RiauCitizen.com, Lingkungan - Persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau sampai saat ini memang belum jelas duduk persoalannya. Pemerintah Riau sendiri tidak tinggal diam dengan hal tersebut. Begitu pula dengan para legislator yang ada di DPRD Riau.
Namun, dari hasil kunjungan Anggota DPRD Riau ke Kementrian terkait, dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup tidak pernah mendapatkan jawaban yang jelas terkait RTRW Riau itu. Demikian hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Riau, Asri Auzar, Jumat (14/8/2015).
"Kata mereka, Riau masih menunggu tanpa memberikan alasan yang jelas. Pusat tidak serius dalam menanggapi RTRW Riau," jelasnya.
Belum disahkannya RTRW Riau memang sangat berdampak dengan berbagai hal terutama dengan pembangunan di Riau. Menurut Asri, hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab enggannya investor masuk ke Bumi lancang Kuning untuk mengembangkan sayapnya.
"Segala penyelesaian persoalan RTRW ini berada di tangan pusat. Jika pusat tidak mau juga mengeluarkan RTRW, maka kita meminta merdeka saja," ungkap sekretaris Komisi D DPRD Riau ini.
Menurutnya tidak berhenti sampai di situ saja. Program pembangunan tol Pekanbaru-Dumai juga terhalang dengan persoalan RTRW termasuk pembangunan rel kereta api Sumatra. Untuk itu, politisi Partai Demokrat ini sangat berharap kepada pemerintah pusat untuk segera menindaklanjuti RTRW karena dengan hal tersebut percepatan pembangunan di Riau bisa dilakukan.
Seperti diketahui bahwa Riau pernah mendapatkan kado istimewa saat HUT Riau ke 57 tahun 2014 lalu dari Kementrian Kehutanan. Namun, kado yang seyogianya sangat membanggakan Riau malah menjadi mimpi buruk setelah terjeratnya Gubernur Riau non aktif Annas Maamun terjerat oleh hukum dan ditangkap oleh Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) .
"RTRW yang diserahkan tahun lalu itu sama saja RTRW ecek-ecek, tidak benar itu. Akibatnya, Pak Annas Maamun, gubernur Riau tersangkut persoalan hukum,"jelasnya.
Post a Comment