RIAU, PEKANBARU - Wakil Menteri Keuangan RI Mardiasmo meminta kepada Pemerintah Provinsi Riau agar meminimalisir pembangunan kantor dan pengadaan mobil dinas, ditahun 2016 ini.
Upaya itu bertujuan untuk memaksimalkan fokus pembangunan yang lebih prioritas, sesuai dalam pembahasan di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Riau yang berlangsung pada, Senin (18/04/2016).
"Ini juga dilakukan secara nasional. Makanya pembangunan tahun 2016 ini lebih kepada pelayanan publik. Maka diharapkan untuk pembangunan kantor, atau pengadaan mobil dinas untuk direm dululah," katanya.
Dengan demikian anggaran yang sudah disusun betul-betul diharapkan menyentuh pada pelayanan publik atau masyarakat luas. "Gedung sudah banyak, mobil juga sudah banyak. Makanya optimalkan yang ada saja dulu untuk sekarang ini," kata Mardiasmo.
Dia menambahkan, seiring dengan itu diharapkan kegiatan Musrenbang tidak hanya sebatas rutintas tahunan, namun ternyata sama sekali tidak memberi dampak terhadap peningkatan kesejaheraan masyarakat.
Dalam hal ini, Pemerintah Provins Riau sudah saatnya menjadi ujung tombak pembangunan untuk masyarakat. Sebab cita-cita negara terkait desentralisasi, yakni membangun dari wilayah pesisir.
Sejauh ini, hampir disemua daerah masih belum maksimal dalam melakukan dan menyusun rencana pembangunan. Sehingga hampir setiap tahun, progres pembangunan daerah tidak nampak dan belum berhasil.
Tawaran dari Pemerintah Pusat sesuai yang disampaikan Mardiasmo, bahwa Pemerintah Provinsi Riau juga harus punya program pembangunan unggulan dan itu harus masuk dalam tahap fokus penyelesaian.
Seperti yang dia sampaikan sebelumnya, bahwa Tingginya dana Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBD) tenyata berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan masarakat. "Inilah ironi pembangunan di negara kita, termasuk di Riau," katanya.
APBN 2015 tercatat mendekati angka Rp 2.000 triliun. Sedangkan 2016 diprediksi bahkan lebih dari angka Rp 2.000 triliun. Namun ternyata angka kemiskinan juga terus bertambah.
Menurut dia, hal ini adalah bukti bahwa tingginya anggaran negata ternyata belum menyentuk kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. "Hasilnya memang belum terasa," sambungnya. Belanja negara yang terus menngkat ternyata tidak dibarengi dengan tertekannya angka kemiskinan.
Hal ini harusnya menjadi fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Riau. Dengan kata lain, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), tidak hanya menjadi rutinitas tahunan semata. Pelaksana Tugas (Plt), Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang hadir dalam pertemuan itu, juga dimina untuk mengerti tentang arah pembangunan di Riau. Dengan kata lain fokus pembangunan harus menjadi prioritas utama untuk diselesaikan.
"Prisiden mengintruksikan agar anggaran pemerintah dialokasikan fakus pada program prioritas," ujarnya.(ria04)
Post a Comment