RIAU, PEKANBARU - Adanya anggaran Rp1,1 triliun dalam APBD Murni 2016 yang tidak bisa digunakan, membuat besaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau SiLPA diyakni mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. 

Sunaryo, Wakil Ketua DPRD Riau
Sunaryo, Wakil Ketua DPRD Riau
"Bisa jadi SiLPA besar lagi. Semua aturan harus jelas dan perencanaan dalam penganggaran harus jelas," kata Sunaryo, Wakil Ketua DPRD Riau kepada wartawan usai rapat paripurna, Selasa (14/06/16). 

Mantan wakil Walikota Dumai ini menjelaskan, anggaran Rp1,1 triliun yang tidak bisa digunakan akibat terbenturnya persoalan aturan kewenangan. Seperti kembalinya kewenangan SD sampai SMP ke daerah. 

"Banyak sekali kewenangan kembali ke daerah, seperti SD, SMP kembali ke daerah sehingga kita tidak boleh menganggarkan apapun di sini. Walapun sudah dianggarkan, tapi tetap tidak bisa dilaksanakan," ungkapnya. 

Lebih lanjut disebutkannya, persoalan ini akan menjadi perhatian bersama antara pemerintah Provinsi dan DPRD Riau. Anggota dewan pada prinsipnya tidak mau besaran SiLPA Riau meningkat tiap tahunnya. 

"Ini jelas akan menjadi pembahasan bersama dan kita tidak ingin ada SiLPA yang besar setiap tahunnya," tutup politisi PAN ini.(ria/leg06)

Adanya anggaran Rp1,1 triliun dalam APBD Murni 2016 yang tidak bisa digunakan, membuat besaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau SiLPA diyakni mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. "Bisa jadi SiLPA besar lagi. Semua aturan harus jelas dan perencanaan dalam penganggaran harus jelas," kata Sunaryo, Wakil Ketua DPRD Riau kepada wartawan usai rapat paripurna, Selasa (14/06/16). Mantan wakil Walikota Dumai ini menjelaskan, anggaran Rp1,1 triliun yang tidak bisa digunakan akibat terbenturnya persoalan aturan kewenangan. Seperti kembalinya kewenangan SD sampai SMP ke daerah.

Post a Comment

Powered by Blogger.