Riau Citizen

PEKANBARU, TANGKERANG - Setelah terbentuk beberapa waktu lau, kepengurusan IECTA DPC Kota Pekanbaru, akan dilantik hari ini, Kamis (25/5/17).

Afisi Sabri selaku ketua IECta DPC Kota Pekanbaru mengatakan kepada awak media beberapa jam jelang pelantikan, acara pelantikan ini nantinya akan berlangsung di Hotel Aryaduta Pekanbaru Jalan Diponegoro Pekanbaru.

Dalam pelantikan yang dijadwalkan akan digelar pukul 9 pagi ini, akan hadir beberapa perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru serta Dinas Ketenaga Kerjaan Provinsi Riau. 

"Kami juga turut mengundang beberapa perwakilan dari setiap kursus Bahasa Inggris yang ada di Kota Pekanbaru," terang Afisi Sabri.

IECta merupakan singkatan dari Indonesian of English Course Teachers Association. Salah satu tugas IECta nantinya bertugas memeriksa, mengecek lebih ke menandai lembaga kursus Bahasa Inggris yang ada di. Kota Pekanbaru Pekanbaru.(dow)

PEKANBARU, TANGKERANG - Pemerintah Kota Pekanbaru sudah menganggarkan dana hibah sebesar Rp22,5 miliar untuk Pelaksanaan Pilkada 2017. Demikian disampaikan Alek Kurniawan selaku Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru, Senin (4/4). 

"Saat ini kami proses kelengkapan untuk surat keputusan hibahnya," kata Alek.

Alek memaparkan Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2016 menganggarkan biaya untuk penyelenggaraan pilkada sesuai usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Anggaran juga diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Satuan Polisi Pamong Praja.

"Kalau yang Pemko anggarkan itu hibah, kalau SKPD itu kegiatan berupa sosialisasi dan pengamanan," bebernya.

Alek merinci besaran dana tahap pertama yang dianggarkan pada APBD Pekanbaru 2016 yakni KPU Rp18 miliar, dan Bawaslu Rp4,5 miliar.

"Memang KPU mengusulkan Rp33 miliar, Bawaslu Rp9 miliar, tetapi yang Pemko sediakan dulu Rp22,5 miliar," ujarnya seraya mengatakan sisanya bisa dianggarkan di APBD Perubahan 2016 atau APBD 2017.

Sementara itu Anggota Bawaslu Provinsi Riau Rusidi Rusdan mengatakan pada Pilkada serentak 15 Februari 2017 itu, Bawaslu Riau kembali terlibat melakukan pengawasan terhadap daerah yang akan menyelenggarakan pilkada itu.

"Berdasarkan ketentuan pasal 210 ayat 2 UU nomor 8 tahun 2015, KPU sudah memutuskan tanggal pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah digelar Rabu tanggal 15 Februari 2017. Namun saat ini tahapan belum disusun KPU," tutupnya.(dow/rit)

source : www.riau.news

PEKANBARU, LIMA PULUH - Penerapan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kota Pekanbaru menunjukkan dampak positif. Bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat, program ini merupakan wujud nyata upaya penanggulangan kemiskinan jika dikelola dengan baik.

Di Pekanbaru, pada 58 kelurahan yang ada, seluruhnya kini sudah memiliki UEK-SP. Bagi masyarakat kecil, UEK-SP di masing-masing tempat kini sudah menjadi tumpuan untuk mendorong perkembangan ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT memaparkan, kunci dari maksimalnya manfaat UEK-SP adalah dilakukan pengelolaan yang baik dan benar. 

”Ini merupakan upaya peningkatan ekonomi masyarakat, serta dapat menjadi peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik tentunya akan berjalan dengan lancar,’’ papar Wako.

Ia melanjutkan, dengan pengelolaan UEK-SP yang baik pula, program ini mampu meningkatkan usaha mikro kecil. ”Muaranya dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di mana UEK-SP itu berada,’’ imbuhnya.

UEK-SP pada hakikatnya merupakan program percepatan dalam rangka penanggulangan dan mengurangi jumlah penduduk miskin melalui dana simpan pinjam Rp500 juta untuk tiap kelurahan. 

Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada aspek pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Realisasi UEK-SP dapat dilihat dari perluasan kesempatan dan peluang bagi orang miskin dalam kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya. Melalui UEK-SP juga, percepatan penanggulangan kemiskinan dapat terjadi melalui pengembangan ekonomi masyarakat.

Dalam penerapannya, UEK-SP berpihak pada masyarakat tidak mampu. Setiap kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kegiatan, harus mempertimbangkan manfaat yang sebesar-  besarnya bagi kelompok masyarakat tidak mampu.

Wako mencontohkan, dari 58 kelurahan, UEK-SP Fajar Kehidupan memperoleh predikat terbaik nomor 1 atas usaha yang dilakukan oleh anggota serta koordinator UEK-SP. Ini terbukti dengan total pengembalian 99 persen. 

”Artinya total kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Tentunya hal ini adalah prospek yang sangat bagus dalam kemandirian dan daya saing terutama dalam menghadapi MEA (Masyarakar Ekonomi ASEAN),’’ paparnya.(pku04)