RIAU, PEKANBARU - Masih banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang serapan anggarannya belum mencapai 40 persen, membuat wakil rakyat di DPRD Riau geram.
Sembari menunggu laporan resmi hasil evaluasi realisasi APBD Riau pada semester pertama tahun ini, anggota dewan canangkan evaluasi satu per satu SKPD yang dimaksud. Termasuk menanyakan alasan keterlambatan serapan anggaran tersebut.
"Secara resmi kita belum menerima laporan apa-apa saja SKPD yang serapannya masih rendah. Jika laporannya sudah masuk, maka akan kita panggil dan tanyakan langsung ke kepala SKPD nya," kata Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau kepada wartawan, Rabu (31/08/16).
Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan mengirimkan surat kepada gubernur Riau terkait persoalan ini. Menurutnya pemanggilan ini sangat perlu dilakukan segera, apalagi saat ini penggunaan anggaran sudah memasuki semester kedua tahun 2016.
"Biasanya laporan diberikan akhir bulan delapan, tapi ini sudah masuk awal bulan sembilan. Untuk itu kami akan menyurati gubenur supaya menyampaikan laporan tersebut sekaligus melakukan evaluasi terhadap SKPD yang tidak mampu bekerja," ungkapnya.
Lebih lanjut, politisi Demokrat ini menyarankan agar gubernur Riau untuk mengganti kepala SKPD dan jajarannya yang dianggap tidak mampu menjalankan anggaran yang sudah dianggarkan. Baginya, untuk apa mempertahankan pejabat yang tidak mampu bekerja.
"Ibarat mobil, kalau sopirnya mau kencang tapi rodanya bermasalah, kan sama saja tidak. Jadi ya harus diganti, untuk apa dipertahankan jika tidak membantu dan malah justru memperlambat," tutupnya.
Sebagai data tambahan, ada 10 SKPD yang serapannya anggaranya masih di bawah 40 persen. Diantaranya, Dinas Komunikasi Informasi, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, Dinas ESDM, Dinas Perkebunan, RS Petala Bumi, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPBD, Dinas Pertanian dan Peternakan dan anggaran urusan Kepala Daerah.(ria/leg09)
Post a Comment