BERITA RIAU, INDRAGIRI HILIR - Banyak pihak menduga berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Inhil saat ini merupakan bagian skenario pihak tertentu untuk memperburuk, kalau tidak bisa dikatakan menjatuhkan Bupati Inhil, HM Wardan.
Bayangkan saja, realisasi APBD Kabupaten Inhil untuk tahun anggaran 2015 ini, dirasakan masih jauh dari harapan. Memasuki bulan September, masih banyak kegiatan proyek yang belum jalan, bahkan proses pelelangan hingga sekarang belum tuntas seratus persen.
Plt Sekdakab Inhil, Fauzar mengungkapkan, realisasi APBD Inhil baru sekitar 40 persen, tapi untuk lebih jelasnya data yang dimaksud, ia meminta untuk langsung menanyakan dengan Kabag Pembangunan.
"Berkemungkinan sekitar 40 persenlah, tapi coba langsung tanya dengan Kabag Pembangunan," ujarnya tanpa menyebutkan apa indikator hingga yang bersangkutan berani mengatakan seperti itu.
Di era kepemimpinan HM Wardan disinyalir banyak pimpinan SKPD yang dinilai tidak menjalankan instruksi bupati dan bekerja separuh hati. Saat rapat mereka semua mengangguk sebagai bentuk dukungan, tapi ketika di belakang, mereka berbalik 180 derajat.
"Kalau realisasi APBD minim, masyarakat tentu punya anggapan jelek terhadap kepemimpinan bupati sekarang. Begitu juga dengan DPRD Inhil, sesuai dengan UU punya hak untuk mempertanyakan persoalan ini. Alih-alih nantinya, kalau persoalan ini tidak berubah, dewan bisa menyatakan hak interpelasi," jelas salah seorang sumber wartawan yang enggan namanya dipublikasikan, Rabu (9/9/15).
Diperparah pula dengan banyaknya pejabat dan PPTK mengundurkan diri dari pengerjaan suatu proyek, karena takut dicari-cari kesalahannya oleh oknum tertentu, muaranya tentu saja harus berhadapan dengan hukum. Mereka lebih memilih menjadi PNS biasa yang tidak menangani proyek, yang penting aman dan tidak berurusan dengan hukum di belakang hari.
"Bayangkan saja, siapa yang mau bekerja saat ini, kalau memang penjara sudah membayangi mereka. Daripada itu terjadi, mundur lebih baik. biarlah uang APBD kembali ke negara, yang penting mereka selamat dari jeratan hukum," tambah sumber tersebut.
Permasalahan lainnya yang belakangan ini bermunculan ke permukaan, yang bisa menjatuhkan bupati Wardan adalah sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Hampir di seluruh kecamatan yang ada di Inhil, belakangan ini masalah lahan mencuat secara bersamaan, fenomena ini akan menjadi 'api dalam sekam' suatu saat menjadi konflik yang sulit dikendalikan.
"Kalau memang bupati lambat dan tidak sanggup menuntaskan persoalan ini, yang bersangkutan harus siap untuk dijatuhkan sebelum masa kepemimpinannya habis," tandasnya.
Itulah diantara permasalahan yang melilit pemerintahan duet HM Wardan-H Rosman Malomo, kalau terlambat disikapi, maka akan memperburuk citra dan menjatuhkannya. Akibatnya, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan yang paling merasakan dampaknya tentu saja masyarakat banyak.(dow/rtm)
Post a Comment