INDRAGIRI HILIR, RETEH - Anggota DPRD Riau, Sulaiman prihatin dengan kondisi jembatan yang ada di Pulau Kijang, Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri.

Jembatan tua dengan kondisi sudah tak layak lagi dilewati itu, baru-baru ini memakan korban. Mobil pick up bermuatan ratusan ayam potong tercebur ke sungai. Lantai kayu jembatan tak kuat menahan, lalu rubuh. Sslain itu, ayam-ayam potong yang ada di dalam keranjang pun mati, kecuali dua ekor yang masih hidup.

"Kita sangat prihatin, karena memang jembatan ini sudah sering diusulkan perbaikannya. Tapi tak juga diperbaiki," kata Sulaiman, politisi PAN dari Daerah Pemilihan (Dapil) Indragiri Hilir, Senin (25/10/21).

Sulaiman menyatakan usulan untuk perbaikan jembatan kayu itu sudah pernah waktu dirinya menjadi anggota DPRD Indragiri Hilir, beberapa tahun lalu. Keterbatasan anggaran menjadi alasan, perbaikan belum bisa dilakukan.

Menurut Sulaiman lagi, untuk menghindari jatuhnya korban berikutnya, Pemkab melalui instansi terlait diminta tak lagi menunda pembangunan jembatan secara permanen. Peran Pemprov Riau juga sangat diharapkan melalui dana hibah.

Hal itu penting diindahkan, karena jembatan ini merupakan akses satu-satunya melewati di daerah tersebut.

"Kalau cuma diperbaiki, nanti khawatirnya rusak lagi. Sementara inikan akses penting bagi warga," ujar Sulaiman lagi.(dow)

INDRAGIRI HULU, RENGAT - Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mendeteksi adanya HIV di Inhu, dimana terdapat 86 kasus HIV yang terdeteksi dengan kasus terbanyak di Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Inhu. Hal ini terungkap dalam audensi Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi Riau dengan Bupati Inhu.

"Saat ini di Indragiri Hulu terdapat 86 kasus HIV yang terdeteksi dengan kasus terbanyak di Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida dan di kabupaten Indragiri Hulu juga terdapat lima Puskesmas yang memberikan pelayanan Tes VCT gratis," ujar Elis Julinarti Kadiskes Inhu dalam audensi Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi Riau dengan Bupati Inhu.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Indragiri Hulu Rezita Meylani Yopi mengaku prihatin dengan kasus HIV/AIDS yang ada di Inhu dan mendukung Program yang dilakukan Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi Riau untuk mencegah dan menanggulangi penularan HIV/AIDS di Provinsi Riau khususnya Kabupaten Inhu.

Sementara itu, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Riau, dr Sri Suryaningsih bersama pengelola program, Helmi Yardi yang bersilaturahmi dengan Bupati Indragiri hulu, Rezita Meylani Yopi, Senin (25/10/21) diruang kerjanya menjelaskan mengenai virus HIV/AIDS.

"HIV/AIDS paling banyak diderita oleh ibu rumah tangga karena prilaku seksual pasangannya. Oleh karena itu banyak program yang sudah dijalankan oleh KPA Riau seperti pemeriksaan HIV/AIDS melalui VCT yang rutin dilakukan dan melakukan sosialisasi mengenai virus tersebut," ungkap dr Sri Suryaningsih Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Riau.

Di akhir kunjungan, Sri Suryaningsih meminta kepada Bupati Rezita yang didampingi kepala Dinas Kesehatan Inhu, Elis Julinarti dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Inhu, Jawalter Situmorang, untuk membantu pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang beresiko tertular HIV/AIDS untuk jangan takut memeriksakan diri ke Puskesmas agar cepat ditanggulangi dan dicegah penularannya.(dow)

RIAU, ROKAN HILIR - Baru sebulan lebih menghirup udara segar, Mantan Gubernur Riau, Annas Maamun kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan politisi partai Golkar tersebut diduga terlibat suap pengesahaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Provinsi Riau tahun 2014 dan RAPBD Riau 2015.

Saat menjabat sebagai Gubernur Riau, ia diduga memberikan suap ke anggota DPRD Riau terkait pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Riau 2014 dan RAPBD Riau Tahun 2015.

Dua mantan anggota DPRD Johar Firdaus dan Suparman akan dipanggil KPK.

Johar Firdaus diagendakan akan diperiksa pada 26 Oktober 2021 sedangkan Suparman pada 27 Oktober 2021 di Mapolda Riau.

"lya, keduanya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saks," ucap Jubir KPK, Ali Fikri, Kamis, 21 Oktober 2021.

Diketahui dalam kasus suap Rp1 miliar lebih sebagai uang ketuk palu ini, KPK juga menjerat mantan anggota DPRD Riau lainnya, Ahmad Kirjauhari dan Ricky Hariansyah.

Annas Maamun ketika itu terlibat kasus korupsi alih fungsi hutan Riau. Pada Oktober 2019 lalu, dia mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo dengan pengurangan masa hukuman.

Pada 21 September 2020, Annas Maamun dikeluarkan dari sel tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Setelah bebas, Annas Maamun ternyata kembali melanjutkan kiprah politiknya. Mantan Bupati Rokan Hilir itu resmi bergabung ke Partai NasDem pada Rabu, 13 Oktober 2021 kemarin.(dow)

KAMPAR, BANGKINANG - Kapolres Kampar, AKBP Rido Purba membentak wartawan saat liputan penemuan mayat di jalan Purwosari Ujung, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Jumat, 22 Oktober 2021 sekira pukul 21.35 WIB.

Reaksi berlebihan dari Kapolres Kampar sangat disesalkan kalangan wartawan. Sikap Kapolres Kampar dinilai tidak humanis sesuai program Presisi yang digaungkan Polri.

Menanggapi hal ini, Kapolres Kampar melalui Kasubag Humas Polres Kampar AKP Deni Yusra, menyampaikan klarifikasi peristiwa tersebut.

"Benar, saya ke TKP penemuan mayat di Siak Hulu pada Jumat malam," tulis AKP Deni keterangan tertulisnya, Sabtu, 23 Oktober 2021.

Menurut Deni, Ketika Kapolres tiba di lokasi, banyak warga berkerumun di sekitar TKP menghalangi petugas dan ambulans untuk lewat.

Sehingga, Kapolres berinisiatif menghalau masyarakat yang bergerombol menjauh dari TKP. Hal itu dilakukan agar tidak mengganggu petugas kepolisian dan petugas medis yang tengah bekerja.

"Ketika itu ada yang mengaku dari media dan tidak mau menyingkir dari TKP, dengan alasan meliput berita," terangnya.

Selanjutnya Kapolres menyampaikan, "Silahkan meliput tapi jangan ganggu TKP dan jangan ganggu petugas bekerja."

"TKP bisa rusak apabila banyak orang yang mendekati atau keluar masuk, sehingga menyulitkan petugas dalam identifikasi. Demikian kronologinya, semoga rekan-rekan media bisa memakluminya," AKP Deni Yusra menambahkan.

Seorang Jurnalis Televisi, Dermawan menyebutkan wartawan mengambil gambar mayat diidentifikasi Polres Kampar sebenarnya masih jauh dari garis polisi (Police Line).

Kapolres yang baru datang bersama rombongan merasa risih dengan warga berbondong-bondong ingin melihat proses identifikasi.

Tiba-tiba ada seorang wartawan online mengambil foto Kapolres Kampar, AKBP Rido Purba saat mau masuk ke TKP identifikasi.

Sontak AKBP Rido Purba marah-marah kepada wartawan yang memfoto dirinya.

"Yang foto saya ke sini, kau tak ada etika, kau foto orang tak izin dulu," ucapnya, sambil marah-marah.

Tak sampai di situ, saat wartawan televisi nasional ingin mengambil gambar dan minta izin, Kapolres Kampar kembali marah.

"Kalian saja yang identifikasi ya."

Merasa kesal, wartawan online Riko dan wartawan televisi nasional Dermawan pergi meninggalkan lokasi.(dow)

PEKANBARU, SUKAJADI - Pemerintah Kota Pekanbaru kembali melakukan rotasi dan pelantikan terhadap pejabat tinggi pratama atau setingkat esselon II. Acara pelantikan itu dilaksanakan di Komplek Perkantoran Tenayan Raya, Kamis(21/10/2021).

Pelantikan itu dipimpin langsung Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi SSi. Ada tujuh pejabat esselon II yang menjabat posisi baru. Tujuh orang itu di antaranya, Syoffaizal MSi yang sebelumnya menjabat di BPKAD dipercaya sebagai Asisten 1 mengantikan Azwan MSi. Sedangkan Azwan menjabat sebagai Kepala Balitbang.

Kemudian Mahyuddin sebelumnya menjabat Kadis Sosial dipercaya sebagai (Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan) dan posisinya digantikan Idrus yang sebelumnya menjabat Kadis UMKM Koperasi. Lalu Masriah dipercaya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengantikan Nur Faisal yang pensiun, Masykur Tarmizi dipercaya sebagai Asisten Administrasi Umum Sekdako Pekanbaru dan yang terakhir Ardahni dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekdako Pekanbaru yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis Perkim.

Dalam pelantikan itu Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT juga menunjuk Yulianis sebagai Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Pekanbaru, Wahyu Idris sebagai Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru serta Indra Pomi Nasution sebagai Plt Kepala Dinas Perkim Kota Pekanbaru.

Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi SSi dalam sambutannnya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang telah dilantik. Selain itu, setelah diberikan amanah supaya bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya.

"Saya ucapkan selamat kepada pejabat yang sudah dilantik. Dan diharapkan amanah yang diberikan merupakan tugas yang berat dan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, Karena semua tugas yang telah dilakukan ini akan diminta pertangungjawabannya, baik di dunia apalagi diakherat kelak," ujar Ayat.

Dijelaskan Ayat, ia juga mengucapkan terima kasih kepada pejabat yang lama mengabdi di lingkungan Pemko Pekanbaru ini."Selamat kepada pejabat yang baru dalam mengemban tugas. Sebaliknya, pejabat yang lama, diucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama ini," tutur Ayat. Lanjut Ayat, ia juga mengingatkan kepada pejabat yang dirotasi supaya bisa menjadi pelayan bagi masyarakat."Semoga pejabat bisa amanah dan bisa menjadi pelayan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, berbuatlah hal yang membuat masyarakat nyaman dan senang," harap Ayat.

Dalam pelantikan itu, turut juga dihadiri Sekdako Pekanbaru HM Jamil MSi, Asisten II Elsyabrina, Kadisdik Ismardi Ilyas, Kasatpol PP Iwan Simatupang serta beberapa orang tamu lainnya. Sementara itu, dalam pelantikan ini, pihak penyelengara tetap menerapkan prokes kesehatan secara ketat.(dow)

ROKAN HULU, TAMBUSAI - Polres Rokan Hulu bekuk Kepala Desa Rokan Timur, berinisial SS, Selasa (19/10/21) kemarin. Bukan hanya dia, turut diamankan Kaur Tata Usaha desa tersebut berinisial S. Keduanya diamankan lantaran memungut biaya dalam pengurusan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dari masyarakat.

Dijelaskan Kapolres Rohul, AKBP Eko Wimpiyanto dalam temu persnya, keduanya berhasil ditangkap karena adanya keluhan dan aduan dari warga terkait pungutan tersebut. Dimana setiap pembuatan warga dimintai uang sebanyak Rp.2 juta oleh pelaku.

"Kita tangkap keduanya di kator desa Rokan Timur, Selasa (19/10/21) sore kemarin," ujarnya.

Kata Eko, dari tangan dua pelaku, pihaknya berhasil menyita uang tunai senilai Rp 20 juta untuk biaya pengurusan 10 Persil SKRT dan SKGR tadi.

"Saat ini masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," terangnya.

Para pelaku kini terancam pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 KUH-Pidana ancaman hukuman paling singkat 4 tahun paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta paling banyak Rp1 miliar.(dow)

RIAU, PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang membelit sejumlah nama di jajaran Bank Riau Kepri (BRK) ke pihak penegak hukum.

SF Haryanto berharap kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Bank BUMD Cabang Bangkinang dalam pembelian lahan sawit di Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kampar ini bisa diusut dengan tuntas.

"Karena ini sudah masuk ke ranah hukum, maka kita serahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum," SF Hariyanto saat dimintai tanggapan terkait adanya salah seorang pejabat di BRK yang juga masuk dalam lingkaran dugaan rasuah itu, Jumat (22/10/21).


Seperti diketahui, saat Jaksa pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kampar telah merampungkan pemeriksaan saksi-saksi perkara dugaan korupsi di Bank Daerah Cabang Bangkinang. Dari belasan saksi yang diperiksa, terdapat nama Fajar Restu Febriansyah, Pimpinan Divisi Hukum Bank BUMD di Riau.

Pengusutan perkara itu masih dalam penyelidikan. Dalam tahap ini, Jaksa berupaya mencari peristiwa pidana dalam perkara itu. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dalam rangka pengumpulan alat bukti.


Belasan saksi itu berasal dari pihak bank maupun kreditur. Salah satunya adalah Fajar Restu Febriansyah. Saat dugaan rasuah terjadi, bakal calon Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK itu, menjabat selaku Kepala Cabang (Kacab) Bangkinang.

Meski begitu, mantan pejabat Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut berharap kasus ini tidak membuat performa BRK sebagai bank milik pemerintah daerah di Riau menjadi terdampak. Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada jajaran direksi BRK agar fokus bekerja guna meningkatkan pemasukan di bank kebanggaan masyarakat Riau Kepri tersebut.

"Bank Riau Kepri harus tetap berjalan, kalau ada yang bermasalah dengan penegak hukum, silahkan itu dipertanggungjawabkan semua apa yang sudah dilakukannya," ujarnya.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengingatkan kepada Dirut Bank Riau Kepri, Andi Buchori agar mengevaluasi seluruh jajarannya. Sebab pihaknya tidak ingin ada orang-orang bermasalah yang duduk di jajaran direksi BRK.

"Kita berharap pimpinan Bank Riau Kepri bisa melakukan pembenahan, supaya kedepan tidak terjadi lagi, jadikan ini sebagai pengalaman buruk, untuk perbaikan bank riau Kepri agar kedepan lebih baik lagi, apalagi sekarang kan sedang gencar-gencarnya menuju syariah," katanya.

Selain itu Husaimi juga yakin bahwa dalam penunjukan seseorang pada posisi jabatan tertentu tentu sudah melalui tahapan yang panjang. Termasuk menelusuri rekam jejak orang tersebut, sehingga dikemudian hari tidak lagi ditemukan ada pejabat yang bermasalah duduk di posisi penting pada bank BUMD ini.

"OJK pasti kan lebih tau rekam jejaknya, jadi kita tetap kedepankan praduga tak bersalah, kita yakinkan ke OJK untuk mengkaji itu," katanya.(dow)

RIAU, KUANSING - Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar tunjuk Wakil Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Ambi, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing.

Penunjukan tersebut dikeluarkan pasca ditahannya Bupati Kuansing melalui operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) kebun sawit di wilayahnya. Andi Putra sendiri meripakan anak sulung dari mantan Bupati Kuansing, Sukarmis.

"Sudah, wakil bupatinya jadi Plt," kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Setdaprov Riau, Firdaus, Rabu (20/10/21).

Surat penunjukan tersebut tertuang dalam dalam surat Nomor: 130/PEM-OTDA/2779 perihal pelaksana tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah.

Perihal penunjukan Wabup Kuansing guna kelancaran penyelenggara pemerintahan di negeri pacu jalur tersebut. Tugas itu diantaranya, melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Kuansing sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Penunjukan Plt Bupati Kuansing itu juga diatur dalam undang-undang. Apabila kepala daerah berhalangan, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah," papar Firdaus.(dow)

KUANSING, TELUK KUANTAN - Sedikitnya 8 orang diamankan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perizinan perkebunan di wilayah Kuansing. Diantara 8 orang tersebut salah satunya adalah Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra.

“Informasi yang kami terima, terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah terkait dengan perijinan perkebunan. Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut,” ujar Jubir KPK, Ali Fikri kepada media, Selasa (19/10/21).

Ali juga membenarka bahwa Andi Putra yang merupakan orang nomor satu di Kuansing itu turut diamankan pihaknya. Mereka ditangkap pada Senin (18/10/21) kemarin.

“Iya, KPK mengamankan beberapa pihak, sejauh ini ada sekitar 8 orang. Diantaranya benar, Bupati Kuansing, ajudan dan beberapa pihak swasta,” tambahnya.

Saat ini sejumlah orang tadi saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Mapolda Riau.

Sedangkan, sejumlah petugas KPK tengah melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Kuantan Kuansing di Komplek Perkantoran Pemkab Kuansing di Teluk Kuantan. Giat tersebut dikawal sejumlah petugas polisi dengan beratribut lengkap.

Selain menggeledah ruang kerja Bupati Kuansing Andi Putra, penyidik KPK juga menggeledah rumah pribadi Bupati Andi Putra di Desa Koto, Kuantan Tengah. Sampai saat ini proses penggeledahan masih berlangsung di bawah kawalan ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap.(dow)

KEP MERANTI, SELAT PANJANG - Mantan kepala desa (Kades) Baran Melintang, Kecamatan Pulau Merbau berinisial PK (35) bersama bendahara desa berinisial SU (28) ditangkap aparat kepolisian.

Mereka ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari dana desa yang mengakibatkan kerugian mencapai ratusan juta.

Dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada Selasa (19/10/2021), Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Andi Yul Lapawesean Tendri Guling SIk MH didampingi Wakapolres, Kompol Robet Arizal, Kepala Satuan Reserse Kriminal, AKP Prihadi Tri Saputra SH dan Kasubbag Humas AKP Marianto Efendi menjelaskan adanya dugaan korupsi itu berdasarkan informasi dan laporan masyarakat terkait pengelolaan keuangan dana desa tahun 2018 dengan total Rp1,597.769.000.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang sangat panjang yang dilakukan oleh unit Tipikor Satreskrim Polres Kepulauan Meranti, ditemukan adanya pembuatan nota pertanggung jawaban keuangan bodong uang dibuat oleh bendahara berdasarkan perintah kepala desa dengan menggunakan cap penyedia yang dibuat sendiri tanpa sepengetahuan penyedia yang nilainya disesuaikan dengan APBDesa tahun 2018.

Dimana ada sejumlah modus yang dilakukan diantaranya belanja fiktif, Mark Up pembelian sejumlah barang dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

"Setelah mendapatkan informasi awal dari masyarakat adanya dugaan korupsi dan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang sangat panjang kita dapati bahwa pembuatan nota pertanggung jawaban di dalam dokumen surat pertanggungjawaban keuangan nya penggunaan dan jasa tersebut adanya modus, diantaranya belanja fiktif fotocopy, upah pelaksana kegiatan di desa yang tidak dibayarkan, pemahalan harga pembelian infocus, laptop, printer, ambulans laut dan pembangunan sarana air bersih dan lain-lain. Selain itu tidak sesuainya spesifikasi barang berupa belanja operasional kantor, pembuatan peta desa dan pemahaman harga terhadap pekerjaan pembangunan Jalan Sungai anak Baran," ungkap AKBP Andi Yul.

Dikatakan Kapolres, terhadap adanya penyalahgunaan anggaran desa ini, pihak Inspektorat Daerah Kepulauan Meranti sudah melakukan audit dan ditemukan adanya potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp208,405,636, namun yang bersangkutan dalam hal ini kepala desa dan bendahara tidak melakukan tindak lanjut yang direkomendasikan.

"Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat dalam hal pengembalian kerugian negara tidak dilakukan oleh yang bersangkutan selama 60 hari kerja terhitung sejak laporan hasil audit diterima sehingga pada tanggal 18 Maret 2021 penyidik menerbitkan laporan polisi untuk dilakukan proses penyidikan," ujarnya.

Selanjutnya dalam proses penyidikan, dilakukan Asset Recovery terhadap tersangka, dimana uang tersebut digunakan oleh tersangka untuk kepentingan sehari-hari dan dibelikan tanah pada tahun 2019 seluas 17250 M² yang berlokasi di Dusun 1 Desa Baran Melintang, Kecamatan Pulau Merbau.

"Terhadap lahan yang dibeli tersangka sudah kita lakukan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi, dan sudah ada penetapan sita dari Pengadilan Negeri," ungkap Kapolres.

Barang bukti yang diamankan diantaranya satu rangkap SPJ kegiatan sumber dana ADD tahun 2018, satu rangkap SPJ kegiatan sumber dana DDS tahun 2018, satu rangkap SPJ sumber dana Bankeu 2018, satu rangkap proposal kegiatan sumber dana ADD tahun 2018, satu rangkap proposal sumber DDS tahun 2018, satu rangkap proposal sumber Bankeu tahun 2018 dan 12 cap penyedia bodong.

Adapun pasal yang disangkakan pada kedua tersangka yakni Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman adalah minimal paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana penjara paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Selanjutnya pihak kepolisian Polres Kepulauan Meranti berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum guna pelaksanaan tahap II dalam hal ini penyerahan tersangka dan barang bukti.

Terhadap kasus ini, AKBP Andi Yul mengingatkan kepada kepala desa yang lainnya untuk melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik sehingga tidak terjadi pelanggaran yang berakibat kepada persoalan hukum.

"Terhadap kasus ini jadikan pelajaran dan cerminan bagi kepala desa yang lain agar melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik sehingga tidak terjadi persoalan hukum," ingat AKBP Andi Yul.

Sementara itu mantan kepala desa yang kini ditetapkan sebagai tersangka berinisial PK dalam wawancara singkat mengaku khilaf dan menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya.

"Saya khilaf dan saya juga menyadari apa yang telah saya perbuat ini salah," ungkapnya.(dow)

Powered by Blogger.