RIAU, PEKANBARU - Anggota DPRD Provinsi Riau Kasir mengaku kecewa dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau, lantaran organisasi perangkat daerah itu tak mempunyai peta data yang rinci karyawan yang dirumahkan ataupun di PHK akibat pandemi COVID-19.
"Saya tanyakan pada Kepala dinasnya. Bidang apa saja pekerjaan yang terdampak pandemi COVID- 19. Mereka mengatakan belum memetakannya. Seharusnya kan mereka sudah pegang datanya. Agar kita tau solusi apa yang diambil untuk menekan angka pengangguran ini," ucap Kasir di Pekanbaru, Selasa.
Politisi Partai Hanura itu menjelaskan maksud dari peta pengangguran yang ia sampaikan. Seperti dari perusahaan perkebunan, sektor pegawai perdagangan, perhotelan maupun pariwisata. Bila peta yang dimiliki Disnakertrans sudah valid, maka pihaknya kembali meminta untuk dilakukan rapat dengar pendapat untuk membuat rencana eksekusi penekanan angka pengangguran.
"Kalau sudah ada data jelasnya baru kita rapat lagi. Makanya saya minta lengkapi dulu datanya. Karena memang untuk menuntaskan persoalan pengangguran ini harus detail," sebutnya.
Berdasarkan data yang disampaikan Gubernur Riau Syamsuar saat paripurna HUT Riau ada penambahan jumlah pengangguran sejak pandemi COVID-19 berlangsung. Darilima persen menjadi sekitar enam persen lebih.
"Makanya saya tanyakan penambahan angka itu dari mana? Disnakertrans harusnya tau," sebut Kasir.
Sementara itu, Kadisnakertrans Provinsi Riau Jonly mengakui bahwa pihaknya belum memiliki data seperti yang dimaksud dewan. Hanya saja, dari laporan yang diterima ada sekitar enam ribu masyarakat yang kehilangan pekerjaan selama pandemi COVID-19 berlangsung.
Jumlah tersebut di dapat dari laporan perusahaan yang memilih untuk merumahkan pegawainya. Ia meyakini masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan jumlah pegawai yang dirumahkan.(dow)
Post a Comment