RIAU, PEKANBARU - Wakil rakyat di DPRD Riau dari Dapil Kota Pekanbaru sayangkan adanya rasionalisasi anggaran pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam APBD Kota Pekanbaru tahun 2016.
Informasi adanya rasionalisasi anggaran ini diperoleh Ade Hartati Rahmat, anggota DPRD Riau dari Dapil Kota Pekanbaru. Politisi PAN ini menyayangkan hal tersebut, apalagi terjadi di saat kasus terhadap anak dan perempuan makin meningkat di Kota Pekanbaru.
"Sikap pemerintah kota yang seperti itu, pemerintah terkesan tutup mata dengan kondisi tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terus meningkat dan sangat memprihatinkan," kata Ade Hartati Rahmat kepada wartawan, Jumat (13/05/16).
Dengan adanya rasionalisasi itu, langkah yang akan dilakukan P2TP2A Kota Pekanbaru akan terhambat sehingga pendampingan kasus kekerasan anak dan perempuan tidak akan berjalan maksimal.
Kemudian sebutnya, dari laporan yang sampai ke dirinya, sejak awal tahun 2016 sampai saat ini, sudah 43 laporan kasus yang diterima oleh P2TP2A Pekanbaru dan anggaran baru cair untuk 15 kasus. Sementara anggaran kasus lainnya belum dapat dicairkan dengan alasan kas kosong, padahal setiap kasus yang ditangani, membutuhkan dana.
"Mereka kan butuh dana untuk setiap kasus yang didampingi, baik itu pendampingan korban, ke polisi serta pendampingan hukum juga. Harusnya pemerintah kota paham dengan kondisi itu, bukan malah sebaliknya, karena kasus kejahatan ini terus meningkat," tutupnya. (ria/leg05)
Post a Comment