KUANSING, TELUK KUANTAN - Bupati Mursini menyebutkan bahwa saat ini birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Kuantan Singingi masih banyak mengalami berbagai masalah.

Hal ini, disampaikan bupati dalam rapat koordinasi pejabat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi angkatan ke II di Hotel Ayola Pekanbaru, Jum'at (21/9/2018) tadi malam, melalui Kasubag Humas Hubungan Media, Selpi Keswita, Sabtu (22/9/2018) siang.

Dikatakan Selpi, bupati Mursini, mengatakan masalah tersebut menurutnya, dapat terlihat dari kurangnya disiplin pegawai di lingkup Pemkab. Kemudian menunda-nunda tugas kedinasan.

Serta masih banyak pejabat yang tidak memahami tugas pokok maupun fungsinya dan adanya pejabat yang tidak bisa memberikan tugas dengan baik kepada bawahan.

"Untuk itu, melalui rakor pejabat pemerintah daerah ini saya harapkan akan lahir ide dan gagasan yang bagus sehingga segala permasalahan terkait birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Kuansing dapat teratasi," himbau bupati.

Menurut Selpi, rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah yang dimotori bagian umum dengan tema "reformasi birokrasi dan pelayanan publik" ini dilangsungkan sejak tanggal 20-23 September 2018 dan dibuka langsung oleh Bupati.

Ketua panitia penyelenggara kegiatan, Drs Muradi, M.Si pada kesempatan rakor kata Selpi, menyampaikan,bahwa rakor ini kata dia bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk para pejabat.

Serta memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, konsolidasi pembinaan manajemen, mengenai penyamaan persepsi antara pejabat agar bisa terwujud birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Kuansing.

"Dengan rakor ini diharapkan dapat merumuskan berbagai permasalahan, alternatif pemecahan masalah dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pemerintahan," kata Muradi.

Rakor ini kata Selpi, dihadiri Sekretaris Daerah DR. Dianto Mampanini, SE, MT, Asisten III DR. Agusmandar, staf ahli bupati, para Kepala bagian dan Kasubbag Setda, Camat, Sekretaris Dinas, Sekcam, dan para Kasubbag Umum Dinas dan Kecamatan se Kabupaten Kuansing.(dow)

ROKAN HULU, PASIRPANGARAIAN - Sempena Menyambut HUT kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang ke-19, dinas Pariwisata dan kebudayaan (Disparbud) Rohu bekerjasama dengan X-Tars akan menggelar Jelajah Rimba Rohul (JJR).

Dimana rencananya, JJR tersebut akan dilaksanakan pada 6 dan 7 Oktober 2018 mendatang.

Kepala Disparbud Rohul, Yusmar, mengungkapkan, saat ini panitia Penyelenggara Event JJR sudah terbentuk. Pemkab Rohul nantinya akan memberikan support melalui Anggaran yang bersifat Stimulan untuk mensukseskan even ini.

"Anggaran yang kita berikan sifatnya hanya stimulan, sementara Berkaitan dengan teknis dan hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan JJR di cari melaui sumbangan pihak ketiga," katanya, Minggu (23/9/2018).

Ia menambahakan, pada pelaskanaan JJR tahun ini, Para Rider akan dimanjakan dengan rute baru yang jauh lebih ekstrem dan memacu adrenalin. Diakuinya, nanti akan ada beberapa Pos seperti simpang kantor camat, pos 2 Cipogas, pos 3 tanjakan barayun, Lembah batu risik, dan finish di Sungai Bungo.

"Ada rute ekstrem dimana tanjakannya mencapai 60 sampai 70 Derajat, sementara Kesiapan rute saat ini sudah mencapai 90 persen," imbuhnya.

Yusmar mengaku, antusias masyarakat, khususnya pencinta Olahraga terabas dalam mengikuti kegiatan ini cukup tinggi. Saat ini saja, sudah ada sebanyak 260 rider yang mendaftarkan dirinya.

"Untuk biaya pendaftaran juga cukup terjangkau yaitu hanya 250 ribu rupiah per rider," Sebutnya.

Yusmar berharap, Melalui kegiatan ini dapat menjadi penyaluran minat dan bakat bagi generasi muda sekaligus menanamkan semangat dalam melestarikan lingkungan alam.

"Tak hanya itu, ajang ini juga akan menjadi salah satu destinasi wisata kabupaten Rokan Hulu, serta ikut mempromosikan wisata Rohul ke luar daerah," pungkasnya. (dow)

source : beritarohul

INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Sebuah baleho yang dipasang RSUD Puri Husada Tembilahan mengundang tanda tanya warga Inhil, pasalnya di baleho tersebut tertulis sebuah kalimat yang isinya 'Komite Medik RSUD Puri Husada dan Staff Medis tetap melakukan pelayanan medis walaupun jasa medis BPJS belum dibayarkan'.

Dirut RSUD Puri Husada Tembilahan, Saut Pakpahan segera menjelaskan maksud dari kalimat di dalam baleho tersebut, dikatakannya dipasangnya baleho itu dikarenakan adanya komitmen komite medik seluruh Indonesia.

Jadi bukan karena BPJS belum membayar jasa medis di RSUD Puri Husada, namun pemasangan baleho itu ditegaskannya adalah sebuah komitmen bersama.

"Sekarang kan BPJS lagi bermasalah secara Nasional, jadi kita pelayan medis tetap komit untuk memberikan pelayanan. Jadi artinya bukan karena kita ada masalah dengan BPJS," tegas Saut kepada Wartawan, Minggu (23/9/2018).

Ia menambahkan, sejauh ini, jalinan kerjasama antara RSUD Puri Husada Tembilahan dan BPJS Kesehatan cabang Tembilahan tidak terkendala suatu apapun.

Meskipun pembayaran belum normal, namun dikatakannya untuk pembayran semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya.

"Untuk pembayan BPJS itu sudah semakin baik dan lancar dibanding dulu, walaupun belum normal. Tapi kan ini memang permasalannya secara Nasional," terangnya.(dow)

source : beritainhil

RIAU, PEKANBARU - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau menegaskan kalau mekanisme tunda bayar kemungkinan besar akan dititik beratkan pada proyek-proyek besar. 

Hal ini atas dasar pertimbangan perputaran uang di tengah masyarakat agar tetap stabil terutama menjelang akhir tahun 2018. 

"Kemungkinan proyek-proyek yang besar lah. Kalau proyek kecil kami upayakan jangan sampai tunda bayar karena akan berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Untuk proyek yang kecil itu jangan sampai tunda bayar lah," ujarnya, Minggu, 23 September 2018. 

Pihak rekanan dengan pengerjaan proyek besar diyakini memiliki kemampuan ekonomi perusahaan yang kuat dan pada modal. Jikapun rekanan harus mengalami masalah tunda bayar terhadap proyek itu diyakini masih bisa untuk mengucurka  dana talangan, hingga pembayaran diselesaikan. 

Kata Dadang, sementara untuk proyek-proyek dengan skala kecil memang berharap besar dari pembayaran sesuai kontrak kerja sebab dana itulah yang akan diputar, termasuk untuk menggaji pekerja. Jika proyek-proyek kecil juga terkena dampak tunda bayar, maka berpotensi akan mempersulit kondisi perekonomian perusahaan. 

Masalah tunda bayar kepada sejumlah proyek terpaksa dilakukan oleh Pemprov Riau lantaran duit APBD tidak cukup. Sementara itu, sejumlah dana yang merupakan jatah Pemprov Riau di pusat tertahan karena tahun ini negara tidak melakukan APBNP. Akibatnya pusat melakukan tunda salur dan dana itu baru akan dicairkan pada 2019.

"Makanya nanti setelah transfer dana pusat cair, maka dari situ kami akan melunasi utang kepada rekanan yang mengalami tunda bayar. Makanya memang ini harus dipilah supaya tepat, mana-mana saja proyek yang dianggap layak untuk dilakukan tunda bayar. 

Dadang mengatakan untuk sementara ini dirinya tidak bisa ekspose seberapa banyak jumlah proyeksi di dinasnya yang terdampak tundak bayar, dan di bidang apa saja. Namun yang pasti soal rencana tunda bayar sudah dikemukakan kepada pihak rekanan dan disetujui. 

"Yang penting doakan saja mudahan semuanya selesai. Saya belum bisa ekspose semua karena ini sebenarnya untuj rincian seluruhnya adalah wewenanh pimpinan," kata dia.(dow)

source : beritariau

PEKANBARU, TAMPAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru terus mendalami adanya dugaan penyimpangan dalam kegiatan rehab gedung Command Centre, Dinas Komunikasi Informasi Data Statistik (Diskominfotik), Jalan Pepaya, Kota Pekanbaru.

Pendalaman dugaan penyelewengan ini dilajukan dengan mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi.

Kejari melalui Bidang Intelejen sebelumnya sudah memeriksa Bendahara Dinas Komunikasi Informatika Statistik (Diskominfotik) Persandian Pekanbaru

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Pekanbaru, Ahmad Fuady menerangkan kepada Wartawan, Minggu (23/9/2018) akan terus melakukan proses pengumpulan bahan dan keterangan atau Penyelidikan.

"Iya, dalam waktu dekat dipanggil (saksi-saksi,red)," ujarnya.

Pemeriksaan saksi-saksi tersebut dilakukan, untuk dimintai klarifikasi atas dugaan penyimpangan itu. Menurutnya, agenda pemeriksaan dilakukan pada pekan depan.

"Mungkin pekan depan (minggu ini, red) kita agendakan pemeriksaannya," lanjutnya.

Ditanya siapa-siapa saja yang telah diperiksa, Ahmad Fuady enggan menjelaskan. "Nanti, sekarang kita masih pemeriksaan awal," sebutnya. Dugaan penyimpangan rehab Gedung Command Centre dilakukan saat rehab gedung pada tahun 2017 dengan nilai pekerjaan diperkirakan Rp 200 Juta. (dow)

BENGKALIS, DURI - Bupati Bengkalis, Amril Mukminin dicekal keluar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencegahan itu terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek jalan di Bengkalis yang sedang ditangani lembaga anti rasuah itu.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan, pihaknya telah mengirimkan surat pada Dirjen Imigrasi tertanggal 13 September 2018 untuk pelarangan ke luar negeri terhadap saksi Amril Mukminin, Bupati Bengkalis selama 6 bulan ke depan.

"Dicegah dalam penyidikan dengan tersangka MNS dalam kasus TPK proyek peningkatan jalan Batu-Panjang Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis," ujarnya, Jumat (21/9/2018).

Menurut Febri, pencegahan terhadap orang nomor satu Bengkalis itu dibutuhkan untuk mendukung penyidikan sewaktu-waktu dibutuhkan.

"Pencegahan ke LN (luar negeri) dibutuhkan untuk mendukung penyidikan agar sewaktu-waktu dibutuhkan keterangannya sedang berada di Indonesia," singkatnya.(dow)

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Pencetakan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pelalawan belum dapat dilakukan. Pasalnya, persediaan ribbon berupa tinta khusus cetak e-KTP dan film yang digunakan untuk cetak e-KTP telah habis.

Namun begitu, kata Kepala Disdukcapil Pelalawan, Nipto Anin, Kamis (20/9/2018), tidak ada kendala dalam proses perekaman e-KTP.

"Untuk proses perekaman e-KTP tidak ada masalah, masih tetap kita lakukan sampai saat ini," ungkapnya.

Yang todak bisa dilakukan, jelas Nipto Anin, yakni pencetakan e-KTP. Hal ini juga bukan disebabkan karena rusaknya peralatan, tapi habisnya ribbon dan film.

"Peralatan kita aman, tidak ada yang rusak. Karena ribbon dan film untuk alat cetak printer SR 200 habis, jadi tak bisa lakukan pencetakan," jelasnya.

Melengkapi kebutuhan itu, Disdukcapil Pelalawan hanya bisa menunggu turunnya APBD Perubahan 2018 yang masih proses di provinsi.

Sudah dianggarkan pada APBD Perubahan, sekarang kan masih verifikasi di provinsi. Kalau APBD Perubahan sudah bisa digunakan, pencetakan bisa kembali dilakukan",pungkasnya, kepada Wartawan, Kamis (20/9/2018).(dow)

source : beritapelalawan

PEKANBARU, SAIL - Hingga awal September 2018, Angka kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Pekanbaru telah mencapai 242 orang. Melalui Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru, angka 242 orang ini terus meningkat. Dimana pada akhir bulan Agustus 2018 lalu, tercatat hanya 209 orang di Pekanbaru yang terkena penyakit DBD.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Diskes Kota Pekanbaru Gustiyanti, menuturkan meskipun bertambahan, namun hingga kini setidaknya tercatat baru 2 orang di Pekanbaru yang telah meninggal dunia.

"Dua orang meninggal dunia karena DBD ini sudah cukup lama. Tercatat pada bulan April dan Mei lalu. Keduanya berdomisili di Kecamatan Pekanbaru Kota," ujarnya ditemui Wartawan Kamis 20 September 2018.

Secara rinci Gustiyanti menjelaskan, angka 242 kasus DBD di Pekanbaru tercatat di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Dari 12 kecamatan yang ada di Pekanbaru, Kecamatan Tampan menjadi daerah yang paling banyak warganya terserang penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes Aegypti tersebut.

"Hingga awal September 2018 dari Kecamatan Tampan saja ada sebanyak 43 kasus DBD," tuturnya.

Meskipun kasus DBD di Pekanbaru terus bertambah, Gustiyanti mengklaim angka tahun 2018 ini justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 lalu.

"Jika dibandingkan tahun lalu tercatat ada sebanyak 481 kasus DBD hingga September. Sementara tahun ini saja baru ada 242 kasus DBD di Pekanbaru. Bahkan bedanya 50 persen," terang Gustiyanti.

Berikut jumlah kasus DBD di Pekanbaru hingga pertengahan bulan Agustus tahun 2018:
- Kecamatan Sukajadi 15 kasus,
- Kecamatan Senapelan 15 kasus,
- Kecamatan Pekanbaru Kota 10 kasus,
- Kecamatan Rumbai Pesisir 14 kasus,
- Kecamatan Rumbai 12 kasus,
- Kecamatan Limapuluh 14 kasus,
- Kecamatan Sail 2 kasus,
- Kecamatan Bukit Raya 18 kasus,
- Kecamatan Marpoyan Damai 24 kasus,
- Kecamatan Tenayan Raya 38 kasus,
- Kecamatan Tampan 43 kasus,
- Kecamatan Payung Sekaki 37 kasus.(dow)

SIAK, MEMPURA - Rabu (19/9/18), Benjamin Dyball pebalap asal Australia dari tim ST George Continental Cycling, finis pertama dalam etape ke II jarak tempuh 115,41 Kilometer (Km) dengan waktu 02:30:07, dan ikuti finis ke dua Mohd Harrif Saleh pebalap asal Malaysia dari tim Trenggano Cycling Team (TCT) dengan waktu 02:30:54.

Sebelumnya seluruh pebalap sebanyak 59, star di depan Istana Siak menuju Bungaraya ke Sungai Apit dan kembali ke Siak. Dan finis di Jalan Raja Kecik depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tengku Rafi'an, sebanyak 57 pembalap melakukan finis dan 2 pembalap tidak finis.

Pertarungan seluruh pebalap Tour De Siak 2018, kali ini tidak mudah, selain melintasi jembatan terpanjang di Provinsi Riau, juga dalam perjalanan seluruh pebalap diguyur hujan.

Setelah sekian lama dalam perjalanan melintasi sepanjang 115,42 Km tersebut, maka tiba saatnya memasuki garis finis yang telah disiapkan panitia. Meluncur dengan selamat pebalap dari Australia diposisi pertama, dan disusul dua pebalap dari Malaysia diposisi dua dan tiga.(dow)

source : beritasiak

PEKANBARU, MARPOYAN DAMAI - Keributan berujung pembunuhan menggemparkan warga di sekitar Jalan Arifin Ahmad tepat di tempat Karaoke Rita belakang Hotel Green Pekanbaru, Kamis (20/09/18) pukul 04.30 WIB subuh. Dua pengunjung di tempat karaoke tersebut harus meregang nyawa setelah ditusuk oleh orang tak dikenal yang merupakan sesama pengunjung karaoke. 

Menurut Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Susanto, identitas kedua korban tewas itu yakni Ade dan Toni. Nyawa keduanya tak terselamatkan setelah menderita sejumlah luka tusukan di tubuhnya. 

"Korban dua orang, berjenis kelamin laki-laki. Kedua korban ini merupakan pengunjung di TKP. Mereka terlibat cekcok dan sempat berkelahi dengan OTK sesama pengunjung. Saat perkelahian itulah, kedua korban ditusuk menggunakan senjata tajam dan pelakunya langsung melarikan diri," ujarnya kepada Wartawan. 

Santo menjelaskan, berdasarkan pengakuan para saksi mata di TKP, setelah tertusuk saat berkelahi, kedua korban sempat berupaya mencari pertolongan. Namun upaya mereka gagal hingga ajal pun menjemput. 

"Kejadiannya di lantai 1, tapi mayat korban kita temukan di lantai 2. Korban naik ke lantai 2 karena saat itu mereka berusaha menyelamatkan diri dan meminta pertolongan. Namun usaha korban gagal, mereka justru terjatuh dari tangga dengan luka parah sampai akhirnya tewas di TKP," jelasnya. 

Polisi yang datang ke lokasi kemudian membawa jasad korban ke RS Bhayangkara untuk keperluan visum maupun otopsi. Peristiwa berdarah tersebut juga masih diselidiki petugas, terutama untuk mengejar pelaku dan mengungkap motif pembunuhan.(dow)

Powered by Blogger.