BERITA RIAU, KAMPAR - Bupati Kampar Jefry Noer hadir dalam Penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS 2016 antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Kampar di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kampar, Rabu (9/12/2015) malam.
Rangkaian acara penekenan MoU itu berjalan lancar. Meski hubungan antara DPRD Kampar dengan Bupati Jefry dikabarkan sedang memanas. Apalagi setelah DPRD bersikap tidak menyetujui anggaran Sapi ratusan miliar rupiah masuk dalam KUA-PPAS 2016.
Bupati Jefry dalam pidatonya tadi malam, tidak mempersoalkan sikap dewan. Ia menyatakan dapat menerima alasan pencoretan anggaran Sapi itu karena kondisi keuangan daerah yang sedang memburuk.
Salah satu faktor utamanya adalah dampak pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat untuk Kampar sebagai daerah penghasil Minyak dan Gas pada tahun anggaran 2015 ini.
Ia bahkan mengucapkan terima kasih kepada dewan atas penolakan anggaran Sapi tersebut.
"Terima kasih kepada Bapak Faisal (Wakil Ketua DPRD Kampar) yang telah mencoret anggaran Sapi," ujar Jefry.
Meski ditolak, Pemkab Kampar berencana mengambil ancang-ancang menggunakan dana Coorporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk membeli Sapi.
Masih dalam pidato tanpa teks setelah sambutan tertulis dibacakannya, Jefry mengeluarkan peringatan agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Ia menyatakan perlu adanya efisiensi anggaran.
"Dana operasional Bupati dan Wakil Bupati harus dikurangi. Anggota DPRD harus ikut juga," ujar Jefry. Di hadapan forum, ia juga menegaskan agar seluruh SKPD mengurangi perjalanan dinas.
"Ada kabar over perjalanan dinas dilaporkan ke Mabes," kata Politisi Partai Demokrat ini. Selain itu, ia mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan pemantauan.
"Khususnya kepada Demokrat ini. Bapak Ardo hati-hati ya," ucapnya. Seperti diketahui, Ardo merupakan panggilan akrab putra Bupati Jefry, Rahmat Jevari Juniardo yang juga anggota DPRD Kampar saat ini.
Setelah penandatanganan MoU KUA-PPAS, agenda berlanjut ke pembahasan Rancangan APBD Murni 2016. Jefry menegaskan agar usulan anggaran yang tertampung dalam KUA-PPAS tidak disusupi.
"Jangan sampai ada penumpang gelap masuk waktu pembahasan APBD," tegas Jefry.(dow/tbp)
Post a Comment