BERITA RIAU, KEP MERANTI - Akibat belum ditransfernya dana pusat ke kas daerah (Kasda), Pemkab Kabupaten Kepulauan Meranti menanggung utang sebesar Rp 50 miliar lebih. Sementara dana yang tersimpan di kas daerah hanya sebesar Rp 12 miliar.
Hutang tersebut tersebar di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terhadap pihak ke tiga. Sementara dana transsfer pusat yang diasumsukan akan turun sebesar Rp 57 miliar hingga Jumat (1/1/2016) tidak juga turun.
"Dana 57 miliar itu merupakan dana perimbangan berasal dari sumber daya alam. Sementara dari sektor pajak, sekitar 25 miliar. Hingga saat ini baru dana dari provinsi yang sudah masuk ke kasda, itupun hanya dana triwulan ke empat sebesar 6 miliar saja," ujar Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Bambang Suprianto.
Dewan Enggan Sahkan RAPBD
Permasalahan keuangan yang tengah melanda Pemkab Kepulauan Meranti disebut-sebut sebagai sebab batalnya pengesahan RAPBD 2016 Kabupaten Kepulauan Meranti.
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan, Jumat (1/1/2016) mengatakan, awalnya pihak eksekutif dan legislatif telah sepakat untuk mengesahkan RAPBD pada Kamis (31/12/2015) malam.
Namun, melihat tunggakan hutang Pemkab Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap pihak ke tiga, pihak dewan mengurungkan niatnya untuk mengesahkan RAPBD.
Fauzi menjelaskan, seharusnya hutang Pemkab Meranti kepada pihak rekanan harus dialokasikan pada RAPBD 2016.
"Jelaskan dahulu seperti apa mekanisme pelunasan hutang ke pihak ke tiga, kalau sudah clear baru disahkan," ujar Fauzi.(dow/tri)
source : www.beritameranti.com
Post a Comment