RIAU, PEKANBARU - Universitas Islam Riau (UIR) dan Universitas Riau (UNRI) akan menjadi tuan rumah pelaksanaan simposium yang pesertanya berasal dari tiga negara. Yakni Indonesia, Malaysia dan Thailand.

Persiapan jelang pelaksanaan simposiun telah dibahas oleh masing-masing delegasi IMIT SIC (International Malaysia Indonesia dan Thailand, Symposium on Innovation  and Creativity) di Gedung Rektorat UIR, Kamis sore (18/1/2018).

Dalam rapat yang dihadiri Rektor UIR, Syafrinaldi dan dipimpin Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Evizal, delegasi ketiga negara berusaha untuk saling mencocokkan waktu pelaksanaan simposium, dan mencari format acara agar lebih menginternasional.

Menurut Evizal, IMIT SIC tahun 2018 rencananya akan berlangsung 7 hingga 9 Agustus 2018 di Pusat Kegiatan Mahasiswa UNRI Kampus Gobah Pekanbaru.

"Pertemuan ini merupakan yang kedua, adapun simposium pertama dilaksanakan tahun lalu di Perlis, Malaysia. Sementara yang ketiga nantinya akan dilaksanakan di Thailand, tahun depan," ujar Evizal kepada bertuahpos.com.

Simposium  yang diikuti lebih dari 400 peserta ini bertujuan, mempererat hubungan kerjasama universitas antar ketiga negara. Selama ini hubungan itu telah berjalan baik namun dengan simposium kreatif dan inovatif ini, kita berharap hubungan yang telah dibangun oleh universitas di tiga negara ini dapat lebih ditingkatkan.

Karena itu, tambah Evizal, simposium ini tidak hanya membentangkan makalah untuk pengayaan pengetahuan namun juga fokus pada upaya penyebar-luasan hasil inovasi dan kreativitas produk yang sudah dihasilkan oleh para dosen dari berbagai negara dan institusi.

"Sasaran akhir kita mencari produk yang inovatif dan kreatif untuk digunakan," ucap Dosen Teladan Kopertis X ini.

Sementara Rektor UIR, Syafrinaldi, menyambut baik local host simposium tiga negara. Menurutnya, simposium internasional ini sejalan dengan Visi UIR 2020, yakni menjadi universitas Islam yang unggul dan terkemuka di Asia Tenggara. Ia optimis dengan kerjasama yang telah dibangun bersama universitas terkemuka lainnya baik di Malaysia maupun Thailand dan negara-negara tetangga lain, UIR dapat mewujudkan Visi 2020.

"Bersama simposium ini, kita menambah kegiatan internasional yang faedahnya tidak hanya besar bagi dosen dan civitas akademika UIR tetapi  bagi universitas, daerah dan Indonesia," kata Syafrinaldi.(rls)

RIAU, PEKANBARU - Pemprov Riau sudah lakukan launching e-Katalog. Melalui Program ini pelaksanaan lelang diklaim lebih transparan. 

Selain Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, launching itu dihadiri oleh pejabat teras atas di lingkungan Pemprov Riau, diantaranya Wagubri Wan Thamrin Hasyim, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, perwakilan dari LKPP dan pimpin OPD di lingkungan Pemprov Riauu, Jumat (19/1/2018). 

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengklaim kalau kerjasama e-Katalog ini, lebih kepada transparansi proyek pengedaan bahan baku instansi listrik. Ini diyakini memiliki proses yang lebih cepat. 

"Ini bisa mempermudah dalam proses pengadaan barang tanpa tender. Ini lebih transparan dan akuntabel," katanya, Jumat (19/1/2018) usai penandatanganan resmi e-Katalog di Gedung Daerah Provinsi Riau Jalan Diponegoro Pekanbaru. 

Dia menambahkan, 2 tahun terakhir Pemprov Riau mengklaim efisiensi di sektor pelelangan. Tahun 2016 bisa menghemat sebesar Rp325 miliar dan tahun 2017 ada penghematan sebesar Rp297 miliar. 

"Itu pasca sistem lelang dilakukan secara online. Artinya kalau kita merujuk ke e-Katalog harusnya efisiensi itu bisa lebih tinggi lagi. Tapi nanti itu kita lihatlah hasilnya di 2018 ini," katanya. 

Launching e-Katalog yang baru saja dilakukan masih khusus pada satu produk soal bahan baku kelistrikan. Kedepan produknya akan dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan akan merambah pada produk UMKM di Riau. Sebab sistem ini bisa membuka jaringan hingga nasional.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Riau masuk sebagai daerah dengan rangking 10 besar tingginya laporan pelanggaran etik dan pedomam perilaku hakim. Artinya para hakim di Riau banyak membangkang kode etik kehakiman.

Koordinator Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Riau Hotman P Siahaan SH MH mengatakan, sepanjang 2017, KY terima 1.473 laporan masyarakat dan 1.546 surat tembusan.

"Berdasarkan jenis perkara masalah perdata mendominasi laporan yang masuk ke KY, yaitu 679 laporan atau 46,09%. Untuk perkara pidana berada di bawahnya dengan jumlah laporan 414 laporan atau 28,10% dari total laporan yang masuk ke Komisi Yudisial ," katanya. 

Hotman mengatakan data ini menggambarkan dominasi perkara perdata dan pidana, karena perkara tersebut berada di ranah kewenangan peradilan umum dengan kompleksitas perkara yang tinggi dan sensitif. 

Lebih lanjut dia menjelaskan, perkara lainnya adalah aduan terkait tata usaha negara sebanyak 87 laporan 5,90%, agama sebanyak 86 laporan 5,83% dan tindak pidana korupsi sebanyak 78 laporan 5,29%. 

Sementara itu berdasarkan jenis badan peradilan atau tingkatan pengadilan yang dilaporkan Komisi Yudisial  Riau mencatat, jumlah laporan terhadap pengadilan negeri dalam lingkup peradilan umum sangat mendominasi, yaitu sebanyak 1.073 laporan 72,84%. 

Kemudian lanjut dia, secara berturut-turut, yaitu Mahkamah Agung sebanyak 95 laporan 6,44%, Peradilan Agama sebanyak 88 laporan 5,97%, Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 82 laporan 5,56%, dan Tipikor sebanyak 52 laporan 3,53%.

"10 provinsi yang terbanyak dilaporkan berkenaan dugaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) ke Komisi Yudisial  secara berturut-turut adalah DKI Jakarta sebanyak 318 laporan 21,59%, Jawa Timur sebanyak 174 laporan 11,81%, Jawa Barat sebanyak 123 laporan 8,35, Sumatera Utara sebanyak 115 laporan 7,81%. 

Sementara itu untuk daerah Sulawesi Selatan sebanyak 73 laporan 4,96%, Jawa Tengah sebanyak 64 laporan 4,34%, Riau sebanyak 62 laporan 4,21%, Sumatera Selatan sebanyak 48 laporan 3,26%, Sumatera Barat sebanyak 41 laporan 2,78%, dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 40 laporan 2,72%.

"Tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno, karena laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan (telah memenuhi syarat administrasi dan substansi) untuk dapat diregistrasi. Untuk tahun 2017 Komisi Yudisial  menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan adalah sebanyak sebanyak 411 laporan masyarakat," tambah Hotman.(dow)

PEKANBARU, SUKAJADI - Sekdako Pekanbaru, M. Noer terancam dipecat dari statusnya sebagai ASN. Ini terjadi setelah Bawaslu Riau mengumumkan bahwa M. Noer terbukti terlibay dalam politik praktis, dan segera akan melimpahkan kasus ini ke Menpan-RB, Irjen Kemendagri, KASN, dan BKN.

Sekdako Pekanbaru, M. Noer
"Setelah kita plenokan, dengan barang bukti, keterangan, dan kajian, saudara M. Noer yang saat ini merupakan. Ada banyak aturan yang dilanggar, seperti Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN atau Undang-undang nomor 53 tahun 2010," terang Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, Sabtu (20/1/2018) pagi.

Dilanjutkan Rusidi, tahapan selanjutnya adalah Bawaslu Riau segera melimpahkan kasus Sekdako Pekanbaru ini ke Menpan-RB, Irjen Kemendagri, Komisi ASN, dan BKN di Jakarta.

"Yang akan memberikan sanksi bukan kita. Bawaslu Riau akan memberikan rekomendasi bahwa ASN ini terbukti telah melanggar netralitas ke Menpan-RB, Irjen Kemendagri, Komisi ASN, dan BKN di Jakarta," pungkasnya.(dow)

KUANTAN SINGINGI, TELUK KUANTAN - Sebanyak 68 orang Kepala Desa (Kades) hasil pemilihan bulan Nopember 2017 lalu resmi dilantik, Kamis (18/1/18) pagi. Pelantikan itu dilakukan di aula SMA Pintar Telukkuantan oleh Bupati Kuansing, Drs Mursini.

Acara pelantikan itu juga dihadiri oleh Wakil Bupati Kuansing, H Halim, Ketua DPRD Andi Putra, Kapolres AKBP Fibri Karpiananto, Plt Sekda Muharlius, Wakil Ketua DPRD Sardiyono dan sejumlah pejabat Pemkab Kuansing lainya.

Usai pengambilan sumpah dan pemasangan tanda jabatan, Bupati Mursini berpesan kepada kepala desa yang baru dilantik untuk bisa menjalankan tugas sesuai fungsinya dan menganyomi masyarakat. Karena kepala desa bukan hanya menjalankan administrasi, namun lebih dari itu difungsikan seluruh aparatur desa dalam mengambil sebuah keputusan harus benar benar berdemokrasi, ujarnya.

Bupati mengingatkan, tahun 2018 anggaran dana desa cukup besar yang akan dikelola kepala desa berkisar Rp1,5 miliar secara keseluruhan. Tentu membutuhkan sumber daya manusia mumpuni. Kades tidak perlu khawatir dalam menyusun APBDes sepanjang memberdayakan pendamping desa dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

"Di mana semua aturan dan perundangan sudah ada, agar tidak tersandung kasus hukum," ujarnya.

Dikatakannya, sistem pembangunan nasional mengacu kepada RPJMN, RPJMP dan RPJMD. Tentu RPJMDes bisa disingkronkan dengan RPJMD Kabupaten. Terakhir, Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada kades yang sudah dilantik. "Saya yakin dan percaya, saudara-saudara adalah orang terbaik di desa saudara, sehingga mendapat amanah," harapnya.(dow)

PEKANBARU, SAIL - Pasca musibah kebakaran yang menimpa sekolah menengah pertama (SMP) 4 Pekanbaru Jalan Soetomo dini hari tadi. Seluruh siswa hari ini, Jumat (19/1/2018) diliburkan.  Hal tersebut diungkapkan salah seoeang siswa SMP 4 Pekanbaru kelas IX, Nisrina kepada Wartawan

"Tadi pengumumannnya untuk hari ini proses belajar mengajar libur, karena pihak sekolah ssdang berduka dan melakukan pembenahan," ujarnya. 

Dirinya bersama teman temannya terkejut mendengar ada musibah yang menimpa sekolahnya dan berharap proses belajar mengajar dapat pulih kembali seperti sebelumnya. 

"Harapan kami bisa belajar seperti semula dan ruang yang terbakar bisa dibangun kembali," paparnya. 

Ditempat yang sama, Wakil Humas SMP 4 Pekanbaru, Drs Efendi mengungkapkan bahwa kebakaran ini adalah musibah yang menimpa sekolahnya. Ada tiga ruangan yang rusak parah yakni ruang majelia guru, laboratorium dan ruangan staf sekolah. Sementara untuk rusak ringan ada delapan kelas yang berdampak. 

"Delapan kelas itu adalah kelas lX," jelasnya lagi. 

Untuk kelanjutan proses belajar mengajar akan diaktifkan kembali pada hari Senin depan dengan sistem belajar doble shift. 

"Siswa kelas lX maauk pagi dan siangnga VIII masuk siang. InsyaAllah ini tidak akan mengganggu nantinya," tambah Efendi. Ditanya berapa besar kerugian atas musibah tersebut, Efendi menjelaskan yang paling membuat pihak sekolah sedih adalah kehilangan data - data. Karena banyak data siswa dan guru yang terbakar. 

" Kalau data banyak yang sudah habis dilalap api, dan ini tentu sangat sulit untuk mencari nya, untuk bangunan ditaksir mencapai Rp 600 juta," singkatnya.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menaruh perhatian besar terhadap program peremajaan kelapa sawit rakyat di Bumi Lancang Kuning pada 2018 ini. Targetnya secara bertahap akan ada 30 ribu hektare yang diremajakan pada tahun ini. 

"Ini target kita. Sudah diseleraskan dengan pemerintah pusat dan sejumlah instansi lainnya," ujar gubernur. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, gubernur melaksanakan rapat persiapan peremajaan sawit rakyat di Riau di Kementerian Perekonomian di Jakarta, Jum'at, (19/1/18). 

Rapat yang langsung dipimpin Menteri Kordinator Perekonomian Darmin Nasution juga diikuti oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Djalil, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sigit Hardwinarto. 

Selain itu, rapat ini dihadiri oleh Direktur Penghimpunan Dana pada Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit, Herdrajad dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri. 

Dalam rapat tersebut Menko Perekonomian Darmin Nasution program peremajaan sawit rakyat ini filosofinya memudahkan hidup masyarakat bukan malah sebaliknya. 

"Makanya saya kumpulkan di sini agar program yang menjadi perhatian dari presiden ini bisa berjalan lancar," ujar Darmin.(dow)

KEP MERANTI, SELAT PANJANG - Agus Syahputra, mantan Kepala Desa Tanjung Medang, Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedikit berlega hati, setelah majelis hakim tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, memberikan sedikit keringanan hukuman kepada dirinya, pada sidang putusan vois yang digelar Kamis (18/2/18) sore. Padahal kerugian negara sebesar Rp 900 juta lebih tak kunjung dikembalikan terdakwa kepada negara. 

Agus yang sebelumnya dituntut jaksa dengan pidana penjara selama 7 tahun itu, akhirnya diturunka hakim menjadi 5 tahun penjara.

"Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun denda Rp 500 juta subsider 4 bulan. Terdakwa juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 926 juta atau subsider selama 2 tahun," tegas majelis hakim yang diketuai Drs Arifin SH.

Perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Atas putusan tersebut, baik terdakwa maupun jaksa sama sama menyatakan pikir pikir.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Meranti, Roy Modino SH, Menuntut terdakwa selama 7 taun penjara denda Rp 500 juta subsider 6 buan. Terdakwa juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 926 juta atau subsider 3 tahun.

Seperti diketahui, Perbuatan melawan hukum Agus Syahputra itu terjadi tahun 2015 lalu, sewaktu menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Medang, Kecamatan Ransang, Kepulauan Meranti.

Dimana saat itu, Desa Tanjung Medang mendapat kucuran Dana dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta Bantuan Perusahaan dengan total sebesar Rp2.047.426.000.

Jumlah tersebut mencakup Dana Desa Rp298.736.000 (APBN), ADD Rp431.700.000 (APBD Kabupaten), Bantuan dari Provinsi Riau Rp500.000.000 (APBD Provinsi), Program Meranti Mandiri (PMM) Rp759.995.000 dan Bantuan PT SRL Rp 56.995.000.

Setelah diterima dan dicairkan. Dana tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan terdakwa untuk pembangunan desa. Kelebihan dana sebesar Rp 926 juta dipergunanakan terdakwa untuk keperluan pribadi.(dow)

RIAU, SIAK - Kamis (18/1/18) siang, jaksa penuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak. Menyatakan banding atas vonis hukuman yang dijatuhkan majelis hakim tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru terhadap Abdul Razak, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Siak. 

" Hari ini kita nyataka banding atas putusan vonis Abdul Razak," terang jaksa Imanuel Tarigan yang juga Kasi Pidsus di Kejari Siak kepada Wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Abdul Razak, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Siak. 
Pada sidang Senin kemarin, majelis hakim tipikor PN Pekanbaru, menjatuhkan hukuman ringan kepada Abdul Razak, dengan hukuman pidana setahun penjara denda Rp 50 juta subsider satu bulan.

Hukuman itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan tuntutan hukuman selama 4 tahun 6 bulan denda Rp 50 juta subsider3 bulan.

Seperti diketahui, Abdul Razak, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Siak. Dihadirkan atas perkara korupsi Simkudes.

Dimana pada tahun 2015 lalu, sebanyak 122 desa mengadakaan paket software sistem informasi manajemen administrasi dan keuangan desa (Simkudes) yang dikerjakan oleh PT Dimensi Tata Desantara, dengan direkturnya, Abdul Rahim.

Program yang bersamaan dengan pengadaan pelatihan, papan informasi monografi dan profil desa, serta pengadaan buku pedoman umum penyelenggaraan pemerintah desa plus CD aplikasi dan buku suplemen tersebut. Masing-masing desa mengangarkan sebesar Rp 17,5 juta. Dalam perjalanannya, ada ada dugaan penyelewengan anggaran sebesar Rp.1.136 milyar itu. Dimana setiap desa dipungut biaya sebesar Rp17 juta oleh BPMPD Siak.

Dalam perhitungan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) disebutkan kerugian negara akibat penyelewengan proyek ini mencapari Rp1,1 miliar.(dow)

PEKANBARU, MARPOYAN DAMAI - 38 orang dosen Universitas Islam Riau (UIR) akan menerima hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Tekhnologi dan Perguruan Tinggi tahun 2018.

Jumlah ini naik 100% lebih dari tahun 2017. Menurut Kepala Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIR, Evizal, tahun 2017 hanya 17 dosen UIR yang menerima hibah sedangkan di tahun 2016 hanya ada empat orang.

Kepala Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIR, Evizal
"Terjadi kenaikan penerima hibah dikti yang cukup signifikan di tahun ini. Kalau ditotal dananya berdasarkan proposal penelitian yang diajukan ke Dikti mencapai Rp1,15 miliar," kata Evizal.

Kepada bertuahpos.com, Kamis (18/1/2018), Evizal menjelaskan, dosen penerima hibah Dikti adalah mereka yang mengajukan proposal penelitian berdasarkan skim yang tersedia, dan ini merupakan program tahunan Dikti. 


Ada ribuan proposal yang masuk dan setelah proposal-proposal tersebut diuji kelayakannya oleh reviewer, baru kemudian diumumkan proposal mana saja yang dinyatakan lolos.

"Bantuan penelitian terendah Rp 20 juta untuk penelitian pemula," ujar Evizal

Evizal tak membantah bila disebut sangat sulit menembus hibah penelitian dikti. Persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman penelitian juga cukup berat. Akan tetapi apabila penyusunan proposal dilakukan sesuai pedoman dan content yang diajukan memenuhi unsur kelayakan, tentulah reviewer memiliki pertimbangan lain meloloskan proposal yang diajukan.


"Skim yang tersedia dalam buku pedoman beragam formatnya. Kita tinggal mengikutinya saja. Memang perlu kesabaran dan ketelitian," ucap Evizal.

Evizal menyebut, meningkatnya jumlah penerima hibah Dikti UIR tahun 2018 tidak lepas dari dorongan Rektor UIR, Syafrinaldi. Dalam berbagai kesempatan, rektor tiada henti mengingatkan para dosen agar berjuang mendapatkan hibah dikti dalam bidang penelitian dan pengabdian. Sebab dana yang tersedia di kementerian itu jumlahnya cukup banyak. Di samping itu, penelitian juga menjadi kewajiban setiap dosen seperti tertuang dalam tri dharma perguruan tinggi. Di luar alasan itu, lanjutnya, penelitian bermanfaat pula untuk akreditasi fakultas dan universitas.


"LPPM UIR sebagai lembaga yang diberi amanah di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat juga menyediakan fasilitas bagi para dosen yang berminat menekuni penelitian. Alhamdulillah, minat dan kemauan dosen terlibat aktif dalam penelitian makin bertambah secara kuantitas dan kualitas. Ini akan terus kita tingkatkan apalagi menyongsong Visi UIR 2020, yakni ingin menjadi universitas Islam yang unggul dan terkemuka di Asia Tenggara tahun 2020," tukas Evizal.

Berikut ke-38 dosen UIR yang menerima hibah dikti tahun ini:

- Evizal Abdul Kadir (Fakultas Teknik Informatika),
- Sri Listia Rosa (Teknik Informatika),
- Augusta Adha (Teknik Sipil),
- Fiki Hidayat (Teknik Perminyakan),
- Novrianti (Teknik Perminyakan),
- Tiggi Choanji (Teknik Geologi),
- Adi Suryadi (Teknik Geologi),
- Syarifah Faradinna (Psikologi),
- Idham Nugraha (Perencanaan Wilayah dan Kota),
- Febrina Dafit (Penjaskesrek),
- Sri Rezeki (Pendidikan Matematika),
- Andoko Ageng Setyawan (Pendidikan Matematika),
- Leo Adhar Effendi (Pendidikan Matematika),
- Sari Herlina (Pendidikan Matematika),
- Putri Ade Rahma Yuli (Pendidikan Kimia),
- Evi Suryanti (Pendidikan Biologi),
- Desti (Pendidikan Biologi),
- Laili Rahmi (Pendidikan Biologi),
- Mellisa (Pendidikan Biologi),
- Estika Satriani (Pendidikan Bahasa Inggris),
- Asnawi (Pedidikan Bahasa Indonesia),
- Syofiania (Pendidikan Bahasa Inggris),
- Arimuliani Ahmad (Pendidikan Bahasa Inggris),
- Sitti Hadijah (Pendidikan Bahasa Inggris),
- Sri Wahyuni (Pendidikan Bahasa Inggris),
- Hafidzah Nurjannah (Manajemen),
- Azmansyah (Manajemen),
- Restu Hayati (Manajemen),
- Azwirman (Akuntansi),
- Muhd Ar. Imam Riauan (Ilmu Komunikasi),
- Tessa Shasrini (Ilmu Komunikasi),
- Desi Apriyani (Ilmu Hukum),
- Heni Susanti (Ilmu Hukum),
- Selvi Harvia Santri (Ilmu Hukum),
- Selvia Sutriana (Agro Teknologi),
- Khairizal (Agribisnis),
- Sri Ayu Kurniati (Agribisnis),
- Dia Meirina Suri (Administrasi Publik).(rls)
Powered by Blogger.