RIAU, PEKANBARU - Asisten II Setdaprov Riau, Masperi mengatakan, pihaknya masih akan kaji sejumlah kegiatan yang kemungkinan masuk dalam daftar tunda bayar. Dia menjelaskan pengkajian itu dilakukan akibat kondisi keungan daerah defisit, sehingga perlu disekeksi ketat terhadap kegiatan prioritas.

Jika melihat angka defisit keuangan daerah, jumlahnya sampai Rp1 triliun, Masperi menyebut, sangat dimungkinkan beberapa proyek pembangunan akan dilakukan tunda bayar (dibayarkan pada 2019). 
Oleh sebab itu setiap OPD diminta melakukan kajian khusus terhadap program prioritas tersebut. "Yang mana kegiatannya, OPD lah yang lebih tahu," ujarnya.

Lebih lanjut, kata dia, diantara jenis kegiatan yang memungkinkan untuk dilakukan tunda bayar, yakni jenis kegiatan pengadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fisik. 

Dicontohkannya, ada sejumlah kegiatan fisik di Dinas PUPR dengan besaran 30 persen. Bisa jadi dari jumlah itu 5 persennya saja yang dilakukan tunda bayar.

Hingga kini, kata Masperi, pihaknya belum bisa memberikan rincian pasti kegitan mana saja yang akan dilakukan tunda bayar. Apalagi hasil rapat evaluasi yang dilakukan awal pekan kemarin hanya sebatas memberikan informasi kepada pimpinan OPD soal kondisi keungan pemerintah daerah. 

"Diantara alternatif solusinya potong belanja," kata dia. (dow)

RIAU, PEKANBARU - Asisten II Setdaprov Riau, Masperi mengatakan, pihaknya masih akan kaji sejumlah kegiatan yang kemungkinan masuk dalam daftar tunda bayar. Dia menjelaskan pengkajian itu dilakukan akibat kondisi keungan daerah defisit, sehingga perlu disekeksi ketat terhadap kegiatan prioritas.

Post a Comment

Powered by Blogger.