RIAU, PEKANBARU - Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau Darusman mengatakan jikapun ada wacana sejumlah BUMD meminta penambahan modal usahanya ke Pemprov Riau, menurutnya tidak mudah karena untuk penyertaan modal harus dilakukan dengan penuh kajian.
"Untuk penyertaan modal itu harus melalui persetujuan Dewan, dan harus ada kajian yang jelas untuk fokus bisnisnya," ujar Darusman kepada Wartawan Rabu (20/12/2017).
Darusman menambahkan, untuk tahun 2018 belum ada penyertaan modal atau penambahan modal terhadap BUMD Riau. Karena yang ditekankan saat ini fokus terhadap perbaikan kinerja masing-masing Badan Usaha yang dibiayai uang Pemerintah dari rakyat tersebut.
"Jadi jangan dulu cerita penambahan modal. Sekarang ini bagaimana untuk memperbaiki kinerja. Dan mencari peluang bisnis yang tepat, sehingga kontribusi besar kepada pemilik saham,"ujar Darusman.
Pemprov Riau sendiri lanjut Darusman punya catatan khusus terhadap seluruh kinerja BUMD di Riau. Itu akan menjadi bahan evaluasi sendiri untuk perbaikan kinerja 2018 nanti.
"Selain deviden, kinerja mereka perlu menjadi catatan evaluasi. Karena selama ini begitu lambat," katanya.
Darusman menjelaskan, secara umum Pemprov Riau hanya ingin deviden BUMD meningkat sehingga banyak berikan pendapat bagi daerah. Ini lumrah, dan menjadi tujuan utama berdiri BUMD.
Namun dalam pelaksanaannya, memang diakuinya upaya peningkatan deviden itu butuh kerja keras. Sebab itu sejalan dengan perbaikan kinerja di internal perusahaan.
Diantara upaya yang bisa dilakukan oleh Pemprov Riau, hanya memberikan dukungan terhadap pengembangan bisnis. Dalam situasi ini, sangat memungkinkan bagi BUMD untuk mengembangkan kerjasama dengan swasta.
"Fokus bisnis mereka tetap utama, tapi bagaimanapun jika ada peluang lain tetap juga harus ditangkap BUMD sebagai peluang usaha," jelasnya.
Darusman juga mengatakan, masalah yang kini dihadapi BUMD kinerja yang lambat, membuat pengembangan usaha lambat. Masalah ini kata dia sangat berkaitan dengan budaya di internal perusahaan itu.
"Perlu dilakuka penekanan perbaikan kinerja kedepan. Endingnya, pasti pada hasil yang dicapai. Kita menyadari memang semua itu tidak mudah, tapi mau atau tidak itu harus dilakukan," sambungnya.
Untuk penyertaan modal sendiri terhadap 7 BUMD Riau sejak berdiri sudah mencapai diatas Rp1 Triliun. Namun sayangnya secara keseluruhan kontribusi melalui dividen untuk Riau sendiri pulang modal saja belum.
Hingga tahun 2016 sebagaimana tercatat dividen yang diterima Pemprov Riau baru sedikit diatas setengah Triliun. Artinya baru setengah modal yang digelontorkan kembali. Padahal BUMD ini sudah lama berdirinya.
Seperti misalnya Riau Investment Corporate (RIC) setiap tahunnya hanya memberikan kontribusi bagi daerah Rp15 Miliar lebih sejak berdirinya 2007 silam. Padahal modal yang digelontorkan Pemprov untuk RIC mencapai Rp200 Miliar.
Tahun 2017 sendiri RIC hanya memberikan target untuk dividen bagi pemegang saham Pemprov Riau hanya Rp7,783 Miliar. Padahal perusahaan ini konsentrasi Bisnis Pembangkit Listrik, Batubara, Angkutan Penyeberangan dan Perdagangan serta Properti.
Direktur Operasional PT Riau Investment Corporate (RIC) Adel Gunawan mengatakan pihaknya sudah lama tidak menerima suntikan modal lagi dari Pemprov dan menurutnya RIC sudah mengembangkan usahanya dengan mandiri.
"Kami tidak ada mengajukan penambahan modal dan terakhir penambahan modal sudah lama. Kami mengembangkan yang ada saat ini, "ujar Adel.
Untuk 2018 mendatang, lanjut Adel, RIC punya target kerja yang lebih baik dan mencari potensi bisnis lainnya. Bahkan Ia juga menyebutkan dividen yang akan diberikan kepada Pemegang Saham juga akan meningkat.(dow)
Post a Comment