BERITA RIAU, ROKAN HULU - Memasuki awal Maret 2016, DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) belum juga mengesahkan APBD Rohul 2016. Salah satu alasannya yakni menunggu besaran Dana Bagi Hasil (DBH), akibat harga minyak dunia terus anjlok.

Wakil Ketua DPRD Rohul, Hardi Chandra, mengakui banyak isu jika keterlambatan pengesahan APBD Rohul 2016 masih menunggu Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rohul terpilih Suparman dan Sukiman yang dijadwalkan akan dilantik pada 12 Maret 2016.

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Rohul
Namun isu itu dibantahnya. Hardi mengakui keterlambatan pengesahan APBD Rohul 2016 tak ada kaitannya dengan pelantikan Bupati dan Wabup Rohul terpilih, melainkan pembahasan anggaran yang menyebabkan keterlambatan.

"Insya Allah Maret ini ditargetkan APBD (Rohul) sudah disahkan. Kami betul-betul mengkaji APBD, apalagi saat ini harga minyak dunia terus anjlok," ujar Hardi kepada media, usai pelantikan dua PAW anggota DPRD Rohul, Selasa (1/3/16).

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan DPRD Rohul selektif dalam pembahasan APBD 2016 karena mereka tak mau terulang untuk kesekian kalinya, kas daerah mengalami defisit anggaran.

Dalam mengakali tidak terjadi defisit, DPRD Rohul terpaksa melakukan rasionalisasi anggaran diajukan TAPD Pemkab Rohul. Dari Rp 1,7 triliun diajukan, DPRD Rohul hanya mengakomodir Rp 1,470 triliun.

Dampaknya, tidak sedikit program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Rohul dicoret. DPRD Rohul telah mengusulkan, untuk pembangunan infrastruktur mulai tahun ini tergantung keuangan dan bantuan Dana Alokasi Khusus atau DAK dari Pemerintah Pusat.

"Program yang kita usulkan dari hasil Musrenbang juga belum ada. Sebab itu kita optimalkan anggaran tahun ini," jelas Hardi.

Hardi menambahkan DPRD Rohul benar-benar selektif dalam menentukan besaran anggaran. belanja daerah, karena beberapa tahun terakhir, kas daerah selalu mengalami defisit.

Hal lainnya, DPRD Rohul juga masih menunggu Peraturan Presiden tentang wacana adanya pemotongan sekira Rp 200 triliun. Apakah pemotongan dilakukan Pemerintah Pusat tersebut berimbas ke daerah atau tidak.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Rohul, Kelmi Amri SH, juga mengakui bahwa keterlambatan pengesahan APBD Rohul 2016 tak ada kaitannya dengan jadwal pelantikan Bupati dan Wabup Rohul terpilih.

Ketua Fraksi Partai Demokrat juga calon Ketua DPRD Rohul ini mengakui APBD Rohul 2016 belum disahkan karena dewan perlu kecermatan, sehingga kas daerah tidak lagi mengalami defisit anggaran seperti tahun-tahun sebelumnya.(dow/rit)

Memasuki awal Maret 2016, DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) belum juga mengesahkan APBD Rohul 2016. Salah satu alasannya yakni menunggu besaran Dana Bagi Hasil (DBH), akibat harga minyak dunia terus anjlok. Wakil Ketua DPRD Rohul, Hardi Chandra, mengakui banyak isu jika keterlambatan pengesahan APBD Rohul 2016 masih menunggu Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rohul terpilih Suparman dan Sukiman yang dijadwalkan akan dilantik pada 12 Maret 2016.

Post a Comment

Powered by Blogger.