Ironis, Sepanjang 2015 BRK Habiskan Beban Operasional Hampir Rp 1,5 Triliun

RIAU, PEKANBARU - Sepanjang 2015, Bank Riau Kepri sudah mengeluarkan beban operasional yang besar. Hampir Rp. 1,5 Triliun, Bank kebanggaan masyarakat Riau ini habiskan uang dalam pengelolaannya dan bahkan tidak sesuai dengan kinerja yang dicapai. Sehingga bisa dikatakan Bank Riau Kepri gagal dalam meningkatkan efisiensi kinerja terutama terkait beban operasional.

Menara Dang Merdu, Bank Riau Kepri

Menurut Ekonom, Putra Budi. "pengeluaran biaya operasional yang tinggi tidak menjadi masalah jika diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang tinggi. Tapi BRK kan tidak, sudah biaya operasionalnya tinggi pertumbuhan pendapatannya pun turun", ungkapnya Rabu (20/4).

Tahun 2015, PT Bank Riau Kepri mencatatkan laba bersih Rp 297,99 Miliar. Jika dibandingkan dengan perolehan 2014 pada posisi Rp 500,57 miliar, maka laba bersih Bank Riau Kepri menurun 40,4 persen.

Padahal tantangan Bank Riau Kepri kedepannya adalah berkurangnya dana pemda di perbankan daerah ini pasca penetapan PMK 235. 

“Oleh karena itu, BRK harus mampu mencari pengganti sebagian dana daerah yang akan lepas. Dari sisi kredit, BRK juga harus mampu masuk ke pasar umum, dan tidak lagi tergantung pada kredit untuk PNS. Bukannya sibuk roadshow (keliling,red) seremonial. Apalah itu, inikan uang masyarakat kalau Bank ini bangkrut siapa yang bertanggung-jawab?,'”ujarnya lagi.

(baca juga : Kinerja Memburuk, Laba Bank Riau Kepri Triwulan I Minus)

Dari sisi penghimpunan Dana Pihak ketiga (DPK), Bank Riau Kepri mencatatkan penurunan di sektor pemerintah daerah dan simpanan berjangka. Sektor Pemda turun dari Rp 5,37 Triliun menjadi Rp 1,7 triliun, sementara simpanan berjangka turun dari Rp5,5 triliun menjadi Rp 4,87 triliun. Begitu juga dengan giro turun dari Rp 7,09 triliun menjadi Rp 3,332 triliun.

Mengutip pernyataan Dirjen Perimbangan Keuangan, DR. Budiarso Teguh Widodo dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan PMK 235 beberapa pekan lalu (14/4), di Batam. 

Budiarso menjelaskan. "bahwa kriteria daerah yang terkena konversi adalah : daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan pemda di Bank dalam jumlah tidak wajar".

Posisi Kas Tidak wajar adalah selisih lebih posisi kas dan setara kas setelah dikurangi dengan belanja operasi dan 30% (tiga puluh persen) belanja modal 3 (tiga) bulan berikutnya, dan berada di atas rata-rata nasional serta rasionya terhadap penerimaan DAU mencapai di atas 100%.

Tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan PMK 235 tahun 2015 sendiri adalah untuk mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien, dan efektif; Mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu untuk mempercepat pembangunan di daerah, mengurangi uang kas dan/atau simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah yang wajar.(dow)