RIAU, PEKANBARU - Wakil rakyat di DPRD Riau canangkan pemakaian sistem video teleconference ketika melakukan konsultasi di beberapa kementerian. Hal ini sekaligus dalam rangka menghemat anggaran yang biasanya digunakan untuk perjalanan dinas.
"Selama ini, jika ada yang perlu dikonsultasikan, anggota DPRD Riau termasuk juga pimpinan harus ke Jakarta. Nah jika sudah ada alat teleconference, tidak perlu bolak-balik Pekanbaru-Jakarta," kata Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau kepada wartawan, Jumat (12/08/16).
Pengunaan alat teleconference ini menurutnya sudah sesuai dengan arahan KPK dalam rangka melakukan efesiensi anggaran yang besarannya cukup signifikan. Besarnya anggaran konsultasi ini dipengaruhi banyaknya anggota dewan saat melakukan konsultasi.
"Nah itu yang jadi persoalan biaya, karena semuanya harus berangkat. Ke depan sistem ini juga akan diberlakukan di semua kabupaten/kota di Riau karena di sana biaya perjalanan dinas juga cukup tinggi. Jadi nanti, misalnya rapat dengan mitra kerja komisi di daerah, bisa dilakukan di kantor masing-masing," ungkapnya.
Lebih lanjut ia beranggapan jika hal ini diterapkan, maka bisa memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Diakui politisi Demokrat ini, selama ini anggarkan untuk perjalanan dinas cukup membebani anggaran yang ada.
"Daerah kita ini belum otonomi seutuhnya, masih banyak tergantung kepada pusat. Masih harus sering konsultasi, termasuk pimpinan DPRD yang masih kerap dipanggil ke pusat," jelas mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru ini.
Terakhir ia mengatakan, anggaran untuk mewujudkan pemakaian sistem video teleconference, pihaknya berencana akan menganggarkannya dalam RAPBD Perubahan 2016 yang tidak lama lagi akan dibahas anggota dewan.(ria/leg08)
Post a Comment