ROKAN HILIR, BAGANSIAPIAPI - Sejak penetapan status siaga darurat Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut), pemerintah mengaku kesulitan dalam pengadaan alat pemadam kebakaran. Sebab, tidak bisa terealisasi tahun ini karna defisit anggaran.
 |
| Suyatno memeriksa kondisi alat Damkar untuk Karlahut milik salah satu perusahaan perkebunan di Rohil |
Kendati demikian, berdasarkan hasil konsultasi Bupati Rokan Hilir (Rohil), Suyatno dengan Menteri Kehutanan, Siti Nurbaya, mereka mengizinkan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk membeli alat pemadam kebakaran dengan catatan harus diproritaskan di daerah rawan Karlahut.
"Saya sudah konsultasi dengan Menteri, penggunaan dana ADD untuk pembelian alat Damkar sah-sah saja. Namun tidak sembarang, untuk itu saya minta penghulu dan camat mengontrol penggunaannya," kata Suyatno, Sabtu (19/3/2016) lalu.
Dia menyebutkan, defisit APBD Rohil sebesar Rp812 miliar membuat program pemerintah daerah untuk memerangi Karlahut sempat tersendat. Di sisi lain, Pemkab harus tetap pada posisi mencegah terjadinya Karlahut karena sudah menjadi program nasional. Hingga secara tidak langsung, pemerintah daerah terpaksa harus mengarahkan pembelian alat Damkar melalui ADD.
Terpisah, Kapolres Rokan Hilir, AKBP Subiantoro,SIk kepada Media menerangkan, untuk mencegah terjadinya Karlahut di sejumlah wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Polisi bersama TNI dan masyarakat sudah membangun sebanyak 110 Sekat Kanal.
"Itu belum termasuk yang dibuat oleh perusahaan yang menyesuaikan kebutuhan dalam pencegahan terjadinya Karlahut," ujarnya.(roi03)
Post a Comment