PEKANBARU, LIMA PULUH - Wakil rakyat di DPRD Riau sepertinya harus mengubur impiannya menikmati mobil operasional baru seperti yang sudah lama direncanakan. Mulai tahun 2017, penggunaan mobil operasional dewan akan diganti dengan uang tunjangan operasional.
"Tahun 2017, yang namanya mobil operasional tidak bisa dianggarkan. Sebagai gantinya, masing-masing anggota dewan akan mendapatkan uang tunjangan operasional. Kalau mau beraktivitas, terpaksalah pakai mobil pribadi," kata Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau kepada Wartawan, Jumat (02/09/16).
Meskipun demikian, politisi Demokrat ini belum bisa memastikan besaran uang operasional yang akan diterima masing-masing anggota dewan. Menurutnya, besaran tersebut baru diketahui apabila ada hasil kajian dari BPKP maupun lembaga pemeriksaan lainnya.
"Pemprov dalam hal ini gubernur tentunya akan meminta pertimbangan dari BPKP atau lembaga pemeriksa lainnya terkait besaran yang akan dianggarkan untuk itu. Terpenting, besaran itu harus seusai dengan kemampuan keuangan daerah," ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, meskipun belum dikeluarkan, tapi presiden sudah menyetujui Peraturan Pemerintah (PP) terkait persoalan ini. Presiden pun sebutnya, memberikan arahan jika PP ini akan diberlakukan mulai tahun 2017 mendatang.
"PP nya sudah disetujui presiden, tapi belum bisa dilaksanakan tahun ini, tahun depan baru bisa dilaksanakan. Pun PP nya ini baru sebatas persetujuan, belum dikeluarkan secara resmi oleh presiden," jelasnya.
Terakhir politisi Demokrat ini menegaskan, jika PP ini sudah bisa diberlakukan, maka seluruh anggota dewan mesti mengembalikan mobil operasional yang digunakannya saat ini ke Pemprov Riau, tanpa ada pengecualian.(ria/leg09)
Post a Comment