RIAU, PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim terlihat sedikit kesulitan untuk menjawab hasil analisis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, tentang pelaksanaan APBD Riau 2018, yang dianggap masih boros.
FITRA Riau menyoroti pemborosan Pemprov Riau dalam menggunakan APBD. Setidaknya ada 9 item kegiatan menyedot dana APBD 2018 hingga Rp114 miliar lebih. Dalam catatan FITRA Riau, belanja daerah Pemprov Riau dapat dikatakan belum maksimal melakukan penghematan anggaran dalam merencanakan APBD tahun 2018. Hal itu dapat dilihat dari beberapa item anggaran yang menurut FITRA Riau belum efisien.
 |
| Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim |
"Analisa FITRA Riau itu sangat teknis sekali. Sebaiknya bahas masalah ini dengan Sekdaprov Riau saja. Saya kalau terlalu teknis seperti, kurang. Sebaiknya ke Pak Sekda saja," ujar Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim kepada Wartawan, Selasa (13/2/2018).
Dia menambahkan, namun dia memastikan terhadap hasil analisis itu, tetap akan menjadi catatan evaluasi bagi Pemprov Riau. Bahkan jika perlu dan harus, maka Pemprov Riau siap melakukan efisiensi. Wan juga tidak bisa memberi keterangan lebih jauh, terutama masalah uang makan Gubernur dan Wakil Gubernur yang juga tinggi.
Namun terkait soal dana perjalanan dinas, dia berkata, anggaran tersebut masih dianggap wajar, dan sesuai dengan kondisi saat ini. "Kan tak mungkin pula kita ke Jakarta pakai jalan kaki. Pakai sampan pun tak mungkin ke sana kan? Makanya kalau menurut saya masih wajarlah anggaran itu," sambung.
Koordinator FITRA Riau Usman mengatakan, sebenarnya pemerintah daerah masih dapat menghemat anggaran untuk belanja–belanja tersebut. Tahun ini, melalui APBD 2018 terdapat 9 item anggaran Provinsi Riau yang masih menyedot APBD Provinsi. Selain belanja perjalanan Dinas, makan dan minum pejabat, dan juga ada anggaran lainnya yang diperuntukan sebagai pendukung kegiatan. Bukan kegiatan utama untuk mencapai hasil kinerja program pemerintah daerah.
“Memang, jika dibandingkan dengan tahun 2017, 8 dari 9 item anggaran tersebut mengalami penurunan alokasi, hanya ada satu item anggaran yang meningkat yaitu pembangunan gedung kantor pemerintah, peningkatannya hingga mencapai 100% dari tahun sebelumnya," katanya, Selasa (13/2/2018).
Usman menyebut, item-item belanja tersebut, pada prisipnya terjadi penurunan dari alokasi belanja tahun 2017. Akan tetapi Fitra Riau menilai bahwa anggaran tersebut semestinya dapat diefisienkan lagi agar tidak menganggu belanja untuk kepentingan pelayanan publik lainnya. Seperti anggaran infrastruktur tahun 2018 berkurang hampir 50% dari belanja tahun 2017.
Selain itu juga anggaran untuk pembangunan gedung sekolah, tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp156,7 miliar, tahun 2018 hanya dialokasikan sebesar Rp124,4 milyar. “Sebenarnya jika anggaran itu direncanakan lebih efisien maka alokasi anggaran untuk kebutuhan pelayanan dasar dapat ditutupi,” ujarnya.
Salah satu yang mesti harus diefisienkan lebih adalah, seperti Perjalanan Dinas. Pemerintah Daerah harusnya lebih detail dalam merencanakan perjalanan dinas. Hampir semua kegiatan yang ada di APBD, seluruhnya menggunakan anggaran perjalanan dinas luar daerah.(dow)
Post a Comment