BERITA RIAU, ROKAN HULU - Adanya dugaan kecurangan
Pilkada Rokan Hulu yang di laksanakan pada tanggal 9 Desember yang lalu, ratusan massa yang menamanakan diri Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD), kabupaten Rokan Hulu mengadakan aksi damai di Depan Kantor Panwas Rokan Hulu (Rohul), Selasa (15/12).
Para pengunjung rasa ini meminta
Panwas Rohul bisa bekerja secara selektif dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta taat pada uud yang berlaku. Tak berselang lama massa aksi berorasi di depan Kantor pamwas kabupaten rokan hulu pertemuan dengan ketua panwas yang dimediaasi oleh Kapolers Rokan Hulu akhirnya bisa dilakukan.
Koordinator lapangan (korlap), Fadli meminta panwas rohul jangan 'masuk angin' dengan adanya dugaan money politik di beberapa daerah di kabupaten Rokan Hulu
'Dan jangan takut menegakkan UU, kalau memang itu salah katakan salah', ujarnya.
Dalam dialognya Fadli sempat berdebat dengan para Anggota Panwaslu Rohul di tengah teriknya panas matahari, di depan kantor panwas rokan hulu dengan ketua panwas Hidayati, yang di dampingi oleh Gummer Siregar.
Keduanya menjelaskan kronologis kejadian seperti yang ditanyakan pengunjuk rasa, 'kalau dua peristiwa yang dilaporkan baik di Kabun dan Bonai Darussalam tidak ada pelanggaran pidananya, sebab yang memberikan uang itu tidak terdaftar dalam tim sukses calon bupati jadi bagamana kita menindaknya lanjutinnya sedangkan tindakkan pidana tak ada', ujarnya.
Ditambahkanya, terrkait laporan praktek money politik di Kabun sudah kita lakukan kajian dengan sentra Gakkumdu, terdiri dari unsur Kejaksaan dan Polri, namun setelah dilakukan chek and rechek, kita tidak temukan di sana adanya pelanggaran pidana," terang Ketua Panwas Rohul Hidayati.
Dan jika nanti memang ada bukti kuat yang didapatkan dan ada pelanggaran di situ tentu akan kita berikan rekomedasi agar nanti dilakukan pemilihan ulang di beberapa desa yang di anggap telah terjadi kecurangan', ujarnya.
'Setelah mendapatkan penjelasan dari masing-masing anggota
Panwaslu tersebut, namun massa aksi mengancam akan melaporkan permasalahan ini ke Panwas Provinsi dan Pusat', ujar Korlap aksi.
Dengan rasa kecewa massa aksi meninggalkan kantor panwas rokan hulu menuju ke taman kota
Di tempat terpisah kapolres rohul AKBP Pitoyo Agung Yuwono ditanyai terkait banyaknya anggota polres dan brimob yang diturunkan dalam mengamankan aksi demo ini. dirinya mengaku kalau ini adalah bentuk pengamanan yang diarahkan oleh Polda Riau dimana jajaran kepolisan harus menjaga mulai dari tahap pemiliham sampai tahap selesainya keptisan dari KPUD nantinya, bukan berarti ini dalam setuasi genting tapi memang inilah presedurnya dan tidak ada yang berlebihan semua sesuai SOP yang ada",ujarnya.(kim)
Post a Comment