KUANSING, TELUK KUANTAN - Sedikitnya 8 orang diamankan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perizinan perkebunan di wilayah Kuansing. Diantara 8 orang tersebut salah satunya adalah Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra.

“Informasi yang kami terima, terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah terkait dengan perijinan perkebunan. Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut,” ujar Jubir KPK, Ali Fikri kepada media, Selasa (19/10/21).

Ali juga membenarka bahwa Andi Putra yang merupakan orang nomor satu di Kuansing itu turut diamankan pihaknya. Mereka ditangkap pada Senin (18/10/21) kemarin.

“Iya, KPK mengamankan beberapa pihak, sejauh ini ada sekitar 8 orang. Diantaranya benar, Bupati Kuansing, ajudan dan beberapa pihak swasta,” tambahnya.

Saat ini sejumlah orang tadi saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Mapolda Riau.

Sedangkan, sejumlah petugas KPK tengah melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Kuantan Kuansing di Komplek Perkantoran Pemkab Kuansing di Teluk Kuantan. Giat tersebut dikawal sejumlah petugas polisi dengan beratribut lengkap.

Selain menggeledah ruang kerja Bupati Kuansing Andi Putra, penyidik KPK juga menggeledah rumah pribadi Bupati Andi Putra di Desa Koto, Kuantan Tengah. Sampai saat ini proses penggeledahan masih berlangsung di bawah kawalan ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap.(dow)

KEP MERANTI, SELAT PANJANG - Mantan kepala desa (Kades) Baran Melintang, Kecamatan Pulau Merbau berinisial PK (35) bersama bendahara desa berinisial SU (28) ditangkap aparat kepolisian.

Mereka ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari dana desa yang mengakibatkan kerugian mencapai ratusan juta.

Dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada Selasa (19/10/2021), Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Andi Yul Lapawesean Tendri Guling SIk MH didampingi Wakapolres, Kompol Robet Arizal, Kepala Satuan Reserse Kriminal, AKP Prihadi Tri Saputra SH dan Kasubbag Humas AKP Marianto Efendi menjelaskan adanya dugaan korupsi itu berdasarkan informasi dan laporan masyarakat terkait pengelolaan keuangan dana desa tahun 2018 dengan total Rp1,597.769.000.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang sangat panjang yang dilakukan oleh unit Tipikor Satreskrim Polres Kepulauan Meranti, ditemukan adanya pembuatan nota pertanggung jawaban keuangan bodong uang dibuat oleh bendahara berdasarkan perintah kepala desa dengan menggunakan cap penyedia yang dibuat sendiri tanpa sepengetahuan penyedia yang nilainya disesuaikan dengan APBDesa tahun 2018.

Dimana ada sejumlah modus yang dilakukan diantaranya belanja fiktif, Mark Up pembelian sejumlah barang dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

"Setelah mendapatkan informasi awal dari masyarakat adanya dugaan korupsi dan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang sangat panjang kita dapati bahwa pembuatan nota pertanggung jawaban di dalam dokumen surat pertanggungjawaban keuangan nya penggunaan dan jasa tersebut adanya modus, diantaranya belanja fiktif fotocopy, upah pelaksana kegiatan di desa yang tidak dibayarkan, pemahalan harga pembelian infocus, laptop, printer, ambulans laut dan pembangunan sarana air bersih dan lain-lain. Selain itu tidak sesuainya spesifikasi barang berupa belanja operasional kantor, pembuatan peta desa dan pemahaman harga terhadap pekerjaan pembangunan Jalan Sungai anak Baran," ungkap AKBP Andi Yul.

Dikatakan Kapolres, terhadap adanya penyalahgunaan anggaran desa ini, pihak Inspektorat Daerah Kepulauan Meranti sudah melakukan audit dan ditemukan adanya potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp208,405,636, namun yang bersangkutan dalam hal ini kepala desa dan bendahara tidak melakukan tindak lanjut yang direkomendasikan.

"Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat dalam hal pengembalian kerugian negara tidak dilakukan oleh yang bersangkutan selama 60 hari kerja terhitung sejak laporan hasil audit diterima sehingga pada tanggal 18 Maret 2021 penyidik menerbitkan laporan polisi untuk dilakukan proses penyidikan," ujarnya.

Selanjutnya dalam proses penyidikan, dilakukan Asset Recovery terhadap tersangka, dimana uang tersebut digunakan oleh tersangka untuk kepentingan sehari-hari dan dibelikan tanah pada tahun 2019 seluas 17250 M² yang berlokasi di Dusun 1 Desa Baran Melintang, Kecamatan Pulau Merbau.

"Terhadap lahan yang dibeli tersangka sudah kita lakukan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi, dan sudah ada penetapan sita dari Pengadilan Negeri," ungkap Kapolres.

Barang bukti yang diamankan diantaranya satu rangkap SPJ kegiatan sumber dana ADD tahun 2018, satu rangkap SPJ kegiatan sumber dana DDS tahun 2018, satu rangkap SPJ sumber dana Bankeu 2018, satu rangkap proposal kegiatan sumber dana ADD tahun 2018, satu rangkap proposal sumber DDS tahun 2018, satu rangkap proposal sumber Bankeu tahun 2018 dan 12 cap penyedia bodong.

Adapun pasal yang disangkakan pada kedua tersangka yakni Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman adalah minimal paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana penjara paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Selanjutnya pihak kepolisian Polres Kepulauan Meranti berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum guna pelaksanaan tahap II dalam hal ini penyerahan tersangka dan barang bukti.

Terhadap kasus ini, AKBP Andi Yul mengingatkan kepada kepala desa yang lainnya untuk melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik sehingga tidak terjadi pelanggaran yang berakibat kepada persoalan hukum.

"Terhadap kasus ini jadikan pelajaran dan cerminan bagi kepala desa yang lain agar melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik sehingga tidak terjadi persoalan hukum," ingat AKBP Andi Yul.

Sementara itu mantan kepala desa yang kini ditetapkan sebagai tersangka berinisial PK dalam wawancara singkat mengaku khilaf dan menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya.

"Saya khilaf dan saya juga menyadari apa yang telah saya perbuat ini salah," ungkapnya.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) perkenalkan dua warga barunya di hadapan publik. Yakni Annas Maamun, mantan Gubernur Riau dan juga mantan Ketua DPD Golkar Riau.

Kemudian mantan Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir yang juga pernah menjadi Ketua DPW PAN Riau. Dengan demikian keduanya pun resmi 'loncat pagar' dari partai masing-masing yang pernah membesarkan sekaligus dibesarkannya ketika sama-sama berkuasa sebagai kepala daerah.

"Selamat bergabung kepada Kakak Irwan Nasir dan Kakak Annas Maamun," kata Ketua Bapilu Nasdem Riau, Dedi Haryanto, Rabu (13/10/21).

Perkenalan kedua kader baru tersebut, disampaikan melalui Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPD Partai Nasdem Riau, yang digelar sejak kemarin di salah satu hotel di Pekanbaru.

Ketika diperkenalkan, Annas dan Irwan langsung dipakaikan jaket Nasdem. Yakni oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, dan Ketua DPW Nasdem Riau, Willy Aditya.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem yang juga Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Ahmad Ali, mengatakan, bahwa Nasdem adalah tempat berkumpulnya para tokoh.

Kemudian dengan hadirnya kedua tokoh politik Riau, Annas dan Irwan diharapkan tak hanya nantinya dapat membesarkan nama Nasdem. Tetapi juga membangun Riau secara melalui sumbangsih pikirannya.

"Nasdem tempat berkumpulnya para tokoh. Sesuai dengan program kita, Indonesia memanggil, mengabdi di jalur pilitik. Harapannya memang, ketika para tokoh bergabung, elektoral partai Nasdem akan meningkat, dan memperkuat gagasan," ungkapnya.(dow)

RIAU, KUANSING - Kuasa Hukum Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau, Indra Agus Lukman, Rizki JP Poliang telah mendaftarkan pra peradilan (prapid) terkait dengan persoalan hukum kliennya.

Permohonan prapid tersebut telah didaftar di Pengadilan Negeri (PN) Teluk Kuantan pada Rabu, 13 Oktober 2021 sekira pukul 15.15 WIB. "Permohonan prapid sudah kita daftarkan," ujar Rizki melalui keterangan tertulis diterima awak media, Kamis, 14 Oktober 2021 pagi.

Prapid tersebut diajukan terkait penetapan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kegiatan Bimtek dan pembinaan bidang pertambangan serta akselerasi di Dinas ESDM Kabupaten Kuansing ke Provinsi Bangka Belitung tahun 2013-2014.

"Sehubungan dengan hal itu kami sebagai kuasa hukum sudah mengajukan permohonan prapid ke PN Teluk Kuantan," katanya.

Permohonan prapid tersebut diajukan lanjut Dia menyangkut sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap kliennya IAL oleh Kejari Kuansing. Disampaikan Rizki, adapun yang menjadi alasan hukum pengajuan praperadilan tersebut pada prinsipnya karena Dia menilai terdapat adanya cacat hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tersebut.

Hal tersebut menurutnya bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.(dow)

RIAU, DUMAI - Berharap dapat keringanan, justru Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, mengabulkan permohonan banding jaksa penuntut KPK. Mantan Walikota (Wako) Dumai Zulkifli AS tersebut melambung menjadi 5 tahun penjara, dan hal itu sesuai dengan tuntutan jaksa sebelumnya di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Kepada sejumlah awak media, Panitera Muda (Panmud) Tipikor PN Pekanbaru Rosdiana Sitorus SH MH membenarkan telah keluarnya putusan banding perkara korupsi Zul AS tersebut.

" Iya putusan banding atas nama terdakwa Zulkifli AS sudah keluar. Namun, pihaknya belum menerima petikan putusan banding dari PT Tipikor Pekanbaru," kata Rosdiana, Senin (11/10/21).

Putusan hakim PT Tipikor Pekanbaru itu, sama dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) Rikhi Benindo Maghas SH MH, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketika itu, JPU menuntut Zul AS selama 5 tahun penjara," sambungnya.

Sebelumnya, majelis hakim PN Pekanbaru yang dipimpin Lilin Herlina SH MH menjatuhkan vonis terhadap Zul AS selama 2 tahun dan 6 bulan penjara, Kamis (12/8/21) lalu. Selain hukuman penjara, Zul AS juga dikenakan hukuman membayar denda sebesar Rp250 juta. Dengan ketentuan, jika tidak dibayarkan maka dikenakan kurungan selama 2 bulan.

Majelis hakim memberikan hukuman tambahan kepada Zulkifli AS terkait pencabutan hak politiknya. Hakim mencabut hak politik mantan Wako Dumai itu selama dua tahun.

Zulkifli AS dinyatakan bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 11 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Akan tetapi atas vonis hakim itu, JPU KPK tidak menerimanya dan menyatakan banding ke PT Pekanbaru. Atas banding JPU KPK itu, hakim PT Pekanbaru mengabulkannya dan menjatuhkan vonis 5 tahun penjara.

Dakwaan JPU KPK menyebutkan, Zulkifli pada 2016 hingga 2018 melakukan suap kepada Yaya Purnomo selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Uang juga diberikan kepada Rifa Surya selaku Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik II, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II dan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus non fisik.Uang diberikan sebesar Rp100 juta, Rp250 juta, Rp200 juta dan SGD35.000.

Selain suap, JPU juga mendakwa Zulkilfli AS menerima gratifikasi sebesar Rp3.940.203.152. Uang tersebut diterimanya dari pemberian izin kepada perusahaan yang mengerjakan proyek di Kota Dumai dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Dumai.(dow)

RIAU, KUANSING - Bantuan Rumah Layak Huni (RLH) dari Provinsi Riau yang seharusnya dibangun tahun ini di Kabupaten Kuansing batal dilaksanakan.

Pembatalan tersebut dibenarkan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuansing, Agusmandar. "Iya batal," ujar Agusmandar dihubungi awak media, Jumat, 8 Oktober 2021.

Menurut Agusmandar, batalnya pembangunan RLH dari Provinsi untuk masyarakat Kuansing tersebut dikarenakan mulai dari waktu pengerjaan yang singkat dan masalah regulasi.

"Kendalanya waktu pengerjaan tidak terkejar, kemudian ada masalah regulasi," ujar Agusmandar.

Ada 60 unit RLH yang semestinya dibangun tetapi batal karena persoalan tersebut.

Meskipun batal kata Agusmandar, namun anggaran untuk pembangunan RLH ini dialihkan untuk pembangunan fasilitas umum di sejumlah kelurahan mulai semenisasi dan drainase.

"Lebih kurang Rp 3 miliar lebih anggarannya," katanya.(dow)

INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Setelah kecewa mendatangi kantor perusahaan untuk menuntut hak dan gaji tidak mendapatkan tanggapan. Kini puluhan karyawan PT.ASI kembali mendatangi kantor DPRD Inhil. Kamis (7/10/2021).

Namun, kedatangan puluhan karyawan PT. ASI (Agro Sarimas Indonesia) kembali mendapatkan hasil yang sama, kecewa karna satupun anggota DPRD Inhil dalam hal ini anggota Komisi tidak berada dikantor.

" Tentunya kita merasa sangat kecewa, karna kita sudah jauh-jauh datang kesini (Kantor DPRD Inhil,red) nyatanya satupun anggota DPRD tidak ada dikantor. Tapi hal ini, tidak akan menyurutkan upaya kita untuk mendapatkan hak yang belum dibayar perusahaan. " ungkap Syarman salah seorang karyawan PT.ASI.

Dijelaskannya, Sebelumnya. Selasa (5/10/2021) kemarin, mereka sudah mendatangi kantor perusahaan untuk menyampaikan tuntutan pembayaran gaji, THR dan BPJS Kesehatan yang belum diselesaikan perusahaan tapi belum ada jalan keluarnya karna pihak menagemen perusahaan tidak ditempat.

" Kenapa kita datangi kantor perusahaan dan kantor DPRD Inhil, karna kita sudah bosan dengan janji-janji perusahaan, karna berkali-kali melakukan kesepakatan dan pertemuan hasilnya tetap sama. Gaji kita selama 4 bulan tidak juga dibayarkan " ungkapnya dengan kesal.

Kekecewaan sama juga disampaikan, Sutrisno (Karyawan PT.ASI) diungkapnya bahwa membuat mereka kecewa adalah ketidakadilan pihak perusahaan. Karna gaji sekurity dibayarkan sementara karyawan lain tidak. Pada hal status sekurity dan karyawan lain sama, yaitu sama-sama karyawan PT.ASI.

" Kedatangan kita ke DPRD ini, untuk meminta kepada dewan menindaklanjti tuntutan kami ini, tapi hasilnya sama, anggota dewan tidak ditempat. Maka dari itu, kami meminta kepada Pemerintah dan DPRD bisa menyelesaikan permasalahan kami ini. Jika dalam waktu dekat pemerintah dan DPRD tidak bisa menyelesaikan, jangan salahkan kami akan menggelar aksi massa dengan massa besar " tegas Sutrisno mewakili karyawan PT.ASI.

Sementara, Terkait tidak adanya anggota DPRD Inhil ditempat, Salah seorang staf kantor DPRD inhil mengatakan bahwa anggota DPRD Inhil sedang melakukan dinas luar.

" Ketua lagi sakit, sedangkan anggota lain sedang tidak ditempat lagi dinas luar " ujar salah seorang staf kantor DPRD Inhil.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau, berhasil amankan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Riau berinisial SJ. Perempuan tersebut diamankan lantaran terlibat dalam jual beli narkoba jenis baru yakni berbentuk prangko.

Belakangan diketahui, aksinya itu telah dilakukan sebanyak 15 kali. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau, Brigjen Pol Robinson D.P Siregar saat temu persnya Kamis (07/10/21).

Robinson mengatakan narkoba yang dijajakan SJ merupakan narkoba jenis barubernama Bromo Dimetoksifenil 2-CB atau Lysergic acid diethylamide (LSD). Dimana perlembarnya dijual pelaku seharga Rp.100 ribu.

"Pelaku mendapatkan barang haram ini dari Jakarta dan akan diedarkan di Pekanbaru," paparnya.

Upayanya menyelundupkan narkoba sering berhasil lantaran narkoba itu berbentuk prangko dan tipis. Dimana diselundupkan dengan cara diselipkan dalam lipatan buku untuk mengelabuhi petugas. Sementara Robinson menegaskan memang narkoba jenis ini jarang ditemukan.

"Jika mengkonsumsi narkoba jenis ini, pengguna akan berhalusinasi. Tak kecil kemungkinan juga merusak fungsi otak," tandasnya.(dow)

ROKAN HULU, ROKAN IV KOTO - Harta warga Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), selamat dari aksi pencurian, namun justru pemiliknya yang terselamatkan. Nyawa Abdul Rahman (34) melayang. Ia tewas akibat ditikam pakai gunting oleh maling yang dipergoki sedang beraksi di rumahnya, Rabu (6/10/2021) sekitar pukul 03.00 WIB.

Abdul Rahman tak sekedar mempergoki, tapi juga mengejar dua maling yang sudah melarikan diri. Dari keterangan sejumlah warga, disaat mengejar, maling melakukan perlawanan lalu menikam korban menggunakan gunting. Menancap dibagian dada.

Ketika korban mengejar pelaku pencurian di rumahnya, istri korban resah karena sang suami tak kunjung kembali ke rumah. Dengan mengeng dua anaknya masih balita, istri korban meminta tolong ke tetangganya.

Ada warga yang sempat melihat, dua pria berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat melaju ke arah Ujung Batu beberapa saat setelah kejadian.

Korban yang alami luka dan sudah terkapar. Sempat dibawa ke RS Awal Bross Ujung Batu untuk mendapat pertolongan, namun nyawa korban tak terrolong akibat luka parah yang dideritanya.

Kapolres Rohul AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito yang dikonfirmasi melalui Kasat Rekrim AKP Rainly.L terkait penusukan diduga dilakukan dua pria yang mencuri di rumah korban, Kamis (6/10/2021) mengakui, tewasnya Abdul Rahman akibat luka tusukan.

"Hasil autopsi keterangan dari dokter RS Bhayangkara Polda Riau, penyebab kematian korban diduga akibat luka dibagian rusuk kiri bagian atas hingga mengenai jantung, akibat tusukan gunting," kata Kasat Reksrim di ruang kerjanya.

Dijelaskannya, saat ini personilnya masih melakukan penyelidikan dan mencari bukti bukti lain serta saksi. "Kita sudah lakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), belum ada saksi melihat saat aksi kejadian. Motifnya pelaku mencuri di rumah korban bahkan sempat mengambil HP serta dompet korvan. Karena ada maling, korban mengejar pelaku, diduga saat itu pelaku lakukan perlawanan hingga menusuk korban dengan gunting," jelas Kas Ranly. L.

Saat olah TKP sebut Kasat Reskrim lagi, ditemukan bercak darah di jalan raya sekitar 100 meter dari rumah korban, dompet dan HP korban, topi serta baju kaos yang kini masih ditelusuri milik siapa.

Kepala Desa Lubuk Bendahara Rinaldi yang ditanya terkait ada warganya meninggal dunia, akibat ditusuk gunting saat mengejar pencuri, dirinya minta pihak Kepolsian melakukan langkah-langkah agar bisa menangkap pelakunya. “Aksi pencurian seperti ini, baru pertama terjadi di desa kami, mungkin ini sudah direncanakan karena ada pos kamling (Ronda) yangbsetiap ada tamu wajib lapor selama 1 kali 24 jam. Kami berharap pelakunta cepat tertangkap dan mendapatkan hukuman setimpal,” tegas Kades Lubuk Bendahara Rinaldi.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Tiga Pimpinan Cabang dan Cabang Pembantu PT Bank Riau Kepri divonis dua tahun enam bulan penjara. Ketiganya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menerima fasilitas kredit untuk kepentingan pribadi dan berkelanjutan, sesuai dengan Pasal 49 ayat 2 UU Perbankan.

Tiga pimpinan cabang dan pimpinan cabang pembantu tersebut yakni Nur Cahya Agung Nugraha, Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir, Mayjafry, Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan, serta Hefrizal, Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan.

Selain itu, ketiga terdakwa juga dihukum membayar denda masing-masing sebesar Rp100 juta, jika tidak dibayar diganti dengan penjara selama satu bulan. Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya, yakni masing-masing selama empat tahun penjara.

Vonis ini dibacakan majelis hakim yang diketuai DR Dahlan SH MH, pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis 7 September 2021.

Majelis hakim dalam pertimbangannya, mengatakan, menolak permohonan justice Collaborator yang diajukan ketiga terdakwa, karena menurut majelis hakim tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, yang antara lain menyebutkan bahwa pemohon justice Collaborator bukan pelaku utama dan mengungkapkan keterlibatan pelaku utama. Sementara dalam fakta persidangan para terdakwa tidak ada mengungkapkan pelaku lain.

Atas putusan ini, ketiga terdakwa menyatakan pikir-pikir, sementara Jaksa Penuntut Umum Wilsariani SH MH, langsung menyatakan banding.

Sebelumnya, Tiga Pimpinan Cabang dan Pimpinan Cabang Pembantu PT Bank Riau Kepri yang disebut menerima gratifikasi fee premi asuransi kredit dari PT Global Manajement Risk, akhirnya dituntut empat tahun penjara. Sementara puluhan oknum lainnya yang juga disebut menerima fee, hingga saat ini masih berkeliaran.

Tiga pimpinan cabang dan pimpinan cabang pembantu tersebut yakni Nur Cahya Agung Nugraha, Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir, Mayjafry, Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan, serta Hefrizal, Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan.

Ketiganya dinilai Jaksa Penuntut Umum Syafril SH MH,  terbukti bersalah melanggar pasal 49 ayat 2 (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Tuntutan ini dibacakan Jaksa Penuntut Umum di hadapan majelis hakim yang diketuai DR Dahlan SH MH, pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin 27 September 2021.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya, disebutkan terdakwa Nur Cahya Agung Nugraha pada Ketika menjabat dari tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 menerima fee asuransi sebesar Rp. 119.879.875. adapun rinciannya yakni, tanggal 4 Maret 2019 sebesar Rp 11.721.700 (dari total premi bulan Januari 2019 sebesar Rp. 34.373.850 dan bulan Februari 2019 sebesar Rp. 82.843.360).

Kemudian Tanggal 1 Mei 2019 sebesar Rp 11.721.700 (dari total premi Bulan Maret 2019 sebesar Rp. 49.697.580 dan bulan April 2019 sebesar Rp. 52.151.280). Tanggal 02 Agustus 2019 sebesar Rp 23.397.000 (dari total premi bulan Juni 2019 sebesar Rp. 107.882.720 dan Bulan Juli 2019 sebesar Rp. 126.092.894). Tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp 29.886.000 (dari total premi bulan Agustus 2019 sebesar Rp 164.015.460 dan Bulan September 2019 sebesar Rp. 140.713.360).

Kemudian tanggal 03 Desember 2019 sebesar Rp8.552.000 (dari total premi bulan Oktober 2019 sebesar Rp.  62.610.300 dan Bulan November 2019 sebesar Rp. 22.908.950), tanggal 2 Maret 2020 sebesar Rp20.017.000 (dari total premi bulan Januari 2020 sebesar Rp.  172.813.500 dan Bulan Pebruari 2020 sebesar Rp. 172.813.500) dan Tanggal 3 Mei 2020 sebesar Rp 14.584.475 (dari total premi bulan Maret 2020 sebesar Rp145.884.750).

Sementara Mayjafri sejak menjabat dari tanggal 1 Mei 2018 hingga 15 Juli 2019 menerima fee asuransi dari Jamkrida melalui PT GRM sebesar Rp59.690.500. Adapun rinciannya yakni, tanggal 10 Januari 2019  memperoleh 10 persen dari premi asuransi debitur  yang memperoleh fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG) di PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Tembilahan bulan Desember 2018, dengan jumlah Debitur sebanyak 13 orang dengan nilai premi yang di debet ke rekening PT. GRM di Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Sudirman Pekanbaru, sebesar Rp.62.776.640.

Kemudian bulan Januari 2019, PT GRM mengelola 8 orang debitur, dengan nilai premi  Rp.47.170.250,-  Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya, Terdakwa menerima fee 10 %  sebesar Rp.4.717.000, Bulan Maret 2019 sebanyak 11 orang debitur, dengan nilai premi  Rp.61.041.480,-  Dan Terdakwa menerima fee 10 %  sebesar Rp.6.104.000.

Bulan April 2019, PT GRM mengelola 23 orang debitur, dengan nilai premi  Rp.92.635.250.  Terdakwa menerima fee 10 %  sebesar Rp.9.263.500. Bulan Mei 2019, PT GRM mengelola 46 orang debitur, dengan nilai premi  Rp.326.437.880. Dan Terdakwa menerima pentransferan fee yang dilakukan 2 kali, yaitu pada tanggal 3 Juni 2019 sebesar Rp.15.000.000,- dan pada taanggal 10 Juni 2019, sebesar Rp.12.644.000.

Bulan Juni 2019, PT GRM mengelola 6 orang debitur, dengan nilai premi  Rp.57.620.500. Dan Terdakwa menerima fee 10 %  sebesar Rp 5.762.000. Sementara terdakwa Hefrizal ,selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan, sejak Oktober 2018 hingga Juli 2019 saat terdakwa menjabat sebagai pimpinan cabang pembantu senapelan yakni  sebesar Rp58.837.000 dan saat terdakwa menjabat sebagai pimpinan cabang Teluk Kuantan sebesar Rp. 141.438.000.

Atas perbuatan ini, ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 49 ayat (2)  huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo pasal 64 ayat (1) KUHP.(dow)

Powered by Blogger.