Riau Citizen

ROKAN HULU, BANGUN PURBA - Sebagai langkah preventif, untuk mencegah terjadi kenakalan generasi muda atau pengaruh peredaran narkoba, termasuk Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan,  Pengurus Dewan Pimpinan Cabng Partai (DPC) PDI-P Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), menggelar Banteng Festival Music Rohul 2016. 

Kegiatan tersebut digelar di Taman Kota Pasir Pangaraian, Sabtu (30/4). Tampak hadir dalam kegiatan itu, Anggota DPRD Provinsi Riau, Rusli Ahmad, Wakil Ketua DPRD Rohul, Hardi Chandra, Anggota DPRD Rohul, Sumartini, jajaran Pengurus DPC PDI-P Kabupaten, para pengurus ranting, ratusan kader PDI-P, Kapalres Rohul AKBP Pitoyo Agung Yuwono yang diwakili Paur Humas Efendi Lupino, Tim Penilai dari Dinas Kebudayan Pariwisata (Disbudpar) Rohul serta puluhan group band yang ikut bertanding dan lainya.

Disampaikan, Anggota DPRD Provinsi Riau yang juga Wakil Ketua  PDI-Perjuangan Provinsi Riau, Rusli Ahmad,  kegiatan ini digelar seluruh pengurus DPC PDI-P se  Indonesia, jadi kesempatan bagi putra/i, khususnya  Rohul termasuk di Provinsi Riau untuk menyalurkan bakatnya dan menunjukkan kebolehan dan ketrampilannya.

"Sebab pemenangnya nanti kalau lolos tingkat kabupaten/kota akan dibawa ke tingkat Provinsi, kemudian pemenang tingkat provinsi akan dipertandingkan tingkat pusat, ini kemungkin pesertanya, nanti bisa berjumpa dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,  karena kegiatan dilaksanakan secara nasional," bebernya. 

Dirinya meminta supayaA tim penilai dalam pertandingan ini, supaya bisa melakukan penilaian dengan sebaik-baiknya, sehingga pemenangnya benar-benar menampilkan yang terbaik. "Ini ajang untuk memunculkan kreatifitas masing-masing, sehingga dampak negatif dari pergaulan generasi muda di zaman sekarang bisa diminimalisir," tuturnya.

Sedangkan, Ketua DPC PDI-P Rohul, Hardi Chandra, mengatakan ini panggung ini untuk anak-anak generai muda di Rohul, jadi tunjukkan potensi dan  kemampuan masing-masing di atas pentas.

"Untuk yang mendaftar pada ivent ini sebanyak  22 group band, kita digelar 1 hari, nanti bagi pemenang akan diberikan piala bergilir, paiala tetap, termasuk uang pembinaan, bahkan mereka para pemenang akan menjadi binaan-binaan kita yang kita bawa ke tingkat Provinsi dan pusat", ujarnya.(dow/kim)

ROKAN HULU, BANGUN PURBA - Pimpinan Satuan Kerja (Satker) di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) supaya jangan mengakomodir jika ada oknum Tim Sukses (Timses) yang mengajukan paket proyek, baik sifatnya tender ataupun Penunjukkan Langsung (PL).

Informasi ini disampaikan, Mantan Ketua Kamar Industri dan Dagang Indonesia (Kadin) Kabupaten Rohul, H. Syarkawi, diamini, Ketua Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), Zainal, Panglimo Porang Dubalang Rohul,  Masril J dan Aktifis Rohul, Agusman Nasution. 

"Baik paket tender maupun PL, itu sudah ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya, kita tidak ingin, kepemimpinan pak Suparman-Sukiman (Bupati-Wakil Bupati Rohul), dirusak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Syarkawi  di Kota Pasir Pangaraian, Jumat (29/4)

Mendengar informasi itu ada pekerjaan oknum yang tidak bertanggung jawab,  H. Syarkawi, berjanji akan menyampaikan hal ini kepada Bupati-Wakil Bupati Rohul. "Pemkab Rohul harus melakukan penataan dengan baik, sehingga pelayanan terhadap masyarakat itu, bisa berjalan dengan maksimal. Jika ada hal-hal seperti itu silahkan rekam, apalagi itu sempat mengancam-ancam," tukasnya.

Kemudian, Masril J, menyarankan kalau mau memperjuangkan rakyat, turunlah ke bawah, melalui musrenbang desa, kecamatan, sampai ke DPRD, janganlah memaksanakan kehendak, sehingga membuat para pimpinan Satker tidak nyaman bekerja.  "Turunlah ke desa-desa, ajukan kebutuhan rakyat itu,  melalui Musrenbang desa, itu malah bagus, sehingga itu benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat," cetusnya. 

Dirinya, berharap dalam kepemimpinan Suparman-Sukiman itu, bisa berjalan dengan baik, sehingga tercipta clean and good governance. " Inti seluruh lapisan masyarakat Rohul punya hak yang sama, kemudian timses harus bersatu padu dalam mendukung program pak Suparman-Sukiman," tuntasnya diiyakan H. Sarkawi, SE.(dow/kim)

ROKAN HULU, BANGUN PURBA - Wisata Air Terjun Aek Martua ini, salah satu wisata unggulan di kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Provinsi Riau. Aek Martua, nama sebuah sungai di wilayah Desa Tangun, Kecamatan Bangun Purba, ini juga termasuk  air terjun yang tertinggi dari sekian banyak air terjun yang terdapat di sepanjang hulu sungai Bukit Simalombu.

Kawasan ini  merupakan hutan alam berstatus Taman Hutan Raya (Tahura) dengan potensi pohon ratusan kubik. Nama Aek Martua berasal dari bahasa Sukuk Mandailing yang artinya  Air Bertuah, mayoritas penduduk desa ini dari  Suku malayu mandailing.

Lokasi air terjun Aek Martua berada di kawasan pegunungan Bukit Barisan dalam Kabupaten Rohul . Air Terjun  ini memiliki keunikan, pesona dan keistimewaan tersendiri, karena memiliki tiga tingkat. Wisata ini memiliki panorama alam yang mempesona.

Airnya yang jernih bak kemasan air mineral, sungguh membuat sedap mata memandang. Di samping menjadi obyek wisata, sekarang Aek Martua ini telah pula menjadi objek penelitian sebuah Perguruan Tinggi Negeri di Pekanbaru.

Untuk mengunjungi Air Terjun Aek Martua ini anda dari Pekanbaru–Pasir Pengaraian naik angkutan umum  Rp. 50.000 turun di Simpang Tangun. Kemudian naik angkutan menuju Tangun dengan jenis oplet dan Omprengan Rp. 5000.

Di pintu masuk objek wisata ini mulai melewati jembatan gantung dan jalan setapak di perkebunan masyarakat sejauh kurang lebih 3, 5 Km, kemudian melewati kawasan hutan lindung sejauh kurang lebih 3 Km. Terdapat tanjakan dan turunan yang lumayan curam serta pemandangan indah.

Panorama hutan yang masih alami akan menemani kita menuju Air Terjun Aek Martua ini.

Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Sekhutbun) Rohul, Ari Ardian, di lokasi obyek ini, pihak Pemkab Rohul sudah membebaskan lahan sekitar 3 ribu hektar untuk Tahura.

Pembangunan Tahura sudah keluar Surat Keputusan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK). Sudah masuk dalam SK Kemen LHK dan sudah masuk RTRW. Namun sudah ada keputusan Menteri LHK.

Katanya, untuk tata batas, berita acara sudah dibuat Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX Pekanbaru. Tahura Aek Martua di Kecamatan Bangun Purba ini baru sebatas perencanaan tahun ini, sebab itu belum dianggarkan dalam APBD Rohul 2016.

Konsep Tahura Aek Martua bukan hanya sebagai lokasi pengawetan jenis-jenis tumbuhan kehutanan, namun termasuk sebagai lokasi perlindungan satwa, dan menjadi obyek wisata. Apalagi di lokasi Tahura ini, ada Air Terjun Aek Martua yang sudah menjadi salah satu obyek wisata di Kabupaten Rohul, dan sudah dikenal masyarakat Riau dan luar provinsi.(dow/kim)

ROKAN HULU, RAMBAH HILIR - Gagalnya proyek penanaman bibit kedelai yang dibiayai dari dana APBN, ternyata tidak hanya dialami oleh Petani desa Menaming Kecamayan Rambah saja. Tapi, juga dirasakan oleh para Petani di Kecamatan Rambah Samo, kecamatan Rambah Hilir dan Bangun Purba.

Informasi yang dihimpun di lapangan didapat data bahwa, tidak tumbuhnya bibit kedelai yang didatangkan dari Balai Benih Serifikasi Sukoharjo Jawa Tengah itu, dialami oleh kelompok Tani lima desa seperti di kecamatan Rambah Samo yakni, Desa Rambah Samo, Desa Langkitin,  Desa Rambah Utama,  Desa Mazda Makmur dan Desa Karya Mulya.

Selain itu, tidak tumbuhnya bibit kedelai bantuan juga terjadi di Dua Desa di kecamatan Rambah Hilir, yakni Desa Surombou Indah dan Desa Rambah Hilir Timur. Serta satu Desa di kecamatan Bangun Purba, yakni Desa Bangun Purba Timur Jaya Minggu (24/4).

Disebutkan Wailid, dari Dinas Pertanian memang sudah turun melihat hasil tanaman kedelai yang kerdil itu seminggu lalu, tetapi sampai hari ini belum bisa memberi solusi atas kegagalan penanaman Kacang kedelai yang telah menimpa para petani..

"Tanaman kedelai yang kerdil dan sisa benih yang belum sempat ditanam sudah dibawa untuk diuji labor, janjinya sih hari Kamis kemaren (21/4) akan diumumkan hasilnya, tetapi nyatanya gak juga kabar hasil penelitian laboratoriumnya, ada apa ini sebenarnya ?," tanya Wailid.

Ratusan petani kedelai di beberapa Desa itu kecewa berat, karena selain sudah menunggu selama sebulan, ternyata bibit kedelai yang katanya benih unggul, justru kerdil, bahkan bisa di bilang tidak tumbuh sama sekali.

Petani menyatakan mengalami kerugian mencapai jutaan rupiah per orang, karena mulai dari mengolah lahan, penyemprotan dan penanaman. Sementara bantuan pemerintah hanya berupa benih kedelai saja serta  Rezodium yang di mana di bagikan kepetani setelah bibit kedelainya di tanam tidak tumbuh.

Sementara itu, hasil uji laboratorium sampel yang dilakukan Balai Benih Serifikasi Propinsi (BBSP) Riau terhadap bibit kedelai yang tidak bagus di Menaming beberapa waktu lalu, sampai saat juga ini belum diketahui hasilnya.

"Kita masih menunggu hasil uji sample laboratorium BBSP atas benih kedelai yang kurang bagus di Menaming itu," kata Kadis Pertanian Rohul,  Mubrizal melalui Kabid Tanaman Pangan, Um Zakirman kepada wartawan Info Riau Sabtu  (23/4).

Disebutkannya,  “jika ternyata hasil uji lab menyatakan benih kedelai yang diterima petani itu tidak normal, maka pihak penyedia benih akan menggantinya” tuturnya.

Hingga saat ini, apakah dana petani yang telah menanam bibit kedelai tersebut akan di ganti oleh pemerintah atau pemborong penyedia bibit belum ada khabar yang pasti. Padahal para petani sudah mengalami kerugian yang cukup besar.(dow/kim)

source : www.beritarohul.com

ROKAN HULU, BANGUN PURBA - Meski keadaan ekonimi sulit serta tak kunjung jelas pengesahan APBD murni tahun anggaran  2016 oleh anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Namun angka pernikahan, di Kantor Urusan Agama (KUA) Bangunpurba, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), meningkat, biasanya hanya 10 Pasangan Suami Istri (Pasutri), kini bertambah menjadi 20 Pasutri perbulan.

Hal itu di sampaikan, Ka. KAU, Bangunpurba,  Samsuar,  di ruang kerjanya, Rabu (20/4),  Di jelaskannya Pada tahun 2015 lalu, sebanyak 148 Pasutri melangsungkan pernikahan.  "Dalam Triwulan terkahir, meski kondisi ekonomi sulit,   namun sudah 61 Pasutri melangsung pernikahan," sebutnya dan menerangkan setiap Pasutri tersebut sudah terkoneksi pada Sistem Informasi Managamen Pernikahan (SIMKAH).

Bahkan, kata, Samsuar, data-data Pasutri yang telah menikah 4 tahun yang lalu juga diuplod pada server SIMKAH tersebut. "Kita berharap semuanya bisa transparan, untuk Pasutri yang melangsungkan pernikahan di Balai Nikah kita. Tapi kalau di rumah keluarga, biaya Rp 600 ribu, tapi disetor langsung ke rekening bank Kemenag Rohul," bebernya.

Samsuar, mengakui khusus di Bangun Purba masih warga yang melakukan nikah sirih, termasuk  perceraian yang dilakukan di bawah tangan. "Tapi kita himbau masyarakat tetap mengurus perkawinan secara resmi, karena manfaatnya untuk masyarakat itu sendiri," terangnya, setiap masyarakat yang hendak melakukan pernikahan terlebih dahulu mengikuti program kursus Calon Pengantin (Catin), minimal durasinya 1 jam.

Lanjutnya, sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bagi masyarakat nanti yang berpoligami secara tidak sah, bisa dikenakan sanksi pidana penjara, tapi ia menyarankan setiap kelurga yang akan bercerai dan berpoligami mestinya berkonsultasi dulu pada  Badan Pembinaan, Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4).

"Pada intinya, kita dari pemerintah berkeinginan supaya di masyarakat itu tercipta keluarga-keluarga sakinah, sehingga bisa melahirkan generasi-genarasi yang berkualitas, cerdas berguna untuk agama, bangsa dan negara,"ujarnya.(dow/kim)

source: www.beritarohul.com

ROKAN HULU, BANGUN PURBA - Jajaran Kepolisian Resor Rokan Hulu, terus lakukan pemantuan terhadap aktivitas Penambangan emas tanpa izin (Peti ) yang dilakukan warga dialiran Sungai Batang Lubuk, Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba.

Pemantuan dilakukan guna memastikan tidak ada lagi aktivitas penabangan yang di lakukan oleh warga tempatan di sepajang aliran sungai Batang Lubuk.

Hal Itu di ungkapkan oleh Kapolres Rokan Hulu AKBP Pitoyo Agung Yuwono melalui Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu AKP. M.Wirawan Novianto. Saat di jumpai ruanganya Jumat 15/04/16.

Dijelaskannya, memang pengawasan sedang kita tingkatkan khususnya untuk kegiatan PETI agar para penabang tidak lagi kembali melakutkan  aktivitas penambangan emas secara ilegal.

Yaitu dengan mengirimkan tim kelapagan guna melakutkan pantuan langsung, agar kegiatan PETI yang baru berlangsung selama 6 bulan itu bisa benar-benar berhenti total sebab kalau di biarkan tentu ini akan semakin menkwatirkan dan akan sangat menbahayakan lingkungan.

Karena dampak dari kegiatan penambangan secara ilegal itu  merusak lingkungan alam yang ada di sepanjang aliran sungai yang mana menbuat aliran sungai akan  menjadi keruh dan kotor, ujarnya.

Ditambah Wirawan, "memang pada tanggal 12/04/16 yang lalu kita lakukan penangkapan terhadap para pelaku penabang emas secara ilegal  namun berhubung ke seluruh pelaku adalah warga tempatan dan baru kali terjadi kasus PETI di Kabupaten Rokan Hulu maka kepada pelaku hanya di berikan pemahaman serta peringtan keras agar tidak lagi melakutkam penambangan sekaligus menyosialiasaikan kepada warga agar tidak melakutkan lagi penabangan secara ilegal.

Namun semua peralatan para pelaku yang terdiri dari rakit besi, mesin, dulang, dan alat penambang lainnya milik warga itu keseluruhannya kita lakukan penyitaan dan di amankan di Polres Rokan Hulu.

"Tapi jika nanti masih terjadi dan kedapatan masih melakutkan Penabangan secara ilegal maka kita sebagai penegak Hukum tidak akan ada lagi ampun kepada pelaku dan anturan Hukum harus kita terapkan siapa pun orangnya",ujarnya.(dow/kim)

source : www.beritarohul.com

ROKAN HULU, BANGUN PURBA - Terkait pelantikan Bupati Rokan Hulu (Rohul), terpilih pada Pilkada 9 Desember 2015 lalu. Masyarakat Rohul meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Cahyo Kumolo, jangan plin-plan, sebab dampaknya, kini ratusan ribu jiwa masyarakat psikolgis terganggu, akibat  statemen yang tidak jelas.

"Tengok statemen di media terkait pelantikan Suparman, Bahasa apa itu?, "Mungkin Iya, Mungkin Tidak" kemudian ada statemen "Mempertimbangkan dalam waktu yang tidak ditentukan", kata-kata itu membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat, pak Mendagri Cahyo Kumolo, cobalah turun ke Rohul, lihat dampak statemen itu. 

Kita khawatir nanti akan menucul tindakan radikal dan tindakan yang tidak diinginkan di tengah-tenggah, karena sudah menimbulkan polemik, sebab tidak ada kepastian dari pelantikan tersebut," terangnya, Masyarakat Rohul H. Syarkawi.

Lanjut, Syarkawi (Mantan Ketua Kadin Rohul), kini akibat stuasi politik yang tidak stabil, ekonomi di masyarakat semakin terpuruk, sebab diperkirakan, jika pelantikan ini tertunda, APBD Rohul pun Tahun 2016 ini tidak akan disahkan, karena hingga kini KUA-PPAS saja belum disepakti.

"Karena menurut pridiksi kita, antara legislatif dan eksekutif harus selaras untuk mengisi pembangunan di Rohul, nanti jika APBD disahkan pada saat pimpinan kini, tiba-tiba ketika berjalan ada pemimpin eksekutif baru, secara  hirarki ini tidak akan singkron, sebab visi-misinya saja sudah berbeda," paparnya lagi.

Jadi, pinta H. Syarkawi kepada Mendagri Cahyo Kumolo, jangan mengacak-acak masyarakat Rohul, kini kondisi perekonomian masyarakat sudah sangat morat-marit, akibat stabilitas politik tidak menentu, karena kebijakan Mendagri yang seolah-olah tidak jelas.

Saat ditanya, terkait kasus hukum yang memimpa Suparman (Bupati Rohul Terpilih), di KPK-RI, Syarkawi menjawab itu hal yang sangat berbeda, jika ada aturan Pilkada harus dilantik, mesti dijalankan sesuai aturan, sebagai masyarakat yang taat kepada hukum, mestinya harus memperhatikan azas praduga tak bersalah.

"Jadi kami meminta kepada Mendgari Cahyo Kumolo, harus mengedepankan ke kondusifitas masyarakat, jika Polri pada Pilkada kemarin sudah berhasil mengamankan Rohul, jangan gara-gara kebijakan pemerintah pusat jadi ketentraman di masyarakat bawah tidak nyaman bahkan timbul kekacauan," tegasnya.

Tambahnya, jika ini berlarut-larut tentu sangat berpotensi kepada keamanan di tengah-tengah masyarakat, apalagi yang pro-kontra di antara pendukung masing-masing calon. "Jadi kami berharap segara dilantikan sesuai aturan Pilkada dan Pemerintah Daerah, jika tidak kita khwatir nanti akan muncul tindakan-tindakan anarkis di masyarakat, apalagi kondisi ekonomi juga lagi kacau dan tidak menentu itu bisa jadi pemicunya," tukasnya.

"Sekali lagi kami masyarakat, meminta Mendagri  harus tegas serta mengacu pada aturan hukum dan undang-undang yang berlaku, kemudian tetap mengedepankan  azas parduga azas tak berasalah" ujarnya.(dow/kim)

source : www.beritarohul.com

ROKAN HULU, BANGUN PURBA - Dalam operasi Berantas Sindikat Narkoba (Bersinar) Tahun 2016. Jajaran Polres Rokan Hulu (Rohul), berhasil mengungkap 7 kasus tersangka yang sudah dimanakan sudah 13 orang dua orang di anataranya anak-anak.

Informasi ini disampaikan, Kapolres Rohul AKBP Pitoyo Agung Yuwono melalui Kasat Narkoba AKP Dasril, operasi ini digelar sejak Tanggal 21 Maret 2016 sampai 21 April 2016, operasi ini instruksi dari Presiden RI Joko Widodo, memerintahkan langsung pada Mabes Polri.

"Jadi ini bukan tugas Satuan Narkoba saja, tapi ini operasi kepolisian, untuk di Rohul berhasil mengamankan 11 pngedar dan dua pemakai, tapi mereka masih anak-anak, jadi usulnya untuk rehabilitasi ke Badan Narkotika Provinsi (BNP) Riau," tutur di Mako Polres Rohul Jumat (8/4).

Dalam kegiatan ini bersinar ini, sambungnya, tidak hanya dalam bentuk penindakan, tapi lebih mengedepankan langkah preventif dengan membuat himbauan, spanduk, pamlet, bilboard, kemudian sosialisasi di sekolah-sekolah, organisasi dan lembaga lainnya.

Di tempat yang berbeda, Kapolres Rohul,  menjelaskan kejahatan yang sangat luar biara, jadi pemberantasannya harus secara masif dan terstruktur, untuk itu ada koordinasi yang baik khususnya dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) sebagai penyuluh. "BNK maunya harus mengedepan pencegahan, kalau kita hanya melakukan ketegasan pada penyedia atau signifikasi  suplay," urainya.

Jadi tanggung jawab, Tambah, Kapolres, pencegahan peredaran narkoba itu, harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik eksekutif, termasuk legislatif dan stakhe holder lainnya, harus bekerja bersama-sama sesuai dengan porsinya, sehingga persoalan ini bisa dituntaskan dengan baik.

"Untuk pencegahan dan penindakan sudah kita intruksikan pada seluruh jajaran, karena ini operasi kepolisian, termasuk pada jajaran polsek-polsek di 16 kecamatan se Rohul," ujarnya.(dow/kim)

source : www.beritarohul.com

BERITA RIAU, ROKAN HULU - Letak geografis Rokan Hulu yang dikelilingi oleh beberapa kabupaten dan diapit Bukit Barisan cukup membawa keuntungan tersendiri. Selain lokasi yang strategis, tentunya Rohul juga punya potensi sektor sumber daya alam dan mineral yang melimpah.

Berbicara mengenai potensi wisata, Kabupaten Rohul punya tiga obyek wisata yang menjadi andalan, seperti dua di Kecamatan Rambah yakni air panas Hapanasan, danau Sipogas dan air terjun Aek Martua di Kecamatan Bangun Purba.

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Rohul, Hj. Yurikawati, yang di jumpain senen 14/12  di rumgannya mengungkapkan dari tiga obyek andalan tersebut, obyek wisata air panas Hapanasan menjadi destinasi wisata di Provinsi Riau.

Kunjungan wisata di air panas Hapanasan juga menjadi terbanyak, pasalnya sarana dan prasarana di obyek wisata ini bisa dikatakan menarik. Selain ada penangkaran dan museum kupu-kupu Sumatera, disini juga ada kolam terapi air panas.ujarnya.

Di tambahkannya, kunjungan wisata di tiga obyek wisata andalan mengalami peningkatan selama 2015.

Terhitung 30 November, kunjungan wisata di Kabupaten Rohul sekira 23.861 pengunjung, terdiri air panas Hapanasan 11.457 pengunjung, Sipogas 7.061 pengunjung, air terjun Aek Martua 2.000 pengunjung, dan air panas Suaman yang sebagian aset milik Pemkab Rohul sekira 3.343 pengunjung', pungkasnya.

"Ini yang bayar pakai karcis masuk, belum lagi yang tidak bayar. Data wisata kami ini berdasarkan karcis masuk," mengatakan biaya karcis masuk hanya  Rp 5 ribu untuk di setiap obyek wisata.

Dirinya pun mengakui musim kunjungan wisata terbanyak masih didominasi pada musim liburan hari raya Idul Fitri dan tahun baru. Namun demikian, pada libur nasional, serta hari Sabtu dan Minggu, pengunjung masih tetap ramai.

Dampak tingginya kunjungan wisata menambah sumber pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahun. Pada 2015, Disbudpar Rohul menyumbang Rp 107.812.000 atau sudah oper target dari tiga obyek wisata, dari target awal Rp 65 juta.

Sedangkan PAD 2014, Disbudpar menyumbang Rp 123.495.000 dari target awal Rp 60 juta. PAD ini tinggi karena adanya program Sadar Wisata tahun lalu dengan jumlah kunjungan wisata 26.988 pengunjung di tiga tempat wisata dan untuk Pengunjung wisata di Kabupaten Rohul juga didominasi dari kalangan pelajar mulai tingkat TK sampai SMA, dan masyarakat umum lokal dan dari luar daerah, seperti dari Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat',ujarnya. (wis)

source : www.beritarohul.com