RIAU, PEKANBARU - Hingga Juli 2019, terdata 27 Sengketa Informasi Publik (SIP) yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi (KIP) Riau, 24 SIP diantara sudah diregister. Komisioner bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), Hasnah Gazali di kantor KIP Riau, Rabu (14/8/19) menyebutkan bahwa jumlah SIP yang masuk hingga Juli 2019 mencapai 27 sengketa. 

“Dari jumlah 24 SIP tersebut, sudah selesai 16 SIP dengan putusan ajudikasi berjumlah 5, putusan sela 6 dan 5 putusan mediasi,” rinci Hasnah di ruangannya.

Sementara itu, sidang yang berlangsung hari ini, dari dua SIP yang direncanakan. Tetapi hanya satu SIP dengan agenda pembacaan putusan mediasi. 

“Satu kasus lagi sidang agenda pemeriksaan awal dicabut oleh Pemohon kemarin melalui surat, dengan alasan informasi sudah diperoleh oleh Pemohon,”uijar Panitera Pengganti, Andra Vasri usai sidang.

Sidang Pembacaan Putusan dihadiri Eko Fambudi sebagai Pemohon dan Termohon Nasril, Kepala Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagai kuasa dari Atasan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis. 

Permohonan SIP register nomor 018/PSI/KIP-R/V/2019 memohon informasi meliputi dokumen perizinan terhadap perusahaan PT Meskom Agro Sarimas, PT Riau Makmur Sentosa, PT Mareta Makmur Jaya. Majelis Komisioner (MK) dipimpin oleh Zufra Irwan selaku Ketua merangkap anggota, Hasnah Gazali dan Alnofrizal masing-masing sebagai anggota.(dow)

source : berita riau

PEKANBARU, BUKIT RAYA -Penyidikan kasus penyimpangan dalam penyaluran kredit di PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), membuahkan hasil. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru. 

Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu berinisial, R, I dan IH. Ketiganya bakal bertanggung jawab atas kredit macet senilai Rp1,2 miliar. 

"Setelah dilakukan gelar perkara, kita tetapkan tiga orang tersangka atas kasus dugaan korupsi di PT PER berinisial R, I dan IH," ungkap Kepala seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pekanbaru, Yuriza Antoni SH, Rabu (14/8/19).

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 Jo Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Saat ini berkas perkaranya diteliti jaksanya untuk dilimpahkan ke pengadilan," sambungnya.

Untuk diketahui, dari hasil pemeriksaan saksi saksi diantaranya, Irfan Helmi, Agus Harianto, staf Divisi KAK, Fauziah Elvira, Kasir KCU, Nurjanah, staf Divisi Kredit, dan Hendra selaku anggota Desk PMK. Kemudian, Kuswanto Yusuf, mantan Direktur PT PER, Kusnanto Yusuf. Rahmiwati selaku Analis Pemasaran, dan Sari Sasni dan Yuli Rizki selaku Kasir. 

Sementara, dari pihak swasta yakni, Sri Wahyu Utami, dan Syardawati Idham, selaku Ketua Koperasi Permata I Delima, dan Irwan Saryono. Ketua Kelompok UMKM.

Kasus dugaan kredit macet ini dilaporkan oleh manajemen PT PER ke Kejari Pekanbaru, terkait adanya penyaluran kredit bakulan atau kredit kepada UMKM pada Kantor Cabang Utama PT PER.

Dimana terjadi penyimpangan pada penerimaan angsuran pokok dan bunga pada tujuh perjanjian kredit atas nama tiga mitra usaha terkait perjanjian kredit sebesar Rp1.298.082.000. 

Pencatatan laporan nominatif kredit 31 Desember 2014 hingga 31 Desember 2017. Penyimpangan pemberian tiga fasilitas kredit baru kepada dua mitra usaha yang dilakukan itu ketika angsuran atas fasilitas kredit sebelumnya belum lunas atau kredit macet.

Di mana, penggunaan fasilitas kredit yang diterima dua mitra usaha itu tidak disalurkan ke anggota mitra usaha. Kredit itu digunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum PT PER atau digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebelumnya.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Asisten I Setdaprov Riau Ahmad Syah Harofie resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau. 

Selain dua jabatan itu, Ahmad Syah juga sebelumnya telah diamanahkan menjadi Ketua Panitia Seleksi (Pansel) untuk jabatan Direktur Bank Riau Kepri (BRK). 

Usai dilantik sebagai Pj Sekdaprov Riau, yang digelar di Gedung Daerah, Rabu (14/8/19), Ahmad Syah menyatakan tiga jabatan amanah yang diembankan padanya tidak mutlak menjadi tanggung jawab sepenuhnya, melainkan tanggung jawab bersama. 

"Rasanya inikan beban bersama, kebetulan saya dipercaya untuk memimpin," kata Ahmad Syah. 

Mantan Penjabat (Pj) Bupati Bengkalis mencontohkan, untuk Pj Sekdaprov Riau dirinya dibantu para asisten serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai dari badan, dinas serta biro. 

Kemudian untuk Pansel Dirut BRK, ada lima orang yang duduk dikepanitiaan dengan berbagai latar belakang. Sementara jabatan Asisten I yang saat ini sedang diembannya sejalan dengan tugas barunya sebagai Pj Sekdaprov Riau, dalam urusan pemerintahan. 

"Pansel ada lima orang, Pj Sekda punya tiga asisten, serta dibantu para kepala OPD. Rasanya inikan beban bersama, cuma diperkukan seorang untuk menahkodai demi solidnya tim pemerintahan," ungkap Ahmad Syah. 

Ada pun mengutip amanat Gubernur Riau H Syamsuar menurut Ahmad Syah, dirinya diminta mampu menjalankan komunikasi yang baik, secara internal mau pun eksternal. 

"Eksternal itu ada DPRD dan Forkopimda. Sedangkan kedalam, mensolidkan penyusunan RKPD perubahan, RKPD 2020. Inikan tahapan memasuki tahapan keputusan. Tapi tidak kita saja transisi, tapi juga DPRD Riau juga. Kalau ditanya mana prioritas, ya semua sejalanlah," papar Ahmad Syah.(dow)

source : berita riau

KAMPAR, BANGKINANG - Para pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kabupaten Kampar memggelar silaturahmi di Aula kantor Bupati Kampar, Rabu (14/8/2019). Selain silaturahmi, ratusan pengelola BumDes se-Kabupaten Kampar ini menyepakati memilih jajaran pengurus inti Forum BUMDesa se-Kabupaten Kampar yang baru. 

Terpilih sebagai Ketua Ruspandi Direktur Bumdes Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar, Wakil Sumarjoko Direktur Bumdes Desa Sei Lembu Makmur Kecamatan Tapung, Seketaris Direktur Bumdes Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar, Mustakim dan Bendahara Direktur Bumdes Desa Gunung Sahilan Ramadhan Kecamatan Gunung sahilan. Kemudian pengurus inti ini diberikan waktu untuk melengkapi kepengurusannya dalam beberapa hari kedepan. 

Mereka sebelumnya mewakili utusan wilayah yang diputuskan melalui musyawarah mufakat di setiap wilayah. Kemudian pera utusan wilayah di Kabupaten Kampar ini kembali berembuk dan terpilihlah pengurus inti dari Forum BUMDes se-Kabupaten Kampar. 

Kegiatan silaturahmi ini dihadiri Pelaksana Harian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Roni Tri Saputra, Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Ambar Rustantini, Tenaga Ahli Pendamping Ekonomi Desa Irman. Setelah kegiatan dihentikan sejenak untuk istirahat, sholat dan makan, Pelaksana Harian Bupati Kampar Yusri datang menyampaikan motivasi di hadapan ratusan pengelola BUMDes. 

Yusri menegaskan, keberadaan Bumdes diharapkan sapat meningkatkan perekonomian masyarakat di desa. 

Bumdes merupakan salah satu usaha desa yang paling dekat dengan masyarakat desa. Keberadaan Bumdes terletak di desa, tetapi keberadaannya telah diakui secara undang-undang oleh negara dan telah ada legalitasnya dan diakui seluruh Indonesia. 

Ia mengingatkan agar pengurus Bumdes harus memiliki jiwa wirausaha, mampu menciptakan peluang-peluang usaha yang tidak bersifat membahayakan keberadaan Bumdes. 

Dengan bahasa yang lugas, Yusri juga mengingatkan agar Bumdes bekerjasama antar sesama Bumdes, Bumdes harus bisa membaca peluang emas sekecil apapun untuk usaha yang didirikan didesa masing-masing dan sesama Bumdes dalam Kecamatan harsu bersatu membentuk suatu badan usaha yang bisa memenuhi kebutuhan dalam satu kecamatan. 

Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa, Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar, Ambar Rustantini, dalam sambutannya mengaku terharu atas terselenggaranya acara ini karena pengurus BumDes dengan sukarela patungan untuk biaya makan dan minum diacara ini. 

Kemudian ia menegaskan bahwa Bumdes adalah milik masyarakat milik bersama dan BumDes diharapkan mampu mengangkat ekonomi masyarakat. 

Pelaksana Harian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Roni Tri Saputra mengingatkan pengelola BumDes dalam penggunaan dana desa. 

"Ada penggunaan dana yang tak semestinya. Untuk itu kami minta kepada seluruh pengurus BumDes mari bekerja sesuai aturan dan uu berlaku sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak sesuai program masa cita presiden RI," ujar Roni. 

Ia juga menyinggung soal rencana Gubernur Riau yang akan menggelontorkan program bantuan keuangan. Dikabarkan dana ini khusus untuk Bumdes sebesar Rp 200 juta setiap desa. 

Kepada segenap pengelola BumDes agar bisa melakukan terobosan baru. "Kita bikin Bumdes ini semacam inovasi. Kalau perlu nanti kalau ada dana kita jalan ke provinsi lain sehingga ada perbandingan antara kita dengan yang lain," bebernya. 

Tenaga Ahli Pendamping Ekonomi Desa Irman berpesan kepada pengelola BumDes agar jangan berharap mendapatkan gaji besar dalam mengelola Bumdes. "Jangan berharap di Bumdes mencari kerja dan berpenghasilan besar. Jangan berharap ditahun pertama mendapatkan insentif yang besar. Nanti bapak ibu kecewa," katanya. 

Menurutnya, tujuan Bumdes adalah meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan PADes. "Kalau ekonomi masyarakat meningkat maka masyarakat akan mendukung," katanya. 

Ia juga menambahkan bahwa pengelola BumDes perlu memiliki jiwa bisnis. "SDM perlu ditingkatkan," pungkasnya.(dow)

source : berita kampar

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Bupati hadiri lounching Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di jalan Melur Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur pada Kamis 27/6/2019 jam 09.00 Wib. Bupati menyerahkan bantuan sosial Pemerintah Pusat secara simbolis kepada warga penerima bantuan, jumlah penerima bantuan di Pelalawan yang didata oleh Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan sebanyak 12.070 kk dan akan menerima santunan sebesar Rp 110.000 /kk setiap bulannya.

Dalam sambutannya, Bupati Pelalawan HM.Harris meminta petugas untuk membenahi data penerima manfaat bantuan sosial Pemerintah Pusat tersebut, karena implementasinya dianggap belum tepat sasaran.

Dengan jelas Bupati menyatakan angka kemiskinan di Pelalawan menurun drastis dari angka 35 menjadi 9,5, namun kenyataannya masih banyak penerima BPNT

"Saya minta petugas untuk membenahi data penerima bantuan,sebab angka kemiskinan di Pelalawan telah turun,dan saya menganggap implementasinya belum tepat sasaran".kata orang nomor satu di Pelalawan tersebut.

Selanjutnya Bupati Harris menggunting pita tanda diresmikan dibukanya e- warung di Jalan Melur.

Bupati berharap dengan adanya BPNT dapat membantu masyarakat Kabupaten Pelalawan untuk Pelalawan lebih maju ke depannya.(jon)

PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Wakil Bupati Pelalawan H.Zardewan menekankan pentingnya pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru karena masih banyak di temukan produk pangan masyarakat di pasaran yang tidak aman karena masih mengandung borak dan formalin.

Hal demikian disampaikan oleh Wabup Zardewan saat membuka Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor dalam rangka implementasi pasar aman dari bahan berbahaya yang di taja oleh BPOM Pekanbaru bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Koperasi,UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pelalawan bertempat di gedung Pusat Pelayanan Usaha Terpadu - Usaha Kecil Menengah (PLUT-UKM) Pangkalan Kerinci.Kamis (28/06).

Mantan Sekda Pelalawan ini melanjutkan kurangnya pengawasan dan pengendalian akan merugikan konsumen di pasaran khususnya pembeli di pasar tradisional,ia menekankan pentingnya pengedalian yang dimulai dengan skala prioritas pasar yang dimulai secara bertahap. Wabup H.Zardewan berharap melalui  Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor ini akan menghasilkan pangan yang aman dan sehat untuk di kosumsi oleh masyarakat kita di negeri seiya sekata ini

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi,UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pelalawan H. Fakhrizal  mengatakan berfungsinya gedung PLUT-UKM ini sebagai wadah dalam pembinaan usaha kecil menengah khususnya di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, dan kita harapkan melalui kegiatan ini akan banyak kegiatan yang bersentuhan dengan usaha kecil menengah masyarakat lainnya di Kabupaten Pelalawan ini.

Fakhrizal menambahkan  kegiatan pengawasan ini akan kita tindaklanjuti dan perkuat di tingkat Kabupaten Pelalawan dengan membentuk tim terpadu guna mendukung visi dan sasaran strategis Pelalawan Makmur dan Pelalawan Sehat guna mencapai target RPJMD 2016-2021. 

Selanjutnya mantan Kadiskominfo Kabupaten Pelalawan ini mengatakan akan memaksimalkan fungsi gedung plut melalui kerjasama dg opd-opd teknis sebagai pusat pengembangan ekonomi kerakyatan serta sebagai wadah dalam meningkatkan usaha perekonomian masyarakat.

Narasumber dalam kegiatan ini yakni Kabid Ekonomi Bappeda Ir Arizon Nur, M.Si dan Kabid Infokom BBPOM Adrizal.

Tampak hadir mendampingi Wabup yakni Asisten Administasi Bidang Pembangunan H.Atmonadi,Kepala Badan Kepegawaian Daerah  H. Edi Suriandi, Kepala Dinas Koperasi,UKM, Perdagangan dan Perindustrian H.Fakhrizal, Narasumber dari BPOM, dan Pelaku UKM se Kabupaten Pelalawan.(jon/rls)

PELALAWAN, KERUMUTAN - Sekelompok Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Kerumutan (IPMK) melakukan pertemuan Dialog Mediasi dengan pihak PT Pertamina Hulu Energi (PHE) ,bertempat di aula Kantor Camat Kerumutan Selasa 25/6/2019.

Dalam pertemuan kali ini IPMK menagih janji PT.PHE untuk mengaspal jalan poros Ukui Kerumutan sepanjang 6 (enam) Km yang sampai sekarang belum di kerjakan dan beberapa permintaan warga belum ada kejelasan dari perusahaan minyak tersebut.

Setelah melalui proses berbulan bulan,akhir nya pihak PT.Pertamina Hulu Energi (PHE) mau turun ke Kec. Kerumutan untuk menemui para Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Kerumutan (IPMK).

 Ketua IPMK Adi Saputra SE mengatakan bahwa, mediasi ini adalah mediasi dengan pihak PT.PHE yang mana IPMK menuntut janji PT.PHE  untuk mengaspal jalan poros Ukui Kerumutan sepanjang 6 (enam) KM ,yang mana pada pertengahan bulan april 2019 lalu IPMK juga sudah mediasi dengan pihak PT. PHE namun belum terealisasi.

"Kami menagih janji PT.PHE bulan april 2019 kemaren dan meminta Top Manager  PT.PHE dari Jakarta turun menemui kami,jika tidak mau datang,maka kami akan tutup operasional PT PHE di Kerumutan ,tapi mereka beritikad baik sehingga mereka mau turun dan berunding sama kami"kata Adi Saputra SE.

Menanggapi hal tersebut ,pihak PT.PHE Andri Rahman menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keterlambatan pengaspalan jalan poros Ukui Kerumutan sebagai mana tertuang dalam perjanjian terdahulu.Andry juga menyampaikan alasan keterlambatannya karena belum dielnya harga aspal.

"Karena ada beberapa hal,termasuk belum diel harga aspal,makanya pengaspalan  agak terlambat,kami juga meminta ma'af atas keterlambatan ini,namun kami tetap komitmen dengan janji kami,akan segera memenuhi permintaan warga".Ungkap Andry

Hasil dari pertemuan PT.PHE dan IPMK adalah PT.PHE  menyanggupi pengaspalan jalan sepanjang 6 (enam) Km, pengerjaan akan di mulai pada Tangal 6 Juli 2019 mendatang,selanjutnya untuk beasiswa dan tenaga kerja lokal serta CSR Suaka Marga Satwa Kerumutan yang juga berupa tuntutan IPMK akan dibicarakan ditingkat pimpinan di jakarta.

Pada kesempatan tersebut Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan Imustiar SIp berharap setelah mediasi pihak PT.PHE betul betul tunaikan janji.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kapolsek Kerumutan IPTU Fajri S,SH,MH.Camat Kerumutan Husnizal MSi,ketua komisi III DPRD Kab.Pelalawan Imustiar.SIp.dan Ohsse Ops Manager PT. PHE Andry Rahman (jon/fero)

KAMPAR, PULAU TINGGI - Kepala Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar M.Yasir Kembali tidak menghadiri rapat yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Tinggi untuk penyelesaian dugaan penyimpangan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari Dana SilPa TA 2017 sebesar Rp. 85.000.000,-  yang digunakan oleh M.Yasir untuk usaha Kolam Ikan Pribadinya di Dusun 3 Pasar Selatan, Desa Kampar.

Menurut Ketua BPD Pulau Tinggi Safri (50) saat dimintai tanggapannya, Kamis (26/06/19) sesaat setelah rapat ditunda, menungkapka, "ketidakhadirran Kepala Desa Pulau Tinggi membuat rapat tak bisa dilanjutkan karena peran Kades dalam hal ini sangat penting sebab persoalan penanaman modal Bumdes hanya diketahui oleh M Yasir dan Direktur BUMDes Kiki, seperti proses pemakaian dana SilPa 2017 untuk pengisian kolam ikan Pribadinya.Ujarnya.

Ditambahkannya, "BPD Desa Pulau Tinggi sama sekali tidak pernah disampaikan secara administrasi terkait persoalan penanaman modal BUMDes atau penyertaan modal, namun saat terjadi masalah hiruk-pikuk baru BPD dilibatkan.

Sebagai contoh, proses penanaman modal dalam pembukaan Badan Usaha baru seharusnya Direktur BUMDes mengajukan proposal permohonan kepada BPD, lalu BPD melakukan evaluasi berupa kajian terhadap prospek keuntungan pembukaan Badan Usaha baru berupa kolam ikan kemudian kalau seadanya itu layak baru BPD mengeluarkan rekomendasi atau persetujuan, namun semua itu sama sekali tidak dijalankan oleh Direktur BUMDes.

Memang sebelumnya persoalan kemelut penggunaan Dana BUMDes sudah beberapa kali di lakukan rapat dan kordinasi guna mendudukkan masalah penyertaan modal bersama Kepala Desa. Namun , yang didapat hanya sebuah janji bahwasanya Kades akan memgembalikan. Tapi saat waktu yang di sepakati secara bersama Kades, BPD, Masyarakat tak juga di tepati oleh Kades", tutupnya, (kim)

KAMPAR, RUMBIO JAYA - Kegiatan Safari Ramadhan yang dilakukan Pemeintah Daerah (pemda) Kabupaten Kampar memiliki tujuan adalah untuk mendekatkan Pempimpin dengan masyarakat. Demikian disampaikan Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto,SH dalam sambutannya pada acara Safari Ramadhan 1440 H Pemerintah Daerah (pemda) Kabupaten Kampar Tim I di Masjid At Taqwa Dusun I Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya, selasa malam (21/5/19).

Dimna turut di hadirin  juga pada safari tersebut Anggota DPRD Kampar Zulfan Azmi,ST, Asisten I Setda Kampar Ahmad Yuzar, Kepala Baznas Kampar Basri Rasyd, Staf Ahli Bupati Dr Aliman Makmur, Para kepala Dinas, Kantor,Bagian, Camat Rumbio Jaya Sutomi serta para kepala Desa Se-Kecamatan Rumbio Jaya.

Lebih lanjut Catur Sugeng menyampaikan bahwa pentingnya para pemimpin mulai dari Bupati sampai Kepala Desa untuk selalu bisa mendekatkan diri dengan masyarakat serta para ulama termasuk dalam kegiatan safari ini. Hal ini perlu dilakukan agar ada rasa kedekatan, saling mencintai saling menghargai serta saling mehormati sehingga terjalin hubungan yang sangat erat.

Dan apabila seorang pemimpin sudah bisa menjalnkan hal ini dengan baik, maka negeri Kampar akan aman. Akan tetapi  para pemimpin juga harus juga memiliki keadilan dengan tidak pilih kasih serta tau apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya.

Untuk itu kami selaku Bupati Kampar dan kepala OPD mohon meminta mohon do'akan kami, karena seorang Bupati tentu memiliki tugas yang berat. Makanya juga perlu saling mengingatkan karena Kampar adalah daerah yang sangat luas, dimana terdiri dari 21 Kecamatan dan 250 Desa dan Kelurahan. 

Kedepan kita menpunyai tekat akan membangun kampar dari sisi apapun, baik sisi pemereatan infrastruktur, sosial, keagaman serta memperkuat citra Kampar sebagai Serambi Mekah Riau. Ujarnya 

Dalam kegiatan ini Bupati Kampar juga  menyerahkan bantuan dari Pemda Kampar yaitu berupa Dana Hiba Pemda Kampar melalui begian Kesejahteran Rakyat Setda Kampar sebesar Rp 30 juta dan  penyerahan beberapa Al-Qur'an, bantuan dari Badan Amil Nakat Nasional (Baznas), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Rastra, e-KTP dari Disdukcapil Kampar.

Sementara itu kepala Desa Teratak Muhammad Hardi,menyampaikan rasa syukur allhamdulillah Desa teratak sudah dua kali dikunjungi Bupati Kampar Catur Sugeng, dimana sebelumnya hadir pada acara sulaturahmi dan saat ini acara safari ramadhan pemda kampar.  
Tentu dengan kunjungan Bupati ini menbawah dampak yang luar biasa bagi Desa Teratak sendiri .

Untuk dikatahui bersama bahwa Desa Teratak memiliki Pra industri yang bergerak dibidang pandai besi, hal ini baik industri barang belum jadi menjadi setengah jadi maupaun barang stengah jadi menjadi jadi.

Sejauh ini lanjut Hardi, allhamdulillah kerajinan ini sudah dipasarkan di luar Desa, Luar Kampar bahkan sudah sampai ekspor Negara Malaysia. Untuk itu harapan kepada pemda kampar kami untuk kuranya selalu memberikan bantuan pengembangan pandai besi ini", ujarnya.(adv)

RIAU, KAMPAR - Gubernur Riau Syamsuar  didampingin Isteri Ny. Misnarni Syamsuar beserta Rombongan Pemprov Riau melakutkan Safari Ramadhan di Kabupaten kampar diMasjid Al-ihsan Markas Islami Bangkinang pada hari Senin 20/05.

Sebelumnya Rombongan tim safari Ramadhan melaksanakan buka puasa dan shalat Maghrib berjamaah di Rumah Dinas Bupati di Bangkinang. Dalam sambutannya Gubernur Riau Syamsuar menungkapkan,Kegiatan  safari Ramadhan Pemprov Riau ke 4 Alhamdulillah saat ini kita telah dapat datang ke Kabupaten kampar

Pada malam ini kita telah Serahkan SK Kabupaten Kampar sebagai tuan rumah MTQ ke 38 provinsi Riau tahun 2019, semoga sukses Tuan rumah, sukses penyelenggaraan, dan sukses Ekonomi" Tambahnya lagi.

Selanjutnya malam ini merupakan Malam Nuzulul Qur'an,  moment Nuzulul Qur'an  Mari kita tingkatkan kualitas Qari kita, dari peringkat 6 se Indonesia kedepan kita tingkatkan prestasi kita, mari kita didik anak-anak kita untuk mencintai Al-Qur'an Sejak dini" Pintanya lagi.

Saya ingin mendirikan Qur'an center di Riau ini, semoga keberkahan bagi masyarakat riau dengan memuliakan Al-Qur'an, Mari kita amalkan isi kandungan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari" Kata Syamsuar.

Pada kesempatan tersebut di terima Bantuan CSR dari Bank Riau Kepri, semoga Ini Terus memberikan manfaat atas keberadaan Bank Riau Kepri yang menuju ke Bank Syariah ini" Kata Syamsuar.

Selanjutnya ditambahkan Syamsuar bahwa Riau merupakan salah satu kawasan wisata halal Nomor 3 di Indonesia, oleh sebab itu mari kita promosikan produk kuliner yang sangat banyak khususnya di Kabupaten kampar, begitu juga terhadap destinasi wisata yang cukup banyak dan terkenal di Riau.

Mari kita semua bersama-sama menggali seluruh potensi yang kita miliki dalam meningkatkan ekonomi masyarakat" Pinta Syamsur lagi.

Sementara Bupati Kampar dalam sambutannya menyampaikan bahwa kami atas nama Masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten kampar mengucapkan terima kasih atas dijadikannya Kabupaten kampar sebagai tujuan Safari Ramadhan Pemprov Riau.

Selain itu pada malam ini dilakukan peringatan Nuzulul Qur'an di Markaz Islami Bangkinang ini semoga kita makin meningkat keimanan kita kepada Allah SWT, dengan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari" Tambah Bupati Kampar.

Dan tak kalah penting adalah Pemrov Riau menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Kampar sebagai Tuan Rumah MTQ Riau ke 38 tahun 2019, Ini merupakan berkah tersendiri bagi Kabupaten kampar" Kata Bupati Kampar.

Insyaallah kita akan Jaga amanah sebagai tuan rumah mari Kita sukseskan pelaksanaan MTQ di Kampar nanti" Pinta Bupati Kampar.

Sementara itu Mahyudin Kepala kementerian Agama Riau dalam arahannya menyampaikan ini merupakan istimewa bagi Kampar dan keberkahan bagi masyarakat kampar, Selain berkunjung ke Kabupaten Kampar Gubernur Riau dan rombongan melaksanakan Peringatan Nuzulul Qur'an tingkat Provinsi Riau" Kata Mahyuddin 

Pada kesempatan tersebut Gubernur menyerahkan CSR Bank Riau Kepri sebesar Rp. 50 juta kepada Pemkab Kampar yang diterima Bupati Kampar yang selanjutnya diserahkan ke pengelola Markaz Islami Bangkinang, selanjutnya Gubernur Riau menyerahkan santunan kepada anak panti asuhan. Serta bantuan jam digital dari PT. RAPP untuk Masjid al-ihsan Markaz Islami Bangkinang. Begitu juga diserahkan  CSR dari PT Bumi Siak Pusako kepada Pemkab Kampar.

Pada kesempatan tersebut Tausiah inti sari Nuzulul Qur'an disampaikan oleh Said Aqil Munawar yang sebelumnya membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an bersama dengan 3 orang Qari'.(adv)
Powered by Blogger.