BERITA RIAU, KUANSING - Sejumlah pegawai honor kontrak di Pemkab Kuansing dipecat karena dicurigai mendukung salah satu calon bupati dan wakil Bupati Kuansing.

Pegawai honor yang dipecat itu diantaranya, Riko Anderson asal Pulau Komang Sentajo, yang selama ini bekerja di Bagian Umum Setda Kuansing, Andri asal Pulau Komang Sentajo bekerja di Dinas ESDM . Kedua pegawai ini dipecat karena diduga mendukung pasangan calon bupati dan wakil Bupati Kuansing, Mardjan Ustha-Muslim.

Selanjutnya, pegawai lainya, atas nama Eva Yunita yang berdinas di Kantor Camat Pangean juga dipecat karena diduga mendukung pasangn Mursini-Halim.

Sementara itu, Sekda Kuansing ketika dikonfirmasi terkait pemecatan tersebut memastikan jika pemberhentian sejumlah pegawai honor tersebut karena ketahuan berpolitik praktis.

"Iya orang itu terang-terangan memakai atribut salah satu calon," kata Muharman.

Lanjut Muharman, pemberhentian sejumlah pegawai tersebut sudah memenuhi unsur yang dilanggar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Pegawai kan ada aturannya," sambung Muharman lagi.

Sementara itu, menurut Ketua LSM Suluh Kuansing, Nerdi Wantomes mengatakan, pemecatan sejumlah pegawai kontrak itu merupakan tindakan arogansi yang perlu dipertanyakan oleh para pegawai. 

"Sementara jika para pegawai yang mendukung calon yang diusung oleh incumben apakah diperlakukan sama," kata dia.

Jika alasan pemerintah Kuansing memecat para pegawai itu karena hanya berbeda pilihan dari incumben, itu merupakan hak semua orang untuk menentukan pilihannya. "Pilihan kita berbeda, sesuai dengan hati nurani," jelas Nerdi.

Nerdi mengharapkan, dalam aturan kepegawaian, Pemkab Kuansing hendaknya berlaku adil dan bijaksana. "Bukan hanya sembarang pecat saja," tegasnya.

Sebab, pemeberhentian seseorang pegawai itu ada aturannya, dan aturan itu harus diteliti secara bijaksana, "Bukan mengedepankan sikap arogansi semata," pintanya.

Semenjak Indonesia mereformasi diri kata Nerdi, semua orang berhak menentukan pilihan dan berhak mengeluarkan pendapat dimuka umum. "Tidak ada lagi otoriter di Indonesia, kita boleh bebas menentukan pilihan, bukan keterpaksaan," tutupnya.(dow/rtm)

Post a Comment

Powered by Blogger.