INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, untuk mengangkat pendapatan asli daerah dari sektor kelapa, tidak semudah yang dibayangkan.
Pasalnya, wilayah Kabupaten Inhil yang merupakan daerah yang luas kebun kelapa terbesar. Sehingga perlu dilakukan sistem tata kelola baru untuk mengangkat pendapatan asli daerah (PAD) di sektor itu.
Bupati Kabupaten Indragiri Hilir HM Wardan mengatakan, dari luasan 432 ribu hektar hamparan kebun kelapa, hampir 70 persen milik masyarakat. Sisanya barulah dikelola oleh pihak perusahaan.
"Kebun kelapa yang tua inilah, yang perlu dilakukan pengelolaan yang baik. Dari pihak pemerintah hanya bisa membantu masyarakat untuk memperbaiki kebun mereka," katanya, Kamis (07/04/2016).
Dia menambahkan langkah pertama yang memang harus dilakukan adalah perbaikan areal. Yakni dengan cara membangun tanggul untuk pengendali tata air. Selanjutnya barulah penyediaan bibit unggul.
Dengan demikian, dia mengakui kebun-kebun masyarakat yang sudah tidak berproduksi bisa diaktifkan kembali. Dia juga mengakui bahwa sudah banyak kebun kelapa masyarakat sudah gundul. Dengan dilakukan sistem seperti itu, kebun kelapa bisa berpotensi kembali untuk topangan perekonomian masyarakat.
Saat ditanya berapa jumlah anggaran yang akan dikucurkan Pemerintah Kabupaten Inhil untuk melakukan perbaikan tata kelola kebun kelapa, Wardan menyebutkan angkanya relatif. "Pokoknya pulahan miliar lah. Angkanya saya tidak tahu pasti," sambungnya.
Sebelumnya Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman telah memasukkan potensi kelapa di Inhil dalam daftar pendapatan asli daerah yang cukup besar. Selain sumbangan besar disektor Migas dan perkebunan kelapa sawit.
Menurutnya, potensi kelapa di Inhil bisa dimanfaatkan jika tata kelola komoditi itu bisa diatur dengan baik. Namun yang terjadi saat ini, pengelolaan hasil perkebunan kelapa di Inhil belum berjalan maksimal.(hum04)
Post a Comment