RIAU, PEKANBARU - Ombudsman Perwakilan Riau (ORI) masih mendapati kecurangan-kecurangan pada pelaksanaan ujian nasional manual tahun 2016. Bahkan pemantauan ORI masih didapatkan kunci jawaban yang beredar di sekolah-sekolah.
Ombudsman dalam pelaksanaan UN tahun ini setidaknya mengunjungi 13 sekolah di Pekanbaru. Sekolah tersebut sebagian besar sekolah negeri sebanyak delapan sekolah, lima sekolah swasta satu SMKN serta satu MAN.
"Kita belum bisa buktikan apakah kunci jawaban dibseikan pihak sekolah atau tempat bimbingan belajar, " terang Komisioner ORI, Bambang Pratama kepada Wartawan, Rabu (6/4/2016).
Dikatakannya, dalam pelaksanaan UN tahun 2016 untuk SMU masih jauh dari harapan publik dan Kemendiknas. Pelaksanaan UN yang Jujur masih jauh dari harapan.
Untuk pelaksanaan UN Berbasis Komputer (UNBK) sejauh ini berjalan lancar, Ombudsman tidak menemukan pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaanya.
"Paling hanya pelanggaran ringan seperti yang diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) UN Nomor 0034/BSNP/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Namun pelaksanaan UNBK tahun ini cukup sukses dan berhasil, " terangnya
Tapi pelaksanaan UN secara manual, terdapat banyak pelangaran dan kecurangan yang berulang seperti yang dijumpai Ombudsman pada tahun lalu. Pelanggaran dan kecurangan tersebut sangat mengkhawatirkan dimana hampir disemua sekolah negeri yang dikunjungin Ombudsman ditemukan kunci jawaban.
Tapi sampai saat ini Ombudsman masih kesulitan mencari pelaku pengedar dan pembuat kunci jawaban, apakah pelakunya pihak sekolah, Bimbel atau pihak lainnya.
Pembiaran Massif
Menurut Bambang, Ombudsman hanya bisa menyimpulkan telah terjadi pembiaran yang massif yang dilakukan oleh pihak pengawas ruang disemua sekolah yang dikunjungi ombudsman, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah mengabaikan tugas pengawas ruang seperti yang tercantum dalam POS UN.
Pelangaran tersebut adalah, pengawas ruang tidak melakukan pemeriksaan peserta UN sebelum memasuki ruangan dan/atau sebelum pelaksanaan UN.
Melakukan pembiaran terkait beredarnya kunci jawaban dengan bebas diruangan pelaksanaan UN. Selanjutnya pengawas ruangan melakukan pembiaran terhadap peserta UN yang mengunakan HP dan Gadget.
Kemudian pembiaran peserta UN yang membawa contekan ke dalam ruangan. Melakukan pembiaran kepada peserta UN yang berbicara dengan peserta lain.
Serta pengawas ruang yang tidak profesional menjalankan fungsi pengawasannya dengan memainkan hape, membaca buku dan koran saat bertugas.
Perbaikan
Atas dasar itu, untuk pelaksanaan UN SMU tahun depan ombudsman meminta pihak-pihak terkait untuk melakukan perbaikan demi mewujudkan pelaksanaan UN yang jujur dan berintegtritas. Yakani meminta sekolah untuk melaksanakan UN BK pada tahun 2017, khususnya untuk sekolah negeri dan sekolah swasta yang memiliki infrastruktur, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan UNBK tahun 2017.
Meminta pihak terkait khususnya dinas pendidikan mengevaluasi kinerja pengawas ruang, bila perlu pengawas ruang yang ditugaskan pada tahun ini diberi sanksi dengan tidak dilibatkan lagi pada pelaksanaan UN tahun depan
Meminta dinas pendidikan untuk melakukan investigasi dalam terkait peredaran kunci jawaban di hampir seluruh sekolah.(dow/tri)
source : www.riau.news
Post a Comment