PEKANBARU, TAMPAN - Belakangan mobil Toyota Innova yang digunakan Anggota DPRD Pekanbaru, Ida Yulita Susanti (IYS) dalam peristiwa cekcok dengan warga di Jalan Irkab, RT 02 RW 05, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai merupakan aset mobil dinas Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
Informasi itu dibenarkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil. Ia mengatakan mobil itu tercatat sebagai aset mobil dinas Pemko Pekanbaru setelah pihaknya melakukan penelurusan melalui nomor rangka MHFXW42GB52053916 serta nomor mesin 1TR-6183586 kendaraan tersebut. Diketahui mobil itu bernomor polisi BM 1874 AP.
Mendapati hal tersebut, Jamil mengaku telah berkoordinasi dengan Kasatpol-PP serta BPKAD Pekanbaru bahkan juga dengan Polresta Pekanbaru serta Kejari Pekanbaru terkait aset yang dikuasai oleh anggota DPRD Pekanbaru dari fraksi Golkar tersebut.
Sebelumnya, Kepala Kejari (Kajari) Pekanbaru, Teguh Wibowo, melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Lasargi Marel juga mendengar adanya informasi tersebut. Bahkan selain penguasaan mobil itu, IYS juga di duga menerima tunjangan transportasi.
"Kita ada mendengar namun memang kita belum menerima laporan dari warga terkait hal itu,” terangnya.
Kendati demikian, pihaknya akan menindaklanjutinya informasi tersebut.
Sementara kisruh antara warga dan IYS itu, setakat ini justru mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Saiman Pakpahan.
Saiman sangat menyayangkan langkah IYS yang justru melaporkan rakyatnya sendiri dengan mengaku sebagai korban pengeroyokan dan pembacokan ke Polresta Pekanbaru.
"Kalau dia memakai label sebagai Anggota DPRD, harusnya melindungi warganya bukan malah ribut karena personal. Persoalan inikan awalnya dari personal, sehingga dia terjun bebas," katanya.
Menurut Saiman alangkah baiknya jika IYS saat itu melihat jabatan yang melekat padanya. Karena jabatan itu juga melekat di ranah politik.
"Seharusnya tidak terpancing dengan urusan personal, dia kan di DPRD Pekanbaru, warga yang diajak bertengkar itukan pemilihnya terlepas Marpoyan Damai dapil dia atau tidak. Tapi dia harusnya mengurusi urusan rakyat, kalau ditarik ke atas secara kelembagaan dia bermasalah dalam keadaan bertugas, tidak mengartikulasikan kepentingan pemilih justru mengajak bertengkar dengan masyarakat pemilih," tandasnya.(dow)
Post a Comment