dan tanaman lainnya yang sesuai dengan lahan setempat,” pungkas Hamzah.(dow)

source : berita inhil

PELALAWAN, PANGKALAN KURAS - Polsek Pangkalan Kuras mengamankan tumbuhan yang diduga jenis tanaman ganja di Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras, Jumat (23/11/2018) yang ditanam di dalam pot.

Penemuan tanaman ganja itu terletak di Jalan Simpang SPA Desa Dundangan, Pangkalan Kuras. Tumbuhan terlarang itu ditanam di dalam tujuh pot bunga yang tingginya beragam.

Tim Unit Reskrim Polsek Pangkalan Kuras mengecek lokasi penemuan tanaman ganja di Desa Dundangan, Jumat pekan lalu. Polisi masih menyelidiki siapa pemilik dan yang menanam tumbuhan terlarang itu. Namun hingga kini polisi tidak mengetahui siapa pemilik ataupun yang menanam tumbahan ganja itu.

"Sekarang barang bukti sudah diamankan di Mapolsek pangkalan Kuras untuk penyelidikan lebih lanjut," kata Kapolres Pelalawan, AKBP Kaswandi Irwan, kepada Wartawan, Minggu (25/11/2018).

Penemuan tanaman ganja berawal dari laporan Bhabinkamtibmas desa Dundangan Aipda Donni menerima informasi dari masyarakat bahwa bernama alfajar (49), bahwa ada tanaman yang diduga ganja di Jalan Simpang SPA.

Menerima kabar itu, Aipda Donni langsung ke Tempat Kejadi Perkara (TKP) untuk memastikan temuan warga tersebut. Setelah tiba di lokasi, ternyata benar adanya tujuh pot ditanami ganja.

Selanjut Aipda Donni menghubungi Kapolsek Pangkalan Kuras Kompol Ali Ardi melaporkan penemuan tanaman ganja. Tak berapa lama Kanit Reskrim Ipda Dafrigo bersama personil lainnya melakukan penyelidikan. Namun polisi masih memburu pemilik atau yang menanam tumbuhan yang dilarang negara itu. (dow)

source : berita pelalawan

DUMAI, SUNGAI SEMBILAN - Kondisi sejumlah ruas Jalan Jendral Sudirman, Kota Dumai memprihatinkan. Padahal jalan itu merupakan satu jalan protokol Dumai. Ada sejumlah perkantoran dan pusat bisnis di sana. 

Tapi ada sejumlah ruas jalan tersebut yang berlubang. Diamater dan kedalaman jalan yang berlubang cukup bervariasi. Bahkan sempat dipasangi tanda peringatan oleh masyarakat.

Mereka memasang tanda agar pengendara melintas di jalan yang berlubang. 

Ada juga bagian jalan yang bergelombang. Kondisi ini lantaran lapisan tambal sulam aspal sudah rusak. Jalan yang kondisinya rusak ada di beberapa titik. Posisinya kebanyakan tidak jauh dari pulau jalan protokol itu. Jalan yang rusak dan bergelombang membahayakan pengendara yang melintas.

"Saya mesti hati-hati kalau lewat di sana. Apalagi saya bawa sepeda motor," ujar satu pengendara, Rian kepada Wartawan, Minggu (25/11/2018).

Menurutnya, jalan ini semestinya diperbaiki. Tapi sampai saat ini belum dipastikan upaya perbaikan terhadap jalan protokol tersebut. Apalagi banyak pengendara yang melintas di sana setiap harinya.

"Kalau kami yang berharap ya segera diperbaiki. Kalau nanti ada yang terjatuh di jalan rusak bagaimana," ulas karyawan swasta tersebut. (dow)

source : berita dumai

SIAK, MEMPURA - Sempat hilang selama 3 tahun, gaji honorer dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Siak, Riau, Indonesia ada lagi.  Selama 3 tahun belakangan, gaji honorer non pendidikan dan tambahan penghasilan PNS di kabupaten Siak terpaksa dipotong 25 persen.

Akibat rasionalisasi anggaran dan tidak normalnya dana perimbangan. Pada 2019 nanti, tenaga honorer dan PNS kembali menerima gaji dan tunjangan yang pernah hilang tersebut. Hal itu sudah disahkan dalam APBD Siak 2019, sebagaimana laporan kinerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Siak 2018.

Kepala Bidang Pembiayaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Siak Raja Indor melalui Kepala BKD Siak, Yan Pranajaya membenarkan hal tersebut, karena kemampuan keuangan untuk mengembalikan gaji honorer dan tambahan penghasilan PNS sudah mencukupi.

"Hanya saja untuk pengembalian tambahan penghasilan PNS hanya sanggup 10 persen. Padahal pemotongan sebelumnya 25 persen," kata dia kepada Wartawan, Minggu (25/11/2018).

Ia menguraikan, anggaran untuk menaikan kembali gaji honorer pada APBD 2019 sebesar Rp 25 miliar. Anggaran itu sudah termasuk untuk biaya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan tenaga honorer. Sementara jumlah tenaga honorer yang terhitung di kabupaten Siak 6000 orang.

"Kami yakin jumlah ini berkurang, karena banyak juga yang berhenti. Nanti kami akan lihat lagi pada data penerimaan," kata dia.

Sementara dana tambahan penghasilan bagi PNS dianggarkan Rp 12,8 miliar. Pada Januari 2019 nanti, para PNS sudah menerima dana tambahan penghasilannya, namun tidak sebesar pada tahun 2015 lalu. Jumlah PNS di kabupaten Siak juga terhitung sebanyak 6.000 orang.

"Gaji honorer non kependidikan itu dinaikan kembali. Karena memang gaji mereka yang dipotong 25 persen sejak APBD 2016 lalu. Sementara honorer pendidikan tidak dipotong," kata dia.

Tambahan bagi tenaga honorer pendidikan adalah dana untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

"Semuanya dapat dilaksanakan karena APBD 2019 meningkat dan dana perimbangan kembali normal," kata dia.

Sementara itu, anggota DPRD Siak dari Partai Demokrat, Syamsurizal alias Budi mengapresiasi kenaikan gaji honorer dan tambahan penghasilan PNS. Sebab, selama 3 tahun terakhir gajo honorer kena potong 25 persen akibat rasionalisasi anggaran.

"Karena itu saya berharap ada peningkatan perekonomian masyarakat. Honorer sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tentu ada peningkatan jual beli di Siak," kata dia.

Menurut Budi, dengan naiknya kembali pendapatan honorer bakal memengaruhi ekonomi skala kecil di Siak. Sebab, ada anggaran yang berputar dari hasil pemenuhan kebutuhan ribuan tenaga honorer.

"Selama ini honorer tentu sulit membagi anggaran rumah tangganya. Karena itu ekonomi melemah. Maka dengan naiknya kembali anggaran ini kita berharap daya beli kuat di Siak," kata dia.

Budi juga mengingatkan, naiknya gaji honorer dan tambahan penghasilan PNS membuat kinerja mereka semakin meningkat.

"Jangan sebaliknya, gaji sudah naik tingkat kemalasan juga meningkat. Kalau begitu kan tidak berdampak. Harusnya semakin semangat," kata dia lagi. (dow)

source : beritasiak

INDRAGIRI HULU Bupati agiri Hulu (Inhu), Yopi Arianto menghimbau seluruh Kepala Desa (Kades) menjaga netralitas selama proses pemilihan umum (Pemilu).

Orang nomor satu di Inhu itu menghimbau agar Kades jangan memanfaatkan jabatannya untuk menjadi "makelar" dalam Pemilu.

"Kades jangan sibuk jadi makelar Pemilu, hati-hati SK dicabut. Fokuskan saja membangun desa," tegas Yopi, Minggu (24/11/2018).

Selain itu Yopi berkata untuk menjamin kelancaran proses pelaksanaan pemilu ini, Kades juga harus turut dalam mensosialisasikan tentang pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemilihan presiden (Pilpres).

"Kades sebaiknya ikut mensosialisasikan tentang pemilihan anggota DPR dan Pemilihan Presiden, bukan menjual masyarakatnya," kata Yopi.

Namun apabila ingin tetap menjadi makelar, maka Yopi mempersilahkan untuk mundur dari jabatan.

"Kalau mau jadi makelar maka silahkan mundur dari jabatan," kata Yopi.

Yopi juga menghimbau agar Kades turut mengawasi proses pembangunan di wilayahnya masing-masing. Terlebih lagi saat ini APBD tahun 2019 sudah disahkan dengan angka Rp 1,3 Triliun lebih.

Selain itu menjelang akhir tahun anggaran 2018, Yopi menghimbau kepada seluruh Kades agar segera mempersiapkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

"Selalu siaga persiapan SPJ karena akhir tahun, jangan keasikan hadapi Pemilu.

SPJ tak siap, pembangunan tak selesai nanti akan diproses secara hukum," tegas Yopi. (dow)

source : beritainhu

KUANSING, TELUK KUANTAN -  Pemerintah Provinsi Riau akhirnya menetapkan UMK diseluruh Kabupaten di Provinsi Riau, Tahun 2019 dari penetapan tersebut, Kuansing menempati posisi ke empat UMK tersebesar setelah Kabupaten Siak. Penepatan UMK ini disahkan Plt. Gubernur  Riau, Wan Thamrin Hasyim, yang ia setujui dengan tanda tangan dan cap Gubernur Riau.

Dari penetapan tersebut, UMK Kuansing, ditetapkan sebesar 2.806.608,49,- merupakan UMK ke empat terbesar dari 12 Kabupaten Kota di Riau. Posisi pertama diduduki, Kota Dumai sebesar, 3.118.453,87,- selanjutnya posisi kedua, Kabupaten Bengkalis sebesar 3.005.582,37,- dan posisi ketiga Kabupaten Siak sebesar 2.809.443,46,-.

Selanjutnya, posisi ke lima ditempati Kabupaten Pelalawan, yakni sebesar 2.766.919,08,- posisi enam Kota Pekanbaru, sebesar 2.762.852,91,-. Posisi ke tujuh Kabupaten Inhil sebesar 2.750.618,96,- posisi ke delapan Kabupaten Kepulauan Meranti 2.749.909,12,- posisi ke sembilan Kabupaten Rokan Hulu, sebesar 2.728.647,15,-.

Kemudian, posisi ke sepuluh Kabupaten Kampar sebesar 2.718.724,80,- dan posisi ke sebelas Kabupaten Rokan Hilir, sebesar 2.707.384,96,-. Sementara, untuk Kabupaten Inhu data tidak ada masuk melalui rilis yang disampaikan pihak pemerintah Provinsi Riau.(dow)

INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN –Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Inhil, Zainal Arifin, menghimbau masyarakat Tembilahan dan sekitarnya untuk bersama-sama memberantas nyamuk di berbagai tempat yang mudah untuk di jangkau oleh nyamuk, apalagi Inhil merupakan daerah pasang surut yang rentan dengan berkembangnya nyamuk.

“Air pasang surut sudah sering terjadi di Inhil, tapi kita harus memberantas hal itu. Kita khawatir itu akan terjadi terus menerus,” ucap Zainal dalam ekspose kasus Deman Berdarah Dengue (DBD) di Aula Kantor Dinas Kesehatan Inhil, Jum'at (9/11/2018) pagi.

Lebih lanjut dikatakannya, pemberantasan nyamuk bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain, mengumpulkan tempat tampung air hujan, tempat penutup, menguras bak mandi, tempat sisa air dispenser, menaburkan bubuk Abate, menggunakan kelambu.

“Masyarakat diimbau untuk memeriksa diri dan keluarga apabila terjadi sakit seperti, sakit perut, demam dan demam yang panjang, agar lekas untuk membawa ke Puskesmas agar bisa diperiksa, masalah biaya bisa disesuaikan,” imbaunya.

Terakhir mengenai permintaan penyemprotan (fogging), menurut Zainal sudah di atur oleh undang-undang dan pihak puskesmas memiliki prosedurnya tersendiri.

“Kami memang tidak terlalu menganjurkan pelaksanaan foging. foging itu memang membantu kita, namun kita harus tau siklus kehidupan. Karena foging tidak hanya membunuh nyamuk tapi juga serangga lainnya sehingga merusak ekosistem,” pungkasnya.(dow)

source : beritainhil

ROKAN HULU, PASIRPANGARAIAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Rokan Hulu (Rohul) amankan 3 orang wanita pelayan kafe dan alat musik di Jalan Lingkar.

Satpol PP Damkar Rohul, kembali melanjutkan operasi penyakit masyarakat (Pekat) atau razia ke kafe dan warung remang remang. Untuk kali ini, Razia dilaksanakan pada Kamis malam (8/11/2018) sekitar pukul 23.35 Wib dengan titik operasi di Kecamatan Rambah yakni, di tali air irigasi KM 6 Desa Sukamaju.

Dimana, Razia langsung dipimpin Eko Karya Pramono, SP, Kasi Trantibum Dan Pengamanan bersama penyidik Samsul Kamal, SH dan Oksanora, SH serta Kanit PTI Kris Ashari dan puluhan anggota Satpol PP.

Kepala Satpol PP Dan Damkar Rohul, Andi Yanto, SH MH melalui Sekretaris Ir. Syahruddin, S.Sos,‎ mengungkapkan, Operasi Di tali air itu, team tidak mendapatkan hasil apa apa, diperkirakan razia di lokasi ini sudah diketahui oleh para pemilik warung.

"Saat tim Satpol PP datang, dijumpai warung baru saja ditutup, sehingga tidak ada aktivitas," katanya, Jumat (9/11/2018).

Ia menambahakan, karena tidak mendapatkan di Tali air, Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib dinihari Jumat (9/11/2018) personil team bergerak ke lokasi berikutnya tanpa kenal lelah yakni ke jalan lingkar KM 4, Desa Sukamaju.

Dijelaskanya, di Jalan Lingkar Tersebut, tim menemukan sebuah Kafe yang buka dan ditemui disana ada 3 orang wanita pekerja cafe yang sedang melayani tamu Dan 3 botol minuman beralkohol berupa bir merk anker.

Mendapati hal tersebut, tambahnya, team Satpol PP melakukan pengamanan ketiga wanita pekerja tersebut dan alat alat musik ke markas Satpol PP Damkar Rohul di KM Pasir Pengaraian.

Diakuinya, atas temuan itu penyidik Akan menaikkan kasus ini sampai P21 dan ke Pengadilan, dengan harapan pengusaha Kafe tidak lagi beroprasi.

"Untuk di kecamatan Rambah ini sudah sering disampaikan pimpinan, baik Bapak Bupati, Sekda, anggota DPRD serta masyarakat, atas masih bukanya cafe cafe tersebut," sebutnya.

Syahruddin menyebutkan, pihaknya berharap kepada para pemilik cafe untuk menghormati arahan arahan dari pimpinan tersebut.

"Kita juga berharap peran serta aktif semua pihak Dalam rangka mendukung kegiatan operasi pekat ini, sehingga wilayah kita berjuluk negeri Seribu Suluk ini bisa bebas dari pekat ini, " pungkasnya.(dow)

source : beritakampar

KEP MERTANTI, SELATPANJANG - Saat ini terlalu banyak sarjana yang bercita-cita menjadi tenaga honorer di pemerintah daerah. Padahal, daerah seperti Kepulauan Meranti memiliki potensi yang besar yang jika dikembangkan dengan serius menggunakan akal dan sedikit kreatifitas akan membuahkan hasil yang besar.

Demikian dikatakan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim saat menerima kedatangan rombongan Prodi Ilmu Hadits Universitas Islam Negeri Suska Riau, Jumat (2/11/2018). 

Menurut Said Hasyim, perguruan tinggi seharusnya mendorong mahasiswa atau peserta didik mampu membuka peluang usaha sendiri atau bisa mempekerjakan orang lain.

''Saya harapkan bapak-bapak dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk lebih menggunakan akal dan kreatifitas mereka. Agar sarjana jangan hanya bisa meminta kerja tapi bisa menciptakan peluang kerja," ujar Said Hasyim.

Wakil Bupati Meranti tak ingin generasi muda Meranti menjadi generasi lemah tanpa kreatifitas, yang seolah sudah kehilangan akal untuk maju. Jika itu terjadi menurutnya sangat berbahaya bagi masa depan Meranti.

''Untuk memajukan daerah yang kita butuhkan saat ini adalah generasi muda yang pintar, kreatif dan memiliki kejujuran, sehingga potensi daerah yang cukup besar ini dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi barang-barang yang berkualitas," ucapnya.(dow)

source : beritameranti
Powered by Blogger.