PEKANBARU, BUKIT RAYA - Anggota DPRD Riau dari Dapil Siak-Pelalawan tampak kecewa dengan sikap pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan yang menolak Rp200 miliar sebagai anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) dari provinsi untuk kabupaten/kota yang dianggarkan dalam APBD Perubahan 2015.
Hal ini diperlihatkan wakil rakyat saat menerima puluhan massa dari Gerakan Mahasiswa Pelalawan Peduli Lintas Bono (GMPP-LB) yang menggelar aksi demo terkait kejelasan pembangunan Jalan Lintas Bono.
"Satu minggu setelah surat permintaan Bankeu dikirimkan Pemkab Pelalawan ke provinsi, mereka kembali mengirimkan surat pembatalan permohonan Bankeu. Totalnya sekitar Rp200 miliar," kata Husni Tamrin, anggota DPRD Riau dari Dapil Siak-Pelalawan, Senin (21/03/16).
Dalam isi surat yang dilayangkan, pembatalan ini disebabkan karena adanya penyusunan paket kegiatan rencana anggaran biaya kegiatan yang diusulkan secara tergesa-gesa beserta sebelum dilakukan perencanaan secara matang.
Kemudian usulan paket kegiatan tersebut belum disesuaikan dengan standar satuan harga tertinggi barang atau jasa yang berlaku di lingkungan Pemkab Pelalawan. Usulan kegiatan tersebut menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik di bidang keuangan daerah ataupun negara maupun bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Walaupun ditolak, kami kembali memasukkan anggaran Bankeu untuk Pelalawan sebesar Rp79 miliar dalam APBD Riau tahun 2016. Rp54 miliar dialokasikan untuk Jalan Lintas Bono-Sorek Teluk Meranti dan Guntung Teluk Meranti," ungkapnya.
Hal senada juga tampak diperlihatkan anggota DPRD Riau dari Dapil Siak-Pelalawan yang lain, Sugianto. Sikap Pemkab Pelalawan ini tidak seperti dengan pemerintah kabupaten/kota yang lain di Riau.
"Pemda daerah lainnya datang ke DPRD Riau untuk minta sharing anggaran membangun daerahnya dengan provinsi. Ini Pemkab Pelalawan, mereka tidak datang ke dewan, tapi anggarannya ditolak sama Pemkab Pelalawan," tutupnya.(ria/leg03)
Post a Comment