PEKANBARU, SUKAJADI - Meski mengklaim telah melaporkan jumlah harta kekayaannya, namun data Firdaus belum ditemukan di data yang dirilis KPK.

Firdaus sendiri dalam suatu kesempatan mengatakan kepada Wartawan bahwa dia telah melaporkan jumlah harta kekayaannya. "Sudah, sudah saya laporkan," ujarnya.

Dikutip dari situs resminya, hingga hari ini, Selasa (16/1/2018), KPK baru mengeluarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Arsyajuliandi Rachman, Lukman Edy, dan Syamsuar. Selain itu, ada juga wakil Andi Rachman, Suyatno.

Andi Rachman diketahui mempunyai harta kekayaan terbanyak dibandingkan dengan calon yang lain. Harta kekayaan Andi Rachman adalah Rp 149 miliar, disusul Syamsuar yang mempunyai harta kekayaan Rp 8 miliar.

Sementara itu, Lukman Edy diketahui memiliki harta kekayaan sebanyak Rp 4 miliar. Lukman Edy menjadi calon gubernur 'termiskin' diantara calon lainnya.

Untuk wakil gubernur, baru Suyatno yang telah melaporkan harta kekayaannya. Suyatno mempunyai harta kekayaan sebesar Rp 4 milyar. Wakil Syamsuar, Edy Natar, serta wakil Lukman Edy, Hardianto, datanya belum ditemukan dalam situs resmi KPK.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Komisioner KPU Riau, Syapril Abdullah mengimbau masyarakat untuk memastikan dirinya terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jika ada yang belum, masyarakat dipersilahkan untuk melapor ke panitia setempat.

Komisioner KPU Riau, Syapril Abdullah
Hal itu disampaikan Syapril Abdullah kepada Wartawan saat ditemui di ruangannya, Selasa (16/1/2018).

"Kami mengimbau kepada masyarakat, hendaknya periksa apakah dirinya sudah terdaftar di daftar pemilih atau belum. Silahkan hubungi panitia pemilihan di lokasi domisili masing-masing untuk memastikannya," ujar Syapril.

Dilanjutkan Syapril, mulai tanggal 20 Januari hingga 18 Februari nanti, KPU juga akan menurunkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk melakukan pecocokan dan penelitian daftar pemilih.

"Data pemilih nanti akan dicocokkan oleh PPDP, yang akan turun ke rumah-rumah untuk melakukan pencocokan dan penelitian jumlah pemilih. Untuk itu, kami juga mengajak partisipasi masyarakat," ajaknya.

Sebagaimana diketahui, Pilgub Riau sendiri akan dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Juni 2018 nanti. Sejauh ini, ada 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau yang telah mendaftarkan diri ke KPU Riau.(dow)

RIAU, PEKANBARU - RTRW Riau sudah diserahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), namun ditolak. Sebab ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi kembali. Proses ini seharunya sudah selesai di 2017 lalu. Namun karena ada syarat yang kurang, maka itu harus dilengkapi dulu.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi
Syarat yang dimaksud adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Padahal untuk daerah lain tidak pernah dibebankan KLHS, dan RTRW mereka diterima dan disahkan. Dalam masalah ini Riau sepertinya ketiban 'sial', sebab pada saat giliran Riau mengajukan RTRW muncul peraturan baru, bahwa dokumen RTRW wajib dilengkapi dengan KLHS.

"Tapi tim KLHS dari kami sudah persentasi ke KLHK dan saat ini KLHS masih dalam tahap penyelesaian," kata Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi, Selasa (16/1/2018) di Pekanbaru.

Ahmad Hijazi mengklaim apapun persyaratan yang dibebankan KLHK dalam penyelesaian RTRW, Pemprov Riau siap penuhinya. "Apapun yang dibutuhkan KLHK kita siapkan, agar tata ruang Riau bisa cepat selesai," katanya.

KLHS masuk sebagai aturan baru di KLHK sebagai dokumen pelengkap untuk mengkaji RTRW Riau. Ahmad Hijazi mengaku kalau itu regulasi baru dan hanya Riau yang dibebankan itu. Sedangkan daerah lain tidak. "Sementara provinsi sebelumnya tidak ada diberlakukan KLHS. Tapi kita ambil hikmahnya untuk kebaikan Riau," ujarnya.

Satu-satunya harapan, Pemprov Riau ingin penyelesaian KLHS tidak memakan waktu lama di KLHK. Sebelumnya, draf Raperda RTRW Riau sudah dikirim Kemendagri, selanjutnya diteruska ke Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Namun Menteri Siti menolak draf itu karena tidak dilengkapi dengan KLHS, dan draf itupun dikembalikan ke Riau.(dow)

PEKANBARU, TAMPAN - Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, HM Noer, mengatakan tidak mempermasalahkan pemanggilan dirinya oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rabu (17/1/2018) besok. 

"Tidak apa-apa diminta tanggapannya besok," ujarnya saat diwanancarai Wartawan, Selasa (16/1/2018).

Bawaslu Riau memanggil M Noer guna meminta klarifikasi terkait acara syukuran rekomendasi Firdaus beberapa waktu lalu. Bawaslu Riau menilai kehadiran HM Noer dalam acara syukuran tersebut berpotensi mengarah dalam pelanggaran disiplin ASN. HM Noer sendiri dijadwalkan hadir besok pada pukul 09.00 WIB.

Namun begitu, HM Noer sedikit kebingungan dengan pemanggilan dirinya menghadap Bawaslu Riau tersebut. Menurutnya, tidak ada kesalahan yang dia lakukan, mengingat pemilihan calon gubernur belum berlangsung.

"Ibarat main bola yang belum tahu kapan main dan bertadingnya, lawanpun belum ada karena belum ada lapangannya dan belum juga kelapangan, bahkan jadwalnya juga belum ada, tapi kok sudah bunyi peluit?" ujarnya sambil sedikit tersenyum.(dow)

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Meski dapat pengurangan dari majelis hakim. Charfios Anwar (28), fasilitator kecamatan pada kegiatan pembangunan Tower Triangle dan jaringan wifi di 19 desa di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). 

Tetap menjalani hukuman penjara, setelah majelis hakim tipikor Pekanbaru menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun. 

Hukuman Charfios yang dijatuhkan separuh dari tuntutan jaksa itu. Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman denda serta mewajibkan membayar uang pengganti kerugian negara.

"Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun denda 200 juta subsider 3 bulan. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 363 juta subsider selama 1 tahun 6 bulan," tegas majelis hakim yang diketuai Toni Irfan SH, pada sidang yang digelar Selasa (16/1/18) sore.

Atas putusan tersebut, baik terdakwa maupun jaksa penuntut sama sama menyatakan pikir pikir.

Sebelumnya, Charfios dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) RM Yusuf Trisna Jaya SH selama 7 (tujuh) tahun penjara denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan penjara.

Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian kepada negara sebesar Rp363 juta subsider 3 tahun dan 6 bulan penjara,

Perbuatan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perkara korupsi ini terjadi pada tahun 2015 lalu. Ketika terdakwa Charfios selaku fasilitator kecamatan yang mengatur pembangunan tower triangle.

Pembangunan tower tersebut, bersumber dari anggaran Bankeu Pemprov Riau sebesar Rp500 juta yang dialokasikan untuk 19 desa, dan masing-masing desa mendapatkan Rp60 juta.

Berdasarkan audit, negara dirugikan sekitar Rp363.650.000.(dow)

ROKAN HULUR, PASIR PENGARAIAN - Setelah menerima Surat Keputasan terkait pemberhentian H. Suparman S.Sos, M.Si sebagai Bupati Rokan Hulu (Rohul), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rohul gelar Rapat Paripurna Dalam Rangku Usulan Penetapan, Pengangkatan dan Pengesahan Bupati Rohul sisa masa jabatan 2016-2021.

Pada Rapat Paripurna di Kantor DPRD Rohul, Senin sore (15/1/2018), wakil rakyat telah mengumumkan penetapan, pengangkatan dan pengesahan H. Sukiman sebagai Bupati Rohul sisa masa jabatan 2016-2021.

Pasca Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri tersebut, Wakil Bupati Rohul Sukiman mengatakan pengusulan dirinya sebagai Bupati Rohul sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

‎"Saya merasa ini amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Yang paling penting saat ini kita bersyukur bahwa semua itu Allah yang mengatur," ujar Sukiman.‎

"Kita terima apa yang Allah berikan kepada saya, dan akan saya jalankan semaksimal mungkin, karena ini amanah," tambah pria yang pernah menjabat Dandim di Kabupaten Indragiri Hilir ini.

Terlepas itu, Sukiman mengucapkan terima kasih kepada Anggota DPRD Rohul yang telah mengusulkan dirinya tanpa ada rintangan. Ia mengharapkan, usulan dari DPRD Rohul ditinjaklajuti oleh Kemendagri.

Ia meminta anggota legislatif, yudikatif dan eksekutif bisa bersama-sama dengan dirinya untuk membangun Kabupaten Rohul di sisa periodenya.‎‎

Sukiman janji akan semaksimal mungkin dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Rohul 'Kencang Membangun Desa dan Lincah Menata Kota' yang telah dirancang sebelumnya.

"Saya akan sebisa mungkin mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu yakni Kencang Membangun Desa dan Lincah Menata Kota‎," ujarnya.‎

Di lain waktu, Ketua DPRD Kabupaten Rohul Kelmi Amri SH menerangkan setelah Rapat Paripurna, maka tahapan selanjutnya DPRD akan menyurati Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.‎

"Kita menyurati Gubernur (Riau) agar Gubernur menyurati Mendagri dan ini semua tahapan normatis saja tidak ada politis," kata Kelmi.‎

"Amanah Undang-Undang harus kita laksanakan, dan kita berharap proses ini dipandang dengan sudut-sudut yang lebih normatif dan inilah tahapan," tambah mantan Ketua KNPI Kabupaten Rohul.

Ditanya kapan SK Bupati Rohul defenitif bagi Sukiman turun, Kelmi mengatakan untuk SK menjadi domainnya pihak Kemendagri, namun ia yakin pihak Kementerian tidak akan berlama-lama, sebab sebuah pemerintahan harus terus berjalalan.‎

"Ya semoga tahapan-tahapan ini bisa cepat berjalan, sehingga pemerintahan akan semakin baik," tandas Kelmi.‎

Usai Rapat Paripurna, pimpinan DPRD Rohul menandatangani surat keputusan hasil rapat, disaksikan oleh Wakil Bupati Rohul Sukiman.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman lantik 542 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau di Gedung Daerah, Senin (15/1/18) malam.

Orang nomor satu di Riau ini mengatakan, melalui proses mutasi jabatan atau pelantikan yang dilakukan tersebut, adalah acara Pemprov Riau mengembangkan karir, agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih bisa mengembangkan karir dengan meningkatkan lagi kualitas kinerjanya.

"Pelantikan ini merupakan cara kita dalam mengembangkan karir pegawai sesuai dengan kompetensi dan kinerja, yang penempatannya sesuai dengan pendidikan dan pengalaman, serta mempertimbangkan integritas dan moralitas ASN kita," kata Gubernur Riau yang akrab disapa Andi Rachman. 

Ada pun pelantikan sebanyak 542 pejabat Admistrator, Pengawas dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tersebut, keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts/77/I/2018, yang sebelumnya sudah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pelantikan tersebut juga didasari kebutuhan untuk mengisi jabatan. 

Adapun pejabat yang dilantik tersebut terdiri 521 pejabat administrator eselon III dan IV, serta 21 pejabat fungsional, pengawas, perencana dan 1 pejabat widyaiswara. Menurut Andi, dalam pelantikan ini ada sejumlah pejabat yang sebelumnya menduduki jabatan, kini tak lagi "menikmatinya'. 

Hal itu dikarenakan adanya penyesuaian penempatan sesuai dengan latar belakang ilmu, faktor usia yang sebentar lagi memasuki masa pensiun.

Namun, hal itu diharapkan tidak berkecil hati. Karena prinsipnya pada pelantikan proses. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pun diminta untuk melakukan evaluasi bagi pejabat yang dilantik. 

"Bagi yang belum, jangan berkecil hati, karena ini hanya proses yang sedang dilakukan dan juga kita akan melakukan evaluasi terus dalam meningkatkan pelayanan Pemerintah Provinsi Riau," ujarnya.

Di akhir sambutannya Gubernur Riau mengucapkan selama bertugas untuk pejabat yang baru dilantik dan berharap semoga amanah dalam mengemban jabatan baru. 

Hadir pada pelantikan ini, Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi, Asisten II Setdaprov Riau Masperi, Kepala BKD Riau Ikhwan Ridwan sejumlah serta pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.(dow)

BENGKALIS, DURI - 52 Pejabat Tinggi Pratama (PTP) termasuk 11 Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis teken Pakta Integritas, netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Riau (Pilgubri) 2018 mendatang, dan bentuk komitmen tidak terlibat dan melibatkan diri, langsung maupun tidak langsung. 

Komitmen ini akan dilanjutkan ke seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Honorer di bawah kepemimpinan PTP dan Camat di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang paling lambat Januari 2018 ini. 

Bupati Amril Mukminin menjelaskan, Pakta Integritas ini merupakan bentuk profesionalitas dan integritas. Ketaatan aturan tentang disipilin pegawai, setiap ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon atau terlibat. 

Pakta dilakukan dilakukan untuk menunaikan amanah peraturan perundang-undangan seperti Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah No 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang No 5/2014 tentang ASN. Serta tindak lanjut dari Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN & RB) Nomor B/71/M.SM.00.00/2017, tanggal 27 Desember 2017, tentang Netralitas ASN/PNS pada Pemilukada 2018. 

"Ada delapan butir yang harus dilaksanakan, diantaranya menjaga netralitas, tidak terlibat kampanye dan menjagulokan pasangan calon, tidak melakukan kegiatan yang mengarah dukungan ke calon, dan siap menerima sanksi jika melanggar Pakta Integritas. 

Kesempatan ini Amril Mukminin juga mengingatkan, bahwa ASN dan Honorer jangan terlibat jika nanti ditemukan akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan berlaku. 

Untuk mengawasi, Pemkab Bengkalis berkoordinasi dengan Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada dan menugaskan Badan Kepegawaian dan Pelatihan agar melaporkan jika ada ASN yang terlibat baik di desa, kecamatan dan kabupaten. 

Selain itu, ASN dan Honorer juga diingatkan untuk tidak bebas menggunakan media sosial (Medsos) untuk tujuan politik. Pengawasan di Medsos Bupati Bengkalis menginstruksikan Dinas Kominfotik untuk melakukan pemantauan. 

"Di Medsos pengaruhnya sangat besar, berkenaan dengan itu kepada seluruh pejabat agar tidak mudah mengunggah di Medsos. Jangankan menggunggah memberi tanda like saja sudah dikatakan melanggar dan dikenakan sanksi," pesan Amril. 

Kesempatan ini, Amril juga berharap seluruh ASN maupun Honorer menjadi garda terdepan dan teladan untuk masyarakat, memberikan pemahaman dan pengetahuan serta berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Pilgubri 2018 ini. 

Penandatanganan Pakta Integritas diawali oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) H. Arianto, tampak hadir Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkalis, Defitri Akbar, Ketua Panwas Pemilu, Mukhlasin dan Forkopimda Bengkalis.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto disebutkan telah menyiapkan posisi khusus untuk Eddy Tanjung. Posisi itu disebut strategis untuk pemenangan Gerindra pada tahun 2019.

Sebelumnya, Eddy Tanjung secara gencar mempromosikan dirinya sebagai bakal calon Gubernur Riau. Namun kemudian Gerindra menunjuk Hardianto sebagai calon Wakil Gubernur Riau mendampingi Lukman Edy.

Eddy Tanjung yang ditemui Wartawan mengatakan bahwa memang ada rencana khusus dari Prabowo untuk dirinya. Hanya saja, dia mengaku belum tahu apa posisi tersebut.

"Memang ada dari pak Prabowo kemarin, namun saya belum tahu sebagai apa nanti ditempatkan," ujar Eddy Tanjung.

Eddy Tanjung juga mengaku diminta Prabowo untuk tetap di Jakarta menjelang Pilpres 2019.

"Pak Prabowo meminta saya tetap di Jakarta. Tapi apakah untuk Pilpres 2019 dan sebagai apa, itu saya yang belum diberitahu," tambahnya.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Pemprov Riau bekerja sama dengan tim Satgas pangan untuk menjaga distribusi beras di pasaran dan kedai. Keterlibatan Tim Satgas pangan diyakini bisa menjaga distribusi beras dari kejahatan penimbunan (spekulasi). 

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Riau Yulwiriati Moesa mengatakan itu kepada Wartawan, Minggu (14/1/2018) di Pekanbaru. 

Dia menjelaskan, sebelum lakukan tinjauan langsung ke distributor beras di Pekanbaru, pihaknya sudah duduk dengan tim Satgas pangan untuk membahas masalah ini. 

"Kami yakin untuk kondisi stabilitas pangan di Riau masih bisa dijaga, asalkan memang semua tim yang terlibat dalam Satgas pangan aktif untuk melakukan pengawasan," katanya. 

Lebih lanjut, Yulwiriati Moesa berkata, pemerintah sudah bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam menutup kekurangan distribusi beras di Riau.

"Karena memang yang dikeluhkan pihak distributor saat ini stok beras yang kurang. Makanya kami berkoordinasi dengan Bulog untuk penyaluran beras ke kedai dengan sistem konsinyasi," sambungnya.(dow)
Powered by Blogger.