INDRAGIRI HULU, RENGAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penyelidikan yang dilakukan atas kasus dugaan pemerasan dilakukan oknum jaksa terhadap 63 kepala sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) berdasarkan laporan masyarakat.

"Memang pada saat itu ada yang ngadu langsung ke KPK, adanya permintaan oleh oknum jaksa itu terdengar ke sini. Tentunya kalau ada laporan dari masyarakat kita tindaklanjuti," ujar Deputi Penindakan KPK Karyoto, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Dalam proses penyelidikan, kata dia, KPK saat ini terus mencari alat bukti.

"Sementara prosesnya masih tahap penyelidikan, masih mencari dan juga alat bukti. Kejaksaan juga sedang sama melaksanakan penyelidikan," ujar Karyoto.

Ia pun meyakini kejaksaan dapat menanganinya, meskipun tidak menutup kemungkinan KPK juga dapat mengambil alih kasus tersebut.

"Bagi kami tentunya kalau kejaksaan lebih intens dan lebih serius untuk mengambil langkah hukum, kami apresiasi, tetapi kalau mereka tidak mau dan tidak mampu ya tentunya akan kami ambil alih. Saya yakin kejaksaan akan sangat mau dan sangat mampu," ujarnya pula.

Selain itu, ia juga menyatakan KPK dapat melakukan supervisi jika nantinya kasus pemerasan tersebut ditangani oleh kejaksaan.

"Kalau nanti bisa dilaksanakan kejaksaan, berarti KPK akan lakukan supervisi, sehingga kasus ini kami yakin bisa diselesaikan dengan baik dan benar," kata Karyoto.

KPK juga telah membenarkan memintai keterangan 63 Kepala SMP tersebut di Kota Pekanbaru, Riau, Kamis.

Sebelumnya, sejumlah oknum jaksa yang diduga terlibat kasus dugaan pemerasan 63 kepala SMP itu terancam hukuman berat berupa pemecatan dengan tidak hormat.

"Kami rekomendasikan hukuman disiplin tingkat berat, namun selanjutnya tindakan apa yang akan diambil masih menunggu pimpinan Kejaksaan Agung," kata Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Raharjo Budi Kisnanto, di Pekanbaru, Selasa (4/8).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sedikitnya lima oknum jaksa kini tengah menanti sanksi itu. Pemberian sanksi ini, lanjut Raharjo, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Dugaan pemerasan ini tengah menuai sorotan di tengah masyarakat. Sebanyak 63 kepala sekolah mengundurkan diri massal dari jabatannya, karena mereka mengaku tertekan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Pengunduran diri itu, berawal adanya salah satu LSM membuat laporan ke Kejari Indragiri Hulu. Meski permasalahan dalam pengelolaan dana BOS sudah ditangani inspektorat, terhadap laporan itu, Korps Adhyaksa melakukan pemanggilan beberapa kepsek.

Namun, oleh oknum jaksa yang menangani laporan LSM itu, diduga memeras dengan meminta sejumlah uang kepada Kepsek. Tetapi, Raharjo mengatakan bahwa saat ini para kepala sekolah itu telah kembali bertugas. Pengunduran diri mereka ditolak oleh Dinas Pendidikan setempat.

Kejati Riau telah memberikan jaminan kepada para kepala sekolah tersebut dalam bertugas.(dow)

KUANSING, TELUK KUANTAN - Kejaksaan Negeri Kuansing terus melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi pembangunan ruang pertemuan (mobiler) Hotel Kuansing tahun 2015 senilai Rp12,5 Miliar. Kasus ini statusnya sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sejumlah saksi dan pihak terkait sudah diperiksa.

Kamis (13/8/2020), giliran mantan Bupati Kuansing H Sukarmis yang diperiksa dan dimintai keterangan oleh Kejari Kuansing.

"Pak Mantan Bupati (Sukarmis, red) tadi siang jam 13.30 WIB diperiksa penyidik namun belum selesai pemeriksaannya hari ini. Dan besok (Jumat, red), dilanjutkan," ujar Kejari Kuansing Hadiman SH MH kepada awak media di Telukkuantan.

Pemeriksaan, kata Hadiman, dilakukan pada pukul 09.00-16.30 WIB. Sukarmis dimintai keterangan terkait kasus pembangunan ruang pertemuan (mubiler) Hotel Kuansing tahun 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp12,5 milyar. Ia diperiksa sebagai saksi dan kapasitasnya sebagai Bupati Kuansing pada saat itu.

Menyinggung soal materi yang ditanyakan kepada mantan orang nomor satu di Kuansing itu, Hadiman masih enggan menjelaskan. Kata dia, Sukarmis diperiksa dua orang penyidik dari lima orang tim penyidik yang menangani kasus ini.

Sebelumnya dalam jumpa pers di Kantor Kejari Kuansing, Hadiman menjelaskan banyak kejanggalan. Proyek ini tidak pernah diputus kontrak dan tidak ada serah terima pekerjaan sampai sekarang.

Hingga berita ini diturunkan, Riaupos.co belum bisa mengonfirmasi Sukarmis. Nomor seluler yang biasa dia gunakan tidak bisa dihubungi. Termasuk juga pesan WhatsApp yang dikirimkan tidak ditanggapi.(dow)

RIAU, BENGKALIS - Indra Gunawan Eet kembali disebut menerima aliran dana PT Citra Gading Astritama (CGA). Menariknya, uang itu dijemput langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau ke Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Nama lain yang juga disebut, unsur pimpinan dewan saat itu adalah Abdul Kadir dan Kaderismanto.

Hal ini diketahui berdasarkan kesaksian dari Azrul Nur Manurung pada lanjutan persidangan dugaan korupsi pembangunan Jalan Duri-Sungai Pakning, Bengkalis, Kamis (13/8/2020). Mantan ajudan Bupati Bengkalis nonaktif dihadirkan JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan atas terdakwa, Amril Mukminin.

Dalam persidangan yang diketuai majelis hakim, Lilin Herlina, Azrul mengaku, pernah mendapatkan intervensi dari Triyanto selaku karyawan PT CGA. Saat itu, sebut dia, dirinya diminta agar tidak mengaku pernah menerima sejumlah uang untuk Amril Mukminin. "Iya, saya pernah disuruh tidak mengaku sama Triyanto," ujar Azrul.

Mendengarkan keterangan saksi, JPU KPK langsung melayangkan pertanyaan perihal apa saja yang disampaikan Triyanto kepadanya. Diceritakan Azrul, dirinya dihubungi pegawai PT CGA pasca penyidik lembaga antirasuah melakukan penggeledahan terhadap rumah dinas Bupati Bengkalis.

"Pada saat itu, saya sudah resign (jadi ajudan bupati, red) tahun 2018. Ada penggeledahan di rumah dinas Bupati Bengkalis. Saya dihubungi Triyanto yang menyampaikan telah periksa KPK, dan dia tidak mengaku. Saya diminta juga agar tidak mengaku. Karena transaksi (penyerahan uang) ini, hanya kita berdua dan tuhan yang tahu," jelas Azrul mengulang perkataan Triyanto.



Azrul menambahkan, Triyanto juga menyampaikan, bahwasanya yang menerima uang dari PT CGA tidak hanya Amril Mukminin. Melainkan, pimpinan legislatif di Negeri Sri Junjungan turut menerimanya.

"Pimpinan dewan yang menerima Abdul Kadir, Kaderismanto, Eet, dan kecuali Zulhelmi. Untuk Eet menjemput langsung ke Surabaya, itu kata Triyanto kepada saya," imbuhnya.

Terkait hal ini, Indra Gunawan Eet dikonfirmasi belum memberikan jawaban. Pasalnya ketika dihubungi, Ketua DPRD Riau belum merespon. Begitu pula dengan pesan singkat yang dilayangkan melalui WhatApps.

Sebelumnya Eet juga pernah disebut menerima uang dari PT CGA. Hal tersebut, berdasarkan kesaksian Raimon Kamil selaku mantan Project Manager PT CGA. Kala itu, Raimon dicerca sejumlah pertanyakan, salah satunya dari JPU KPK, Feby Dwi Andospendi. Saat itu, Feby mempertanyakan terkait yang bersangkutan pernah mendapat tugas menyerahkan uang kepada Indra Gunawan. "Saya tak ingat," jawab Raimon.

Atas jawaban itu, JPU membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Raimon ketika diperiksa penyidik KPK. Yang mana, saksi pernah menerima tugas untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Indra Gunawan Eet melalui Tajul Mudarris selaku Plt Kadis PUPR Bengkalis.

Mendengar itu, barulah Raimon mengakuinya. Dikatakan dia, dirinya menerima uang dari Nunung pegawai PT GCA melalui transfer ke rekening yang bersangkutan. "Iya, ada. Uang itu diserahkan kepada Eet melalui Pak Tajul Mudarris," aku Raimon.

Disampaikan Raimon, uang ambil dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan akan diserahkan ke Tajul di Pekanbaru. Setelah mengambil uang, saksi mengaku, akan bertemu dengan Tajul dan memarkirkan kendaraan roda empat di Jalan Jendral Sudirman depan Kantor BPKP Riau.

"Mobil dipecah kaca, dan uang Rp80 juta itu dibawa pelaku pencurian. Sehingga uang itu tak jadi diserahkan ke Eet," paparnya. "Ini fakta baru yang kami dapati," timpal Feby.

Hal ini, akui Raimon. Karena menurutnya, terkait itu tidak pernah ditanyakan oleh penyidik KPK ketika dirinya diperiksa.

"Ini, sebelumnya tidak pernah ditanyakan penyidik. Terhadap kasus pecah kaca ini sudah dilaporkan ke kepolisian," imbuhnya.

Selanjutnya, giliaran tim kuasa hukum terdakwa Amril Mukminin yang melayang pertanyaan. Ia menyampaikan, dari tindak lanjut terhadap uang Rp80 juta yang hilang tersebut.

"Uang itu kembali ditranfer Triyanto kepada saya. Lalu diberikan langsung kepada Pak Eet," jawab Raimon.

Penyerahan uang itu, lanjut dia, dilakukan pada Maret 2017 lalu.

"Uang itu saya langsung serahkan dan disaksikan juga oleh Triyanto," sebutnya.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Riau, Kamis (13/8/20) menggelar aksi demo di kantor DPRD Riau. Mereka menuntut Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja untuk mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja tersebut, dan lakukan harmonisasi peraturan RUU terkait ketenagakerjaan dan hubungan industrial.


Selain itu mereka juga beralasan yang dituliskan dalam surat pernyataan sikap mereka, bahwa muatan materi RUU mengurangi (mendegradasi) hak-hak dasar buruh, dan landasan filosofis RUU bertentangan dengan UUD 1945, serta landasan sosiologis RUU tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat buruh, landasan yuridis RUU tidak menyelesaian masalah-masalah hubungan industrial.

Selain itu, muatan RUU bertentangan bengan Hak Asasi Manusia (HAM), dan RUU membuat kekosongan hukum di bidang hubungan industrial, RUU bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, RUU bertentangan dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi.

Keterangan koordinator aksi yang juga Ketua KSBSI Kota Pekanbaru Novem Hutahuruk, bahwa aksi mereka aksi damai yang mana menuntut hal-hal yang dinilai bertentangan. "Kita minta DPRD Riau menyampaikan aspirasi kita ke DPR RI, untuk bahan perhatian," ujar Novem yang juga advokad ini.

Aksi demo tersebut, perwakilannya di terima Wakil Ketua DPRD Riau Zukri di ruangan medium gedung DPRD. Dan perwakilan KSBSI menyerahkan tuntutan mereka untuk disampaikan ke DPR RI.(dow)

DUMAI, DUMAI SELATAN - Wali Kota Dumai Zulkifli AS menyebut saat ini sedang dikerjakan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT di atas lahan seluas 10 hektare di Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan, senilai Rp6,3 miliar.

Proyek IPLT ini bersumber anggaran pemerintah pusat dan akan dirancang menjadi tempat pengolahan lumpur limbah berasal dari sistem setempat (on site) yang diangkut melalui sarana pengangkut lumpur tinja.

"Keberadaan IPLT dinilai sangat penting mengingat lumpur tinja tidak boleh langsung dibuang ke badan air karena mengandung pencemar organik tinggi," kata Zulkifli kepada awak pers, Kamis.

Dijelaskannya,IPLTadalah salah satu solusi dalam pengelolaan tinja secara baik dan benar, serta tidak boleh dibuang ke sungai dan laut karena dapat mencemari lingkungan. Instalasi ini nantinya akan mengelola sekitar 10 kubik tinja per hari.

Diharapkan, tinja dari perusahaan, perhotelan dan industri serta lainnya dapat dikelola dengan baik, dan hasil olahan juga bisa dijadikan pupuk untuk perkebunan maupun pertanian.

"Pembangunan IPLT bentuk komitmen pemerintah pada kebersihan dan mencegah kerusakan lingkungan, sejauh ini realisasi pekerjaan mencapai 84 persen, semoga akhir Agustus atau awal September bisa rampung," ujarnya.

Di samping itu, jika instalasi ini sudah berkembang dan semakin banyak tinja dikelola, maka pemerintah bisa saja melakukan perluasan lahan dan berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah.

Kepala daerah mengapresiasi pemerintah pusat karena Dumai mendapatkan anggaran pembangunan IPLT ini, agar nantinya limbah tinja dari perusahaan dan perhotelan serta industri di Dumai bisa dikelola dengan baik.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Anggota DPRD Provinsi Riau Kasir mengaku kecewa dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau, lantaran organisasi perangkat daerah itu tak mempunyai peta data yang rinci karyawan yang dirumahkan ataupun di PHK akibat pandemi COVID-19.

"Saya tanyakan pada Kepala dinasnya. Bidang apa saja pekerjaan yang terdampak pandemi COVID- 19. Mereka mengatakan belum memetakannya. Seharusnya kan mereka sudah pegang datanya. Agar kita tau solusi apa yang diambil untuk menekan angka pengangguran ini," ucap Kasir di Pekanbaru, Selasa.

Politisi Partai Hanura itu menjelaskan maksud dari peta pengangguran yang ia sampaikan. Seperti dari perusahaan perkebunan, sektor pegawai perdagangan, perhotelan maupun pariwisata. Bila peta yang dimiliki Disnakertrans sudah valid, maka pihaknya kembali meminta untuk dilakukan rapat dengar pendapat untuk membuat rencana eksekusi penekanan angka pengangguran.

"Kalau sudah ada data jelasnya baru kita rapat lagi. Makanya saya minta lengkapi dulu datanya. Karena memang untuk menuntaskan persoalan pengangguran ini harus detail," sebutnya.

Berdasarkan data yang disampaikan Gubernur Riau Syamsuar saat paripurna HUT Riau ada penambahan jumlah pengangguran sejak pandemi COVID-19 berlangsung. Darilima persen menjadi sekitar enam persen lebih.

"Makanya saya tanyakan penambahan angka itu dari mana? Disnakertrans harusnya tau," sebut Kasir.

Sementara itu, Kadisnakertrans Provinsi Riau Jonly mengakui bahwa pihaknya belum memiliki data seperti yang dimaksud dewan. Hanya saja, dari laporan yang diterima ada sekitar enam ribu masyarakat yang kehilangan pekerjaan selama pandemi COVID-19 berlangsung.

Jumlah tersebut di dapat dari laporan perusahaan yang memilih untuk merumahkan pegawainya. Ia meyakini masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan jumlah pegawai yang dirumahkan.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Gubernur Riau Syamsuar menjelaskan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan Benlaja Negara atau APBN, yang silurkan ke Riau untuk tahun 2020 berjumlah Rp8,08 triliun.

“Jumlah ini hanya 0,47% dari total belanja pusat pada APBN 2020 sebesar Rp. 1.683,5 triliun,” kata Syamsuar di Pekanbaru, Rabu, 12 Agustus 2020.

Menurut Syamsuar, angka-angka ini merupakan gambaran secara umum sumber dana daerah yang dialokasikan pusat untuk tahun kerja 2020. Jika dilihat dari sisi realitas infrastruktur yang membutuhkan perbaikan, maka sejumlah anggaran tersebut masih belum mampu menjawab persoalan tersebut.

Dia menambahkan, sedangkan alokasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp25,2 trilliun atau 2,94% dari alokasi belanja transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp856,9 trilliun.

Sementara itu alokasi belanja K/L dan TKDD untuk se-Provinsi Riau pada APBN tahun anggaran 2020 sebesar Rp33,28 trilliun atau 1,31% dari Total APBN sebesar Rp2.540,4 triliun.

“Kami menyadari bahwa ketersediaan alokasi anggaran ini tentu tidaklah memadai untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan di Provinsi Riau,” jelasnya.(dow)

PEKANBARU, SUKAJADI - Setelah dilakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi proyek branding iklan PT Bank Riau Kepri, di garbareta bandara Sultan Syarif Kasim II oleh Kejati Riau, PT Mimbar selaku rekanan mengembalikan uang diduga hasil korupsi tersebut ke PT Angkasa Pura II. Atas pengembalian ini, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau, Hilman Azazi, Senin 10 Agustus 2020, mengatakan, pihaknya akan mempertimbanhkan apakah akan melanjutkan perkara ini atau menghentikannya.  

“Vendornya, PT Mimbar sudah mengembalikan kerugian negaranya sebesar Rp732 juta, sesuai hasil audit PT Angkasa Pura II. Jadi saat ini kerugian negaranya nihil. Sekarang penyidik mempertimbangkan apakah melanjutkannya atau tidak,” ujarnya. 

Dikatakannya, jangan sampai nanti pihaknya atau negara terbebani dengan biaya untuk melanjutkan perkara ini hingga ke pengadilan nantinya. Baca: Tukar Uang Baru, BI Riau Siapkan Rp 4,4 Miliar Tiap Hari “Sekarang ini kerugian negaranya sudah nihil, sekarang penyidik mempertimbangkan, jangan sampai nanti terbebani pula dengan biaya untuk menangani perkara ini. Karena untuk sampai sidang nanti akan meerlukan biaya,” katanya. Bagaimana kasus itu terjadi? 

Diberitakan sebelumnya, pada tahun 2017, dicairkan Rp1,7 miliar dan Rp1,6 miliar pada 2018. Proses pembayaran dilakukan BRK melalui vendor yang telah ditunjuk. Masalahnya,, uang kontrak iklan garbarata 2017 tak dibayarkan ke pihak Angkasa Pura II. Anehnya, pihak BRK mencatat terdapat pengeluaran kontrak iklan gerbarata senilai Rp1,7 miliar dan ini sudah diserahkan ke vendor secara bertahap. 

Di sisi lain, hingga akhir tahun, pihak Angkasa Pura II tak kunjung menerima pembayaran iklan tersebut. Pihak Angkasa Pura II mempertanyakan ini kepada BRK. Namun BRK menyatakan sudah membayarkan kepada vendor. Sempat terjadi polemik dan akhirnya kedua belah pihak sepakat berdamai, melanjutkan kerja sama di tahun 2018 dengan nilai kontrak Rp1,6 miliar. 

Sementara uang kontrak iklan di garbarata tahun 2017 tidak jelas rimbanya. Informasi internal BRK mengatakan, uang kontrak iklan di garbarata Bandara SSK II dilarikan oleh vendor. Namun sampai saat ini kedua belah pihak, yakni BRK dan Angkasa Pura II tak kunjung membuat laporan penggelapan uang miliaran rupiah tersebut. Dalam proses penyelidikan, Kejati Riau sudah meminta keterangan sejumlah pihak. Di antaranya Pemimpin Divisi (Pindiv) Consumer PT BRK, Andi Mulya.(dow)

RIAU, PEKANBARU – Melalui rapat virtual, DPP PDIP kembali mengumumkan enam pasangan calon kepala daerah untuk pilkada serentak di Riau, Selasa 11 Agustus 2020. Pengumuman dukungan ini dibacakan langsung oleh Ketua Bidang Politik & Hubungan Antar Lembaga PDIP, Puan Maharani di Jakarta dari Jakarta.

Dengan demikian, dari sembilan daerah di Riau yang akan melaksanakan pilkada serentak, PDIP sudah memiliki jago di tujuh daerah. Pertama, di Kuantan Singingi (Kuansing), dimana PDIP menjagokan pasangan Halim dan Komperensi.

Kemudian, di Pelalawan, PDIP mengusung pasangan Zukri dan Nasaruddin. Di Rokan Hulu, PDIP menjagokan Sukiman dan Indra Gunawan.

Selanjutnya, di Dumai, jagoan PDIP adalah pasangan Hendri Sandra dan M Rizal Akbar.

Untuk di Bengkalis, PDIP mengusung penyanyi Sri Barat, atau lebih dikenal dengan nama Iyeth Bustami. Iyeth Bustami akan menjadi pasangan Kaderismanto untuk maju di pemilihan Bupati Bengkalis 2020.

Lalu, di Rokan Hilir, PDIP menjagokan pasangan Suyatno dan Jamiluddin. Terakhir, di Kepulauan Meranti, PDIP menjagokan pasangan M Adil dan Asmar.

Untuk di Kuansing, Halim adalah kader yang menjadi ketua DPC PDIP di Kuantan Singingi. Saat ini, Halim menjabat sebagai wakil bupati Kuansing. Sementara, Komperensi adalah kader PAN.

Jumlah kursi PAN di DPRD Kuansing adalah empat kursi, dan PDIP memiliki tiga kursi. Dengan demikian, syarat ambang batas parlemen terpenuhi.(dow)

BENGKALIS, DURI - Sejak Mei 2020 lalu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau menetapkan Wakil Bupati Bengkalis non aktif Muhammad sebagai buronan perkara dugaan korupsi pipa transmisi PDAM di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Dalam perkara itu, Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Namun, pelarian dan persembunyiannya akhirnya tercium pihak kepolisian hingga Ia berhasil ditangkap pada Jumat (07/08/20) malam lalu.

"Buronan (Muhammad) kita tahan sejak Jumat lalu di Mapolda Riau," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Andri Sudarmadi, Senin (10/08/30).

Sebelum tertangkap, Muhammad sempat bersembunyi dengan berpindah-pindah tempat dari Pekanbaru ke Jakarta. Setelah terendus ada di Jakarta, pindah ke Bandung, berganti tempat dari hotel ke hotel, hingga akhirnya ke Muaro Jambi, provinsi Jambi dan berhasil di tangkap petugas kepolisian.

Kini Muhammad telah ditahan di Mapolda Riau.

Sebagai pengingat, awal pelarian Muhammad saat Ia masih menjabat sebagai Plt Bupati Bengkalis. Surat DPO itu telah dikeluarkan pihak kepolisian sejak Senin (02/04/20) silam.

'Surat DPO Plt Bupati Muhammad sudah dikeluarkan,' kata Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, kala itu.

Menurut Sunarto, langkah ini diambil lantaran Muhammad telah tiga kali mangkir dalam pemanggilan pemeriksaan penyidik Ditreskrimsus Polda Riau. Dimana itu merupakan pemeriksaan dirinya sebagai tersangka.

"Karena tiga kali pemanggilan, beliau tidak hadir dan tidak memberi kabar,'paparnya.

Selain itu, sebelumnya Sunarto menyebutkan, pihaknya telah menghimbau agar Plt Bupati Bengkalis itu taat hukum dan datang memenuhi panggilan penyidik.

'Surat diterbitkan, karena tiga kali pemanggilan tidak diindahkan,' terang Sunarto.

Bahkan, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bengkalis merespon panggilan penyidik, dengan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Upaya pra peradilan Muhammad ini, didaftarkan pada Rabu, 26 Februari 2020 lalu, dengan nomor register perkara 4/Pid.Pra/2020/PN Pbr.

Tujuan pra peradilan ini, untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Muhammad oleh penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau.

Namun, praperadilan yang di lakukan Muhammad justru ditolak. Hakim memerintahkan penyidik Ditreskrimsus Polda Riau untuk melanjutkan proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan pipa transmisi PDAM di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) pada 2013 silam.

"Sebelum penahanan, kita lakukan pemeriksaan rapid test memastikan bersangkutan tidak dalam status reaktif Covid-19," kata Andri.(dow)

#beritabengkalis

Powered by Blogger.