RIAU, PEKANBARU - Bus Air jatah dari Pemerintah Pusat yang saat ini hanya berlabuh di Pelabuhan Sungai Duku, dianggap akan menjadi polemik baru jika tidak dilakukan pengelolaan secara terintegrasi.
Kritikan itu dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Rahmad Rahim saat berbincang dengan awak media, Kamis (12/05/2016). "Itu memang ranahnya Pemerintah Kota. Tapi mau sampai kapan dibiarkan begitu saja," katanya.
Menurut dia, salah satu upaya yang bisa dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengembalikan daya tarik masyarakat kepada transportasi hibah itu, harus dilakukan pengelolaan secara terintegrasi.
Dalam hitung-hitungannya, kata Rahmad Rahim Bus Air itu sekali beroperasi akan menghabiskan biaya lebih kurang Rp2 juta. Sementara sit (kursi) yang tersedia ada 40. Artinya pengunjung dibebankan sebesar Rp50 ribu untuk sekali perjalanan.
Hitung-hitungan itu bukan bicara soal berapa keuntungan. Dengan tarif Rp50 ribu hanya untuk mengembalikan modal operasional sekali jalan. "Kalau dengan nominal harga demikian, pengunjung mau tidak naik Bus Air hanya untuk pergi ke Okura, Rumbai?," tanya Rahmad.
Sementara sebagian masyarakat saat ini rata-rata sudah memiliki kendaraan pribadi, dengan biaya operasional perjalanan jauh lebih murah. Misalnya saja, masyarakat dari Okura yang akan datang ke kota dengan Bus Air. Artinya mereka harus mengeluarkan biaya lagi untuk transportasi di tengah kota.
Persoalan anggaran, menurut Rahmad, bisa dilakukan subsidi oleh pemerintah. Tapi persoalannya tidak ada ketertarikan masyarakat untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan Bus Air. Pemerintah Kota Pekanbaru bisa melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan pihak swasta untuk membuat iven, dalam rangka ketertarikan pengunjung menuju Okura.
Termasuk membangun destinasi wisata air di sepanjang Suangai Siak. Bisa saja dengan membangun restoran apung atau wahana air. Langkah-langkah seperti ini bisa dilakukan jika berintegrasi dengan Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru. "Ada tujuan masyarakat untuk mengunjungi tempat itu. Itulah yang harus dipikirkan sekarang, apa hal penting yang bisa dilakukan pemerintah," tambah Rahmad Rahim.(dow/mel)
Post a Comment