Riau Citizen

KAMPAR, KAMPAR KIRI - Sedikitnya ada 14 desa di Kecamatan Kampar Kiri dan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar ikut terdampak akibat banjir yang melanda tiga desa sejak Senin hingga Selasa (18-19/12). Air Sungai Lipai meluap dan merendam belasan rumah warga di tiga desa tersebut yakni Desa Deras Tajak, Desa Tanjung Karang, dan Desa Batu Sasak.

Ketinggian air mencapai 40 centimeter. Akibat banjir tersebut, dua titik jalan rusak parah. Tepatnya di Jalan Lipatkain-Limapuluh Kota. “Dua titik yang rusak parah terdapat di Km 9 dan Km 10,” kata Kalaksa BPBD Kampar Santoso melalui Kepala Pusdalops PB, Candra, Selasa malam (19/12).

Dari informasi yang diterima dari warga, kata dia, rusaknya jalan membuat 16 desa tidak bisa dilalui. Sehingga menjadi terisolir. Desa ini berada di dua kecamatan, yakni Kecamatan Kampar Kiri, dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Di antaranya, kata Candra, tujuh desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan tujuh desa di Kecamatan Kampar Kiri.  Tujuh desa yang terdampak banjir di  Kampar Kiri itu adalah Desa Tanjung Mas, Sei Raja, Sei Rambai, IV Koto Setingkai, Sei Harapan, Sei Sarik, dan Desa Muara Selaya.

Sedangkan tujuh desa di Kampar Kiri Hulu, yakni, Desa Deras Tajak, Tanjung Karang, Batu Sasak, Lubuk Bigau, Kebun Tinggi, Pangkalan Kapas, dan paling ujung Desa Tanjung Permai. 

“Malam Senin, air sungai mulai meluap. Rumah kami direndam setinggi lutut orang dewasa,” kata Rizki, salah seorang tokoh pemuda di Desa Deras Tajak, saat dihubungi, Selasa (19/12).

Pada Selasa sore katanya, banjir sudah mulai surut. Warga mulai membersihkan lumpur yang terbawa banjir di dalam rumah. “Ya, sekarang kami sedang membersihkan rumah,” ujarnya. Tak hanya rumahnya, rumah warga lainnya juga banyak yang terendam. Terutama rumah yang berada di tepian Sungai Lipai. Seperti di Desa Tanjung Karang dan Batu Sasak.

“Mungkin ada belasan rumah yang terendam. Saya belum bisa pastikan berapa rumah yang terdampak. Yang jelas, satu rumah saya yang terendam,” katanya.

Hal ini terpaksa membuatnya dan keluarganya mengungsi. “Kita numpang tidur di rumah keluarga semalam,” ujar Rizki.

Banjir ini, katanya lagi, juga merendam jalan menuju desa itu (14 desa,red). Sehingga, jalan yang belum pernah diaspal, tak bisa dilalui. Padahal jalan ini menjadi akses satu-satunya menuju tujuh desa.  “Sekarang jalan hancur. Tidak bisa dilalui. Kalau dari Limapuluh Kota, saya rasa juga tidak bisa lewat, karena musim hujan,” sebutnya.

Banjir ini juga berdampak kepada jembatan yang ada di Desa Batu Sasak. Jembatan ini hancur saat banjir bandang pada 2015 lalu, jembatan ini hancur. Namun, warga bergotong royong memperbaikinya. Dipasangi papan di atasnya, untuk bisa dilewati.

“Pas banjir kemarin, papan yang dipasang warga hanyut. Sehingga, jembatan juga tak bisa lagi dilalui,” sebutnya.

Hingga Selasa malam, katanya, belum ada bantuan dari pemerintah. Baik itu bantuan sembako, maupun bantuan tempat pengungsian. “Biasanya, 20 hari setelah banjir baru sampai bantuan ke kami. Ini karena jalan yang tak bisa dilalui,” ujarnya.

Kepala Pusdalops PB BPBD Kampar Candra mengatakan, banjir dan terisolirnya sejumlah desa di Kecamatan Kampar Kiri dan Kampar Kiri Hulu sudah sering terjadi. Terutama saat musim hujan.

Hal ini, katanya, karena tidak ada jalan permanen menuju wilayah itu. Sebab, jalan dan desa-desa tersebut berada di kawasan Suaka Margasatwa Rimbang Baling.

“Karena wilayah tersebut adalah kawasan lindung. Jadi tidak bisa dibuat jalur transportasi permanen,” sebutnya.

Pernah, katanya, pihaknya mengusulkan ke Pemprov Riau untuk berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membuka kawasan ini agar dibangun jalur darat permanen. “Tapi saya nggak tahu apa sudah ditindaklanjuti atau bagaimana. Karena tugas kami hanya sebatas monev (monitoring dan evaluasi),” kata Candra.

Terkait dengan bantuan yang akan dikirim ke desa yang terisolir tersebut, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kalaksa BPBD Kampar. “Kita tunggu hasil monev TRC (tim reaksi cepat) di TKP,” sebutnya.(dow)

source : www.beritakampar.com

RIAU, KAMPAR - Gelondongan kayu alam dan kayu olahan berseleweran di sepanjang jalan Muara Selaya menuju Batu Sasak. Kayu-kayu yang diduga diambil dari hutan sekitaran tersebut tampak siap diangkut melalui mobil yang telah disediakan. 

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang kebetulan melakukan kunjungan kerja melihat jalan lintas Lipat Kain-Lubuk Bigau yang ada di Kampar Kiri ini, juga menyaksikan aktivitas pembalakan yang diduga dilakukan warga sekitar. 

Gubernur Riau yang akrab disapa Andi Rachman, meski tak mau menyebut aktivitas tersebut bagian dari kegiatan ilegal, namun dia berharap seiring semakin terbukanya jalan lintas alternatif Riau Sumbar tersebut, masyarakat semakin terbuka juga dalam memilih pekerjaan. 

Apalagi menurutnya, meski sebagian titik hutan-hutan sudah mulai terlihat disulap menjadi perkebunan sawit. Namun pembalakan harusnya bukan pilihan. Karena, keasrian hutan-hutan yang masih tampak terlihat ditebing-tebing menjulang harus tetap dijaga. 

"Dimana lagi hutan di Riau bisa seperti ini. Seharusnya kalau sudah dibuka seperti ini masyarakat bisa beralih ke pekerjaan lain. Dinas Kehutanan saya harap bisa melakukan pengawasan," kata Andi, Senin (4/12/17).

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Riau Ervin Rizaldi yang juga turut mendampingi kunjungan kerja Gubernur Riau tersebut, mengaku belum bisa melakukan pengawasan maksimal.

Hal ini dikarenakan adanya peralihan kewenangan Dinas Kehutanan yang semula ada di kabupaten kota, sejak tahun lalu sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

Namun begitu, Ervin yang baru saja ditunjuk sebagai Plt Kadis LHK Riau menggantikan Yulwiriati Moesa yang sebelumnya sudah lama menjabat tersebut, akan fokus mengurus peralihan tanggung jawab tersebut. 

"Kondisi ini memang sejak Januari tahun lalu Dinas Kehutanan kabupaten kota tak ada lagi, sudah dialihkan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Inikan masih dalam proses peralihan," ujarnya. 

Menurutnya, diantara proses yang sedang dalam proses itu, diantaranya peralihan seribu lebih pegawai termasuk Polisi Kehutanan (Polhut) ke Pemprov Riau dari sebelumnya menjadi tanggungjawab kabupaten kota.

Ada pun tangung jawab pengawasan hutan yang tersebar di kabupaten kota ini, nantinya akan dilakukan oleh sebanyak 13 Unit Pelaksana (UPT) yang disebut Kesatuan Pengawas Kehutanan (KPH).

"Mudahan kita bisa beroperaisonal lagi. Untuk KPH ini ada Pergub, mudah-mudahan bisa diteken pak Gubernur. Ada 1000 lebih pegawai dinas kehutanan, Polhut ada 150 lebih personil. Nanti berbentuk UPT dibawah Dinas LHK Riau," papar Ervin.(dow)

source : www,beritakampar.com