RIAU, KAMPAR - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Panam-Pekanbaru mencatat sekitar 80 persen para tenaga honor di pemerintahan daerah dan buruh harian lepas (BHL) setempat belum terlindungi oleh layanan BPJS Ketenagakerjaan.
"80 persen honorer Pemda dan buruh harian lepas yang belum 'ter-cover' itu berada di wilayah kerja kami meliputi Kampar, Rohul dan sebahagian Pekanbaru," kata Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam Wisnu Eko Prihartono di Pekanbaru, Rabu.
Sementara jelas Wisnu kedua bidang pekerja tersebut memiliki potensi besar mencapai 11.000 secara total di tiga wilayah Kampar, Rohul dan sebahagian Pekanbaru.
Wisnu Eko Prihartono menyatakan minimnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga honorer Pemda dan BHL itu disebabkan beberapa faktor. Khususnya anggaran.
Misalkan terang dia dari tenaga honorer yang bekerja di kantor pemerintahan setempat mulai dari jajaran Pemkab hingga Kelurahan itu tergantung anggaran yang disediakan pemerintah untuk mendaftarkan mereka ke BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami sudah sampaikan tetapi sejauh ini kendalanya selalu masalah penganggaran yang turun dari Pemda tidak ada," tuturnya.
Demikian juga dengan BHL, sejauh ini potensinya untuk wilayah Cabang Tampan Pekanbaru cukup besar mencapai 1.000 perkerja. Sementara yang sudah terkover baru sekitar 400-500 buruh saja.
Minimal tiga JKK JKM dan JKH, dengan iuran sesuai UMP Riau dikalikan 6,24 persen 140 .000-150 .000 .
Dikatakan Wisnu untuk mendongkrak kepesertaan dari unsur honorer dan BHL di wilayah Cabang Panam Pekanbaru, pihaknya melakukan terobosan jemput bola dan sosialisasi lebih gencar.
"Makanya kita mendekati perusahan besar seperti sawit, migas dan perkebunan yang mungkin mereka mempekerjakan BHL untuk segera mendaftarkan terkait resiko kerja ke BPJS Ketenagakerjaan," tuturnya.
Diakui dia selain kondisi eksternal minimnya kepesertaan juga dipengaruhi sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan di Riau belum maksimal dan masif.
Selain juga masih ada anggapan masyarakat bahwa program tersebut sama dengan BPJS Kesehatan.
"Memang diakui sosialisasi masih kurang masif makanya kami mulai mendekati perusahaan besar.
Sementara itu Camat Tampan Nurhaminsyah membenarkan pihaknya saat ini mulai mendorong tenaga honor seperti RT dan RW ikut terdaftar maka menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri. Sehingga mereka memperoleh jaminan dalam menyelenggarakan tugas melayani masyarakat.
"Memang anggarannya tidak disediakan Pemda, namun kita dorong dan fasilitasi agar mereka mendaftar BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri, " imbuhnya.
Perlu diketahuinya BPJS Ketenagakerjaan yang telah resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015 menyelenggarakan empat program, di antaranya Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.
Dengan besaran iuran sebesar 0,24 persen - 1,74 persen dari upah sebulan, pekerja sudah bisa terlindungi dari resiko kecelakaan kerja.(dow)
Post a Comment