PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan tahun 2019 sudah bisa digunakan. Dinas Pengelola Keungan dan Aset Daerah (DPKAD) sebut kegiatan sudah bisa dijalankan.

Kepala DPKAD Kabupaten Pelalawan, Davidson Saharuddin melalui Sekretaris, Hanafi mengatakan, APBD 2019 sudah bisa dilaksanakan.

"APBD tahun ini sudah bisa dilaksanakan, termasuk untuk kegiatan fisik itu sudah bisa dimulai," terang Hanafi saat berbincang dengan wartawan, Rabu (23/1/19).

Dijelaskan Hanafi, seluruh kegiatan yang bersumber dari APBD 2019 sudah bisa dilaksanakan. Sebab, dana untuk kegiatan tersebut sudah tersedia di kas, termasuk untuk pembayaran gaji pegawai.

"Kami sudah siapkan untuk pembayaran gaji, dananya kan sudah tersedia. Tinggal pengajuan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja. Tinggal OPD mengajukan," tandasnya.

Sebagai data tambahan, sebelumnya, DPRD Pelalawan sudah mengesahkan, Ranperda APBD menjadi Perda melalui rapat paripurna pada bulan Desember 2018. Pada saat itu diketahui APBD Pelalawan Tahun Anggaran 2019, senilai Rp 1,6 Trilyun setelah penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK).  APBD Pelalawan TA 2019 ini, naik Rp 200 milyar dari APBD TA 2018 yang hanya Rp 1,4 Trilyun.(dow)

BENGKALIS, MANDAU - Seorang Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Kecamatan Mandau, Bengkalis, yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) atas tindakan pungutan liar (Pungli) yang dilakukannya, Selasa (22/1/19) siang. Diadili di pengadilan tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Rosmawati, wanita paruh baya yang menjadi terdakwa pada perkara pungli itu, terlihat santai saat jaksa penuntut, Doli Novaisal SH membacakan dakwaan perkara.

Berdasarkan dakwaan jaksa. Pada Sabtu, 28 Juli 2018 lalu, terdakwa ditangkap tim saber Pungli Polres Bengkalis, karena diketahui telah melakukan pungutan liar terhadap siswa siswi SMPN 5 Mandau, dalam hal membuat baju seragam sekolah.

Dimana pada tahun jajaran baru sekolah. Sebanyak 280 siswa yang terdiri 122 siswi dan siswa dikenakan biaya pembuatan baju seragam sebesar Rp 1400.000 per siswa. Namun, diketahui biaya sebenarnya hanya Rp 700 ribu.

Pada OTT tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti 5 (lima) faktur pembayaran pembelian seragam sekolah serta uang tunai sebesar Rp 2300.000," terang JPU dalam sidang yang dipimpin majelis hakim, Dahlia Panjaitan SH.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat Pasal 12 huruf ejo pasal 12 b UU RI Nomor 31 Tahun 1990 sebagaimana telah dirubah dan ditambah UU RI Nonmor 20 tahun 2001 tentang peubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(dow)

PEKANBARU, TAMPAN - Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT mengukuhkan sepuluh pejabat teras Pemko Pekanbaru di jabatan yang sama dengan sebelumnya. Dari sepuluh pejabat yang dikukuhkan itu salah satunya adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru.

Pejabat yang dikukuhkan yaitu Muhammad Noer MBS sebagai Sekda Kota Pekanbaru, Azwan sebagai Asisten I Pemerintah Kota Pekanbaru dan El Syabrina sebagai Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Selain itu, ada tiga staff ahli, yaitu Neng Elida, Helda S Munir dan Muliasman. Ada juga empat jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Seperti, Zulhelmi Arifin (Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru), Yusrizal (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru), Nurfaisal (Kepala Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru) dan Masykur Tarmizi (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru).

Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT menyebut kali ini hanya mengukuhkan 10 pejabat. Pejabat yang dikukuhkan diberi waktu enam bulan untuk bekerja dengan baik. Jika tidak, akan dievaluasi.

"Mereka diberi waktu enam bulan ke depan untuk memperlihatkan kinerja. Kalau tidak sesuai harapan, ya diganti. Mereka harus menunjukkan kinerja," kata dia.

Nantinya Pemko Pekanbaru bukan tidak mungkin melakukan evaluasi kinerja para pejabat itu, dengan bekerjasama dengan tim assesment.

"Saya bakal mempertimbangkan evaluasi dari tim. Sebab pergantian pejabat bukan atas dasar suka atau tidak suka," paparnya.

Namun, kata dia, dalam waktu dekat, Pemko Pekanbaru akan melakukan pelantikan dan pengukuhan. Pengukuhan terbanyak dilakukan terhadap pejabat di Sekretariat Pemerintah Kota Pekanbaru.

Ada sejumlah bagian di sekretariat yang digabungkan. Bahkan nantinya ada bagian baru yakni Bagian Humas dan Kerjasama.

Misalnya, fungsi Humas dan Kerjasama sebelumnya sempat berada di Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Pekanbaru. Tapi saat ini sudah ada bagian baru di Sekretariat Kota Pekanbaru.

"Jadi Bagian Humas dan Kerjasama berada di Kominfo. Tapi kini jadi bagian sendiri," kata dia.(dow)

KUANSING, TELUKKUANTAN - Kabar miring tak mengenakkan datang dari kalangan politisi Kuansing, kali ini kasusnya sangat memalukan. Pasalnya, oknum dewan Kuansing, diduga kepergok sedang menggauli istri orang lain, Ahad (20/1/2019) kemarin di desa Titian Modang, Kecamatan Kuantan Tengah.

Kabar ini dengan cepat berhembus di masyarakat Kuansing, sebab oknum yang melakukan prilaku tidak terpuji ini adalah seorang Legislator salah satu partai berlatar belakang islam inisial Dz.

Lebih memalukan lagi, oknum dewan oknum inisial Dz ini, tertangkap sedang berduaan, bersebadanlayaknya suami istri. Yang memergoki keduanya adalah putri wanita selingkuhan dewan dari Partai Persatuan Prmbangunan (PPP) tersebut.

Aib syahwat salah alamat ini kini bergulir ke ranah hukum. Suami perempuan yang diselingkuhi wakil rakyat tak terima. Ptia bernama Buyung tadi malam, Senin (21/2/19) malam sudah melapor ke Polres Kuansing. Ia ditemani dua anaknya Eko dan Desi. Nama terakhir adalah yang memergoki perzinahan tersebut.

Kapolres Kuansing, AKBP Muhammad Mustofa, Sik saat di dikonfirmasi, Selasa (22/1/2019) pagi, tak menampik ada laporan tadi malam, dan akan menggelar keterangan saksi-saksi, jika nantinya sudah ada perkembangan ia akan menyampaikan rilis berita.

"Tadi malam sudah melapor, hari ini kita gelar dulu, karena keterangan saksi-saksi masih minim. kalau sudah ada perkembangan nanti kita rilis berita nya," ungkap M. Mustofah.

Sementara, anak pelaku dari pihak perempuan Desi dan Eko, ketika dikonfirmasi juga membenarkan telah melaporankan kasus ini tadi malam ke Polres Kuansing, atas nama pelaku inisial Dz.

Dari pengakuan anak perempuan pelaku, Desi, bahwa ia sendiri yang melihat langsung kejadian ini, dan tertangkap tangan oleh dirinya.

Namun, saat itu ia tidak sanggup bercerita dengan keluarga, sebab aib dan hanya diceritakan kepada adiknya, lalu oleh adik kandungnya yang nomor 3 ia tidak ingin masalah ini didiamkan, ia minta persoalan ini dilaporkan ke pihak berwajib, sehingga akhir Senin malam, ia bersama adik dan ayah kandungnya melaporkan ke Polres Kuansing.

Dz sendiri saat dihubungi sebanyak dua, untuk dimintai keteranganya, melalui telepon seluler nomornya tidak aktif. Lalu wartawan mencoba mengirimkan sms terkait laporan atas nama dirinya di Polres Kuansing, hingga berita ini dilayangkan belum ada jawaban sama sekali.(dow)

source : berita kuansing

INDRAGIRI HULU, RENGAT - Setiap rumah tangga dipungut retribusi sampah di Indragiri Hulu, ini besar tagihannya dan akan mulai diberilakukan tahun 2019 ini oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Tahun 2019 ini DLH Indragiri Hulu (Inhu) resmi menangani pengelolaan sampah di Kabupaten Inhu.

Oleh karena itu, DLH Inhu mulai melakukan sosialisasi ke sejumlah kecamatan berkenaan dengan retribusi sampah yang akan diterapkan. Kepala DLH Inhu, Selamat menerangkan penerapam retribusi sampah itu sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 01 tahun 2012.

Sesuai dengan Perda tersebut dirincikan besaran retribusi untuk setiap objek. Untuk rumah tangga diterapkan retribusi Rp 2000 per bulan. Sementara yang paling tinggi adalah Rumah Sakit (RS) swasta dan klinik swasta sebesar Rp 50 ribu per bulan.

Selain itu, dalam Perda tersebut juga diatur pungutan untuk lembaga pemerintah dengam besaran yang berbeda dengan lembaga swasta, yakni Rp 20 ribu untuk perkantoran pemerintah dan klinik pemerintah dan Rp 25 ribu untuk RS pemerintah.

Selamat berkata retribusi itu akan mulai dipungut dalam waktu dekat. DLH Inhu saat ini masih menunggu penandatanganan SK pejabat yang ditunjuk untuk mengelola pungutan tersebut.

"Pejabatnya harus di SK kan oleh Bupati, sudah diajukan tingga tunggu turun," kata Selamat.

Selamat menerangkan retribusi itu diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Inhu. Seperti yang disampaikannya PAD dari retribusi sampah diperkirakan mencapai Rp 300 juta.

Namun Selamat berkata pungutan retribusi tersebut masih belum bisa diterapkan di seluruh kecamatan. Pasalnya sosialisasi belum dilakukan di seluruh kecamatan. Selain itu, jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas sehingga belum mampu dijangkau semua petugas.

Untuk tahap awal ini sejumlah wilayah yang menjadi prioritas pungutan retribusi sampah tersebut adalah Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Rengat, Kecamatan Seberida, Kecamatan Peranap, Kecamatan Rengat Barat, dan Kecamatan Lirik. (dow)

source : berita inhu

INDRAGIRI HULU, RENGAT - 25 unit laptop milik SMAN 1 Rengat, kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dicuri hingga pihak sekolah merugi ratusan juta rupiah. Selain menderita kerugian, murid di sekolah ini juga bakal kesulitan pada pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ini.

Kepala SMAN 1 Rengat, Khotim mengatakan, total 25 unit laptop dicuri. Satu laptop harga belinya, Rp 8 juta, sehingga sekolah menderita kerugian ratusan juta rupiah. Selain uang, SMAN 1 Rengat kekurangan laptop untuk pelaksanaan UNBK. Khotim mengatakan, jumlah siswa SMAN 1 Rengat yang akan mengikuti UNBK 293 murid.

"Idealnya jumlah unit laptop yang harus kita punya agar cukup dipakai saat UNBK sepertiga jumlah siswa itu atau berkisar 100 unit. Sementara jumlah yang ada saat ini tidak sampai 70 unit. Sebelum 25 unit laptop itu aja kurang, apalagi sekarang," kata Khotim.

Khotim sudah sudah mengirimkan permohonan kepada Kepala Bidang SMK di Disdik Provinsi Riau untuk meminjam laptop dari SMKN 1 Rengat saat UNBK. Khotim menjelaskan, musibah yang dialami sekolah terjadi pada Oktober 2018. Ketika itu puluhan unit laptop dicuri dari dalam ruang kepala sekolah.

"Laptop itu habis dipakai ujian komputer dan disimpan di dalam ruang kepala sekolah," kata Khotim, Minggu (20/01/2019).

Tahun 2019 ini merupakan tahun kedua bagi SMA N 1 Rengat melaksanakan UNBK. Meski begitu, ucap Khotim, pihaknya tetap melaksanakan UNBK dengan meminjam dari SMKN 1 Rengat.

"Tahun 2018 lalu juga begitu, kita meminjam laptop dari SMKN 1 Rengat. Jadi setelah siswa SMKN 1 Rengat selesai ujian, baru kita pinjam," tutup Khotim. (dow)

source : berita inhu

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Kabupaten Pelalawan Edi Suriandi memastikan Surat Keputusan (SK) Bupati Pelalawan H.M. Harris terkait Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus tindak pidana korupsi (tipikor) sudah ditandatangani akhir desember 2018 dan tinggal eksekusi.

"Acuan kita sama,pasca Surat Keputasan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

SKB tersebut secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para ASN yang terlibat Tipikor.Pelaksanaan SKB ini dilaksanakan paling lambat pada Desember 2018.Mendagri juga menindaklanjuti pertemuan di KPK dengan menerbitkan surat edaran nomor 180/6867/SJ tentang pemecatan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. SK nya sudah ditandatangani Bapak Bupati Pelalawan tinggal eksekusi yakni menyerahkan SK kepada yang bersangkutan sesegera mungkin, " paparnya. 

Ditambahkan Edi Suryandi, pihak Pemkab melalui Sekda dan BKP2D juga telah mengkoordinasikan aturan ini kepada 17 ASN yang terlibat Tipikor. "Kita sudah mengantisipasi jika yang bersangkutan tidak mau menerima SK yakni dengan melalui Kepala OPD yang bersangkutan," ungkapnya. 

Saat disinggung lambatnya eksekusi dikarenakan menunggu keputusan MK terkait uji materi UU ASN, Edi Suriandi membantah keras. "Kita menjalankan aturan yang sudah jelas. Tidak akan merubah,dan Kita akan eksekusi segera.Siapa yang ngomong kalau Kita menunggu keputusan MK," ucapnya. 

Untuk diketahui, sebagai tindak lanjut pertemuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, BKN mengungkap ada 2.674 PNS berstatus terpidana akan dipecat secara tidak hormat. 17 orang diantaranya berada di Kabupaten Pelalawan. Sedangkan di Provinsi Riau total keseluruhan sebanyak 190 orang. Dari total sebanyak itu, 180 orang tersebar dikabupaten/kota di Riau.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Sebanyak 16 orang PNS dan dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad. Senin (21/1/19) sore, dihadirkan jaksa kepersidangan tipikor tiga orang rekannya yang terjerat perkara korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes).

Dari 16 saksi tersebut, sebanyak 8 orang terlebih dahulu diambil sumpah untuk memberikan kesaksian dengan benar. Usai disumpah, para saksi ini diingatkan hakim agar memberikan keterangan dengan jujur. Jika tidak akan ada sanksinya.

"Saya ingatkan ya kepada saksi agar tidak berbohong dipersidangan ini. Jika tidak, Apakah Bapak Ibu mau menemani rekannya nginap dipenjara," tanya ketua majelis hakim, Saut Maruli Tua Pasaribu, kepada saksi.

Dengan serentak saksi dr Zuherman, dr Suhendra, dr Muhamad Yusuf, Yuanita dan Aryani, mejawab tidak, dan mereka akan memberikan keterangan dengan jujur.

Diluar ruang sidang sebelum bersaksi, Muhammad Yusuf selaku Ketua KSMF Bedah mengatakan jika Dr wely dan dr Kuswan yang mengusulkan pembelian alat spesialistok bedah agar pelayanan lebih maksimal

"Usulan tersebut berdasarkan hasil rapat dan diusulkan pula CV PMR selaku distributornya," kata M Yusuf kepada wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Oka Regina SH, Nuraini SH, Amin SH, dan Lusi SH. dr Welly Zulfikar, dr Kuswan Ambar Pamungkas, drg Masrizal, serta dua rekanan, Yuni Efrianti, Direktur CV Prima Mustika Raya (PMR) serta Muklis, staff CV PMR. Didakwa atas perkara korupsi pengadaan alat krsehatan (Alkes) yang merugikan negara sebesar Rp 420 juta.

Dimana tahun 2012 dan 2013, RSUD Arifin Achmad mendapat pagu anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pengadaan lakes. Dalam prosesnya, disinyalir tidak sesuai prosedur.

Dimana pihak rumah sakit menggunakan nama rekanan CV PMR untuk pengadaan alat bedah senilai Rp1,5 miliar. Namun dalam prosesnya, justru pihak dokterlah yang membeli langsung alat-alat tersebut kepada distributor melalui PT Orion Tama, PT Pro-Health dan PT Atra Widya Agung.

Nama CV PMR diketahui hanya digunakan untuk proses pencairan, dan dijanjikan mendapat keuntungan sebesar lima persen dari nilai kegiatan. Hasil audit BPKP Riau, tindakan kelima terdakwa telah menyebabkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp 420.205.222.

Atas perbuatannya kelima terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal (3), jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(dow)

SIAK, BUNGARAYA - Proyek nasional dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 senilai Rp 259 juta lebih di Suak Merambai, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak tak selesai tepat waktu. Proyek pembangunan MDA 2018 senilai Rp 259 juta lebih di kampung Suak Merambai, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak tidak selesai pada batas waktu tanggal 31 Desember 2018.

Kepala Desa (Penghulu) kampung itu tetap memberikan izin untuk menyekesaikan pekerjaan hingga Januari 2019 ini. Anggarab proyek tersebut dari APBN 2018. Volume bangunan terdiri dari gedung MDA 3 ruangan, dengan luas 19,5 x 20 meter persegi. Lokasi pembangunan berasa pada dusun II, yang dikenal dengan sebutan kampung Aceh.

Penghulu Kampung Suak Merambai, Syamsuri mengakui dirinya mengizinkan pembangunan dilanjutkan pada Januari 2019. Alasannya karena telah minta petunjuk kepada Camat Bungaraya Hendi Darhavin, pendamping dan pelaksana teknis.

"Surat perjanjian dengan tukang memang lupa membuatnya," aku dia kepada Tribunsiak.com, Rabu (16/1/2019).

Dia juga mengatakan, keterlambatan penyelesaian bangunan itu akibat banyak tukang yang libur. Ditambah lagi dengan cuaca musim penghujan dan material belum masuk

"Menurut Pak Camat tidak ada masalah ya gak apa-apa, kita pun tetap memberikan kesempatan kepada tukang," kata dia.

Ia juga mengaku ada berita acara perpanjangan pelaksanaan proyek yang diketahui camat Bungaraya.

"Karena itu kita merasa tidak ada lagi masalah. Maka kita kerjakan saja. Kita juga tidak berniat memperlama atau tidak ada kelalaian," kata dia.

Karena volume yang terbangun sudah di atas 90 persen, ia merasa sayang jika terbengkalai. Padahal, bangunan itu sudah dinantikan masyarakat.

"Coba kalau tidak kita selesaikan, tentu tidak dapat difungsikan masyarakat tahun ini. Padahal masyarakat butuh sekali dengan bangunan itu," kata dia.

Syamsuri juga menyebut, bangunan kantornya saat ini juga sudah tidak layak. Pihaknya juga mengusulkan agar Pemkab Siak memberikan anggaran untuk membangun kantor pemerintahan desa yang lebih bagus. (dow)

source : berita siak

ROKAN HULU, PASIRPENGARAIAN - Besarnya kucuran dana desa ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, gelontoran miliaran memacu pembangunan pedesaan. Namun di sisi lain, dana desa juga telah banyak menjerat aparat desa, karena menyalahgunakan dana stimulus tersebut.

Demikian dikatakan Kasi Intel Kejari Rohul, Ade Maulana. Fenomena banyaknya kepala desa terjerat kasus hukum, karena menyalahgunakan dana desa. Ini berimplikasi terhadap timbulnya keragu-raguan bagi kepala desa dalam pengelolaan dana desa.

Sehingga dilaksanakan sosialisasi pengelolaan dana desa, kepada aparat desa se-Kecamatan Rambah di aula kantor camat, Rabu (16/1). Sosialisasi ini bentuk dari peran Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Rohul.

"Sosialisasi dihadiri Kasi Datun Roni Saputra SH, Camat Rambah Elbisri, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Rohul," katanya, Kamis (17/01/2019).

Ade Maulana menjelaskan, sosialisasi ini merupakan upaya preventif yang dilakukan institusinya dalam meminimalisir tindak pidana korupsi dana desa. Diterangkannya, dengan penerangan hukum ini, aparat desa selaku pengelola dana desa dapat benar-benar memahami aturan dalam pengelolaan dana desa, sehingga menghilangkan keragu-raguan aparat desa.

"Kita ingin memastikan bahwa pengelolaan keuangan dana desa di Rohul, dapat berjalan tepat guna serta tetap mengacu kepada aturan aturan yang ada," sebutnya.

Ia mengharapkan, melalui sosialisasi ini, dapat meningkatkan kinerja serta standar operasional prosedur (SOP) aparat desa dalam pengelolaan dana desa. Ade juga menyebut, pihaknya membuka diri, bagi kepala desa yang ingin melakukan konsultasi hukum terkait aturan-aturan hukum.(dow)

source : berita rohul
Powered by Blogger.