KEP MERANTI, SELATPANJANG - Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti kesulitan menentukan kawasan budidaya ikan kerambah. Pasalnya, sebagian kawasan perairan yang dinilai strategis untuk mengembangkan budidaya ikan kerambah tercemar oleh limbah sagu.

"Sungai Suir sebenarnya sangat strategis untuk dijadikan kawasan budidaya ikan kerambah, namun tercemar oleh limbah sagu," ujar Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti, Anwar Zainal, Kamis (16/8/2018).

Strategisnya sungai Suir menjadi kawasan budidaya lantaran ombak laut tidak sampai ke sungai tersebut. Sehingga kerambah ikan milik nelayan aman dari hantaman ombak.

"Kalau sering dihantam ombak, kerambah nelayan gampang rusak," ujar Anwar Zainal.

Tidak hanya aman dari hantaman ombak, kawasan sungai Suir juga tidak menganggu jalur pelayaran laut. Sebab, sungai tersebut jarang dilewati oleh kapal-kapal cepat dan kapal kargo.

"Saat ini, nelayan kerambah terpaksa memasang kerambahnya di selat-selat yang ombaknya cukup kuat dan juga digunakan sebagai jalur pelayaran," ujar Anwar Zainal.(dow)

source : beritameranti

PEKANBARU, TAMPAN - Langkah Dinas Pariwisata Pekanbaru, yang akan mengusulkan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2002, tentang hiburan umum, disambut positif pimpinan DPRD Pekanbaru. Sebab sebelumnya, dewan sendiri sudah lama menginginkan agar Perda Hiburan ini, segera direvisi.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Jhon Romi Sinaga SE, Kamis (16/8/2018) meminta, agar OPD terkait segera melengkapi naskah akademis revisi Perda ini. Sebab, pihaknya menargetkan tahun 2018 ini juga, ketuk palu revisi Perda ini.

Dengan begitu, pelaksanaannya bisa dilakukan pada 2019 mendatang.

"Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, ada beberapa item yang harus diubah. Seperti halnya jam operasional, produk yang dijual hingga hal-hal lain yang berkenaan dengan peningkatan PAD," tegas Jhon Romi kepada Wartawan.

Dijelaskannya, Perda Hiburan tahun 2002 tersebut, tidak sesuai dengan kondisi Kota Pekanbaru saat ini. Tahun 2002, jumlah tempat hiburan sangat sedikit. Jadi wajar batas jam operasionalnya hingga pukul 22.00 WIB. Beberapa tahun belakangan ini, jumlah tempat hiburan sudah puluhan, bahkan sudah seratusan.

Seperti halnya tempat hiburan besar Mal Pekanbaru Club di Jalan Sudirman, RP di Jalan Riau, Dragon Jalan Kuantan Raya, Paragon di Jalan Sultan Syarif Kasim, Ce7 di Jalan Cempaka dan lainnya.

Termasuk juga karaoke keluarga di ruko-ruko seperti Koro-koro di Jalan Subrantas, Family Box Jalan Tuanku Tambusai dan Jalan Imam Munandar, Alfa Karaoke di Simpang Sudirman-Imam Munandar dan lainnya. Bahkan karaoke Koro-koro akan buka cabang di sekitaran Simpang Panam. Belum lagi rumah biliar dan sejenisnya.

Praktis semua tempat tersebut buka hingga dini hari. "Sesuai perkembangan kota, nanti kita usulkan dalam rapat bersama Pemko, para pengusaha, bagaimana teknis untuk jam operasional, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Ini demi kebaikan Kota Pekanbaru yang sedang berkembang," paparnya.

Bagi DPRD, selain mensingkronkan kondisi sekarang, dengan realitas di lapangan jam operasional tempat hiburan ini, juga untuk meningkatkan PAD. Sebab, diyakini tempat hiburan ini menjadi salah satu lumbung PAD Kota Pekanbaru.

Makanya, dia berharap support dari semua pihak, agar bekerjasama revisi Perda Tempat Hiburan ini selesai dilaksanakan. Sebab, tidak semua tempat hiburan yang beroperasi negatif. Ada juga positifnya seperti perekrutan naker lokal dan sebagainya.

Dalam beberapa hari ke depan, DPRD akan mengundang para pengusaha tempat hiburan malam, serta OPD terkait, untuk duduk bersama, mencari solusi terbaik. Sehingga tidak ada lagi persoalan mengenai pembahasan hingga ketuk palu.

"Kita sampaikan juga, bahwa dalam revisi ini, jangan ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan. Sebab, amanah Perda ini harus dijalankan, apalagi untuk kemaslahan masyarakat banyak. Mari bekerjasama," harapnya.

Seperti diketahui, Perda Tempat Hiburan tersebut wajib direvisi. Karena melanggar jam operasional, dan jumlahnya juga sudah semakin banyak. Perda yang ada sekarang tidak dapat dipertahankan, bahkan sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di tahun 2002 dengan masyarakat sekarang. Terutama untuk sanksi hukumannya yang hanya 6 bulan, serta kurungan penjara atau denda Rp 5 juta.

Sanksi ini sangat lemah, bahkan bisa saja diulang terus, tanpa ada efek jera, karena pengusaha mudah menebusnya. Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru, Ardiansyah Eka Putra mengatakan, revisi Perda Nomor 3 Tahun 2002, tentang hiburan umum, salah satu poin yang akan direvisi adalah terkait jam operasional.

Beberapa jenis usaha yang masuk dalam kategori hiburan umun diantaranya adalah bioskop, karoeke, PUB, cafe, video game atau playsation dan billyard. Dalam revisi nanti, banyak unsur OPD. Mulai dari Satpol PP Pekanbaru, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) serta Bagian Hukum. (dow)

source : beritapekanbaru

PELALAWAN, LANGGAM - Lagi-lagi unit Reserse Narkoba Polres Pelalawan meringkus pencandu dan pengguna Narkoba jenis sabu. Kali ini, dua warga Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam ditangkap, Selasa (14/8/18) kemarin.

Kapolres Pelalawan AKBP Kaswandi Irwan, S.Ik melalui Paur Humas, IPTU Maraden, Kamis (16/8/18) mengatakan kedua tersangka, diantaranya,  FE (33) warga Keurahan Langgam Kecamatan Langgam, MA (31) warga  Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam.

Bersama kedua tersangka papar Paur, petugas berhasil pula mengamankan, satu paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu, satu unit kendaraan roda empat merek  Honda City warna silver Nopol BM 1822 TC, satu buah alat hisap sabu berupa bong, satu buah kaca pyrek dan satu  buah HP merek Xiaomi.

Kronologis penangkapan kedua tersangka kata Paur, bermula pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 WIB, Sat Res Narkoba Polres  mendapat  informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Kecamanatan Langgam marak peredaran Narkoba.

Berdasarkan informasi tersebut Kasat res narkoba IPTU Romi Irwansyah, SH.MH bersama  timmelakukan penyelidikan, setelah diketahui ciri ciri pelaku selanjutnya tim melakukan pengintaian terhadap pelaku. 

Pukul 00.30 WIB, tim melihat mobil yg dicurigai sebagai terduga pelaku hendak keluar dari Pos 1 PT.MUP Kecamatan Langgam. Saat itu juga tim langsung melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku dan saat penangkapan di dapati ada du orang terduga pelaku didalam mobil. 

Kemudian  dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Securyti  dan dari hasil penggeledahan di temukan sejumlah barang bukti.

"Terhadap kedua terduga pelaku dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pelalawan guna proses hukum lebih lanjut," tandas Paur.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Askardiya R. Patrianov menekankan kepada panitia kurban agar tidak menggunakan plastik hitam sebagai pembungkus daging kurban.

"Sangat berbahaya. Sebab plastik warna hitam unsur kimianya rapuh dan sangat mudah menempel ke daging. Jadi jangan menggunakan plastik hitam untuk membungkus daging," katanya, Kamis, 16 Agustus 2018 di Pekanbaru. 

Dia menjelaskan, petugas dari dinas terkait di setiap kabupaten/kota diminta untuk aktif memantau proses pemotongan hewan kurban di setiap lokasi kurban. 

Setelah dipotong, maka panitia dan petugas diminta untuk memperhatikan kondisi daging, khawatir terdapat kelainan yang disebabkan oleh penyakit. 

"Terakhir kita akan awasi dengan kantong apa mereka gunakan. Warna hitam tidak boleh itu pastik yang paling jelek. Proses memantau agar daging tidak dibagikan dengan plastik hitam, ini yang sulit," katanya. 

Dia menambahkan, plastik hitam dipastikan akan mengeluarkan zat kimia berbahaya dan mudah menempel pada daging. Sehingga kualitas dsging kurban menjadi menirun. 

"Kalau membersihkan hewan kurban dengan terpal hitam masih boleh asal dicuci. Kalau plastik hitam itu banyak sekali cemarannya. Ini salah satu cara higienis dan kami wajib mengingatkan. Kalau tidak kami yang kena," katanya.(dow)

INDRAGIRI HULU, RENGAT - Seorang Kepala Desa (Kades) yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) harus menanggalkan jabatan Kadesnya. Hal ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018.

Seperti yang disampaikan oleh Kabag Pemdes Setdakab Inhu, Erlina Wahyuningsih saat ini ada dua Kades lagi yang masih menunggu Surat Keputusan (SK) pemberhentiannya. Dua Kades itu, yakni Kades Morong dan Kades Semelinang Darat.

"SK Pemberhentian Kades Semelinang Darat sudah sama pimpinan tinggal menunggu ditandatangani," kata Erlina, Kamis (16/8/2018). Sementara itu, untuk SK pemberhentian Kades Morong baru diajukan.

Namun Erlina optimis kedua SK pemberhentian Kades itu selesai sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Inhu pada September 2018 mendatang.(dow)

source : beritainhu

RIAU, PEKANBARU - Tiga asisten yang bertugas di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Hari ini, Rabu (15/8/18) resmi berganti. Setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melakukan mutasi sejumlah pejabat eselon III di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. 

Serah terima jabatan asisten dari pejabat kepada yang baru dipimpin Kepala Kejati Riau, Uung Abdul Syakur SH di Gedung sementara Kejati Riau, Jalan Arifin Achmad.

Asisten Pengawasan (Aswas), Jasri Umar. Posisinya digantikan oleh Heru Winarmoko, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejari Cianjur, Jawa Barat. Jasri Umar sendiri dimutasi menjadi Kepala Bidang Program dan Evaluasi pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejagung. 

Asisten Pidana Umum (Aspidum) Zainul Arifin dimutasi menjadi Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum pada Direktorat Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung. Posisinya digantikan Sofyan S, yang sebelumnya menjabat Kajari Sukabumi.

Kemudian, jabatan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Riau, yang sebelumnya dijabat Jerryanto Tulungallo. Digantikan oleh Agus Arfianto, mantan Kajari Mempawah. Sedangkan Jerriyanto dicerca menjabat Kepala Kejari Kota Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar).

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan SH kepada Wartawan, mengatakan jika mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam suatu organisasi.

"Mutasi ini merupakan penyegaran bagi sebuah organisasi, guna meningkatkan kinerja," kata Muspidauan.(dow)

source : beritapekanbaru

RIAU, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rachman sematkan tanda kehormatan berupa Satya Lancana Karya Satya kepada 300 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Rabu (15/8/18). 

ASN yang mendapatkan tanda kehormatan berupa Satya Lancana Karya Satya adalah mereka yang sudah melakukan pengabdian selama 10, 20 da 30 tahun. 

"Penganugerahan Satya Lencana bagian dari kualitas sumber daya manusia. ASN memiliki kontrubusi besar dalam melakukan pelayanan dan pembangunan masyarakat," kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, di Gedung Daerah, Rabu (15/8/18) malam. 

Diantara 100 lebih ASN yang mendapatkan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun ini, adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi Riau Evarefita. 

Selain itu ada juga penghargaan diberikan kepada ASN masa pengabdian 30 tahun sebanyak 32 orang. Sedangkan untuk pengabdia 10 tahun sebanyak 150 orang lebih. 

Gubri berharap, merek yang sudah mendapatkan penghargaa tersebut, kiranya aka dapat terus memotivasi dirinya untu memberikan terbaik dalam pelayanan kepada masyarakat. 

Selain itu, orang nomor satu di Riau ini juga meminta kepada setiap ASN agar terus menjunjung aturan. ASN yang baik dan benar serta berwibawa adalah ASN berkarakter. 

"ASN berkarakter ini tentunya akan menimbulkan profesional dengan didukung ASN yang memiliki pengetahuan. Upaya ini diperlukan satu komitmen yang kuat," ujar Gubri. 

Hadir pada kesempatan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ikhwan Ridwan serta para pejabat eselon II lainnya.(dow)

source : beritariau

KAMPAR, BANGKINANG - M Syukur, mantan Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kabupaten Kampar, serta seorang bendaharanya, Dedi Guzman. Rabu (15/8/18) sore, dinyatakan hakim tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dengan cara membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Dinas Kehutanan yang dipimpinnya.

Kedua terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan 4 tahun.

Berdasarkan amar putusan majelis hakim yang diketuai Drs Arifin SH. M Syukur, dijatuhi hukuman 5 tahun denda Rp 200 juta atau subsider 2 bulan. Selain itu, M Syukur juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 2,7 miliar atau dapat diganti (subsider) dengan kurungan badan selama 2 tahun 8 bulan.

Sementara terdakwa Dedi, dijatuhi hukuman 4 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 2 bulan, dan mewajibkan terdakwa Dedi membayar kerugian negara sebesar Rp 900 juta subsider 2 tahun.

Kendati hukuman kedua terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa. Kedua terdakwa menyatakan pikir pikir atas putusan tersebut, begitu juga dengan jaksa penuntutnya.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) BP Ginting SH, menuntut terdakwa M Syukur dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Selain itu, Ia juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 2, 7 miliar subsider 4 Tahun.

Sementara terdakwa Dedi Guzman, dituntut hukuman 6 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Dedi juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 900 juta subsider 3 tahun.

Seperti diketahui, Perbuatan kedua terdakwa yang merugikan negara sebesar Rp 3,6 miliar itu terjadi tahun 2014 hingga 2015, saat terdakwa M Syukur menjabat.sebagai kepala dinas, dan Dedi Gusman sebagai bendahara.

Dimana pada tahun tersebut kedua terdakwa banyak melakukan atau mengadaakan kegiatan perjalanan dinas fiktif. Kedua terdakwa haya mengambill uangnya saja untuk keperluan pribadi. Modus terdakwa hanya menggerogoti uang negara dengan melakukan perjalanan dinas fiktif.(dow)

source : beritakampar

PELALAWAN, LANGGAM - Bersempena peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke 23 yang jatuh pada tanggal 10 Agustus 2018. Propinsi Riau di percaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan insan teknokrat nasional ini.

Bagi Kabupaten Pelalawan Hakteknas tahun menjadi momentum bagi negeri seiya sekata ini untuk mempromosikan diri kepada para pegiat teknologi nasional bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah memposisikan diri sebagai bagian dari perkembangan Inovasi nasional, hak itu diwujudkan dengan program strategis yang digalakkan yaitu Pelalawan Inovatif, pembangunan kawasan tekno park di Langgam.

Momentum peringtan Hakteknas ini, Pemkab berkerja sama dengan Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P), yang di dukung oleh Kementerian Perisdustrian (kemenperin) BPPT, , BPDPKS dan Bank Riau Kepri dan akademisi dan dunia usaha di sektor sawit melaksanakan seminar internasional yang bertempat di auditorium gedung II kampus Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) yang berada di kawasan Teknopark  Kecamatan. Kamis (9/8/2018)

Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Kemenperin, DR Harris Munandar, tak hanya datang sendiri , namuan banyak pejabat dari pusat serta tokoh tokoh yang berkecimpung di dunia persawitan hadir di kawasan uatama yang dibangun oleh Pemkab Pelalawan untuk kemajuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi berkelas dunia yang ramah lingkungan.

Dari sejumlah nama hanya hadir itu diantara ada Dirjen, kelembagaan Iptek Dikti Kemeristekdikti RI, ada juga nama Dr Ir Gatot Dwiyanto M. Eng Teknologi yang menjabat Deputi Kepala BPPT Nidang Pengkajian Kebijakan, ada juga Direktur Pusat Pengkajian Industri Proses Energi (PPIPE) BPPT Dr Ir Ardiarso M.Sc yang datang bersama jajarannya

Ada juga tokoh tokoh persawitan diantaranya Dono Bustami (Direktur Utama Badan Pengelola Dana Sawit yang juga membawa jajarannya, Dedi Junaedi M.Sc (National Project Direkctor Sustainable Palm Oil Iniatif UNDP Indonesia, hadir juga Sahat Sinaga yang kesehariannya menjabat Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia, Dr Darmono (Ketua Masyarakat Perkelapa sawitan Indonesia), perwakilan Asosiasi Indusdtri Hilir dan Hulu Kepala Sawit, pimpinan perusahaan  dan perwakilan PPKS Medan.

Sebuah kehormatan, di kampus ST2P hadir juga pakar persawitan dari negeri sakura diantaranya Direktur E Bio Advance Technology Jepan, Toshide Nakajima, Represntative Director Eco Supprt Co Ltd, Jepang, Yamamato Taizo, ada juga Guru besar Universitas Teknologi Malaysia Prof Ing Eko Suprianto. Serta beberapa rector dari perguruan tinggi negeri dan swasta dalam negeru, akademisi dan peneliti dan perekasa.

Kehadiran para orang orang yang berkompeten dan ahli di bidang persawitan itu guna menjadi pembicara di seminar internasional yang di gelar dalam rangka peringatan hari kebangkitan teknologi nasional ke 23 tahun 2018.

Seminar yang diikuti oleh mahasiswa, tokoh masyarakat, organisiasi kemasyarakatan, masyarakat persawitan dan organisasi profesi ini mengusung tema “Pencapaian   industri sawit berkelanjutan dan berdaya saing global dengan teknologi, inovasi dan edukasi masyarakat persawitan”.

Pelaksanaan seminar internasional di Kampus ST2P itu merupakan bagian dari tekad Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk mempersembahkan daya upaya dan kontribusi negeri seiya sekata ini terhadap peningkatan daya saing dan kemajuan Indonesia.

Hari kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) yang diperingatai setiap tanggal 10 Agustus ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 71 tahun 1995, penetapan hari tersebut sebagai u[paya menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai strategis peranan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam meningkataan kesejahteraan bangsa serta untuk menghargai prestasi dibidang iptek.

Peringatan Hakteknas ke 23 tahun 2018 ini dilaksanakan di Propinsi Riau tepatnya Kabupaten Pelalawan sebagai tuan rumah, harteknas kali ini dengan mengusung tagline “Inovasi Bangun Bangsa”, Propinsi Riau sebagai penyelenggara hakteknas tahun ini karena predikat negeri Melayu ini sebagai salah satu lumbung energy nasional penyangga utama kebutuhan panhgan di pulau Sumatera, khususnya sector perkebunan dan pertanian.

Di pilihnya Kampus ST2P sebagai tempat pelaksanaan seminar, karena kampus tersebut tepat berada di jantungnya kawasan tekno park Pelalawan, yang dibangun sebagai wujud komitmen Pemkab Pelalawan mensejahterakan masyarakat melalui jkomersialisasi riset dan teknologi kepala sawit. Dan sebagai wahana edukasi, pengembangan inovasi dan teknologi berbasis sawit.

“Di tempat kita berada saat ini, diatas kawasan teknopark Pelalawan, tekno park terluas di Indonesia dengan luas kawasan sebesar 3.754 hektar, dan menjadi satu dari lima tekno park percontohan di Indonesia, di salah satu zona teknopark ini dibangun sekolah tinggi untuk mempersiapkan tenaga skill untuk memenuhi kebutuhan industri saat ini dan masa mendatang,” kata Bupati Pelalawan HM Harris dalam sambutannya di pembukaan seminar Hakteknas ke 23 tahun 2018.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi teknopark Pelalawan, yaitu pembangunan berbasis masyarakat, dilakukan perberdayaan dan revitalisasi kebun sawit swadaya, langkah ini ditindak lanjuti dengan membangun berbagai pabrik terkait sebagai wujud kemandirian dan fungsionalisasi kawasan teknopark Pelalawan.

“Langkah langkah yang dilakukan diantaranya menghimpun petani swadaya dalam koperasi kemudian di korporatisasi sehingga lebih mudah dan efektif dalam menerapkan praktek budidayayang baik, dan terakhir membangun berbagai pabrik pengolah limbah dan pabrik ikutan sebagai sumber pendapatan koperasi,” imbuhnya

Seminar internasional dalam peringatan Harteknas menjadi kesinambungan program di Kawasan Teknopolitan. Bukan perkara mudah mewujudkan Kawasan Tekno Park dan proses pembangunannya. Komitmen yang kuat untuk menjalankan dan mewujudkan secara penuh.

"Kami sangat butuh dukungan pemerintah pusat dalam mewujudkan Kawasan Teknopolitan ini. Sebagai pusat pendidikan dan inovasi teknologi di bidang industri kepala sawit," tukasnya. 

Dijelaskan, seminar ini diharapkan bisa menunjang 7 Program Strategis Pemerintah Daerah, yakni Pelalawan Inovatif. Menurutnya, sekitar 75 persen masyarakat Pelalawan menggantungkan hidup melalui perkebunan sawit. "Melalui seminar ini, petani kebun kita tidak hanya diharapkan menjadi pemilik dan pekerja kebun saja, tetapi bisa mandiri yang bukan hanya pemilik, namun bisa mengolah sendiri dan memasarkannya langsung," ujarnya.


Sebagai daerah dengan komoditas sawit unggulannya, dengan berbagai kendala  dan permasalahan yang mengikuti dalam pengelolaannya, atas dasar itulah, tema perkelapasawitan dalam seminar internasional hakteknas ini dipilih dan diharapkan menjadi solusi cerdas untuk mencapai tujuan produktifitas optimal dari kebun sawit yang dikelola masyarakat, keinginan Pemkab Pelalawan untuk berbenah dan menjadikan sawit Pelalawan dikelola secara berkelanjutan sesuai ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan berbadaya saing tinggi guna mendukung pencapaian Sustanable Development

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) mewakili Menteri Perindustrian (Menperin) Republik Indonesia, Harris Munandar, dalam sambutannya sekaligus secara resmi membuka seminar internasionlal dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas) ke-23 di auditorium ST2P, Langgam, Kamis (9/8) memapreasi gagasan Pemkab Pelalawan menggelar seminar internasional di kawasan Tekno Park Langgam.

Harris mengatakan bahwa pemerintah mendukung keberadaan Techno Park di Kabupaten Pelalawan. Ada beberapa hal menjadi patokan diantaranya, didirikan ST2P dikawasan Techno Park ini sangat membantu tumbuh kembangnya dunia pendidikan terutama di Dirjen Dikti. 

"Pemerintah sangat mendukung ST2P Pelalawan, dia berperan membangun sumber daya manusia (SDM) khususnya, di kabupaten Pelalawan," ujarnya.

Apalagi, lanjutnya, ST2P berdiri megah dan kokoh di kawasan Techno Park. "Ini tentunya, sejalan. Jadi kita melihatnya bernilai ekonomis tinggi," tandasnya. (Advertoria/Apon)

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Kalangan anggota DPRD Pelalawan tampaknya, kecewa dengan pekerjaan rehab gedung kantor DPRD yang dilakukan oleh pihak pemborong. Pasalnya, rehab gedung rakyat tersebut miskin informasi. 

Kekecewaan tersebut dilontarkan oleh ketua Fraksi PAN, Nazzarudin Arnazh dan ketua Fraksi Golkar DPRD Pelalawan, Baharudin kepadaWartawan, Senin (13/8/18). 

Menurut dua anggota DPRD Pelalawan berbeda komisi ini, pembangunan rehab kantor DPRD tersebut terkesan tertutup. "Kita menginginkan, supaya pembangunan kantor berupa rehab yang dilakukan pemborong transparan dan diketahui oleh publik," tegasnya. 

Dengan adanya papan nama proyek ini kata mereka, setidaknya rehab kantor yang konon menelan biaya diatas Rp3 milar bisa diketahui. "Berapa pagunya, siapa pemborongnya dan lama pengerjaan dapat kita ketahui dengan adanya papan nama proyek," tukasnya. 

Pantauan di lapangan, pihak pemborong sudah mulai melakukan pekerjaan rehab kantor DPRD. Pekerjaan tersebut ditandai adanya, beberapa orang tukang mulai melakukan aktivitas. Diberitakan sebelumnya, tahun ini kantor DPRD Pelalawan dilakukan rehab. Setidaknya, untuk merehab gedung milik rakyat ini bakal menyedot anggaran Rp3,5 miliar. 

Hal itu tertuang dihalaman LPSE unit pengadaan lelang barang dan jasa sistem elektronik pemda Pelalawan sumber anggaran tersebut berasal dari dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR). 

Dihalalan LPSE tersebut, selaku rekanan pemborong, proyek dimenangkan oleh PT Kemuning Yona Pratama sebuah perusahaan kontraktor yang beralamatkan di Pekanbaru yakni di Jalan Kaharudin Nasution, komplek UR blok B nomor 34. 

Sekretaris DPRD Pelalawan Ir. Mukhtarudin menuturkan 'stak holder' untuk rehab kantor dewan ini berasal dari dinas PU-PR. "Iya betul, pekerjaan rehab kantor dewan ini orang PU-PR yang ngerjakannya," terang Mukhtarudin, beberapa waktu lalu. 

Sebelum pihak pemborong memulai melakukan pengerjaan rehab pihaknya mengosongkan beberapa ruang, terutama yang berada dilantai tiga. "Bahkan lobi kantor DPRD kita sulap dan dimodifikasi menjadi sebuah ruangan rapat," tandasnya, singkat.(dow)

source : beritapelalawan
Powered by Blogger.