RiauCitizen.com, Lingkungan - Puluhan warga mengesalkan tindakan yang dilakukan petugas kantor Lurah Sidomulyo Timur yang mendampingi pihak TNI AURI mengukuran lahan cadangan tanpa memberitahu warga yang memiliki tanah tersebut.
"Tiba tiba kemarin, Rabu (12/8/2015) pihak TNI AU melakukan pengukuran tanah di perumahan warga. Apa dasar mereka melakukan pengukuran, ganti ruginya aja belum ada,"ujar Kuasa Hukum warga Sidomulyo Timur, Bambang Rumnan kepada awak media, Kamis, (13/8/2015)
Disampaikan Bambang, pihak TNI AU -Kelurahan melakukan pengukuran mulai dari Jalan Rambutan hingga Jalan Murai. Tentu saja perbuatan ini membuat warga yang melihat merasa resah
"Sengketa inikan sudah diambil alih Pemerintah Provinsi Riau, mengapa dilakukan pengukuran lagi, yang turun ke lapangan mesti pihak dari Pemprov," tambahnya
Kata Bambang, yang menjadi pertanyaan bagi warga, mengapa pihak kelurahan ikut mendampingi dalam pengukuran tanah. Artinya kelurahan sudah mengambil kebijakan sendiri."Ini yang sangat kita kesalkan, mengapa pihak kelurahan ikut-ikutan, seharusnya pihak kelurahan menolak untuk mendampingi pengukuran tanah ini dan melakukan konfirmasi dengan warga. Memangnya lurah tahu, tanah siapa yang diukur,"sambungnya
Warga terang Bambang tidak melarang pihak TNI AU mengambil tanah mereka namun harus ada ganti rugi " You, kalau ambil tanah ini harus bayar dong, kalau tidak bisa bayar, jangan diambil tanah warga, sekarang ini SK Gubernur itu soal pencadangan lahan apakah jadi dicadangkan atau tidak kita tidak tahu,"paparnya
Munurut data yang dikatakan Kuasa Hukum warga ini, saat ini ada di Kelurahan Sidomulyo Timur terdapat enam RW, 20 RT, 3009 KK dan 9097 warga yang bermukim diwilayah ini. "Kalau secara kasar kita menghitung biaya ganti rugi yang mesti di keluarkan sebesar Rp17 triliun, nominal ini tidak mungkin bisa dibayar,"sampainya
Sementara itu menurut pengakuan Ucok pegawai kantor Lurah yang mendamping TNI AU yang melakukan pengukuran tanah mengatakan dirinya tidak sengaja bertemu dengan TNI AU yang sedang melakukan pengukuran di Jalan Rambutan
"Ketika TNI AU melakukan pengukuran disana saya bertanya sedang apa pak, kita lagi melakukan pengukuran titik koordinat tanah sesuai dengan SK gubernur no 279 tahun 2011 . Setelah itu mereka mendatangi kantor lurah dan saya melaporkan kepada buk lurah bahwa ada pihak TNI AU sedang melakukan pengukuran tanah, dan meraka beserta ibu lurah melakukan pembicaraan dalam ruangan mengenai hal ini setelah itu saya diminta buk lurah untuk mendampi mereka,"sampai Ucok
Ditempat terpisah, Lurah Sidomulyo Timur Riza Febrianty STTP ketika dikonfirmasi kepada Wartawan, membenarkan bahwa pihaknya memang mendampingi sehingga puluhan warganya komplain dengan mendatangi kantor lurah
"Kapasitas saya hanya mengetahui saja bahwa ada pengukurun tanah yang dilakukan TNI AU untuk mengetahui tititk koordinat sesuai SK Gubernur tersebut," sebutnya
Kata Riza, yang berkembang sekarang dimasyarakat mengapa dirinya memberikan izin kepada pihak AURI untuk melakukan pengukuran tanah padahal masalah sebelumnya belum kunjung selesai. "Permasalahan ini terjadi diwilayah saya makanya saya mengutus petugas kita untuk mengetahui titik koordinat tersebut, lagian pun kemarin pengukurannya sudah sampai setengah jalan baru saya diberitahu, sehingga saya tidak bisa menyampaikan kewarga,"katanya
Saat ditanya rencana pengukuran tanah itu terkait pengembangan rumah sakit di daerah tersebut oleh pihak AURI, Riza mengatakan memang dirinya mendengar rencana itu."Itu masih rencana tapi untuk kedepannya saya belum mengetahuinya,"tutupnya.(dow/rip)
Post a Comment