RIAU, PELALAWAN - Pihak DPRD Riau meminta aparatur pemerintahan yang ada di desa mendorong realisasi dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
     
"Ini kebutuhan bagi desa. Jadi tidak ada aparatur desa yang mau terlambat apalagi cuek terhadap anggaran yang telah tersedia. Pemerintah juga harus mendorong dan mengupayakan bagaimana serapan dana desa lebih meningkat dan cepat terealisasi," sebut Anggota DPRD Riau Husnni Thamrin di Pekanbaru, Kamis.
       
Politisi Gerindra Riau ini juga menyoroti sosialisasi aturan baru dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri terutama terkait penyaluran dana desa diminta lebih gencar dilakukan. Karena Masih banyak pihak desa yang belum mengetahui aturan baru tersebut.
   
Dia menegaskan seharusnya tidak ada kemacetan atau keterlambatan dalam penyaluran dana desa di seluruh Riau. "Mengenai aturan baru itu, belum semua aparatur desa mengetahui tentang aturan tersebut. Karena itu, seharusnya sosialisasi aturan lebih banyak dan gencar lagi dilakukan," kata Husni. 
   
Dia juga mengatakan, pihak desa juga harus proaktif dalam memperbarui informasi dan aturan terbaru, karena bagaimanapun ini menjadi tanggung jawab desa.
     
"Tidak hanya keterlambatan risikonya, salah-salah dalam pelaksanaan juga bisa menjerat aparatur desa sendiri kalau terjadi kesalahan administrasi, walaupun bukan merupakan kesalahan yang disengaja," tuturnya. 
         
Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Inhil, Yulizal mengatakan, dari total Desa yang ada di Inhil, baru 108 Desa yang mengajukan pencairan.
     
"Padahal saat ini kita sudah memasuki triwulan keII. Apabila terlambat apa yang sudah direncanakan tidak bisa dilaksanakan dan dimanfaatkan masyarakat," ucap Yulizal.
       
Kendati demikian, Yulizal mengatakan, akan kembali mengingatkan kepada pelaksana program DMIJ untuk secepatnya mengajukan berkas permohonan alokasi dana desa. 
       
Jika pada minggu ketiga bulan Juni 2018, alokasi dana desa tidak juga dimohonkan dan dicairkan oleh pihak desa, maka anggaran alokasi dana desa tersebut akan dikembalikan ke kas negara.(dow)

RIAU, PELALAWAN - Pihak DPRD Riau meminta aparatur pemerintahan yang ada di desa mendorong realisasi dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Ini kebutuhan bagi desa. Jadi tidak ada aparatur desa yang mau terlambat apalagi cuek terhadap anggaran yang telah tersedia. Pemerintah juga harus mendorong dan mengupayakan bagaimana serapan dana desa lebih meningkat dan cepat terealisasi," sebut Anggota DPRD Riau Husnni Thamrin di Pekanbaru, Kamis.

Post a Comment

Powered by Blogger.