Riau Citizen

NASIONAL, MEDAN - Dua Youtuber asal Kota Medan pengunggah video Polisi Nunggak Pajak ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap menyebarkan berita bohong alias hoaks. Keduanya yakni Benni Eduward dan Joniar M Nainggolan yang dikenal lewat akun Joniar News Pekan dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Benar, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Martuasah Tobing, Selasa (18/8) malam.

Keduanya dilaporkan oleh seorang anggota polisi yang menjadi bahan pemberitaan video tersebut oleh kedua tersangka. Dalam video tersebut, korban disebut menunggak pajak sebesar 3,7 juta.

"Kedua Youtuber itu dilaporkan oleh salah satu anggota polisi yang keberatan dengan video yang diunggah tersangka," kata Martuasah.

"Korban merasa keberatan karena video tersebut mengandung unsur berita bohong atau hoaks sehingga korban merasa dirugikan dan membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan," sebutnya.

Martuasah menyebut berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi termasuk petugas pajak, polisi mendapatkan keterangan bahwa korban membayar pajak tepat waktu.

"Kemudian berdasarkan pemeriksaan saksi ahli bahasa dan ITE dari Universitas Sumatera Utara (USU), penyidik melakukan gelar perkara untuk kemudian menetapkan keduanya sebagai tersangka," kata Martuasah.

Kedua tersangka diduga melanggar Pasal 45 ayat (3) UU RI No 11 Tahun 2016 dan atau Pasal 45A ayat (1) tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Subs Pasal 14 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

"Penyidik masih punya waktu 1x24 jam nanti tinggal diputuskan dalam gelar yang bersangkutan ditahan atau tidak," kata Martuasah.(dow)

#riaucitizen

#portalberitariau

NASIONAL, JAKARTA - Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan KH Ma'ruf Amin sebagai  cawapres pendampingnya dalam Pilpres 2019. Hal itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers bersama para ketua umum dan sekretaris jenderal parpol pendukung di Restoran Plataran, Jalan HOS Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/8/2018).

"Saya memutuskan dan telah mendapat persetujuan dari partai-partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi sebagai calon wakil presiden adalah Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin," ujar Jokowi.

Ma'ruf sendiri memiliki pengalaman yang panjang di jabatan publik.

Dia memiliki pengalaman 7 tahun sebagai Anggota Dewan Presiden (2007-2014). Dia juga memiliki pengalaman legislatif dari tahun 1971 hingga 1999.

Dia juga aktif di organisasi kemasyarakatan sejak tahun 1964.

Terakhir, dia merupakan anggota Badan Pertimbangan Ideologi Pancasila bersama Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

BPIP sendiri diketuai Megawati Soekarnoputri.

Berikut adalah profil Ma'ruf Amin dari Litbang Kompas:

Nama Lengkap: Ma'ruf Amin

Tempat, Tanggal Lahir: Kota Tangerang, Banten, 11 Maret 1943

Agama: Islam Jabatan: Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2010 - 2014)

Alamat Kantor: MUI Alamat Rumah: Jl. Deli Lorong 27 No. 41 Tanjung Priok Jakarta Utara Telp. (021) 492-450

PENDIDIKAN :

Umum :

- SR Kresek, Tangerang (1955)

- Madrasah Ibtidaiyah Kresek, Tengerang (1955)

- Madrasah Tsanawiyah Pesantren Tebuireng, Jombang (1958)

- Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang (1961)

- Fakultas Ushuluddin Universitas Ibnu Chaldun, Bogor (1967)

Khusus :

- Pesantren, Banten (1963)

PERJALANAN KARIER:

Pekerjaan :

- Guru Sekolah-sekolah di Jakarta Utara (1964-1970)

- Pendakwah (1964)

- Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdatul Ulama (Unnu), Jakarta (1968) -

- Direktur dan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan dan Yayasan Al-Jihad (1976)

Pemerintahan :

- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (kehidupan beragama) (2007)

- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2010-2014)

Legislatif :

- DPRD Provinsi dari Utusan Golongan (1971-1973)

Keterlibatan dalam Organisasi :

- Ketua Fraksi DPRD I dari Fraksi Utusan Golongan

- DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (1973-1977)

Keterlibatan dalam Organisasi :

- Ketua Fraksi DPRD I dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

- DPRD Provinsi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (1977-1982)

Keterlibatan dalam Organisasi :

- Pimpinan Komisi A dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

- MPR dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) (1997-1999)

Keterlibatan dalam Organisasi :

- Anggota MPR RI dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)

- DPR dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) (1999-2004)

Keterlibatan dalam Organisasi :

- Ketua Komisi VI dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)

- Anggota Panitia Anggaran dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)

- Anggota Komisi II dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ( 1999 )

KEGIATAN LAIN:

- Ketua Ansor, Jakarta (1964-1966)

- Ketua Front Pemuda (1964-1967)

- Ketua NU, Jakarta (1966-1970)

- Wakil Ketua Wilayah NU, Jakarta (1968-1976)

- Anggota Koordinator Da'wah (Kodi), Jakarta (1970-1972)

- Anggota Bazis (Badan amil zakat, infaq, dan shadaqah), Jakarta (1971-1977)

- Ketua Dewan Fraksi PPP (1973-1977)

- Anggota Pengurus Lembaga Da'wah PBNU, Jakarta (1977-1989)

- Ketua Umum Yayasan Syekh Nawawi Al Bantani (1987)

- Katib Aam Syuriah PBNU (1989-1994)

- Anggota MUI Pusat (1990)

- Rois Syuriah PBNU (1994-1998)

- Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (1996)

- Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) (1996)

- Ketua Dewan Syuro PKB (1998)

- Mustasyar PBNU (1998)

- Anggota Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah Bank Indonesia (1999)

- Ketua Komisi Fatwa MUI (2001-2007) - Mustasyar PKB (2002-2007)

- Ketua Harian Dewan Syariah Nasional MUI (2004-2010)

- Ketua MUI (2007-2010)

KELUARGA:

- Hj. Siti Huriyah (isteri) -

1. Hj. Dra. Siti Marifah, SH. (anak)

2. Hj. Siti Mamduhah, SE. (anak) 

3. Siti Najihah (anak)

4. Hj. Siti Nur Azizah (anak)

5. Ahmad Syauqi (anak)

6. Ahmad Muayyad (anak)

7. Siti Hannah (anak)

8. Siti Haniatunnisa (anak)

NASIONAL, PADANG - Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi global di era digital, Hotel Desa Wisata juga selalu berupaya untuk turut mendukung program pemerintah dalam memajukan sektor pariwisata khususnya pelestarian budaya Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut, Hotel Desa Wisata menggelar Travel Agent Gathering 2018 pada hari Rabu 18 Juli 2018, dihadiri oleh 300 peserta, mengangkat tema ’Bersinergi untuk Kemajuan Bersama’. 

Pada acara yang sama Hotel Desa Wisata juga melakukan penandatangan kesepakatan kerjasama dengan ASTINDO (Asosiasi Travel Agent Indonesia) dan Sriwijaya Air. Kerjasama ini turut didukung oleh Kementerian Pariwisata RI, Dirut TMII (Bpk. Tanribali Lamo), Wahana-Wahana seperti Snowbay, Skyworld, dan juga beberapa maskapai penerbangan, seperti Turkish Air. 

"Diharapkan Travel Agent Gathering ini dapat menjadi acara tahunan, dan semoga membawa dampak positif untuk kemajuan sektor pariwisata, pendidikan, dan pelestarian budaya nusantara. Melayani tamu, maupun rombongan, baik dari domestik maupun mancanegara sudah menjadi aktivitas rutin bagi kami,” kata Florentina P. Rahayu, Direktur Eksekutif Hotel Desa Wisata. 

Florentina menjelaskan, “Rombongan yang dimaksud adalah dari sekolah-sekolah seperti Global School, Taruna Nusantara dan pertukaran pelajar lebih dari 50 negara serta beberapa perusahaan yang biasanya sering dilakukan acara pelatihan, gathering, dan sebagainya. Pada bulan Agustus 2018 ini, Hotel Desa Wisata juga mendapat kehormatan dari INASGOC untuk melayani beberapa atlet ASEAN GAMES 2018, sekaligus menjadi salah satu sekretariat panitia pada event internasional bergengsi itu.”

Hotel Desa Wisata berinisiatif untuk terus meningkatkan pelayanan dan membuat berbagai penawaran dengan pilihan paket-paket wisata ke Taman Mini Indonesia Indah kepada masyarakat. Ternyata hal ini mendapat respon positif dari para Travel Agent dan Tour Leader yang tergabung dalam organisasi dan asosiasi, seperti ASTINDO, KPWM, ITLA.

Hotel Desa Wisata TMII ini awalnya adalah tempat peristirahatan berkonsep resort dengan lahan seluas 4 hektar, terletak di dalam area rekreasi Taman Mini Indonesia Indah, tempat pusat pelestarian budaya Nusantara serta tempat konservasi flora dan fauna Indonesia.(rls)

NASIONAL, JAKARTA - Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) No.16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan pemerintah pada hari ini, Kamis (28/6/2018).

Sejumlah hal diketahui diubah dalam kebijakan itu, di antaranya nilai yang diperjuangkan dalam pengadaan tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, perubahan itu dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas belanja negara baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

"Kami bertujuan melakukan perbaikan kualitas belanja negara melalui kualitas pengadaan barang dan jasa," katanya di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Hampir setiap tahun, imbuhnya, anggaran belanja di daerah maupun pusat semakin membengkak dan tak sesuai fungsinya. Karena itu, dia menyebut penting bagi pihaknya untuk terus melakukan sosialisasi terkait efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

"Kami tentu memahami proses pengadaan yang transparan akuntabel, efisien, dan baik," jelasnya.

Diterangkannya, saat ini anggaran belanja negara sebesar Rp2.270 triliun. Rinciannya, Rp1.454 triliun belanja pemerintah pusat dan Rp726 triliun adalah dana transfer ke daerah.

Adapun dari angka itu, sebesar Rp203,9 triliun merupakan belanja modal pemerintah pusat dan Rp320 triliun adalah belanja K/L. Total Rp524 triliun anggaran itu nantinya akan digunakan untuk belanja melalui proses pengadaan barang.

Dengan demikian, pihaknya berharap dapat menunjang perekonomian dalam negeri.

"Banyak negara inilah negara menujang perekonomian meng-create bisnis skala besar maupun kecil, besarnya belanja negara adalah ada level playing field dan persaingan sehat, itu demokratiasi ekonomi dan keadilan sosial. Ini instumen penting wujudkan cita-cita Indonesia," tuntasnya.(dow)

source : www.riau.news

NASIONAL, PONTIANAK - Sehari sebelum pencoblosan, semua petugas berjaga di setiap TPS 171 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak. Bahkan ada yang tak tidur. Seperti di TPS 01, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kalimantan Barat.

Karena kantuk semalaman berjaga TPS, seorang anggota Linmas bernama Mustafa terminum tinta sidik jari pemilihan. "Iya saya tak sengaja minum tinta. Ada satu teguklah," ujar pria 61 tahun ini kepada Wartawan saat ditemui tengah berjaga di TPS 01, Rabu (27/6/2018).

Warga Gang Bunut, Pontianak Barat ini mengaku tak sengaja minum tinta tersebut sekitar pukul 11.00 WIB. Kala itu, kondisi TPS tengah padat pemilih. 

"Saya kantuk, lalu pingin minum kopi. Gelas kopi di samping wadah (bekas mineral gelas) yang berisi tinta. Karena saya kantuk dan sambil pandang ke jalan, ada pemilih yang datang, saya terpegang wadah tinta. Lalu terminum lah. Ada seteguk," jelas dia.

Setelah tertelan, Mustafa baru menyadari rasa pahit itu bukan kopi. Melainkan tinta yang mengandung 40 persen alkohol, 3-4 persen silver nitrat, 2 persen gentian violet, 35 persen IPA dan aquades 25 persen.

"Saya langsung muntahkan sebisa mungkin. Berludah terus. Mungkin ada ratusan kali. Selama berludah, air liur saya warna biru," paparnya.

Setelah menelan tinta, Mustafa mengaku, badannya langsung gemetaran. Ia kemudian diberi asupan gizi dari makanan oleh petugas TPS lainnya, agar segera pulih. "Sekarang saya batuk-batuk. Mau berobat, untuk sementara belum ada uang," ucapnya.

Buruh bangunan ini mengaku, sudah enam kali menjadi anggota Linmas di TPS pada setiap pemilihan. Namun, baru kali ini ia tak sengaja minum tinta. Terlihat di sekujur tubuhnya penuh dengan bercak tinta.

"Intinya saya tak tidur berjaga. Kalau kita tidur, itu bukan kerja namanya," pungkas Tafa, sapaan kakek ini.(dow)

source : www.okezone.com