RIAU, PEKANBARU - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Riau mengkritik sejumlah dinas dan badan yang tangani soal pangan dan sembako di Riau tak punya data akurat. Sehingga menghambat dalam langkah kebijakan dan kesulitan atasi soal lonjakan harga sembako di pasaran.
 |
| Ketua TPID Riau Ahmad Hijazi |
Ketua TPID Riau Ahmad Hijazi mengatakan kelemahan masalah data yang terjadi di dinas dan badan yang tangan pangan di Pemprov Riau sudah terjadi sejak lama. Ini pula yang menjadi bukti, bahwa koordinasi antar instasi ini masih lemah.
"Interaksi mereka (antar lembaga) ini belum interaktif. Terutama dinas yang tangani masalah pangan dan sembako di kabupaten/kota dengan dinas yang tangani masalah serupa di tingkat Provinsi Riau," katanya, Jumat (12/1/2018). "Itu antar level pemerintah," sambungnya.
Dia menambahkan, komunikasi Intensif juga perlu dilakukan antar instansi yang menjaga produksi dan dinas yang jaga distribusi. Diantaranya dinas yang menjaga produksi itu adalah Dinas Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Peternakan. Sedangkan dinas yang jaga distribusi yakni Perdagangan.
"Harusnya Dinas Perdagangan itu tahu betul berapa sih kebutuhan sembako di Riau ini. Apakah data dari pertanian itu akurat? Sehingga bisa dipantau dari data yang diproduksi itu berapa jumlah yang masuk pasar," katanya.
Lebih lanjut dia menambahkan, memang ini persoalannya sangat teknis, namun semua itu harus tetap terjaga. Sehingga pada saat mengeksekusi bisa dipetakan dimana peran intervensi pemerintah.
"Baru bisa digunakan cadangan sembako yang ada di pemerintah. Semua itu bisa ditangani lah. Selain itu juga bisa dilakukan kerjasama dengan pihak swasta. Apalagi pada saat perlu intervensi pasar, misalnya, silahkan saja bawa swasta. Justru langkah seperti itu lebih bagus menurut saya," sambungnya.
Untuk diketahui, belakangan ini pemerintah mengeluhkan soal lonjakan harga beras di pasaran. Sehingga sudah muncul beberapa opsi untuk membuka kran impor beras dari negara luar.(dow)
Post a Comment